Kebijakan Pemerintah Kota Makassar, terus berkoordinasi bahwa seluruh pengembang yang ada di Kota Makassar wajib menyerahkan PSU di depan, bukan lagi di belakang seperti sebelumnya,

Makassar (ANTARA) - Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) sebagai salah satu pengembang perumahan di Kota Makassar secara resmi menyerahkan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan sebanyak 7 klaster ke Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, Pemkot Makassar terus melakukan upaya kebijakan terkait penyerahan PSU oleh seluruh pengembang perumahan di Kota Makassar.

"Kebijakan Pemerintah Kota Makassar, terus berkoordinasi bahwa seluruh pengembang yang ada di Kota Makassar wajib menyerahkan PSU di depan, bukan lagi di belakang seperti sebelumnya," ujar Munafri di Makassar, Jumat.

Langkah ini tidak hanya bertujuan mengamankan aset daerah bernilai triliunan rupiah, tetapi juga memastikan pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat di lingkungan perumahan, mulai dari perbaikan jalan, drainase, penerangan, hingga pengelolaan lingkungan.

Presiden Direktur PT GMTD Ali Said menyebut, PSU yang diserahkan GMTD kali ini mencakup tujuh klaster di lima lokasi berbeda dengan total luas mencapai sekitar 21,3 hektare.

Menurutnya, nilai aset PSU yang diserahkan sebenarnya jauh lebih besar jika menggunakan nilai pasar. Namun dalam proses penilaian aset daerah, perhitungan dilakukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Kita GMTD ini ada tujuh klaster dan lima lokasi dengan luas sekitar 21,3 hektare. Penilaiannya memang menggunakan NJOP. Kalau bukan NJOP, mungkin nilainya bisa dua kali lipat," katanya.

Ia mengatakan, selain menjadi kewajiban perusahaan sesuai aturan perundang-undangan, penyerahan PSU juga merupakan bentuk dukungan GMTD terhadap program pembangunan dan tata kelola aset Pemerintah Kota Makassar.

"Sudah dibacakan nilainya sekitar Rp500 miliar lebih, dan secara keseluruhan menjadi bagian dari aset daerah bernilai triliunan rupiah. Ini tentu menjadi credit point bagi pemerintah daerah," tambah Ali Said.

Dia menambahkan, setelah PSU resmi diserahkan kepada pemerintah daerah, pihak pengembang berharap pengelolaan kawasan perumahan dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

"Kami sebagai pengembang merasa bersyukur karena ini sudah dilimpahkan semuanya. Ke depan tentu kita pelihara bersama-sama, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh warga," kata dia.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera melakukan langkah penanganan berupa normalisasi atau pembersihan sedimentasi dan batu di aliran Sungai Code wilayah Jetis guna mendukung potensi wisata arung jeram di pusat kota tersebut.

"Rencana kami setelah susur sungai ini, seminggu-dua minggu lagi kami turunkan alat berat, kemudian kita membersihkan, menormalisasi sungai ini," kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo usai melakukan kegiatan susur Sungai Code di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, dalam dua pekan ke depan, alat berat akan dikerahkan untuk mengatasi sedimentasi dan batu-batu besar yang menghambat aliran sungai. Langkah tersebut sebagai penataan Sungai Code dalam mendukung wisata arung jeram.

"Karena di beberapa titik ruas (sungai) ini sudah terjadi pendangkalan, sedimen dan juga batu-batu besar ada di tengah," katanya.

Selain penataan fisik sungai, Wali Kota juga menekankan pentingnya edukasi pada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Menurut dia, upaya pelestarian Sungai Code harus dilakukan bersama-sama demi menjaga lingkungan dan kualitas air.

"Nanti batu-batu besar kita pinggirkan, kandang ayam yang ada kita bersihkan, kemudian kita sosialisasi ke warga agar warga sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai," katanya.

Dia mengatakan, langkah tersebut karena melihat potensi Sungai Code sebagai destinasi wisata minat khusus di Yogyakarta. Konsep susur sungai dan arung jeram perkotaan dapat dikembangkan untuk rekreasi dan olahraga, serta sarana edukasi lingkungan.

