JAKARTA - Sejumlah akademisi China disebut-sebut berupaya menulis ulang sejarah terkait keterlibatan Beijing dalam konflik sipil Myanmar, khususnya dukungan terhadap Partai Komunis Burma (CPB) dan penerusnya, United Wa State Army (UWSA).

Menurut analis geopolitik asal Swedia, Bertil Lintner, sejumlah sejarawan China dan akademisi asing yang dekat dengan pandangan pemerintah Beijing kini mempromosikan narasi bahwa dukungan China terhadap CPB lebih didorong dinamika lokal di Provinsi Yunnan, bukan bagian dari strategi nasional China untuk mengekspor revolusi pada era Mao Zedong.

“Versi tersebut membuat pemerintah pusat China tampak kurang bersalah dalam campur tangan terhadap perang saudara Myanmar,” sebut Lintner.

Dikutip dari Irrawady, Kamis (14/5/2026), dia menegaskan bahwa bantuan besar yang diterima CPB sejak akhir 1960-an tidak mungkin dijalankan hanya oleh pejabat lokal Yunnan tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Lintner menjelaskan persiapan dukungan China terhadap CPB dimulai setelah Jenderal Ne Win mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1962. Sejumlah kader CPB yang sebelumnya hidup di pengasingan di China mulai diorganisasi kembali di bawah koordinasi kelompok khusus di Beijing.

China kemudian memutuskan memberi dukungan penuh kepada CPB. Momentum itu muncul ketika Ne Win menggelar pembicaraan damai di Yangon pada 1963, yang memungkinkan sejumlah kader CPB kembali terhubung dengan jaringan gerilya di Myanmar.

Salah satu tokoh utama CPB, Thakin Ba Thein Tin, disebut membawa perangkat radio dari China agar pasukan komunis di Myanmar dapat berkomunikasi langsung dengan pimpinan di Beijing.

Lintner juga mengungkap bahwa sebelum operasi besar CPB dimulai pada 1968, para kader komunis Burma diperkenalkan kepada kelompok pejuang Kachin yang dipimpin Naw Seng, veteran Perang Dunia II yang sebelumnya mendapat perlindungan di China.

Bantuan China

Pada 1 Januari 1968, pasukan CPB memasuki wilayah Shan State dari perbatasan China dengan dukungan ribuan “relawan China” yang terdiri dari Red Guards dan personel Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Menurut Lintner, Beijing mengirim bantuan dalam skala besar, mulai dari senjata ringan, mortir, ranjau, kendaraan militer, radio, logistik, hingga pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan pembangkit listrik tenaga air di markas CPB di Panghsang.

China juga membantu mendirikan stasiun radio rahasia Voice of Burma yang mulai beroperasi pada 1971.

“China mengalirkan lebih banyak bantuan kepada CPB dibanding gerakan komunis mana pun di luar Indochina,” tulisnya.

Lintner menyebut dukungan Beijing terhadap CPB saat itu bukan sekadar membantu pemberontakan lokal, melainkan bagian dari ambisi Mao dan kepala intelijen China Kang Sheng untuk menyebarkan revolusi ke Asia Tenggara.

Menurutnya, Myanmar dipandang sebagai pintu masuk bagi penyebaran revolusi Maois ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Di markas CPB di Panghsang, selain kader komunis Burma, juga terdapat anggota Partai Komunis Thailand dan lebih dari 20 kader Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk dua putri DN Aidit.

Berkurangnya Dukungan

Lintner juga menyoroti dukungan China terhadap kelompok pemberontak di India timur laut seperti Naga dan Mizo pada akhir 1960-an hingga 1970-an.

Ratusan pemberontak disebut menerima pelatihan militer di Yunnan dan Tibet serta dipersenjatai oleh China.

Dia mengutip dokumen rahasia China berjudul "China Should Become the Arsenal for World Revolution" yang diterbitkan Taiwan pada 1967. Dalam dokumen tersebut, Mao disebut menyatakan bahwa China harus menjadi “pusat revolusi dunia secara militer dan teknis.”

Mao juga disebut secara terbuka mendukung CPB setelah kerusuhan anti-China di Yangon pada 1967.

Namun situasi berubah setelah kematian Mao pada 1976 dan naiknya Deng Xiaoping yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi dibanding ekspor revolusi.

Dukungan terhadap CPB memang berkurang, tetapi menurut Lintner tidak pernah benar-benar dihentikan.

Ketika pasukan Wa memberontak terhadap kepemimpinan lama CPB pada 1989 dan membentuk UWSA, China disebut segera menjalin hubungan erat dengan kelompok baru tersebut.

Prinsip Non-Intervensi

Saat ini UWSA dinilai menjadi kelompok bersenjata paling kuat di Myanmar dengan persenjataan modern mulai dari kendaraan lapis baja, rudal anti-pesawat, hingga drone bersenjata.

“Peralatan seperti itu bukan sesuatu yang jatuh dari belakang truk atau bisa disediakan komandan lokal di Yunnan,” tulis Lintner.

Dia menilai UWSA kini menjadi instrumen strategis Beijing dalam bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar maupun kelompok bersenjata etnis lainnya.

Lintner juga mengkritik sejumlah akademisi China seperti Fan Hongwei, Li Chenyang, dan Xu Peng yang mempromosikan pendekatan “borderland perspective", yakni pandangan bahwa hubungan China dengan kelompok bersenjata di Myanmar lebih dipengaruhi dinamika lokal perbatasan daripada kebijakan negara.

Menurut Lintner, klaim bahwa China menjalankan prinsip “non-intervensi” bertentangan dengan fakta sejarah.

“Secara historis maupun saat ini, tidak ada negara yang lebih luas mengintervensi konflik internal Myanmar selain China,” tulisnya.

Dia menegaskan bahwa keamanan perbatasan selalu menjadi bagian dari kebijakan nasional dan strategi luar negeri Beijing, bukan sekadar urusan pemerintah lokal di Yunnan.

DUBAI - Uni Emirat Arab (UEA) membayar tentara bayaran Kolombia untuk membantu kelompok militan Sudan, Pasukan Dukungan Cepat (RSF), membantai ribuan warga sipil di negara Afrika timur laut itu.

BBC merilis laporan tersebut pada hari Sabtu, mengutip investigasi oleh Conflict Insights Group (CIG) yang mengumpulkan data dari pelacakan telepon seluler tentara bayaran Kolombia.

Direktur CIG Justin Lynch mengatakan kepada BBC bahwa investigasi oleh organisasi analisis keamanan tersebut adalah "penelitian pertama di mana kita dapat membuktikan keterlibatan UEA dengan pasti" dalam konflik Sudan.

"Kami mempublikasikan apa yang telah lama diketahui pemerintah - bahwa ada hubungan langsung antara Abu Dhabi dan RSF," tambahnya.

RSF, yang telah memerangi tentara Sudan selama beberapa tahun terakhir, saat ini menguasai sebagian besar wilayah barat daya negara itu, termasuk sebagian besar wilayah Darfur.

