JAKARTA - Dokter Spesialis Mata, Faraby Martha mengungkap kondisi terkini aktivis KontraS Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum prajurit TNI. Faraby merupakan dokter yang menangani Andrie Yunus selama korban dirawat di RSCM, Jakarta Pusat.

Hal ini dituturkan Faraby ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Penasehat hukum para tersangka pun menggali keterangan Faraby mengenai metode apa yang digunakan untuk melakukan observasi terhadap mata korban.

"Dengan metode apa, Pak? Di situ mungkin, Pak. Metode yang Bapak lakukan penelitian itu dengan apa, Pak," tanya penasehat hukum terdakwa.

Faraby menjelaskan observasi terhadap mata korban dilakukan dengan menggunakan Snellen chart atau papan huruf yang digunakan untuk mengukur fungsi penglihatan. Hasilnya, kerusakan mata Andrie disebut cukup parah akibat siraman air keras, hingga korban tidak mampu membaca huruf terbesar pada Snellen chart.

"Jadi untuk penglihatan, fungsi penglihatan kami tentu lakukan dengan chart snellen ya. Tapi dalam hal Pak Andrie Yunus ini dia tidak bisa membaca huruf terbesar pun karena memang penglihatannya sangat buruk ya," ucap Faraby.

Ia menambahkan kemampuan penglihatan mata Andrie saat ini hanya mampu mengetahui ada atau tidaknya cahaya di depannya.

"Jadi dia hanya bisa membedakan cahaya. Ada atau tidaknya cahaya," kata Faraby.

"Terakhir Bapak memeriksa lagi kapan, Pak," tanya penasehat hukum.

"Terakhir itu 8 Mei," jawab Faraby.

"Untuk perkembangan, Pak, mohon izin," ucap penasehat hukum.

"Perkembangan sama stabil. stabil, ya. Dengan penglihatan yang sama," tutur Faraby.

Adapun sidang perkara Andrie Yunus ini akan berlanjut pada 2 Juni 2026, dengan agenda persidangan mendengarkan keterangan ahli dari penasehat hukum terdakwa. Para terdakwa yang diadili dalam perkara ini yakni, Serda Edi Sudarko (terdakwa I); Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (terdakwa II); Kapten Nandala Dwi Prasetya (terdakwa III); dan Lettu Sami Lakka (terdakwa IV).

Sehari setelahnya atau pada 3 Juni 2026, agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh oditur militer II-07 Jakarta. Majelis hakim menargetkan pengucapan putusan perkara ini berlangsung pada 10 Juni 2026.

JAKARTA - Dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ( RSCM ) yang menangani aktivis Kontras Andrie Yunus menyampaikan bahwa kondisi korban saat ini masih membutuhkan perawatan intensif setelah disiram air keras . Hal tersebut disampaikan sebagai jawaban mengapa Andrie Yunus belum dapat hadir langsung di ruang sidang.

Dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5/2026), Oditur Militer turut menghadirkan saksi tambahan yakni Dokter Spesialis Mata RSCM Faraby Martha dan Dokter Spesialis Bedah Plastik Parintosa Atmodiwirjo. Penasihat hukum para terdakwa pun menanyakan mengenai kondisi apa yang membuat Andrie hingga saat ini tidak bisa memberikan keterangan di ruang sidang.

Dalam kesempatan itu Faraby menjawab Andrie Yunus saat ini masih dalam penanganan tim medis RSCM, khusus pada bagian mata Andrie yang terkena air keras. Ia menyebut bagian mata Andrie masih rentan mengalami infeksi.

"Yang paling kami takutkan adalah risiko infeksi apabila pasien ini menjalani suatu aktivitas ya terutama yang diaktivitas di wilayah hukum yang banyak orang hadir, karena matanya sedang dalam kondisi yang rentan, yang rentan untuk terserang infeksi dari luar," kata Faraby.