"Ke depan kita punya susur sungai dan arum jeram di Kota Yogjakarta di Sungai Code. Malah ini tidak hanya dalam rangka rekreasi dan olahraga, tetapi juga bagaimana membersihkan lingkungan, menjaga air yang bersih," katanya.

Wali Kota mengatakan, pengalaman menyusuri aliran Sungai Code menggunakan perahu arung jeram bersama komunitas Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) dan jajaran pemkot itu memberikan banyak informasi yang sebelumnya belum diketahui secara langsung.

Diantaranya persoalan yang masih perlu dibenahi di bantaran Sungai Code, mulai dari keberadaan sampah, kandang ayam, bangunan di badan sungai hingga pendangkalan di beberapa titik aliran sungai.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

MOJOKERTO - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengapresiasi komitmen Pemkot Mojokerto dalam menjaga keberlanjutan inovasi daerah. Selama lima tahun berturut-turut Kota Mojokerto berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah yang sangat inovatif secara konsisten.

Yusharto menyampaikan hal itu saat memaparkan materi pada kegiatan Strategi Penguatan Kebijakan dan Sinergi Inovasi Daerah Kota Mojokerto di Pendopo Sabha Kridatama pada Selasa, 19 Mei 2026. Dia menjelaskan bahwa inovasi daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Kita bekerja berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 terutama di mana pemerintah daerah melaksanakan inovasi daerah dan dilaporkan pada pemerintah pusat,” kata Yusharto.

Dia menjelaskan, penilaian inovasi daerah yang dilakukan Kemendagri bukan hanya ditujukan kepada daerah berprestasi, tetapi juga untuk memetakan posisi relatif seluruh daerah di Indonesia dalam pengembangan inovasi. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat keunggulan masing-masing daerah sekaligus melakukan analisis terhadap perkembangan inovasi secara nasional.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



“Penilaian inovasi ini bukan hanya dilakukan pada daerah yang berprestasi tetapi juga seluruh daerah, dengan demikian kita bisa mengetahui posisi relatif antara satu daerah dengan daerah lain, dan mengetahui keunggulan masing-masing daerah” ujarnya.

Yusharto mengungkapkan, pemerintah juga terus mendorong penguatan inovasi daerah melalui pemberian penghargaan dan insentif fiskal. “2026 ini kami sampaikan kami sedang melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan untuk distribusi anggaran dana insentif fiskal, di antaranya menjadi penentu adalah daerah terinovatif,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, dia juga memberikan apresiasi khusus kepada Kota Mojokerto yang dinilai berhasil menjaga keberlanjutan inovasi secara konsisten. Berdasarkan hasil Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025, Kota Mojokerto kembali meraih predikat sangat inovatif dengan skor 95,43 dan menempati peringkat pertama kategori kota secara nasional. Capaian tersebut melanjutkan tren positif Kota Mojokerto sejak tahun 2021.

“Banyak sekali contoh-contoh dari Kota Mojokerto yang sering saya lihat untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, dari Inovasi Gempah Genting menjadi Gempa Genting Ning Emi itu menunjukkan bahwa ada keberlanjutan dalam pelaksanaan inovasi di Kota Mojokerto,” ujarnya.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan inovasi di Indonesia. Dia menyebutkan tiga persoalan utama yang masih dihadapi, yakni keterbatasan pendanaan inovasi, lemahnya hilirisasi inovasi, dan belum kuatnya budaya inovasi di antara para pemangku kepentingan.

"Syukurnya bulan Januari kemarin (2026) Presiden telah menambahkan alokasi anggaran untuk meningkatkan pengembangan inovasi. Harapannya ini nanti akan berdampak baik terhadap iklim inovasi kita ke depannya," sebutnya.

Selain itu, dalam rangka memperkuat ekosistem inovasi, Yusharto juga turut mendorong pemerintah daerah membangun kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Menurutnya, inovasi tidak dapat berkembang secara optimal tanpa sinergi antarpemangku kepentingan.

Dirinya juga berharap Kota Mojokerto dapat terus mempertahankan budaya inovasi sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

"Selamat untuk Kota Mojokerto telah banyak menunjukan inovasi-inovasi yang begitu bagus. Kami yakin Mojokerto dapat terus menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, sehingga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi," ujarnya.

