Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf imbas terjadinya blackout alias listrik padam total di sejumlah wilayah Sumatra sejak Jumat (22/5/2026) malam.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam konferensi pers di Kantor PLN pada hari ini, Sabtu (23/5/2026).

“Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, para pelanggan kami yang berada di wilayah Sumatra terutama di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, hingga ke Aceh atas ketidaknyamanan yang dialami akibat adanya gangguan di sistem kelistrikan sejak hari Jumat malam kemarin,” ujar Darmawan.

Menurutnya, gangguan sistem kelistrikan di sejumlah wilayah di Sumatra tersebut terjadi pada Jumat (22/5/2026) pukul 18.44 WIB.

Dia menyebut bahwa PLN langsung melaporkan kondisi itu kepada Kementerian ESDM selaku regulator dari sistem ketenagalistrikan. Pihaknya lantas terus diarahkan untuk memperbaiki sistem kelistrikan yang mengalami gangguan.

Penyebab gangguan disinyalir berasal dari ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi, yang mana terdapat indikasi awal gangguan cuaca.

“Frekuensi sistem kelistrikan di daerah tersebut naik dan tegangannya juga naik, sehingga pembangkitnya langsung secara otomatis keluar dari sistem, atau kalau dalam istilahnya dari publik adalah pembangkitnya secara otomatis padam,” terang Darmawan.

Seiring perbaikan yang terus dilakukan, dia menyebut sebagian sistem kelistrikan di Sumatra Bagian Selatan, Sumatra Bagian Tengah, hingga Sumatra Bagian Utara, mulai pulih dan menyala kembali.

Namun, untuk pembangkit listrik yang berbasis pada PLTU batubara, Darmawan menyampaikan PLN masih membutuhkan waktu.

“Ada sebagian PLTU batubara yang sudah bisa kami mulai menyalakan tadi jam 3 pagi. Ada sebagian sistem PLTU batubara yang kami masih menunggu untuk bisa siap untuk segera dinyalakan kembali,” ujarnya.

KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memastikan layanan kelistrikan tetap andal dan berkualitas seiring keputusan pemerintah yang menetapkan tarif listrik periode Januari–Maret 2026 tidak mengalami kenaikan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, keputusan tarif listrik yang tetap pada triwulan I-2026 memberikan ruang bagi masyarakat dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menjalankan kembali aktivitas rumah tangga maupun usaha tanpa terbebani kenaikan biaya listrik.

“Awal tahun biasanya diiringi berbagai kebutuhan rumah tangga dan aktivitas usaha yang kembali berjalan. Dengan tarif listrik yang tidak naik, masyarakat memiliki kepastian dalam mengatur pengeluaran sehingga daya beli dapat tetap terjaga,” ujar Darmawan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (2/1/2026).

Ia menegaskan, PLN berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap andal, meningkatkan kualitas pelayanan, serta terus mengoptimalkan efisiensi operasional agar seluruh pelanggan dapat menikmati layanan kelistrikan yang aman dan berkelanjutan.

“Bagi kami, listrik bukan sekadar layanan, tetapi fondasi aktivitas sehari-hari masyarakat. Karena itu, kami memastikan pasokan listrik terus andal dan layanan terus ditingkatkan agar masyarakat dapat menjalani awal tahun dengan lebih tenang dan produktif,” ucap Darmawan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menjelaskan bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Penyesuaian tersebut mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

“Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik triwulan I-2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” jelas Tri.

Ia menambahkan, tarif tenaga listrik bagi 25 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional di awal 2026.

KOMPAS.com – Upaya mewujudkan pemerataan akses energi terus dilakukan pemerintah. Melalui kolaborasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ratusan keluarga prasejahtera di Kabupaten Minahasa kini dapat menikmati listrik secara mandiri untuk pertama kalinya.

Sebanyak 112 keluarga di Desa Winebetan, Kecamatan Langowan Selatan, Minahasa, menerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus, dan Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (29/10/2025).

Program tersebut menjadi bagian dari inisiatif strategis “Merdeka dari Kegelapan” yang menyasar masyarakat prasejahtera di seluruh pelosok Indonesia.

Salah satu penerima manfaat, Jolly Walangitan (59), tak kuasa menahan haru. Selama ini, ia dan keluarganya hanya bergantung pada sambungan listrik dari tetangga untuk menyalakan satu-dua lampu kecil di malam hari.

“Sekarang kami sudah punya listrik sendiri secara gratis. Kami bisa menikmati penerangan tanpa bergantung lagi pada orang lain. Terima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM, dan PLN atas bantuan ini,” ujar Jolly dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (31/10/2025).