Ia menambahkan bahwa Andrie sampai saat ini diwajibkan mengonsumsi antibiotik dan obat tetes mata untuk mencegah infeksi. Oleh karenanya, aktivitas Andrie yang berpotensi memicu infeksi wajib dihindari.

"Sedangkan pasien sendiri masih memakai obat-obatan antibiotics untuk sebagai pencegahan infeksi itu, tapi tentu saja keadaan keadaan atau situasi yang memicu infeksi itu harus dihindari," ucapnya.

Sementara, Parintosa menyampaikan bahwa luka bakar yang dialami korban sangat rentan terhadap infeksi. Ia menyebut korban saat ini tengah menjalani proses tandur kulit sehingga harus menjalani perawatan ketat dan membatasi pergerakan.

"Tandur kulit itu harusnya tidak bisa bergerak, jadi kalau dia bergerak seperti menanam rumput, ketika rumputnya digeser, lepas kembali akarnya," kata Parintosa.

Kondisi tersebut menurutnya memaksa korban harus beristirahat total hingga empat minggu agar proses penyembuhan berjalan baik. "Jadi harus benar-benar bed rest dan dirawat dengan baik. Jadi ada dua hal risiko infeksi dan kedua ketika sedang sudah tahapan tandur kulit maka itu harus dipastikan dia tidak bergerak sama sekali sekitar tiga empat minggu," ucapnya.

Meski demikian, terkait kehadiran Andrie Yunus dalam persidangan menurutnya memungkinkan. Namun, kehadiran Andrie membutuhkan persetujuan dari Direktur RSCM.

"Ada kemungkinan nggak dengan keterangan ahli tadi, yang bersangkutan atau korban bisa dihadirkan di persidangan," tanya penasihat hukum terdakwa.

"Dari saya ada kemungkinan," ucap Parintosa.

"Bisa ya berarti," tanya penasihat hukum terdakwa.

"Bisa dengan catatan dari Direktur kami," kata Parintosa.

Diketahui, perkara penyiraman air keras ini dipicu atas aksi Andrie Yunus yang memaksa masuk dan melakukan interupsi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta. Para terdakwa emosi melihat aksi Andrie Yunus hingga akhirnya merencanakan penyiraman kepada Andrie.

Para terdakwa dalam perkara ini merupakan anggota Denma BAIS TNI. Keempat orang tersebut yakni Serda Edi Sudarko (terdakwa I), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetya (terdakwa III), dan Lettu Sami Lakka (terdakwa IV).

JAKARTA - Dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ( RSCM ), Faraby Martha, mengungkap kerusakan mata yang dialami aktivis Kontras Andrie Yunus seusai disiram air keras oleh anggota TNI. Hal ini terungkap dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Oditur Militer II-07 Jakarta selaku penuntut umum menanyakan kepada Faraby soal tingkat keparahan luka mata yang dialami korban. Faraby diketahui merupakan dokter yang menangani Andrie Yunus selama dirawat di RSCM.

Faraby mengaku ia tidak dapat mengorelasikan kejadian dengan keparahan luka yang dialami oleh korban. Namun menurutnya, setelah dilakukan pemeriksaan pascakejadian penyiraman air keras, tingkat keparahan trauma kimia yang dialami Andrie terbilang tinggi.

"Apakah cedera mata yang dialami korban ini dari bentuk luka yang ahli periksa itu, apakah luka pada mata korban mata ini hanya karena suatu percikan zat asam atau karena paparan langsung," tanya Oditur.

"Saya tidak bisa mengorelasikan kejadian dengan keparahan, cuma yang saya tahu keparahan itu grade 3 dari 4. Jadi tingkat keparahan, trauma kimia matanya itu gradasi 3 dari 4. Artinya parah," jawab Faraby.

Oditur lantas kembali menggali, apakah kondisi kerusakan mata Andrie Yunus saat ini bersifat sementara atau permanen. Dengan tegas, Faraby menjawab bahwa kondisi kerusakan mata Andrie bersifat permanen.

"Dari kondisi mata yang ditangani dari awal sampai sekarang ini, itu apakah bersifat sementara atau permanen," ucap Oditur.