Kediri (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengapresiasi produksi tenun ikat Kediri, yang merupakan kerajinan khas dari kota ini dan mendorong agar pengusaha makin kreatif sehingga mampu meningkatkan daya saing produknya.

Direktur Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kimia, Sandang dan Kerajinan Kemenperin Budi Setiawan mengatakan produk tenun ikat Kediri sangat luar biasa. Pemerintah terus mendorong agar produk makin berkembang dengan pendampingan pengembangan desain.

“Secara teknis produk tenun di Kota Kediri sudah sangat baik, untuk itu kami kolaborasikan IKM tenun dan IKM fesyen di Kota Kediri agar nantinya bisa menghasilkan produk jadi seperti tas, baju atau produk aksesoris yang semakin diminati masyarakat,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kediri, Selasa.

Pihaknya memberikan edukasi kepada perajin tenun ikat di Kediri, dengan turut serta menggandeng pihak kampus yakni Universitas Ciputra sebagai pemateri.

“Kami melihat jurusan desain di Universitas Ciputra sangat luar biasa. Melalui kolaborasi ini, kain tenun tidak hanya akan diolah menjadi pakaian biasa, melainkan diversifikasi menjadi produk fesyen bernilai tinggi seperti tas, sepatu, dan lainnya," ujar dia.

Pihaknya berharap dengan edukasi yang diberikan itu, para peserta bisa membuat produk fesyen berbasis tenun sebagai prototype dalam kurun waktu satu bulan pasca-pelatihan.

Pemerintah juga terus mendampingi mereka, sehingga produk yang dihasilkan pun juga benar-benar sesuai dan berkualitas.

"Kami optimistis kegiatan ini memberikan manfaat yang besar. Dari sisi teknis teman-teman sudah keren, mudah-mudahan dengan waktu terbatas ini bisa memunculkan produk baru yang inovatif,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Kediri Faiqoh Azizah menambahkan edukasi yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, khususnya Direktorat Jenderal IKMA melalui Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan ini sangat membantu para pengusaha tenun ikat di Kota Kediri.

Pihaknya menambahkan selain menjadi kain tradisional, tenun ikat juga telah menjadi identitas budaya dan hasil karya kebanggaan Kota Kediri.

Ia juga menilai tantangan industri kreatif saat ini menjadi semakin dinamis misalnya selera pasar terus berubah, tren fesyen berkembang sangat cepat, dan produk lokal dituntut untuk tampil semakin kreatif, inovatif, serta mampu bersaing di pasar modern.

Pihaknya juga menyebut edukasi ini bisa menjadi langkah nyata untuk memberikan inspirasi bagi para pelaku IKM dalam melakukan keberagaman desain produk.

Menurutnya, eksplorasi ini bisa dimulai dari pemilihan dan kombinasi warna, pengembangan motif dan modifikasi desain, pemilihan jenis benang, variasi, serta kombinasi bahan baku.

“Saya berharap adanya kesinambungan yang kuat antara penyedia (supply) kain tenun dengan proses kreatif sehingga akan tercipta ekosistem usaha yang saling menguatkan dan berkelanjutan," kata Ning Faiqoh, sapaan akrabnya.

Ia pun ingin agar ke depan para perajin juga makin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang desain, memahami kebutuhan pasar serta menciptakan produk yang memiliki identitas budaya dan relevan dengan tren masa kini.

Acara ini digelar pada 18–22 Mei 2026 di Kota Kediri, dengan mengusung misi besar untuk mendorong perajin lokal naik kelas serta meningkatkan daya saing produk IKM baik di pasar domestik maupun pasar Internasional. Kegiatan ini diikuti 20 peserta yang merupakan pelaku IKM fesyen dan para perajin tenun.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

MADIUN - Target Zero Waste 2027 di Kota Madiun dinilai sulit tercapai jika pengelolaan sampah masih bertumpu pada pemerintah tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Persoalan rendahnya kesadaran memilah sampah dari rumah tangga menjadi tantangan utama yang berpotensi meningkatkan volume sampah dan membebani sistem pengelolaan lingkungan daerah.

Di tengah meningkatnya produksi sampah perkotaan, penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dinilai menjadi langkah mendesak untuk menjaga efektivitas penanganan sampah sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal.