Ia berharap, keberkahan serupa juga dirasakan oleh masyarakat lain di berbagai daerah yang belum memiliki akses listrik mandiri.

Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan komitmen PLN untuk terus mendukung penuh pemerataan akses energi.

Menurutnya, BPBL menjadi solusi konkret bagi masyarakat prasejahtera yang belum mampu melakukan pasang baru meski jaringan listrik sudah tersedia.

“Bapak Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah menegaskan agar tidak ada lagi rakyat yang hidup dalam kegelapan. PLN siap all out memastikan seluruh warga menikmati listrik sebagai hak dasar,” kata Darmawan.

Ia menambahkan, kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi fondasi bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami pastikan seluruh proses penyaluran BPBL berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran,” tutur Darmawan.

Realisasi BPBL sapai 135.000 rumah tangga

DOK. PLN Dalam sambutannya pada agenda 'Merdeka dari Kegelapan di Desa Winebetan, Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program ini sangat penting untuk memastikan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan energi di seluruh pelosok Tanah Air.

Secara nasional, program BPBL telah menjangkau lebih dari 135.000 rumah tangga hingga September 2025, dari target 215.000 rumah tangga pada akhir tahun.

Rasio elektrifikasi Indonesia kini mencapai 98,53 persen, meninggalkan hanya sekitar 1,47 persen wilayah tanpa listrik—terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang menjadi fokus pemerintah.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, program BPBL merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk menciptakan keadilan energi di seluruh Tanah Air.

Ia menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah menikmati listrik paling lambat pada 2030.

“Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita, masa depan bangsa, hidup tanpa fasilitas yang layak. Mereka harus bisa sekolah dengan baik, mendapat layanan kesehatan yang memadai, dan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih baik. Begitu juga para nelayan, harus dapat bekerja dengan hasil yang terjaga dan bernilai tinggi,” ujar Bahlil.

Ia juga meminta kepada jajaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik), serta PLN agar memprioritaskan pembangunan listrik di wilayah 3T.

Bahlil menegaskan bahwa anggaran telah tersedia dan daerah-daerah 3T harus diselesaikan terlebih dahulu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir 2025. Hal itu bakal dilakukan melalui Program Listrik Desa (Lisdes).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, listrik merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, pemerintah bersama PT PLN (Persero) berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030.

“Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,” ujar Bahlil saat meninjau progres Program Listrik Desa sekaligus penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik [BPBL] di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, dikutip dari keterangan resmi Sabtu (18/10/2025).

Dia menjelaskan, Prabowo menargetkan 5.758 desa dan 4.310 dusun di seluruh Indonesia dapat segera bebas dari kegelapan. Pemerintah memastikan program ini akan terus dikebut agar seluruh rakyat dapat menikmati terang yang sama dan memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Menurut Bahlil, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil memang tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN. Namun, dia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memberikan akses setara bagi seluruh warga.

“Jadi itu [melistriki desa] biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu (penerangan). Bapak Presiden sangat concern untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan, sejalan dengan arahan Prabowo dan Bahlil, pihaknya berkomitmen menuntaskan agenda pemerataan listrik hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

“Melalui listrik, perubahan besar dapat terjadi bagi masyarakat, mulai dari peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi desa, hingga pembukaan lapangan kerja baru. PLN siap menjalankan amanat pemerintah untuk menerangi seluruh negeri tanpa terkecuali,” tegas Darmawan.

Darmawan merinci, untuk melistriki 1.285 desa di tahun ini, pihaknya akan membangun infrastruktur jaringan tegangan menengah sepanjang 4.770 kilometer sirkuit (kms), 3.265 kms jaringan tegangan rendah, dan 94.040 kilovolt ampere (kVA) gardu distribusi. Melalui upaya tersebut, diharapkan lebih dari 77.000 keluarga bisa menikmati listrik.

"Ini bukan sekadar angka, tapi kehidupan yang berubah. Anak-anak bisa belajar malam hari, usaha kecil bisa tumbuh, dan desa jadi lebih sejahtera," ujarnya.

Di Sumatra Selatan sendiri, terdapat 11 desa yang merupakan bagian dari total 1.285 lokasi Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025. Dari 11 desa tersebut, 7 desa di antaranya berada di wilayah Musi Banyuasin, yakni Desa Bandar Jaya, Desa Epil Barat, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Muara Merang, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban.