JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) resmi menolak upaya hukum kasasi yang diajukan dr Taufik Eko Nugroho, terdakwa kasus pemerasan di lingkungan Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Sehingga vonis empat tahun penjara tetap berlaku.

Keputusan tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 359 K/Pid/2026 yang ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada Selasa (24/2/2026). Amar putusan menyebutkan bahwa permohonan kasus terdakwa ditolak dan membebankan biaya perkara.

Dengan penolakan ini, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memperkuat hukuman pidana bagi dosen Fakultas Kedokteran Undip itu resmi berlaku sepenuhnya.

Diketahui kasus ini merupakan buntut dari investigasi mendalam Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap dugaan praktik perundungan dan eksploitasi di lingkungan PPDS Anestesi Undip, yang mencuat pasca-meninggalnya dr Aulia Risma Lestari.

Selain Taufik, dua terdakwa lain dalam klaster perkara yang sama juga telah menerima vonis yaitu dr Zara Yupita Azra (mahasiswi senior) dan Sri Maryani (staf administrasi). Masing-masing dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara, sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada November 2025 lalu.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyatakan, pihaknya menghormati dan mengapresiasi proses hukum yang telah berjalan hingga ke tingkat tertinggi.

“Kementerian Kesehatan mengapresiasi seluruh proses hukum yang berjalan dan mendukung upaya penegakan hukum demi menciptakan lingkungan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berintegritas,” kata Aji dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang mengawal kasus ini sejak awal pelaporan dilakukan. “Kami menyampaikan terima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang telah menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap dia.

Lebih lanjut, Aji menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi total pada sistem pendidikan residensi. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik intimidasi maupun penyalahgunaan wewenang terhadap peserta didik.

“Kami akan terus mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran, terutama program residensi, guna memastikan perlindungan bagi seluruh peserta didik dari segala bentuk praktik tidak terpuji,” tandasnya.

JAKARTA - Universitas Cenderawasih (UNCEN) resmi meluncurkan prodi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif. Peluncuran ini sekaligus menandai terobosan untuk mengatasi krisis dan disparitas tenaga medis di kawasan paling timur Indonesia.

Peluncuran ini merupakan bagian dari program akselerasi Nasional yang diusung pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Dengan pendekatan Sistem Kesehatan Akademik (SKA), program ini bertujuan mempercepat pemenuhan dokter spesialis, salah satunya dengan membuka program studi di 11 provinsi yang belum pernah memilikinya, termasuk Papua.

Hadirnya PPDS pertama di Papua ini menjawab kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam audiensi yang mendahului acara peluncuran kali ini, terungkap data bahwa di Papua hanya terdapat 28 dokter anestesi untuk melayani lebih dari 40 rumah sakit di empat provinsi di Tanah Papua.

Akibatnya, banyak rumah sakit tidak dapat menjalankan pelayanan operatif secara optimal, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi sangat terbatas.

Dalam kesempatan ini Rektor UNCEN, Oscar Oswald O. Wambrauw, menyatakan komitmen universitas yang dipimpinnya untuk mengatasi tantangan ini.

“Kami berkomitmen mengembangkan program studi spesialis, dimulai dengan Anestesiologi dan akan diikuti dengan program studi lainnya. Fokus kami adalah mendorong pemenuhan tenaga kesehatan spesialis di rumah sakit yag mengalami kekurangan,” tegas Rektor Uncen Oscar Oswald O. Wambrauw, melalui siaran pers, Sabtu (28/2/2026).

Ia menambahkan niscaya membuka kesempatan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyediakan kuota khusus bagi putra-putri daerah agar dapat mengabdi dalam waktu jangka panjang.

Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Daerah. Wakil Gubernur Provinsi Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, menegaskan urgensi program ini.

“Kebutuhan ini menjadi sangat penting karena banyak tindakan operasi yang tertunda akibat tidak adanya spesialis anestesi. Ini adalah program pendidikan spesialis pertama di Tanah Papua, yang memungkinkan pendidikan dilakukan di tanah sendiri. Sebagaimana semangatnya, pendidikan ini sekaligus membantu proses pelayanan,”ujar Wagub Aryoko.

Inisiatif ini, lanjutnya, selaras dengan visi Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmonis (CERAH). Dukungan dari Wagub juga meliputi pemberian beasiswa dari Pemda, khususnya kabupaten dan kota, untuk para mahasiswa PPDS Uncen.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Ditjen Dikti, Setiawan, menegaskan bahwa upaya ini merupakan sarana untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Adanya program studi ini perlu ditindaklanjuti dengan identifikasi putra daerah dan penyediaan dukungan ikatan dinas melalui beasiswa,” jelasnya.

Lebih lanjut Sekretaris Ditjen Dikti menambahkan, Kemdiktisaintek juga berkomitmen pada penjaminan mutu melalui evaluasi berkala yang melibatkan LAM-PTKes, AIPKI, MGBKI, asosiasi program studi, hingga kolegium. Dan sebagai universitas pembina, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta akan terus memastikan kualitas lulusan prodi PPDS Universitas Cendrawasih.

“FK-KMK UGM sebagai pembina akan terus mendampingi proses pengembangan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan layanan anestesi di rumah sakit-rumah sakit di Provinsi Papua.’ kata dr Sudadi.

JAKARTA - Universitas Kristen Maranatha resmi membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) obstetri dan ginekologi. Peluncuran dilakukan bersamaan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Grha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung (18/2/2026).

Peluncuran tersebut menandai dimulainya operasional empat program studi spesialis dan empat program studi subspesialis baru di empat perguruan tinggi di Jawa Barat, yakni Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Universitas Islam Bandung (Unisba), dan Universitas Kristen (UK) Maranatha.