"Permanen," kata Faraby.

Oditur menanyakan kembali, dengan kondisi saat ini, apakah kondisi mata Andrie ke depannya bisa melihat kembali. Faraby mengaku ia tidak bisa memastikan kemungkinan penglihatan korban.

"Jadi untuk fokus pengobatan saat ini adalah mempertahankan struktur anatomi dari bola mata, jadi bola matanya masih berbentuk bulat. Mengenai fungsi kami belum bisa menjawab, apakah masih melihat lagi. Dan itu akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan nanti perkembangan klinis pasien," ujar Faraby.

JAKARTA - Oditurat Militer II-07 Jakarta menuntut tiga terdakwa dengan pidana penjara yang berbeda-beda dalam Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) Bank, Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Tuntutan paling lama adalah penjara 12 tahun dan paling ringan 4 tahun.

Tiga terdakwa yang merupakan anggota Kopassus itu yakni Serka Mochamad Nasir (MN-Terdakwa 1), Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2), dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3).

Serka Mochamad Nasir dituntut 12 tahun penjara dengan pidana tambahan dipecat sebagai anggota TNI Angkatan Darat (AD). Selanjutnya, Kopda Feri Herianto dituntut pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan penjara 10 tahun. Sementara Serka Frengky Yaru, dituntut 4 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

Oditurat Militer Jakarta Mayor (Chk) Wasinton Marpaung ketika membacakan surat tuntutan menyampaikan, ketiga terdakwa menyesali perbuatannya dan hal tersebut menjadi alasan meringankan para terdakwa. Selain itu para terdakwa juga pernah melakukan tugas di Papua.

"Hal-hal meringankan. Para Terdakwa menyesali perbuatannya. Lalu, Para Terdakwa sudah pernah tugas operasi yakni Terdakwa-1 empat kali tugas operasi di Papua, Terdakwa-2 dua kali tugas operasi di Poso dan Papua, Terdakwa-3 empat kali tugas operasi di Papua," ucap Marpaung di ruang sidang pengadilan militer II-08 Jakarta, Senin (18/5/2026).

Lihat video: SIDANG MILITER PERDANA! Kasus Penculikan & Pembunuhan Kacab Bank BUMN



Marpaung menambahkan, hal yang meringankan lainnya khusus terdakwa 3 yakni karena mendapat permohonan keringanan hukuman dari Kepala Pembekalan Angkutan Kopassus. Yang dibuktikan dengan surat Nomor B/81N/2026 tanggal 12 mei 2026 perihal Permohonan keringanan hukuman atas nama Serka Frengky Yaru.

Dalam surat tersebut, Oditur juga menyampaikan hal yang memberatkan para terdakwa. Oditur menilai, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-7.

”Perbuatan para Terdakwa merusak/mencoreng nama baik TNI di masyarakat khususnya satuan Kopassus tempat para Terdakwa berdinas," katanya.

Selain itu, perbuatan para terdakwa yang menghilangkan nyawa MIP tentunya telah merugikan istrinya, karena kehilangan sosok suami dan anak, yang kehilangan peran seorang ayah. Marpaung menambahkan, para terdakwa juga tidak pernah meminta maaf kepada istri korban dan keluarganya.

"Para Terdakwa lebih mementingkan ingin mendapatkan uang daripada kehormatan sebagai prajurit TNI AD," katanya.

JAKARTA - Oditurat Militer II-07 Jakarta menuntut tiga anggota Kopassus dengan pidana penjara yang bervariasi, mulai dari 4 hingga 12 tahun penjara, dalam Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) Bank, Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Tuntut ini dibacakan oleh Oditurat Militer Jakarta Mayor (Chk) Wasinton Marpaung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (18/5/2026).

Adapun, tiga anggota Kopassus itu yakni Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1), Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2), dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3). Ketiga diduga memiliki peran dalam hilangnya nyawa MIP.

Marpaung menyampaikan bahwa terdakwa 1 dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Darat (AD).