Ketua DPRD Kota Madiun dari Partai Perindo, Armaya, mendorong percepatan gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mengejar target Zero Waste 2027.

Menurut dia, pemerintah kota perlu mulai menjalankan langkah perencanaan secara maksimal agar target penanganan sampah dapat tercapai tepat waktu. “Harus sudah mulai start dari sekarang,” ujarnya.

Armaya menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

“Pengelolaan sampah itu harus bersama, tidak hanya pemerintah saja,” kata Ketua DPD Partai Perindo Kota Madiun tersebut, Selasa (19/5/2026).

Lihat video: Perindo Pimpin Peresmian Sekber GKSR Bersama Partai Nonparlemen



Dia menjelaskan gerakan pengelolaan sampah sebenarnya telah dimulai dari tingkat RT dan kini mulai diperluas hingga kelurahan. Pemerintah daerah disebut tinggal memaksimalkan realisasi program karena dukungan anggaran telah tersedia. “Pemkot tinggal memfasilitasi pengelolaannya,” ungkapnya.

Armaya mengakui rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Karena itu, seluruh elemen pemerintahan dinilai perlu bergerak aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Semua harus bergerak mengkampanyekan pengelolaan sampah,” tegasnya.

Menurut dia, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dari lingkungan rumah tangga.

Selain itu, keberadaan bank sampah di setiap kelurahan juga dinilai perlu dioptimalkan untuk mendukung pengurangan volume sampah sekaligus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Bank-bank sampah di masing-masing kelurahan mesti dioptimalkan,” tandas Armaya.

Dorongan penguatan pengelolaan sampah berbasis warga tersebut dinilai penting agar target zero waste 2027 tidak berhenti sebagai agenda administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dan memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Kota Madiun.

Keselamatan dan kesejahteraan satwa menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan eks lembaga konservasi tersebut

Kota Bandung (ANTARA) - Kementerian Kehutanan menyatakan Pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar satwa di Bandung Zoo selama masa perpanjangan nota kesepahaman (MoU) pengelolaan kebun binatang tersebut.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Satyawan Pudiyatmoko menyebut kebutuhan dasar penyelamatan satwa ini meliputi pakan, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan teknis lainnya.

“Hal ini guna memastikan kondisi satwa tetap terpelihara dengan baik selama masa transisi pengelolaan,” kata Satyawan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Satyawan menambahkan pemerintah kota juga tetap menyediakan upah atau honor pekerja serta pembayaran utilitas seperti air, listrik, dan internet.

Ia mengatakan, keselamatan dan kesejahteraan satwa menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan eks lembaga konservasi tersebut.

Menurut dia, pemerintah pusat bersama Pemkot Bandung terus melakukan koordinasi intensif agar seluruh satwa mendapatkan penanganan dan perawatan yang layak sesuai prinsip kesejahteraan satwa atau animal welfare.

“Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan utama terhadap keselamatan dan kesejahteraan satwa, serta harapan agar pengelolaan lembaga konservasi ke depan dapat dilaksanakan oleh pihak yang lebih profesional, akuntabel, dan memenuhi standar pengelolaan kesejahteraan satwa yang baik,” kata Satyawan.

Pemerintah Kota Bandung menargetkan proses lelang pengelola baru Bandung Zoo dapat rampung pada akhir Mei 2026.

“Jadi pada 29 Mei kita sudah akan mendapatkan pengelola baru,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Farhan menjelaskan, saat ini proses seleksi masih berjalan dan belum sampai pada tahap penetapan pemenang.

Menurutnya pihak yang mengikuti lelang masih dalam tahap evaluasi kelayakan, sehingga belum dapat dipastikan siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola.

Ia menyebut, dari sekitar 85 pihak yang awalnya menunjukkan minat, kini tersaring menjadi empat hingga lima peserta yang telah mengambil dokumen lelang secara resmi.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) tengah menyiapkan strategi agar wisatawan mancanegara (Wisman) yang masuk melalui kota Batam tidak hanya singgah, tetapi juga menginap dan berbelanja di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tanjungpinang Muhammad Nazri mengatakan selama ini Batam masih menjadi pintu masuk utama wisman dari berbagai negara, namun peluang itu belum sepenuhnya berdampak bagi perekonomian Tanjungpinang.