Para militan merebut el-Fasher pada 26 Oktober 2025, dengan laporan yang mengatakan mereka membantai ribuan warga sipil yang gagal melarikan diri dari kota tersebut.

Sebuah misi pencarian fakta PBB menemukan bahwa tindakan RSF di el-Fasher menunjukkan "ciri khas genosida" terhadap komunitas Zaghawa dan Fur.

CIG melacak telepon seluler lebih dari 50 tentara bayaran Kolombia yang berada di Sudan antara April 2025 dan Januari 2026.

Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Sudan membunuh lebih dari 200 warga sipil dalam serangkaian serangan terhadap kamp pengungsi dan daerah sekitarnya di El Fasher.

Ditemukan bahwa tentara bayaran Kolombia ditempatkan di beberapa area transit regional, seperti lokasi pelatihan militer Emirat di Ghayathi, Abu Dhabi, sebelum melakukan perjalanan ke Sudan.

Beroperasi sebagai pilot drone, penembak artileri, dan instruktur dalam brigade yang dikenal sebagai Serigala Gurun, tentara bayaran Kolombia dipekerjakan oleh perusahaan yang berbasis di UEA yang memiliki hubungan dengan pejabat senior pemerintah Emirat, menurut penelitian CIG.

Lynch mengatakan, "Skala kekejaman dan pengepungan di el-Fasher tidak akan terjadi tanpa operasi drone yang dilakukan oleh tentara bayaran."

Meskipun dibantah oleh UEA, beberapa laporan menunjukkan bahwa negara Arab Teluk Persia itu mendukung militan RSF di Sudan dalam upaya untuk mendapatkan akses ke emas dan mengamankan kendali atas jalur pelayaran Laut Merah, serta lahan pertanian.

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali Mohamed di Kantor Pusat Baznas, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi bantuan kemanusiaan.

Kunjungan Dubes Sudan untuk Indonesia disambut Ketua Baznas RI Noor Achmad, Wakil Kepala Misi (DCM), Anwar Hassan Ali, Pimpinan Baznas RI Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat, Pimpinan Baznas RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Zainulbahar Noor.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Utama Baznas RI Subhan Cholid, serta Deputi I Baznas RI, Mohamad Arifin Purwakananta.

Pertemuan tersebut menyoroti kondisi terkini di Sudan serta rencana kolaborasi strategis antara Baznas dengan pemangku kepentingan lainnya demi bantuan kemanusiaan di Sudan. Bantuan di negara mayoritas Muslim itu dinilai sangat penting menyusul laporan mendalam mengenai krisis kesehatan dan situasi darurat yang masih melanda Sudan.

“Kami di Baznas menaruh keprihatinan yang sangat mendalam atas krisis kemanusiaan yang terus melanda saudara-saudara kita di Sudan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Baznas berkomitmen untuk tidak membiarkan mereka berjuang sendirian di tengah konflik yang masih tidak kondusif ini,” jelas Kiai Noor, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, Baznas menegaskan kesiapannya untuk terus memelopori penghimpunan bantuan bagi rakyat Sudan yang telah berjalan selama ini. Melalui momentum audiensi tersebut, intensitas kampanye kemanusiaan akan semakin ditingkatkan guna memobilisasi dukungan publik yang lebih besar dan berdampak luas.

Lihat video: RI Kirim Bantuan Kemanusiaan Masing-Masing Rp15 M ke Palestina, Sudan dan Yaman



“Terutama untuk mendukung sektor kesehatan dengan penyediaan fasilitas medis dan obat-obatan yang dinilai sangat mendesak. Kami ingin memastikan amanah dari rakyat Indonesia tersalurkan dengan tepat dan menjadi titik terang bagi kepulihan Sudan ke depannya,” katanya.

Sementara itu, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali Mohamed, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Indonesia sebagai negara sahabat yang menunjukkan solidaritas nyata di masa krisis.

Dubes Sudan menitipkan harapan besar agar sinergi kemanusiaan dengan Baznas ke depannya dapat difokuskan pada pemulihan sektor kesehatan. Mengingat banyaknya fasilitas medis yang terdampak konflik, bantuan berupa pembangunan kembali rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan menjadi prioritas utama.

Hal ini diharapkan dapat menekan angka fatalitas akibat krisis yang telah merenggut lebih dari 200.000 jiwa, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak.

Bisnis.com, JAKARTA – Perang saudara yang berkepanjangan di Sudan kian menimbulkan dampak kemanusiaan yang mengkhawatirkan.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai konflik yang pada dasarnya merupakan pertarungan kekuasaan antara dua jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF), dan Mohammed Hamdan Dagalo atau Hemedti, kepala Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) telah berubah menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-21.

Kedua tokoh militer tersebut sebelumnya pernah bekerja sama menggulingkan Presiden Omar al-Bashir yang berkuasa hampir tiga dekade. Namun sejak April 2023, hubungan keduanya berubah menjadi konflik terbuka demi merebut supremasi politik dan militer di Sudan.

Akibat pertempuran yang terus berlangsung, sedikitnya 150 ribu orang dilaporkan tewas. Krisis kemanusiaan semakin parah dengan lebih dari 522 ribu anak meninggal akibat kekurangan gizi, sekitar 14 juta warga mengungsi baik di dalam maupun ke luar negeri, serta 24 juta orang menderita kelaparan.

“Peristiwa perang di Sudan ini benar-benar telah menjadi tragedi kemanusiaan terbesar dalam abad ke-21,” kata Anwar Abbas lewat rilisnya, Selasa (27/1/2026).

Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan itu pun mengingatkan, apabila konflik tidak segera diatasi, Sudan berpotensi terpecah untuk kedua kalinya. Sebelumnya, pada 2011, Sudan Selatan yang kaya sumber daya minyak memisahkan diri dan mendirikan negara baru.

Di tengah konflik tersebut, pihak militer yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan menuduh Uni Emirat Arab (UEA) berada di belakang RSF pimpinan Hemedti. Tuduhan itu telah dibantah oleh pihak UEA.

Anwar Abbas menilai, Indonesia tidak seharusnya berdiam diri menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan. Menurut dia, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ditegaskan bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Prinsip politik luar negeri kita adalah bebas aktif, tidak memihak pada blok mana pun yang bertikai, namun tetap aktif berpartisipasi dalam meredakan konflik agar tercipta perdamaian,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah Indonesia dapat memainkan peran diplomatik yang konstruktif untuk membantu menghentikan konflik di Sudan, demi mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

“Sudah terlalu banyak jiwa yang melayang, korban luka dan sakit, serta jutaan pengungsi yang hidup dalam kondisi sangat menyedihkan dan mengenaskan,” kata Anwar Abbas.

YANGON - Partai pro-militer yang dominan di Myanmar telah memenangkan pemilihan yang diselenggarakan junta. Itu setelah pemungutan suara selama sebulan yang oleh pengawas demokrasi dianggap sebagai penamaan ulang pemerintahan militer.