"Pidana pokok penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer TNI Angkatan Darat," kata Marpaung ketika membacakan surat tuntutan.

Terdakwa II dalam kasus ini juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Darat. Serta dituntut 10 tahun penjara. "Terdakwa dua, Kopda Feri Herianto Hermanto, NRP 31120683370593. Pidana pokok penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani," katanya.

Lihat video: SIDANG MILITER PERDANA! Kasus Penculikan & Pembunuhan Kacab Bank BUMN



Sementara untuk terdakwa III hanya dituntut pidana penjara selama 4 tahun. Serka FY tidak dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD. Adapun, dalam proses pengadilan, sedikitnya 20 saksi telah dimintai kesaksian dalam persidangan. Salah satu yang terungkap adalah adanya dana success fee Rp5miliar apabila korban berhasil membobol rekening dorman (terbengkalai).

Hal itu diungkap saksi Antonius Aditia Majarjuna dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (27/4/2026). Antonius juga merupakan terdakwa dalam kasus ini, namun diadili di Pengadilan Negeri.

Success fee Rp5 miliar itu dijanjikan oleh pengusaha bimbingan belajar, Dwi Hartono yang juga merupakan aktor intelektual dalam perkara ini.

Diketahui, korban MIP diduga diculik sebelum akhirnya ditemukan tewas. Dugaan penculikan terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan korban dibawa paksa oleh sejumlah orang.

Jasad korban ditemukan sehari setelah kejadian, tepatnya pada 21 Agustus 2025, di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban.

JAKARTA - Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) Bank, Mohamad Ilham Pradipta akan memasuki pembacaan surat tuntutan. Oditur Militer II-07 Jakarta selaku penuntut umum diagendakan membacakan surat tuntutan pada Senin (18/5/2026) besok.

"Agenda sidang besok (Senin, 18 Mei 2026), pembacaan surat tuntutan dari Oditur Militer," ujar Juru bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Endah Wulandari saat dikonfirmasi, Minggu (17/5/2026).

Endah menyampaikan agenda persidangan yang biasanya mulai sejak pagi hari akan sedikit diundur. Hakim baru akan membuka persidangan usai pukul 12.00 WIB waktu Ishoma.

"Sidang direncanakan mulai setelah Ishoma," lanjut dia.

Dalam persidangan kali ini, sedikitnya 17 saksi telah dimintai kesaksian dalam persidangan. Salah satu yang terungkap adalah adanya dana success fee Rp5miliar apabila korban berhasil membobol rekening dorman (terbengkalai).

Hal itu diungkap saksi Antonius Aditia Majarjuna dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (27/4/2026). Antonius juga merupakan terdakwa dalam kasus ini, namun diadili di Pengadilan Negeri.

Adapun success fee Rp5 miliar itu dijanjikan oleh pengusaha bimbingan belajar, Dwi Hartono yang juga merupakan aktor intelektual dalam perkara ini.

Adapun tiga terdakwa dari klaster TNI di antaranya Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1) Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2) dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3).

Oditur Militer menyusun dakwaan berlapis untuk tiga terdakwa ini. Dalam dakwaan utama, terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana.

Jika dakwaan tersebut tidak terbukti, jaksa menyiapkan dakwaan subsider berupa pembunuhan biasa, hingga dakwaan lebih ringan yakni penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Penuntut umum juga menyertakan dakwaan alternatif lain berupa perampasan kemerdekaan yang berujung pada kematian korban. Khusus terdakwa Nasir, jaksa juga menyertakan dakwaan mengenai perbuatan tentang menyembunyikan menghilangkan, membawa lari dengan maksud menyembunyikan kematian.

JAKARTA - Terdakwa I kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus, Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko menyebutkan, ide tentang penyiraman cairan terhadap Andrie Yunus berasal dari Terdakwa II Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi. Hal itu berdasarkan pengakuannya dalam sidang Rabu (13/5/2026).