"Sebagian besar wisman hanya melakukan perjalanan singkat. Maka itu, kami akan mengembangkan paket wisata terpadu yang menghubungkan destinasi di Batam, Tanjungpinang hingga Bintan supaya wisman singgah dan menginap di sini," kata Nazri di Tanjungpinang, Minggu.

Upaya tersebut, kata dia, disiapkan Disbudpar Tanjungpinang jelang musim libur sekolah di negara tetangga Malaysia yang diperkirakan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Kepri, khususnya Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan.

Pihaknya mulai mendorong kerja sama antarpelaku industri pariwisata guna menciptakan perjalanan wisata yang membuat wisatawan tinggal lebih lama di Tanjungpinang.

"Dengan dibuatnya paket wisata terpadu, terdapat wisatawan yang akan menginap di Tanjungpinang, minimal satu malam," ujarnya.

Nazri menyatakan peningkatan lama tinggal wisatawan akan berdampak langsung terhadap sektor ekonomi lokal, mulai dari hotel, rumah makan, transportasi hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan wisata.

Selain menyiapkan strategi paket wisata, lanjutnya, Disbudpar Tanjungpinang juga terus meningkatkan kualitas pelayanan wisata di Pulau Penyengat guna menyambut lonjakan kunjungan saat libur sekolah negara tetangga.

Ia menyebut secara umum kesiapan destinasi wisata Pulau Penyengat sudah cukup memadai, namun para pelaku usaha wisata tetap diimbau meningkatkan standar pelayanan kepada wisatawan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian, di antaranya ketersediaan life jacket pada transportasi pompong, penampilan penarik becak motor, hingga keterbukaan daftar harga makanan di tempat usaha kuliner.

"Kesiapan Pulau Penyengat dalam menghadapi libur sekolah negara tetangga sudah cukup memadai," kata dia.

Ia melanjutkan pembenahan pelayanan tersebut sangat penting untuk menjaga citra pariwisata Tanjungpinang di mata pelancong, mengingat Pulau Penyengat menjadi salah satu wajah utama wisata budaya Melayu di Kepri.

Nazri menambahkan dalam waktu pihaknya berencana melaksanakan family trip (Famtrip) dan audiensi bersama asosiasi serta pelaku industri pariwisata di Batam dan Tanjungpinang guna memperkuat kolaborasi promosi wisata daerah.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sudah ada storytelling dan paket-paket wisata, tinggal promosinya harus diperluas lagi

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menyebutkan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) berpeluang menjadi kawasan pengembangan ekonomi oranye berbasis budaya Melayu.

"Ekonomi oranye di Pulau Penyengat, cukup bagus jika dikelola dengan baik. Kepri bisa menjadi contoh,” kata Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Mohammad Hussein dalam kunjungannya ke Tanjungpinang, Jumat.

Uke menjelaskan ekonomi oranye (orange economy) adalah sektor ekonomi yang berbasis pada kreativitas, budaya, seni, dan inovasi, yang mengubah kekayaan intelektual menjadi lapangan kerja dan keuntungan.

Ia menyebut Kepri khususnya Pulau Penyengat memiliki kekuatan budaya dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan secara lebih optimal.

Menurut dia, sampai saat ini besarnya potensi aset sejarah dan budaya Pulau Penyengat belum sepenuhnya berdampak terhadap penguatan ekonomi wisata kawasan.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi berbagai penataan kawasan budaya bersejarah itu yang terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam beberapa tahun terakhir.

"Alhamdulillah banyak kemajuan. Tinggal dicari ruang-ruang yang masih bisa dikembangkan supaya dampaknya lebih besar lagi," ujarnya.

Lanjut Uke mengutarakan Pulau Penyengat saat ini telah memiliki narasi budaya dan paket wisata yang baik.

Oleh karena itu, promosi dan pemasaran wisata perlu diperkuat agar potensi sejarah dan budaya yang ada dapat memberi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Sudah ada storytelling dan paket-paket wisata, tinggal promosinya harus diperluas lagi," ucapnya.

Ia menambahkan Bappenas juga mendorong penguatan Destination Management Organization (DMO) guna mendukung pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan. DMO terdiri dari pemerintah, private sector, dan komunitas masyarakat sehingga pengelolaan destinasi bisa lebih kuat.