Meskipun militer mengatakan pemilihan ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, tokoh demokrasi populer Aung San Suu Kyi tetap ditahan sejak kudeta dan partainya telah dibubarkan, sementara para kritikus mengatakan pemungutan suara tersebut dipenuhi dengan sekutu militer.

"Kami sudah memenangkan mayoritas," kata seorang pejabat senior dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membagikan hasil sementara, dilansir CNA.

"Kami berada dalam posisi untuk membentuk pemerintahan baru," kata mereka, setelah fase ketiga dan terakhir pemungutan suara berlangsung pada hari Minggu. "Karena kami menang dalam pemilihan, kami akan terus maju."

Banyak analis menggambarkan USDP sebagai proksi sipil dari militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, menggulingkan pemerintahan demokratis Suu Kyi.

Pemungutan suara tidak diadakan di sebagian besar wilayah negara yang dikuasai oleh faksi pemberontak yang berperang dalam perang saudara, yang dipicu oleh kudeta - hambatan lain yang disebutkan oleh mereka yang mempertanyakan mandat pemilu tersebut.

Hasil resmi diperkirakan akan keluar akhir pekan ini.

Lima tahun setelah kudeta, analis mengatakan militer mengatur pemilu tersebut untuk memberikan pemerintahan mereka lapisan legitimasi sipil.

Saat mengunjungi tempat pemungutan suara di kota Mandalay dengan pakaian sipil pada hari Minggu, kepala junta Min Aung Hlaing menolak untuk mengesampingkan kemungkinan menjabat sebagai presiden pemerintahan baru.

Jabatan tersebut akan dipilih oleh mayoritas anggota parlemen setelah parlemen bersidang pada bulan Maret.

"Meskipun hasil pemilihan di Myanmar tidak pernah diragukan, hasil pemilihan yang paling penting adalah respons komunitas internasional," kata pakar PBB Tom Andrews pekan lalu.

"Penerimaan internasional terhadap proses yang curang ini akan memundurkan waktu untuk penyelesaian krisis yang sebenarnya."

Partai-partai yang memenangkan 90 persen kursi pada tahun 2020 tidak muncul dalam surat suara kali ini, menurut Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas.

Di wilayah yang dikuasai junta, perbedaan pendapat telah dibersihkan, dengan undang-undang baru yang menghukum protes atau kritik terhadap pemilihan dengan hukuman penjara hingga satu dekade.

Menurut kelompok pemantau Assistance Association for Political Prisoners, lebih dari 22.000 orang mendekam di penjara-penjara junta.

DAMASKUS - Komando Operasi Tentara Arab Suriah mengatakan pasukannya telah memulai operasi militer di lingkungan Sheikh Maqsoud di Aleppo setelah berakhirnya tenggat waktu yang diberikan kepada para pejuang kurdi SDF.

Komando Operasi Tentara Arab Suriah mengatakan tiga tentaranya tewas dan 12 luka-luka dalam serangan SDF terhadap posisi mereka di Aleppo.

“Tentara berusaha menghentikan kejahatan organisasi SDF dengan mencapai kesepakatan dengan mereka yang menetapkan penarikan para pejuang mereka beserta senjata mereka, namun organisasi tersebut malah menargetkan bus sebanyak tiga kali, menembaki posisi tentara, dan menargetkan tentara mereka,” ungkap militer Suriah.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pengumuman dimulainya operasi militer di Sheikh Maqsoud setelah berakhirnya tenggat waktu yang diberikan kepada SDF.

Komando Operasi Angkatan Darat Arab Suriah mengklaim pejuang Kurdi di Sheikh Maqsoud telah membunuh lebih dari 10 pemuda Kurdi yang menolak mengangkat senjata bersama mereka, kemudian membakar mayat mereka untuk mengintimidasi penduduk lainnya.

Mereka mengklaim pembunuhan tersebut dilakukan pejuang SDF yang bekerja sama dengan anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang secara resmi meninggalkan perjuangan bersenjata selama 40 tahun melawan Turki pada bulan Mei.

Dalam pernyataan yang mengumumkan dimulainya operasi militer di Sheikh Maqsoud, angkatan darat menambahkan kebijakan SDF yang mengulur waktu, dan dugaan penargetan situs sipil daripada situs militer, secara signifikan mengurangi kemungkinan negosiasi perjanjian lebih lanjut dengan kelompok tersebut.

SDF membantah klaim angkatan darat Suriah bahwa sejumlah besar pejuang Partai Pekerja Kurdistan (PKK) bergabung dengan pasukan mereka di Sheikh Maqsoud. SDF juga membantah laporan mereka membunuh 10 pemuda Kurdi yang menolak berperang.

Dalam unggahan di akun X resminya, SDF mengatakan klaim tersebut merupakan bagian dari “kebijakan kebohongan dan disinformasi” pemerintah Suriah.

“Kami secara tegas dan tanpa ragu menegaskan mereka yang membela Sheikh Maqsoud adalah putra dan putri dari lingkungan itu sendiri, yang telah memikul tanggung jawab untuk melindungi keluarga, rumah, dan martabat mereka,” kata pernyataan itu.

SDF menggambarkan tuduhan tentara tentang pembunuhan pemuda Kurdi sebagai “upaya pencegahan” untuk menutupi pelanggaran mereka sendiri terhadap warga sipil.

“Pembunuhan, pembakaran, dan teror adalah metode yang sudah dikenal dan terdokumentasi dengan baik yang digunakan oleh faksi-faksi pemerintah Damaskus,” kata SDF.

YANGON - Sejumlah kecil pemilih datang ke tempat pemungutan suara Myanmar yang sangat dibatasi pada hari Minggu (28/12/2025), dengan junta yang berkuasa menggembar-gemborkan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tersebut sebagai kembalinya demokrasi lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan terpilih terakhir, yang memicu perang saudara.

Mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tetap dipenjara, sementara partainya yang sangat populer telah dibubarkan dan tidak ikut serta pemilu.

Para aktivis, diplomat Barat, dan kepala hak asasi manusia (HAM) PBB semuanya mengecam pemungutan suara bertahap selama sebulan tersebut, dengan alasan bahwa daftar calonnya didominasi oleh sekutu militer dan adanya penindasan yang keras terhadap perbedaan pendapat.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party) yang pro-militer diperkirakan akan muncul sebagai partai terbesar, yang menurut para kritikus akan menjadi penamaan ulang pemerintahan militer.

Negara Asia Tenggara berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini dilanda perang saudara, dan tidak akan ada pemungutan suara di daerah yang dikuasai pemberontak.

Di wilayah yang dikuasai junta, putaran pertama dari tiga putaran dimulai pukul 06.00 pagi, termasuk di daerah pemilihan di kota Yangon, Mandalay, dan ibu kota Naypyidaw.