"Siap, setelah terdakwa melihat video langsung tersebut merasa emosi kemudian Terdakwa II menyampaikan, jangan dipukuli, kita siram saja, itu saja," ujar Terdakwa I di persidangan, Rabu (13/5/2026).

Awalnya, Terdakwa I mengatakan, saat berada di mess pada Rabu 11 Maret 2026, dia membahas tentang kekesalannya terhadap Andrie Yunus dengan Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi. Di situ, datanglah Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka.

"Hari Rabunya, tanggal 11 Maret 2026. Waktu itu di mess di dalam kamar, sekitar jam 19.45 WIB. Waktu itu sekitar pukul 20.00 WIB datanglah Terdakwa III dan IV bertamu ke mess kami kemudian karena ada tamu kami buatkan kopi untuk mengobrol bareng," tuturnya.

Terdakwa I menerangkan, dia lantas memperlihatkan juga video viral Andrie Yunus terhadap dua terdakwa lainnya. Mereka lantas merespon video itu dengan rasa emosi serupa sebagaimana dirinya. "Terdakwa I menyampaikan rasa kebencian pada Terdakwa III dan IV?" tanya Oditur Militer.

"Siap, kami sampaikan, bahwa sambil saya menunjukkan video di Hotel Fairmont tersebut terhadap para terdakwa kemudian kami menyampaikan saya ingin memukuli AY. Setelah itu ditanggapi lah oleh tiga terdakwa tersebut," jelas Terdakwa I.

"Tanggapan Terdakwa III seperti apa begitu terdakwa menyatakan saya ingin pukuli saudara Andrie Yunus?" tanya Oditur.

"Siap, setelah terdakwa melihat video langsung tersebut merasa emosi kemudian Terdakwa II menyampaikan, jangan dipukuli, kita siram saja, itu saja," terang Terdakwa I.

Sebelumnya, Terdakwa I memberitahu keinginannya untuk memukuli Andrie Yunus atas sikap arogansi dan over aktingnya saat ada rapat tertutup antara pejabat TNI dengan DPR di Hotel Fairmont. Namun, niatnya itu diurungkan pasca Terdakwa II menyarankan agar Andrie Yunus disiram menggunakan cairan pembersih karat.

Terdakwa I menambahkan, saat itu dia hanya mengiyakan saran Terdakwa II meski dia tidak tahu dampak yang akan ditimbulkan saat seseorang disiram menggunakan cairan pembersih karat.

"Terdakwa II menyarankan jangan dipukuli, tetapi diapakan?" tanya Oditur lagi.

"Siap, disiram dengan cairan pembersih karat," jawab Terdakwa I.

"Apakah terdakwa mengetahui akibat apabila seseorang disiram cairan pembersih karat?" tanya Oditur.

"Siap, tidak mengetahui," terang Terdakwa I.

"Kenapa tidak menanyakan ke terdakwa II? Ada pertemuan lagi setelah itu? Dari keempat terdakwa ini ada yang memerintah atau menyarankan teknisnya nanti begini?" tanya Oditur.

"Siap, tidak ada, hanya mengiyakan. Siap tidak ada. Siap tidak ada?" kata Terdakwa I.

JAKARTA - Terdakwa I Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko membeberkan alasannya melakukan penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus di Pengadilan Militer Jakarta. Tindakan tersebut dilakukan karena Andrie Yunus dianggap bersikap arogan dan over akting.

"Kenapa saudara fokus ikuti Andrie Yunus di medsos?" tanya Oditur Militer di persidangan, Rabu (13/5/2026).

"Siap, karena over akting," jawab Terdakwa I.

"Yang dimaksud over akting itu seperti apa?" tanya Oditur lagi.

"Siap, waktu di video yang viral di Hotel Farimont pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi Undang-Undang. Di situlah arogan Andrie Yunus dan over akting dan menginterupsi ke ruang rapat, padahal itu rapat tertutup," katanya.