Selain itu, pihaknya juga ingin melibatkan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat dalam pengembangan kawasan Pulau Penyengat.

"Kita akan berkoordinasi dengan Direktorat Pemajuan Kebudayaan guna mendukung pengembangan kawasan berbasis budaya," katanya pula.

Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang Riono mengatakan pemkot terus memperkuat sektor budaya dan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya Tanjungpinang tidak hanya memiliki wisata budaya Melayu dan religi Islam, tetapi juga beragam destinasi sejarah dan budaya lainnya.

"Kita bukan hanya punya Penyengat dan budaya Melayu identik Islam, tetapi juga punya kelenteng berusia lebih dari 300 tahun dan Patung Seribu," ujarnya.

Selain sektor pariwisata, katanya, penguatan ekonomi kreatif juga didukung keberadaan UMKM lokal. Data Pemkot Tanjungpinang mencatat jumlah usaha mikro pada 2025 mencapai 15.003 unit usaha yang didominasi sektor kuliner.

Riono turut mengapresiasi kunjungan Bappenas ke Tanjungpinang yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif daerah.

"Mudah-mudahan ini bisa membantu penguatan perekonomian daerah, khususnya melalui sektor budaya dan pariwisata," demikian Riono.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PGN berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Medan

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN memperkuat koordinasi penyediaan energi yang aman dan berkelanjutan dengan Pemerintah Kota Medan.

“PGN berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Medan dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pengembangan infrastruktur energi, terutama gas bumi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Area Head PGN Medan Agus Kurniawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Agus mengatakan, melalui rapat koordinasi yang intensif dengan Pemkot Medan, PGN berharap jalinan kerja sama senantiasa terjaga dan memperkuat langkah bersama dalam merumuskan strategi distribusi energi yang terintegrasi. Selain itu, memperkuat pelayanan energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Forum ini membahas berbagai langkah strategis terkait kesiapan distribusi energi, penguatan koordinasi antar instansi, hingga upaya antisipatif dalam menjaga keandalan energi bagi masyarakat maupun sektor usaha di Kota Medan.

Dalam kesempatan ini, PGN Area Medan menegaskan komitmen dalam mendukung pengembangan jaringan gas bumi (jargas) di Kota Medan sebagai bagian dari upaya memperluas akses energi bersih dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

Pengembangan jargas diharapkan dapat memberikan manfaat berupa energi yang lebih praktis, aman, efisien, dan berkelanjutan bagi pelanggan rumah tangga maupun sektor usaha.

Saat ini, kata Agus, pelanggan jargas di Kota Medan telah mencapai 45.234 Sambungan Rumah (SR). PGN juga melayani 441 pelanggan kecil yang kebanyakan bergerak di bidang restoran dan kafe, serta 190 pelanggan komersial/ industri.

Layanan gas bumi yang andal dan terus berkembang di Kota Medan, diharapkan turut mendukung perputaran roda ekonomi masyarakat Medan.

“PGN siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan sektor energi lainnya energi guna memastikan distribusi energi di Kota Medan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan berkelanjutan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem distribusi energi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan daerah,” kata Agus.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah Kota Bekasi akan melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri. Proses penerimaan siswa baru tahun ini dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama melalui jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi, kemudian dilanjutkan tahap kedua melalui jalur domisili.

Pelaksanaan SPMB Kota Bekasi 2026 untuk jenjang SD dan SMP dilakukan secara daring melalui laman resmi SPMB Kota Bekasi. Sementara untuk jenjang TK masih menggunakan sistem offline.

Pra pendaftaran dan pendataan calon murid jenjang SD serta SMP berlangsung mulai 18 Mei hingga 19 Juni 2026. Proses dilakukan dengan mengunggah scan dokumen asli pernyataan melalui sekolah asal atau secara mandiri di laman resmi SPMB Kota Bekasi.

Dokumen SPMB SD Negeri Kota Bekasi 2026

Dikutip dari Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 400.3/Kep.195-Disdik/IV/2026 tentang Juknis SPMB TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027 berikut informasinya.