“Pemilu ini sangat penting dan akan membawa yang terbaik bagi negara,” kata Bo Saw, pemilih pertama di tempat pemungutan suara di Distrik Kamayut, Yangon, dekat rumah kosong Aung San Suu Kyi.

“Prioritas utama seharusnya adalah memulihkan situasi yang aman dan damai,” kata pria berusia 63 tahun itu kepada AFP.

Awal yang Lambat

Antrean panjang pemilih terbentuk di luar tempat pemungutan suara pada pemilu terakhir tahun 2020, yang dinyatakan batal oleh militer beberapa bulan kemudian ketika mereka menggulingkan Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan.

Namun kali ini, wartawan dan petugas pemungutan suara melebihi jumlah pemilih awal di sebuah tempat pemungutan suara di pusat kota dekat Pagoda Sule yang berkilauan—lokasi protes pro-demokrasi besar-besaran setelah kudeta.

Di antara sedikit pemilih awal, Swe Maw yang berusia 45 tahun menepis kritik internasional.

“Itu bukan masalah penting,” katanya. “Selalu ada orang yang suka dan tidak suka.”

Secara total, hanya sekitar 100 orang yang memberikan suara di dua TPS selama jam pertama operasinya, menurut perhitungan AFP.

Persiapan pemilu kali ini tidak diwarnai oleh unjuk rasa publik yang meriah seperti yang pernah dipimpin Aung San Suu Kyi, dan junta telah melancarkan serangan gencar sebelum pemilu untuk merebut kembali wilayah kekuasaan.

"Mustahil bagi pemilu ini untuk berlangsung bebas dan adil," kata Moe Moe Myint, yang telah menghabiskan dua bulan terakhir "dalam pelarian" dari serangan udara junta.

"Bagaimana kita bisa mendukung pemilu yang dijalankan junta ketika militer ini telah menghancurkan hidup kita?" katanya kepada AFP dari sebuah desa di wilayah Mandalay tengah.

"Kami tunawisma, bersembunyi di hutan, dan hidup di antara hidup dan mati," kata wanita berusia 40 tahun itu.

Kepala junta, Jenderal Min Aung Hlaing, belum menanggapi permintaan wawancara dari AFP, tetapi secara konsisten menggambarkan pemilu ini sebagai jalan menuju rekonsiliasi.

Pemungutan Suara Elektronik

Militer memerintah Myanmar selama sebagian besar sejarah pasca-kemerdekaannya, sebelum jeda 10 tahun yang menyaksikan pemerintahan sipil mengambil alih kendali dalam gelombang optimisme dan reformasi.

Namun setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi mengalahkan lawan-lawan pro-militer dalam pemilu 2020, Min Aung Hlaing merebut kekuasaan melalui kudeta, dengan tuduhan kecurangan pemilu yang meluas.

Aung San Suu Kyi menjalani hukuman 27 tahun penjara atas tuduhan yang oleh kelompok hak asasi manusia dianggap bermotivasi politik.

"Saya rasa dia tidak akan menganggap pemilu ini berarti apa pun," kata putranya, Kim Aris, dari rumahnya di Inggris.

Sebagian besar partai dari pemilu 2020, termasuk partai Aung San Suu Kyi, telah dibubarkan.

The Asian Network for Free Elections mengatakan 90 persen kursi dalam pemilu terakhir dimenangkan oleh organisasi yang tidak muncul dalam surat suara hari Minggu.

Mesin pemungutan suara elektronik baru tidak akan mengizinkan kandidat yang ditulis tangan atau surat suara yang rusak.

"Penindasan"

Junta sedang melakukan penuntutan terhadap lebih dari 200 orang karena melanggar undang-undang yang keras yang melarang "gangguan" pemilu, termasuk protes atau kritik.

"Pemilu ini jelas berlangsung dalam lingkungan kekerasan dan penindasan," kata kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, pekan lalu.

Putaran kedua pemilu akan berlangsung dalam dua minggu sebelum putaran ketiga dan terakhir pada 25 Januari, tetapi junta telah mengakui bahwa pemilu tidak dapat dilakukan di hampir satu dari lima daerah pemilihan majelis rendah.

Ketika militer merebut kekuasaan, mereka menindas protes pro-demokrasi, dan banyak aktivis meninggalkan kota untuk berperang sebagai gerilyawan bersama pasukan minoritas etnis yang telah lama berkuasa di pinggiran Myanmar.

"Ada banyak cara untuk menciptakan perdamaian di negara ini, tetapi mereka tidak memilih cara-cara itu—mereka memilih untuk mengadakan pemilu," kata Zaw Tun, seorang perwira di Pasukan Pertahanan Rakyat pro-demokrasi di wilayah Sagaing utara.

"Kami akan terus berjuang," imbuh dia.

ALEPPO - Perang saudara kembali menggucang Suriah. Kali ini, tentara pemerintah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi saling serang di kota Aleppo, Suriah utara.

Kedua pihak saling menyalahkan atas pecahnya pertempuran yang dimulai sejak hari Senin tersebut.

Setidaknya dua warga sipil tewas di tengah pertempuran, dan beberapa lainnya terluka. Demikian laporan kantor berita negara Suriah, SANA, mengutip otoritas kesehatan kota Aleppo.

Kementerian Dalam Negeri Suriah menyalahkan SDF atas insiden tersebut, mengklaim para milisi dari kelompok itu melakukan tindakan pengkhianatan terhadap pasukan keamanan pemerintah.

Unit-unit SDF pada hari Senin dilaporkan mundur dari beberapa pos pemeriksaan di sekitar lingkungan Ashrafieh dan Sheikh Maqsoud. Menurut Kementerian Dalam Negeri, para milisi SDF telah menyerang pos-pos pemeriksaan dan daerah pemukiman di sekitarnya.

Namun, SDF dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Mereka mengeklaim telah lama menyerahkan posisi mereka kepada Pasukan Keamanan Internal sesuai dengan perjanjian 1 April.

SDF menyalahkan perang saudara terbaru ini pada faksi-faksi yang terpecah-pecah yang berafiliasi dengan pemerintah Damaskus, menuduh mereka mengepung lingkungan tersebut setidaknya selama empat bulan.

Pemerintah baru Suriah, yang muncul setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan akhir tahun lalu, mencapai kesepakatan dengan dewan lokal lingkungan Kurdi Aleppo pada bulan April. Daerah-daerah tersebut ditempatkan di bawah otoritas Damaskus sambil mempertahankan otonomi sampai batas tertentu.

Kesepakatan terpisah menetapkan bahwa struktur sipil dan militer yang dipimpin Kurdi akan diintegrasikan ke dalam pemerintahan pusat pada akhir tahun 2025. Namun, implementasinya terhenti, dan SDF tetap menguasai sekitar seperempat wilayah Suriah.