Serda Edi mengatakan baru bergabung bersama Bais TNI pada 12 November 2025. Sebelumnya, dirinya bertugas di Surabaya. Serda Edi mengaku tidak mengenal secara langsung Andrie Yunus, dan hanya tahu melalui media sosial.

Lihat video: Sidang Perdana Andrie Yunus Dimulai! Plot Twist atau Sesuai Prediksi?



Serda Edi selalu mengikuti Andrie Yunus di media sosial lantaran sikap Andrie Yunus dianggap arogan dan over akting. Sikap itu ditunjukkan Andrie Yunus saat ada rapat tertutup antara pejabat TNI dengan DPR di Hotel Fairmont.

Meski tidak berada di lokasi pada saat kejadian itu, Serda Edi mengaku, berdasarkan video viral yang dilihatnya, dia sangat kesal terhadap sikap Andrie Yunus itu. Andrie Yunus yang menerobos dan menginterupsi rapat tertutup itu dinilainya telah menginjak-injak harga diri TNI. "Apakah terdakwa saat itu berada di Hotel fairmont?" tanya Oditur.

"Siap tidak, saya melihat di video itu," jawabnya.

Serda Edi menjabarkan, usai tahu sikap arogan Andrie Yunus, dia lantas menyampaikannya ke Terdakwa II, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi pada tanggal 9 Maret. Saat itu, respon Tersakwa II memintanya untuk membicarakan hal itu lagi saat berada di mess.

"Setelah punya perasaan atau emosi terpendam pada saudara Andrie Yunus selanjutnya apa yang saudara lakukan rentang waktu dinas di Bais?" tanya Oditur.

"Siap, saya hanya melihat video tersebut rasa emosi saya itu muncul kemudian saya menyampaikan ke terdakwa II. Pas hari Senin 9 Maret, waktu itu kami berdua habis selesai Salat Zuhur berjamaah di Masjid Al Ikhlas," jawab Serda Edi.

"Saya menyampaikan, saya merasa kesal melihat video tersebut Andrie Yunus bersikap arogans, over akting, yang waktu itu di Hotel Fairmont dan tidak punya rasa sopan santun. Saya anggap itu menginjak-injak harga diri TNI," katanya.

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku heran dengan pernyataan hakim militer yang menyebut pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bekerja secara amatir. Novel pun menyayangkan pernyataan tersebut.

Menurut Novel, ucapan hakim itu justru terkesan menyayangkan aksi penyerangan yang dilakukan empat pelaku tidak dilakukan secara profesional. Karena itu, ia mempertanyakan maksud dari pernyataan hakim tersebut.

"Sikap kemudian hakim yang sepertinya justru menyayangkan tindakannya tidak profesional penyerangan nya, lah hakim mksudnya apa? Apa dia mau menyuruh untuk dilakukan lagi dengan lebih profesional?" ujar Novel Baswedan kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Novel menyebut pernyataan tersebut mengganggu akal sehat bahkan memprihatinkan lantaran dianggap tidak berpihak pada korban. Apalagi, pernyataan itu diungkap oleh seorang aparatur penegak hukum.

"Ini kan hal-hal yang mengganggu akal sehat dan menurut saya memprihatinkan sekali. Sayangnya aparatur yang berbuat begitu, yang ngomong begitu dan itu enggak pantas," tegas Novel.

Novel mengatakan proses peradilan seharusnya melindungi dan mewakili kepentingan korban. Ia pun meminta agar proses penagakan hukum ini bisa dilakukan hingga tuntas.

"Oleh karena itu kita berharap peradilannya terkait dengan penyerangan kepada Andrie Yunus itu dilakukan dengan objektif, jujur, dengan mengungkap semua siapa pun pelakunya," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengaku prihatin atas ucapan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman B Ponto yang menyebut operasi penyiraman air keras Andrie Yunus sebagai kenakalan. Padahal, kata dia, dampak dari penyiraman air keras memiliki tingkat keparahannya yang tinggi.