Calon peserta didik SD negeri wajib menyiapkan sejumlah dokumen sebagai syarat pendaftaran, yaitu:

Akta kelahiran

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Identitas Anak (KIA)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali

Dokumen SPMB SMP Negeri Kota Bekasi 2026

Sementara itu, syarat dokumen untuk pendaftaran SMP negeri meliputi:

Akta kelahiran

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Identitas Anak (KIA)

Bukti rapor tiga semester

Surat kelulusan

Hasil uji kesetaraan bagi lulusan Paket A

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Jalur dan Kuota SPMB Kota Bekasi 2026

SPMB Kota Bekasi 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Jalur Domisili SD dan SMP

Untuk jenjang SD kelas 1, kuota jalur domisili paling sedikit sebesar 83 persen. Rinciannya:

78 persen untuk pemilik KK Kota Bekasi

5 persen untuk wilayah perbatasan Kota Bekasi yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok

Sedangkan untuk jenjang SMP kelas 7, kuota jalur domisili paling sedikit sebesar 45 persen, terdiri dari:

43 persen bagi pemilik KK Kota Bekasi

2 persen untuk wilayah perbatasan

Khusus untuk SMPN 31 dan SMPN 43, calon murid baru yang berdomisili di wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi, Bogor, dan Depok mendapat kuota maksimal 5 persen.

Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang terdata dalam DTSEN desil 1 sampai desil 5, serta penyandang disabilitas.

Kuotanya meliputi:

SD kelas 1: 15 persen

SMP kelas 7: 25 persen

Jalur Prestasi

Jalur prestasi hanya berlaku untuk jenjang SMP dengan kuota sebesar 25 persen.

Jalur Mutasi

Kuota jalur mutasi terdiri dari:

SD: 2 persen

SMP: 5 persen

Jadwal SPMB Kota Bekasi 2026

1. Pengumuman dan Sosialisasi: 16 Februari – 22 Juni 2026

2. Pra Pendaftaran: 18 Mei – 19 Juni 2026

3. Verifikasi Dokumen: 18 Mei – 19 Juni 2026

4. Pendaftaran Tahap 1 (Jalur Prestasi Nilai, Akademik dan Non Akademik, Afirmasi, dan Mutasi): 29 Juni – 1 Juli 2026

5. Seleksi Tahap 1:

29 Juni – 1 Juli 2026

6. Daftar Ulang Tahap 1: 2 – 4 Juli 2026

7. Pengumuman dan Penetapan Murid Baru Tahap 1: 4 – 5 Juli 2026

8. Pendaftaran Tahap 2 Jalur Domisili: 6 – 8 Juli 2026

9. Seleksi Tahap 2: 6 – 8 Juli 2026

10. Daftar Ulang Tahap 2: 9 – 11 Juli 2026

11. Pengumuman Penetapan Murid Baru Tahap 2: 11 Juli 2026.

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama Pemkot Tangerang sepakat memperkuat sinergisitas pembangunan infrastruktur dan transportasi lintas wilayah untuk mendukung konektivitas serta ketahanan ekonomi kawasan. Komitmen mereka diungkap dalam dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi Infrastruktur dalam Menunjang Akselerasi Perekonomian di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (7/5/2026) sore.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menjelaskan bahwa pembangunan jalan memiliki peran strategis dalam membuka akses antarwilayah dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. “Membangun jalan sama saja dengan membangun peradaban. Jalan membuka konektivitas antarwilayah sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih optimal," kata Iin.

Dia menilai keberlanjutan infrastruktur tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan pemeliharaan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pengguna jalan. Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dengan wilayah penyangga, khususnya Kota Tangerang, mengingat tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek setiap harinya.

"Permasalahan wilayah tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu kolaborasi agar tidak terjadi friksi dalam pelaksanaan pembangunan," ungkapnya.

Lebih lanjut Iin mengungkapkan, komunikasi lintas wilayah telah dilakukan dalam rencana pengembangan kawasan perbatasan seperti Kembangan dan Joglo agar kebijakan pembangunan berjalan selaras. Dia juga menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan melalui skema creative financing agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.

"Anggaran tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Perlu alternatif pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat Taufik Hendayana mengatakan bahwa koordinasi lintas wilayah sebenarnya telah lama dilakukan, meski belum sepenuhnya terikat dalam kerangka formal. "Koordinasi antarwilayah sudah sering dilakukan, tapi memang secara formal belum maksimal. Ke depan ini yang akan kita dorong," kata Taufik.