Peluncuran kolaborasi strategis percepatan pembukaan program pendidikan dokter spesialis empat universitas di Jawa Barat merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terutama dalam meningkatkan jumlah dan pemerataan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia.

Keempat universitas sepakat membangun ekosistem pendidikan spesialis berbasis kolaborasi. Fakultas Kedokteran (FK) Unpad dalam hal ini juga berperan sebagai pembina.

Rektor Unpad Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menyatakan bahwa percepatan pembukaan program studi ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola pendidikan dokter spesialis dan subspesialis secara sistemik dengan tetap menjaga mutu pendidikan yang baik.

Program Dokter Spesialis Pertama FK Maranatha

Rektor UK Maranatha, Prof. Ir. Frans Umbu Datta menyampaikan terima kasih khususnya kepada Unpad atas persiapan penyelenggaraan PPDS obstetri dan ginekologi di FK Maranatha.

“Luar biasa, memasuki usia 61 tahun, UK Maranatha untuk pertama kalinya membuka program pendidikan dokter spesialis,” ujar Prof. Frans, melalui siaran pers, Kamis (19/2/2026).

“Ini adalah momentum bersejarah. Maranatha sudah sekitar lima puluh tahun berkontribusi menyumbang kelahiran dokter-dokter umum bagi bangsa ini. Namun, hari ini berbeda, karena ini adalah program spesialis, dan kita ikut mendukung program nasional,” lanjutnya.

Prof. Frans juga mengatakan bahwa pembukaan program spesialis di FK Maranatha merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kualitas pendidikan dan fasilitas Rumah Sakit (RS) Maranatha.

Sekretaris Umum Universitas, Prof. Dr. Pan Lindawaty Suherman Sewu mengatakan bahwa FK Maranatha adalah pilar utama pendidikan kesehatan sejak awal berdirinya UK Maranatha pada tahun 1965, dan hingga hari ini menjadi salah satu institusi pendidikan kedokteran swasta yang diperhitungkan di Indonesia.

“Pembukaan program spesialis obstetri dan ginekologi, juga persiapan pembukaan program spesialis ilmu penyakit dalam yang saat ini sedang berproses, merupakan bentuk ekspansi akademik, juga tanggung jawab moral untuk turut mempercepat pemenuhan kebutuhan nasional,” papar Prof. Linda.

“Dengan demikian, akses pelayanan kesehatan yang bermutu akan semakin luas dan merata, yang tercermin dari kiprah mahasiswa dan alumni nantinya,” ujarnya

JAKARTA - Sebanyak 7 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) resmi mengantongi izin pembukaan 24 program studi pendidikan pendidikan dokter spesialis . Ini merupakan salah satu capaian program akselerasi Program Pendidikan Dokter Spesialis yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.

Pembukaan prodi PPDS perdana di PTMA ini berhasil dicapai 7 PTMA, yaitu:

1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan 12 program

2. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tiga program

3. Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) empat program.

4. Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) 1 program

5. Univeristas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 1 program

6. Universitas Muhammadiyah Surabaya satu program

7. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) membuka dua program spesialis.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam peluncuran tersebut menekankan pentingnya menjaga orientasi utama pendidikan PPDS sebagai ladang pengabdian untuk menghasilkan dokter yang berkualitas dan memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, bukan sebagai ruang komersialisasi.

“Kualitas harus dipertahankan dan ditingkatkan, jangan menjadikan pendidikan PPDS ini komersialisasi”, tegas Menteri Brian.

Menyoroti fenomena banyaknya warga negara Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri. Dengan total belanja kesehatan mencapai Rp160 triliun yang mengalir ke luar negeri setiap tahunnya, Mendiktisaintek berharap Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (RSMA) dapat mengembangkan pusat unggulan (center of excellence) secara bertahap dan terfokus, sehingga mampu menjadi rujukan pasien dalam dan luar negeri.

Hal ini dapat diwujudkan melalui ekosistem kesehatan Muhammadiyah yang menyinergikan PTMA dan RSMA sesuai strategi Sistem Kesehatan Akademik.

“Kita perlu menunjukkan bahwa kampus dan rumah sakit kita memiliki kualitas layanan berkelas internasional. Bukan orang Indonesia yang berobat ke luar negeri, tetapi pasien luar negeri yang datang ke rumah sakit kita”, ujar Menteri Brian.

Selain aspek pendidikan, Brian juga menyoroti peran strategis institusi pendidikan kesehatan dalam menjaga stabilitas nasional. Beliau berharap kualitas layanan kesehatan di dalam negeri dapat terus meningkat sehingga ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di luar negeri dapat ditekan.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk melakukan transformasi kesehatan yang mandiri. Dengan memperkuat kualitas SDM kesehatan dari hulu (pendidikan) sekaligus memperkokoh sistem ketahanan kesehatan nasional dalam jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Brian juga mengapresiasi kiprah dr. Corona Rintawan sebagai salah satu penggagas Emergency Medical Team Indonesia yang berhasil menjadi Tim Medis Darurat Muhamadiyah yang terverifikasi WHO pertama di Indonesia pada 19 Oktober 2025.

Sosok-sosok dengan semangat pengabdian seperti itu, menurutnya, menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan kedokteran di PTMA. “Kita butuh orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk memajukan dunia kedokteran dan mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Peluncuran 24 PPDS ini diharapkan menjadi langkah awal bagi PTMA dan RSMA untuk melahirkan dokter-dokter spesialis yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan semangat ibadah dalam profesinya.