"Ini apa-apaan, bayangkan serangan air keras yang separah itu dibilang sebagai kenakalan. Ini kan menganggu akal sehat," tandas Novel.

Sebelumnya, Ketua majelis hakim, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, mengaku gemas melihat tindakan para terdakwa dalam kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang dinilai amatir.

Menurut hakim, perbuatan para terdakwa tersebut mencoreng nama baik BAIS TNI. Pasalnya, tindakan mereka terlihat tidak mencerminkan profesionalitas aparat intelijen dan terkesan berantakan.

"Kalau saya melihat, ini berantakan sekali. Seharusnya, kalau melakukan sesuatu, ada perencanaan. Misalnya, memperhatikan CCTV, memakai jaket, masker, atau penutup wajah," ujar Fredy dalam persidangan.

JAKARTA - Istri dari almarhum Kacab bank BUMN Mohammad Ilham Pradipta (MIP), Puspita Aulia dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (11/5/2026). Ia tak kuasa menahan tangis ketika mengingat kembali permintaan dua anaknya soal MIP.

Awalnya, Oditur Militer II-07 Jakarta menanyakan kepada Puspita apakah kedua anaknya telah mengetahui bahwa MIP menjadi korban dugaan pembunuhan dalam perkara yang tengah diadili ini. "Mau menanyakan terkait anak sudah tahu," tanya Oditur.

"Sudah," jawab Puspita.



"Bagaimana tanggapan mereka terhadap bapaknya yang telah meninggal," kata Oditur.

Puspita tak kuasa menahan tangis, ketika mengingat doa yang dipanjatkan sang anak untuk suaminya usia salat subuh. Sambil menangis, ia mengungkap anaknya berharap sang ayah bisa kembali walau hanya sebentar.

"Mungkin tidak secara langsung ya, tapi ada di satu momen adik selesai salat subuh dia berdoa 'Ya Allah ampuni ayah, ya Allah jaga ayah di sana, ya Allah boleh nggak sebentar aja ayah ke sini' kata adik kami," ucap Puspita.

Ia mengaku merasa perih di hati melihat anak-anaknya memendam rasa rindu kepada ayahnya. Sebab, keduanya anaknya begitu dekat dengan suaminya.

"Itu buat saya sakit karena almarhum suami saya ini sangat dekat dengan anak-anaknya. Jadi mungkin tidak secara langsung mereka mengungkapkan apa yang mereka rasa, tapi dengan apa yang mereka lakukan buat saya paham mereka kecewa ya," ucapnya.

Sekadar informasi, tiga anggota Kopassus didakwa melakukan pembunuhan berencana atas perkara pembunuhan MIP. Para terdakwa yakni Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1), Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2), dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3)

Oditur Militer menduga ketiganya memiliki peran dalam hilangnya nyawa Mohamad Ilham Pradipta.

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyoroti ancaman pidana terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus bila tidak memberikan keterangan dalam persidangan perkara penyiraman air keras. Andrie adalah korban penyiraman air keras oleh prajurit TNI, yang kini perkaranya sedang berjalan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal tersebut disampaikan perwakilan TAUD, Daniel Winarta usai menyerahkan surat penolakan kehadiran Andrie Yunus dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. "Kami juga menyampaikan di sini kami menolak segala prosesnya. Oleh karena itu, saudara Andrie Yunus juga menolak untuk hadir menjadi saksi tambahan," ucap perwakilan TAUD Daniel Winarta kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Ia menilai ancaman pidana terhadap Andrie merupakan tindakan yang tidak masuk akal serta melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut juga ia singgung menjadi kejadian perdana, di mana korban justru terjerat pidana dalam proses persidangan.



"Apabila terdapat ancaman pidana, mungkin ini pertama kali di seluruh Indonesia ada hakim yang mengancam korban karena tidak mau hadir untuk bisa dipidana, ini sangat tidak masuk akal dan sangat merugikan korban serta merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia," kata Daniel.