Taufik menuturkan, pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta Barat akan bersinggungan langsung dengan wilayah Kota Tangerang, salah satunya di kawasan Jalan Basoka. Kata Taufik, diperlukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antarwilayah untuk mendukung integrasi tata kota, penyediaan ruang terbuka hijau hingga pengembangan pembiayaan kreatif.

"Walaupun asetnya berada di Bina Marga, pemanfaatannya bisa disiapkan untuk ruang hijau berkelanjutan maupun mendukung sektor perekonomian," kata dia.

Taufik mengungkapkan, adanya proyek pengendalian banjir di kawasan Jalan Salak II yang membutuhkan dukungan infrastruktur tambahan, mulai dari relokasi rambu peringatan dini hingga pembangunan saluran teknis. "Infrastruktur ini saling beririsan, maka MoU menjadi penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan," ucapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Maulana A Damanik menuturkan, konektivitas antarwilayah saat ini telah didukung sistem transportasi yang semakin terintegrasi. "Harapannya tentu masyarakat bisa berpindah menggunakan angkutan massal yang aman dan nyaman, serta terhubung dengan Transjakarta, KRL, hingga kereta bandara," ujar Damanik.

Dalam forum tersebut, pegiat media sosial Budi Siwono mengusulkan pembentukan badan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kawasan yang lebih terintegrasi. Tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek memerlukan sistem koordinasi yang lebih kuat agar pembangunan berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"FGD ini jangan berhenti di sini. Selain masyarakat dan pemangku wilayah, penyatuan pemahaman antar perangkat daerah juga sangat penting," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ, Endriansyah (Rian) mengatakan infrastruktur jalan merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi perkotaan. "Infrastruktur jalan bukan sekadar fasilitas, tetapi instrumen strategis dalam mendorong akselerasi ekonomi," tegasnya.

Ia mengatakan kualitas jalan berpengaruh langsung terhadap efisiensi distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, hingga daya saing kota. "Saya ingin FGD menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah dan ketahanan ekonomi Jakarta Barat melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan," pungkas Rian.

Ini juga akan melalui proses kurasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk memastikan perusahaan yang ditampilkan benar-benar siap menjalin kerja sama internasional,

Makassar (ANTARA) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar Mario Said menyebut, pihaknya tengah fokus pada penyusunan dan kurasi profil potensi investasi Kota Makassar yang akan ditawarkan pada Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026.

Termasuk profil perusahaan-perusahaan lokal yang bakal dipromosikan kepada investor asing pada giat yang dijadwalkan berlangsung 23–25 Juni 2026 di Kota Makassar.

"Ini juga akan melalui proses kurasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk memastikan perusahaan yang ditampilkan benar-benar siap menjalin kerja sama internasional," jelasnya di Makassar, Rabu.

Termasuk menyiapkan profil potensi daerah dan profil pelaku usaha, baik UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan perusahaan swasta.

Mario menjelaskan bahwa seluruh persiapan tengah berjalan secara intensif mengacu pada arahan dan koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Insya Allah kegiatan akan dilaksanakan di Hotel Indra Makassar, dengan menggunakan dua ruangan utama, yakni Ruang Macora I dan Macora II," tambah dia.

Selain itu, Pemkot Makassar juga tengah memfinalisasi daftar undangan yang akan menghadiri forum tersebut.

Koordinasi dilakukan lintas sektor, termasuk dengan Sekretaris Daerah serta Kemenlu, guna memastikan keterlibatan negara-negara potensial.

Dijelaskan, dalam pelaksanaannya, IGS 2026 akan menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan utama, mulai dari seremoni pembukaan hingga forum business matching (B-to-B) antara pelaku usaha dengan perwakilan negara peserta.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, antara pelaku usaha lokal dengan negara-negara peserta.

"Harapannya, terjadi koneksi langsung yang bisa berlanjut pada kerja sama konkret," ungkapnya.

Forum ini secara khusus menyasar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta negara sahabat.

Tercatat, sebanyak 31 negara anggota OKI dan 18 negara sahabat direncanakan akan diundang dalam kegiatan tersebut.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026