Selama beberapa bulan terakhir, beberapa bentrokan antara pasukan yang berafiliasi dengan Damaskus dan milisi SDF terjadi di seluruh Suriah. Insiden terbaru terjadi beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengunjungi Damaskus, menuduh SDF gagal berkomitmen pada kesepakatan tersebut. "Berhentilah menjadi penghalang bagi Suriah untuk mencapai stabilitas, persatuan, dan kemakmuran," katanya.

Selama beberapa tahun terakhir, Turki telah berulang kali melancarkan operasi militer lintas batas terhadap milisi yang dipimpin Kurdi di Suriah, memperlakukan SDF sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, yang dianggap Ankara sebagai kelompok teroris. Pada saat yang sama, SDF mempertahankan hubungan dekat dengan Amerika Serikat, bertindak sebagai sekutu terdekat Washington di negara yang dilanda perang tersebut.

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengatakan bahwa akan ada "balas dendam yang sangat serius" setelah dua tentara AS dan satu penerjemah sipil tewas dalam penyergapan di Suriah pada hari Sabtu.

"Tiga lainnya terluka dalam serangan itu, yang dilakukan oleh seorang anggota ISIS," kata Komando Pusat AS dan Departemen Pertahanan dalam pernyataan pada hari Sabtu, dilansir CNN.

"Kami akan membalas," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. Ia mengatakan negara itu berduka atas “kehilangan tiga patriot Amerika yang hebat” dan berdoa untuk tiga orang yang terluka, yang “tampaknya dalam keadaan cukup baik.”

Presiden mencatat kerja sama AS dengan pasukan Suriah. “Suriah, omong-omong, ikut berperang bersama kita,” kata Trump, menambahkan bahwa presiden baru Suriah “sangat terpukul dengan apa yang terjadi.”

Kantor Gubernur Iowa Kim Reynolds mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam bahwa para prajurit tersebut adalah anggota Garda Nasional negara bagian. Pernyataan itu mengatakan nama-nama prajurit akan dirilis pada pukul 5 sore hari Minggu. Kantor Reynolds mengatakan tiga anggota Garda Nasional Iowa lainnya terluka, dua di antaranya segera dievakuasi ke fasilitas medis.

“Hati kami berat hari ini, dan doa serta belasungkawa terdalam kami bersama keluarga dan orang-orang terkasih dari prajurit kami yang gugur dalam tugas,” kata Reynolds. “Saya meminta agar semua warga Iowa bersatu dalam mendukung mereka dan mendoakan mereka selama masa yang sangat sulit ini.”

Pernyataan tersebut menyebutkan sekitar 1.800 tentara Garda Nasional Angkatan Darat Iowa mulai dikerahkan ke Timur Tengah pada akhir Mei untuk mendukung Operasi Inherent Resolve, misi AS untuk mengalahkan ISIS.

“Misi para tentara tersebut adalah untuk mendukung operasi kontra-ISIS/kontra-terorisme yang sedang berlangsung di wilayah tersebut,” tulis Sean Parnell, juru bicara utama Pentagon, dalam sebuah pernyataan pada tanggal X. Ia menambahkan bahwa nama-nama korban tewas dirahasiakan hingga keluarga terdekat diberitahu.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan penyerang tersebut tewas oleh pasukan mitra.

“Ketahuilah, jika Anda menargetkan warga Amerika—di mana pun di dunia—Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda yang singkat dan penuh kecemasan dengan mengetahui bahwa Amerika Serikat akan memburu Anda, menemukan Anda, dan membunuh Anda tanpa ampun,” tulis Hegseth di X.

Beberapa menit setelah Trump berbicara kepada wartawan, ia mengulangi peringatannya tentang pembalasan dalam sebuah unggahan media sosial, menyebut insiden itu sebagai “serangan ISIS terhadap AS, dan Suriah, di bagian Suriah yang sangat berbahaya, yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh mereka,” dan mengatakan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa “sangat marah dan terganggu oleh serangan ini.”

“Akan ada pembalasan yang sangat serius,” tulis Trump.

ISIS belum secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani mengutuk serangan itu pada hari Sabtu.

“Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban dan kepada pemerintah serta rakyat AS, dan kami berharap para korban luka segera pulih,” tulis al-Shaibani di X.

Pada bulan November, al-Sharaa menjadi kepala negara Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih, seiring Damaskus berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan AS setelah jatuhnya kediktatoran Assad tahun lalu.

“Dia adalah pemimpin yang sangat kuat,” kata Trump kepada wartawan saat itu, menyebut al-Sharaa sebagai “orang tangguh dari tempat yang tangguh.” Kunjungan itu terjadi setelah AS mencabut sebagian sanksi terhadap Suriah awal tahun ini, menandai perubahan besar dalam hubungan antara kedua negara.

Serangan mematikan itu terjadi sebulan setelah Suriah bergabung dengan koalisi pimpinan AS, yang dibentuk pada tahun 2014. Koalisi tersebut telah melakukan operasi militer melawan ISIS di Suriah dan Irak dengan partisipasi dari berbagai negara.

Pasukan AS telah beroperasi selama bertahun-tahun di berbagai lokasi di Suriah, termasuk di garnisun Al-Tanf di provinsi Homs, tempat mereka melatih pasukan mitra Suriah sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas melawan ISIS.

Personel Amerika sebelumnya pernah diserang, dan insiden hari Sabtu adalah yang paling mematikan sejak ledakan tahun 2019 di kota Manbij di utara yang menghantam patroli, menewaskan dua anggota militer AS dan dua warga sipil AS.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah mengatakan pasukan Suriah telah mengeluarkan peringatan intelijen kepada pasukan pimpinan AS dan bahwa pelaku penyerangan telah dikenal oleh pihak berwenang sebelum serangan mematikan tersebut.

Nour Eddin al-Baba mengatakan kepada televisi pemerintah Suriah bahwa pimpinan Pasukan Keamanan Internal negara itu di wilayah Badia telah memperingatkan koalisi internasional pimpinan AS melawan ISIS di Suriah tentang informasi awal yang "menunjukkan kemungkinan pelanggaran atau serangan ISIS yang diperkirakan akan terjadi."

"Namun, pasukan (koalisi) tidak mempertimbangkan peringatan Suriah," kata al-Baba.

Dia mengatakan serangan itu terjadi ketika para pemimpin dari Delegasi AS dan Pasukan Keamanan Internal Suriah melakukan kunjungan bersama pada Sabtu pagi di wilayah Badia. Delegasi tersebut kemudian memasuki "fasilitas komando yang diper fortified" milik pimpinan Pasukan Keamanan Internal Suriah, di mana penyerang melepaskan tembakan di gerbang.

"Penyerang tersebut terlibat baku tembak dengan penjaga Suriah dan koalisi sebelum akhirnya dilumpuhkan," kata al-Baba.

Juru bicara tersebut mengatakan bahwa penilaian yang dilakukan pada hari Rabu menunjukkan bahwa penyerang mungkin memiliki ide-ide ekstremis. Hasil tes tersebut seharusnya dikeluarkan pada hari Minggu, "tetapi takdir menentukan bahwa serangan itu terjadi pada hari Sabtu, yang merupakan hari libur administratif," kata al-Baba.