Perwakilan TAUD lainnya, Airlangga Julio menyampaikan ancaman pidana itu tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Sebab, kondisi Andrie saat ini belum bisa dikatakan pulih pasca disiram air keras.

"Karena bayangkan saja ya rekan-rekan, Andrie Yunus itu sedang dalam tindakan medis yang intensif ya, dari segi penglihatan matanya, kulitnya, sampai kepada pemulihan psikologis korban juga. Tapi alih-alih mendapatkan rasa keadilan, malah mendapatkan ancaman dengan ancaman pidana," ucap Julio.

TAUD menilai hal tersebut merupakan preseden buruk dalam sistem hukum pidana pasca reformasi. Ia menilai seharusnya mejelis hakim lebih mengutamakan keadaan korban saat ini.

"Bukannya malah misalnya harus ditunggu terlebih dahulu korban itu pulih, dan harus ditanya terlebih dahulu apa yang menjadi kepentingan korban, dan misalnya diproses di peradilan sipil karena korbannya memang sipil," ucapnya.

JAKARTA - Aktivis KontraS Andrie Yunus menyatakan dirinya menolak hadir dalam persidangan kasus penyiraman air keras yang dilakukan empat prajurit TNI. Bentuk penolak itu disampaikan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang mengirimkan surat kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Usia penyerahan surat, Perwakilan TAUD Airlangga Julio menilai sejak awal proses persidangan ini tidak memberikan rasa keadilan untuk Andrie. Ia pun menyoroti proses hukum yang tetap berjalan hingga ke persidangan meski tanpa keterangan korban.

"Ya bahwa sejak awal proses persidangan militer ini tidak berpihak dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban. Karena dari awal memang tidak pernah terjadi pemeriksaan terhadap klien kami Andrie Yunus," ucap Julio di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (11/5/2026).



Ia menambahkan, TAUD yang bertindak sebagai kuasa hukum Andrie Yunus hingga kini belum pernah menerima surat panggilan secara resmi dari proses perkara persidangan militer kepada kliennya. Menurutnya, Oditur Militer baru mengirimkan surat permohonan saksi tambahan kepada LPSK.

"Padahal dalam konstruksi suatu hukum acara pidana, seharusnya surat panggilan itu dikirim secara fisik langsung kepada korban, atau setidak-tidaknya dibantu oleh penasihat hukumnya," ucap dia.

"Tapi dalam kasus yang dianggap mereka pelaku penyiraman air keras, untuk memanggil korban saja, korban tidak dianggap sama sekali, mereka hanya mengirim ke LPSK dan tidak memberikan ruang kepada Andrie Yunus untuk menyampaikan sikapnya maupun penasihat hukumnya," sambungnya.

Sementara itu, ketika proses persidangan perkara ini, ia menilai tidak adanya keberpihakan majelis hakim kepada korban. Ia menyoroti ucapan Majelis Hakim terkait alasan terdakwa menggunakan tumbler sebagai media penyimpanan cairan berbahaya untuk menyiram Andrie Yunus.

"Misalnya, mengarahkan seharusnya tindak pidana ini dilakukan dengan cara yang lebih baik. Kenapa misalnya pakai tumbler yang wadahnya besar, kenapa tidak botol plastik? Dan hal-hal lainnya yang kami lihat tidak berpihak sama sekali terhadap korban maupun rasa keadilan daripada korban," ucap Julio.

Ketidakadilan dari proses hukum hingga meja persidangan menegaskan TAUD dan Andrie Yunus menolak perkara ini diadili melalui peradilan militer. Ia pun mendesak agara dakwaan yang telah dibacakan agar segera dicabut, dan perkara ini diadili melalui pengadilan umum.

"Kami meminta cabut saja dakwaannya, hentikan perkaranya, dan segera usut dengan tuntas di mana ada dugaan pelaku 16 orang atau bahkan lebih dan adili perkara ini dalam peradilan sipil. Sehingga seluruh proses hukum beracaranya bisa dilakukan dengan patut dan adil dan berpihak pada korban," ucap dia.