Lalu lintas di jalan raya antara Deir Ezzor dan Damaskus dihentikan pada hari Sabtu sehubungan dengan insiden tersebut, dan video menunjukkan pesawat tempur AS di atas.

"Helikopter AS turun tangan untuk mengevakuasi korban luka ke pangkalan al-Tanf setelah insiden penembakan," lapor kantor berita nasional resmi Suriah, SANA. Al-Tanf adalah pangkalan AS di Suriah timur yang berbatasan dengan Irak.

DAMASKUS - Ziad Mahmoud Amayri duduk dengan foto-foto 10 anggota keluarganya yang hilang terhampar di hadapannya.

“Ada dua pilihan: Pemerintah memberi saya keadilan, atau saya sendiri yang mencari keadilan.”

Saqr adalah seorang komandan Pasukan Pertahanan Nasional (NDF), sebuah milisi yang setia kepada Bashar al-Assad yang dituduh melakukan kekejaman seperti pembantaian Tadamon 2013, di mana, menurut pejabat lokal Suriah , aktivis, dan video yang bocor, puluhan orang dibawa ke sebuah lubang dan ditembak.

Namun, Saqr membantah adanya hubungan dengan apa yang terjadi di Tadamon. Ia mengatakan kepada The New York Times bahwa ia bukanlah pemimpin NDF saat itu.

Namun Amayri bersikeras Saqr harus dipenjara atas hilangnya orang-orang terkasihnya, yang menurutnya ditangkap oleh pejuang NDF pada tahun 2013.

Sebaliknya, Saqr bebas berkeliaran.

Perjuangan Rapuh untuk Mencapai Keadilan di Suriah

1. Memprioritas Jalan Aman

Hassan Soufan, anggota Komite Perdamaian Sipil yang ditunjuk pemerintah, mengatakan Saqr "diberikan jalan aman" oleh kepemimpinan baru Suriah "pada awal pembebasan".

Soufan mengatakan pembebasan Saqr merupakan bagian dari strategi untuk meredakan ketegangan karena hubungannya dengan kelompok-kelompok Alawi di wilayah tersebut.

"Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa jalan aman ini berkontribusi dalam mencegah pertumpahan darah," kata Soufan.

Namun, hal itu tidak cukup memuaskan banyak warga Suriah, terutama di Tadamon, di mana penduduk menuntut agar Saqr diadili di pengadilan.

“Bagaimana pemerintah bisa memaafkan Fadi Saqr dengan darah keluarga kami?” kata Amayri, berbicara tentang 10 orang terkasih yang telah ia hilangkan.

“Saya rasa mereka tidak akan bisa meminta pertanggungjawabannya setelah itu.”

2. Kedamaian Suriah yang Rapuh

Setahun setelah jatuhnya Bashar al-Assad, kepemimpinan baru Suriah menghadapi bahaya yang sangat nyata, yaitu rasa frustrasi masyarakat karena upaya keadilan yang tertunda atau ditolak.

Setelah berkuasa, Presiden sementara Ahmed al-Sharaa mengatakan ia akan memprioritaskan “mencapai perdamaian sipil” dan “menuntut para penjahat yang menumpahkan darah warga Suriah … melalui keadilan transisi yang sejati”.

Namun, tahun lalu ditandai dengan pertempuran sektarian – dan terjadi peningkatan tajam dalam apa yang disebut pembunuhan balas dendam.

Per November 2025, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) melaporkan bahwa 1.301 orang tewas dalam apa yang disebutnya sebagai "tindakan pembalasan" sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024.

Statistik ini tidak mencakup korban tewas dalam bentrokan kekerasan di pesisir Suriah pada bulan Maret maupun di Suwayda pada bulan Juli.

Kedamaian Suriah masih rapuh, dengan lebih dari 1.300 kematian terkait dengan "tindakan pembalasan", menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

Pembantaian di pesisir saja mengakibatkan kematian 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bentrokan di Suwayda, yang dipicu oleh pertempuran antara komunitas Druze dan Badui, menewaskan ratusan orang, sebagian besar dari mereka adalah warga Druze.

Dalam wawancara pertamanya dengan media berbahasa Inggris, Abdel Basit Abdel Latif, kepala Komisi Nasional untuk Keadilan Transisi, mengakui risiko dari keadilan yang terhambat.

“Pasti setiap warga negara Suriah akan merasa bahwa jika proses keadilan transisi tidak dimulai dengan benar, mereka akan menggunakan cara mereka sendiri, sesuatu yang tidak kami inginkan,” kata Abdel Latif.

Ibrahim al-Assil dari Atlantic Council mengatakan ini adalah contoh dilema yang sering terlihat dalam keadilan transisi: mengejar keadilan versus menjaga perdamaian.

“Mana yang lebih dulu? Sangat penting untuk menyadari bahwa mereka memang perlu bekerja sama, tetapi segala sesuatunya tidak pernah ideal.”

3. Keadilan transisi di Suriah

Pemerintah telah membentuk dua badan untuk mengawasi keadilan transisi.

Satu, yang dipimpin oleh Abdel Latif, menangani keadilan transisi secara lebih luas, dengan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh rezim sebelumnya.

Komisi lainnya berfokus pada penyelidikan sekitar 300.000 warga Suriah yang dianggap hilang dan diyakini secara luas telah menghilang ke dalam sistem penjara al-Assad yang terkenal kejam dan dikuburkan di kuburan massal.

Meskipun skala orang hilang sering dilaporkan lebih dari 100.000 orang, ketua Komisi Nasional Orang Hilang meyakini jumlahnya sekitar 300.000.

Sejak kejatuhan, terdapat kekhawatiran bahwa jumlah ini meningkat, dengan juru bicara Hak Asasi Manusia PBB Thameen al-Kheetan mengatakan bahwa mereka "terus menerima laporan yang mengkhawatirkan tentang puluhan penculikan dan penghilangan paksa".

Kedua komite nasional telah bertemu dengan para pakar internasional untuk mengambil pelajaran dari proses keadilan transisi lainnya.

Namun Danny al-Baaj, wakil presiden advokasi dan hubungan masyarakat di Forum Suriah, yakin "kita masih jauh tertinggal dari kemajuan nyata".

"Kerangka kerja masih belum ada. Undang-undang khusus tentang keadilan transisi masih belum ada," ujarnya.

Keluarga dari ratusan ribu warga Suriah yang hilang secara paksa juga menuntut jawaban.

Wafa Ali Mustafa adalah seorang aktivis Suriah yang ayahnya, Ali Mustafa, ditangkap di ibu kota, Damaskus, 12 tahun yang lalu.

"Keluarga para tahanan tidak turun ke jalan setiap hari dan mengatakan bahwa sekarang kita harus menggali kuburan massal," katanya.

"Mereka mengatakan setidaknya berkomunikasi dengan kami, setidaknya beri tahu kami apa yang kalian lakukan."

Ketua Komisi Nasional Orang Hilang, Mohammad Reda Jalkhi, menjelaskan bahwa Suriah membutuhkan sumber daya yang sangat besar.

“Kita perlu bekerja keras untuk membangun kapasitas, menyiapkan infrastruktur, mengumpulkan data, menganalisis data, dan melengkapi laboratorium,” kata Jalkhi.

“Semua ini tidak terjadi dalam semalam.”

Pemerintah telah melakukan puluhan penangkapan, termasuk orang-orang yang terkait dengan rezim sebelumnya.

Pemerintah telah mengunggah video-video menarik di media sosial yang memperlihatkan para sipir penjara membuat pengakuan dan para tersangka muncul di hadapan hakim.

Namun, transparansi masih dipertanyakan.

“Tentu saja, setiap kali mereka menangkap seseorang, orang-orang menjadi sangat, sangat senang dan bersyukur,” tambah Wafa.

“Sayangnya, kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini, kita tidak tahu di mana mereka ditahan, kita tidak tahu investigasi seperti apa yang mereka hadapi.”

Terdapat pula ambiguitas seputar penangkapan personel keamanan dan militer yang terkait dengan kekerasan sektarian di Suwayda awal tahun ini, yang menewaskan ratusan orang.

Namun, penyelidik utama pembunuhan di Suwayda menolak menyebutkan jumlahnya.

“Masalah saya dengan penangkapan massal ini,” kata al-Baaj, “adalah bahwa penangkapan ini tidak sesuai rencana.”

“Kita tidak tahu bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya.”

4. Meminta Pertanggungjawaban Pelaku

Salah satu harapan besar warga Suriah adalah pengadilan publik dan nasional atas kejahatan perang era Assad.

Hasan Al Hariri turut membantu menyelundupkan lebih dari 1,3 juta bukti dokumenter keluar dari Suriah.

Sejak dimulainya perang pada tahun 2011, ia telah bekerja untuk Komisi Keadilan dan Akuntabilitas Internasional (CIJA), yang berspesialisasi dalam pengumpulan bukti kriminal.

Al Hariri memimpin tim yang akan mencari dan mengambil dokumen dari tempat-tempat seperti gedung intelijen rezim dan kantor polisi – di wilayah-wilayah tempat pasukan al-Assad telah diusir, atau saat pertempuran masih berlangsung.

Mereka kemudian menemukan cara-cara kreatif untuk menyelundupkan dokumen-dokumen berharga tersebut melalui pos pemeriksaan militer dan akhirnya melintasi perbatasan.

“Terkadang kami memanfaatkan perpindahan furnitur,” kata Al Hariri.

“Kami biasa meletakkan dokumen-dokumen tersebut di bawah lantai mobil dan mengisinya dengan furnitur rumah.”

CIJA kini memiliki arsip dokumen keamanan, militer, dan intelijen yang sangat luas yang menghubungkan kejahatan perang dengan pejabat rezim di tingkat tertinggi, hingga al-Assad sendiri.

“Negara-negara yang mengalami konflik, seperti Bosnia, mulai bekerja setelah lima tahun dan mulai mengumpulkan bukti, sehingga buktinya hilang, atau hanya beberapa hal sederhana yang dapat dikumpulkan,” kata Al Hariri.

“Kami bekerja selama konflik, sehingga buktinya masih ada.”

Namun, meskipun hal itu menunjukkan Suriah memiliki keunggulan dalam proses peradilan, persidangan nasional masih jauh dari selesai.

5. Sistem Hukum Era Assad Masih Direformasi

“Sistem ini membutuhkan infrastruktur hukum, infrastruktur administratif, pengadilan, hakim, dan sumber daya,” kata al-Baaj.

Namun ia menambahkan bahwa ada semangat yang membara di antara warga Suriah.

“Kita semua ingin melihat persidangan publik ini, ingin melihat seluruh proses keadilan transisi dimulai.”

Itu termasuk orang-orang seperti Amayri, yang ingin melihat Saqr diadili.

Namun ia mengatakan keinginan terbesarnya adalah dapat berkabung untuk orang-orang yang dicintainya.

“Sekarang menjadi impian kami untuk memiliki makam yang dapat dikunjungi keluarga kami,” katanya.

“Untuk mengetahui bahwa ini adalah jenazah mereka, dan bahwa mereka dimakamkan di sini.”

DAMASKUS - Di sekitar Lapangan Umayyah Damaskus, anak-anak mencondongkan badan ke luar jendela, melambaikan bendera hijau, putih, dan hitam Suriah saat kembang api meledak di langit.

Tanggal 8 Desember, peringatan pembebasan ibu kota dan negara secara keseluruhan, tinggal dua hari lagi, tetapi kerumunan orang sudah mulai berkumpul di lapangan tersebut.

Di dekatnya, berdiri sendirian dan menyaksikan perayaan, berdiri Abu Taj, 24 tahun. Sepuluh tahun sebelumnya, ia meninggalkan rumahnya di pedesaan Aleppo ketika rumahnya hancur dalam pertempuran antara rezim dan pasukan anti-Assad.

Dari sana, ia melarikan diri ke Damaskus dan kemudian Beirut sebelum terbang untuk bergabung dengan ayahnya di Arab Saudi.

Setelah satu dekade di pengasingan – delapan tahun di Arab Saudi dan dua tahun belajar di Mesir – Abu Taj kembali ke Suriah. Ia tiba lebih dari seminggu sebelum orang-orang dari seluruh negeri berkumpul untuk merayakan operasi yang menyerbu Damaskus dan memaksa Bashar al-Assad melarikan diri, pada dini hari, ke Moskow.

Pada hari Jumat terakhir sebelum peringatan tersebut, Abu Taj salat di Masjid Umayyah sebelum turun ke titik pertemuan utama Damaskus untuk menyaksikan perayaan tersebut.

“Budaya negara ini sekarang untuk rakyat,” ujarnya kepada Al Jazeera, gembira dengan arah yang dituju negara ini.

Harapan Tetap Tumbuh saat Suriah Rayakan 1 Tahun Tanpa Bashar Al Assad

1. Berakhirnya Kediktatoran yang Kejam

Setahun yang lalu, pemerintahan rezim al-Assad berakhir.

Dengan itu runtuhlah negara polisi yang brutal, yang terkenal karena penyiksaan dan penghilangan paksa.

Bagi banyak orang di Suriah, runtuhnya rezim tersebut membawa serta sebuah embusan napas – yang pertama dalam beberapa dekade sejak ayah Bashar, Hafez, berkuasa pada tahun 1970.

Hari-hari awal setelah pembebasan ditandai dengan kegembiraan di banyak wilayah Suriah, tetapi juga oleh kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi.

Prediksi awal mencontohkan Irak setelah invasi AS atau Libya setelah jatuhnya rezim Gaddafi.

Hanya sedikit yang menduga sanksi berat AS terhadap Suriah akan dicabut, terutama dengan Ahmed al-Sharaa, seorang pria yang pernah dibebani tebusan AS, memimpin pemerintahan baru.

Namun, tragedi terjadi ketika kekerasan sektarian yang meluas terjadi di sepanjang pantai Suriah pada bulan Maret dan kembali terjadi di Suwayda pada bulan Juli.

Dalam kedua kasus tersebut, pasukan yang dikatakan bersekutu dengan pemerintah Suriah mengobarkan ketegangan, dengan pembunuhan balas dendam dan penargetan sektarian terhadap minoritas.

Insiden lain mengancam akan mengguncang Homs, kota terbesar ketiga Suriah, bulan lalu, sebelum pemerintah turun tangan untuk meredakan situasi.

2. Bendera Baru

Namun beberapa hari sebelum massa berkumpul di Lapangan Umayyah untuk merayakannya, terlihat jelas betapa berartinya penggulingan rezim bagi banyak warga Suriah.

Di seluruh penjuru kota, bendera hijau, putih, dan hitam dipajang di mana-mana. Di luar Masjid Umayyah, wajah anak-anak dilukis dengan balok-balok vertikal hijau, putih, dan hitam, sementara di Lapangan Marjeh, penduduk setempat membongkar sekantong bendera untuk dijual atau dibagikan.

Di timur laut Suriah, ia duduk merokok hookah di Lapangan Marjeh bersama adik laki-lakinya, Bahaeddine, dan ibunya. Ia baru saja kembali ke Suriah dari Lebanon dan mengatakan sudah sembilan tahun ia tidak bertemu ibunya.

Ia mengatakan ia berencana pergi ke Lapangan Umayyah pada 8 Desember untuk berpartisipasi dalam perayaan bersama ibu dan adik laki-lakinya. "Kami semua akan sangat bahagia, syukurlah," katanya.

Meskipun sebagian besar kota dihiasi bendera dan dekorasi, Lapangan Umayyah adalah tempat inti perayaan akan berlangsung.

Perayaan dimulai Jumat sore ketika ribuan pemuda dan pemudi dengan minivan atau skuter menuju bundaran bersejarah kota, tempat puing-puing serangan Israel terhadap Kementerian Pertahanan pada bulan Juli masih terlihat.

3. Tak Lagi Bersedih Hati

Abdelaziz al-Omari, 21 tahun, dari kamp Palestina Yarmouk, berdiri di samping dua temannya di bundaran. Ia melambaikan tiang panjang berbendera Suriah dan Palestina.

“Kami datang ke sini hari ini untuk merayakan ulang tahun pembebasan,” ujarnya kepada Al Jazeera.

“Kami tertindas, tetapi kini kesedihan kami telah terbebas.”

Perayaan berlanjut – dengan klakson mobil dan kembang api yang meledak – hingga Sabtu dini hari.

Pada Sabtu sore, badai petir dan hujan deras mengguyur Damaskus. Hujan juga diperkirakan turun pada hari Minggu, tetapi diperkirakan akan cerah pada hari Senin tepat pada hari peringatan tersebut.

Banyak warga Suriah akan hadir, membawa kenangan masa sulit di bawah al-Assad yang masih segar dalam ingatan mereka, dan harapan bahwa masa depan mungkin sedikit lebih baik di hati mereka.

Berdiri di Lapangan Umayyah pada hari Jumat, Rahma al-Taha, seorang pengacara, mengatakan bahwa hari-hari awal setelah pembebasan terasa kurang aman, tetapi perlahan-lahan, selama setahun terakhir, situasinya telah membaik.

“Semuanya membaik, dan setiap bulan kami melihat hal-hal baru,” katanya, mengungkapkan perasaan yang banyak warga Suriah katakan kepada Al Jazeera bahwa Al Jazeera tidak ada selama masa rezim al-Assad.

“Ada harapan.”

DAMASKUS - Al Arabiya telah memperoleh rekaman video eksklusif yang menunjukkan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad bersama mantan penasihatnya, Luna al-Shibl. Rekaman tersebut berisi percakapan pribadi yang mengungkap kritik dan komentar sarkastis tentang berbagai aktor dan peristiwa di dalam Suriah.

Sumber mengatakan kepada Al Arabiya bahwa Amjad Issa, asisten Luna al-Shibl, berada di dalam mobil bersama al-Assad saat rekaman yang bocor itu dibuat.

Tanggal rekaman tersebut belum jelas. Rezim Al-Assad digulingkan oleh pasukan oposisi Suriah tahun lalu, setelah itu ia mencari perlindungan di Rusia – negara yang sama yang telah mendukungnya selama perang saudara Suriah. Ia diyakini saat ini tinggal di Moskow.

Dalam satu klip, mantan presiden Suriah tersebut terlihat mengejek rakyat Suriah, mengatakan bahwa mereka menghabiskan uang untuk masjid sementara mereka "bahkan tidak mampu membeli makanan."

Di segmen lain, al-Assad memberi tahu al-Shibl bahwa ia tidak merasakan apa-apa ketika melihat potret dirinya dipajang di jalanan. Ia bertanya kepadanya apa yang terlintas dalam pikirannya ketika ia melihat gambar dirinya di seluruh negeri.

Al-Assad juga mengatakan, saat berbicara tentang situasi di Suriah: "Saya tidak hanya merasa malu, saya merasa jijik."

Dalam satu video, ia melontarkan hinaan keras terkait Ghouta Timur, dengan mengatakan, "Kutukan Ghouta." Klip lain menunjukkan ia dan al-Shibl membahas Hizbullah, dengan al-Shibl mengatakan bahwa kelompok itu dulu menyombongkan diri tentang kemampuannya, menambahkan, "Dan sekarang kita tidak mendengar sepatah kata pun dari mereka."

Rekaman tersebut juga menunjukkan al-Assad dan al-Shibl mengejek tentara Suriah yang sebelumnya terekam mencium tangan al-Assad dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Pada satu titik, al-Shibl, yang meninggal dunia pada Juli 2024 setelah terluka dalam kecelakaan mobil, mengejek panggilan radio militer yang ditujukan kepada al-Assad, dan dengan sinis menggambarkan rakyat Suriah sebagai "sangat sopan."

Rekaman yang bocor tersebut telah menjadi topik pembicaraan utama di kalangan warga Suriah, karena mengungkap – baik dalam audio maupun video – al-Assad mengejek penderitaan dan kesulitan mereka. Menurut koresponden Al Arabiya Mahmoud al-Wawi, rekaman tersebut "lebih mengejutkan bagi para pendukung al-Assad daripada bagi para penentangnya."

Koresponden tersebut menambahkan bahwa materi yang bocor tersebut telah disimpan di dalam Istana Kepresidenan dalam sebuah amplop bertanda "Sangat Rahasia," bersama dengan dokumen-dokumen pribadi milik al-Shibl.