ISLAMABAD - Serangan bom mobil bunuh diri di kereta api yang membawa tentara di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan di barat daya Pakistan , telah menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya.

Tentara Pembebasan Balochistan, sebuah kelompok separatis, telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan hari Minggu.

Al Jazeera melaporkan beberapa rumah dan bangunan yang berdekatan dengan jalur kereta api mengalami kerusakan parah. Ledakan tersebut menyebabkan beberapa gerbong kereta terbalik dan terbakar.

Menurut laporan media lokal, keadaan darurat diumumkan di rumah sakit umum di Quetta, dengan dokter dan staf medis lainnya diperintahkan untuk tetap bertugas.

ISLAMABAD - Serangan bom mobil bunuh diri di kereta api yang membawa tentara di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan di barat daya Pakistan , telah menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya.

Tentara Pembebasan Balochistan, sebuah kelompok separatis, telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan hari Minggu.

Al Jazeera melaporkan beberapa rumah dan bangunan yang berdekatan dengan jalur kereta api mengalami kerusakan parah. Ledakan tersebut menyebabkan beberapa gerbong kereta terbalik dan terbakar.

Menurut laporan media lokal, keadaan darurat diumumkan di rumah sakit umum di Quetta, dengan dokter dan staf medis lainnya diperintahkan untuk tetap bertugas.

Rekaman yang dibagikan secara online menunjukkan kendaraan dan gerbong kereta yang hangus tergeletak miring, mengirimkan kepulan asap hitam tebal ke langit.

Pakistan telah mengalami beberapa serangan oleh kelompok separatis dalam beberapa bulan terakhir. Serangan-serangan tersebut semakin ganas dan juga menargetkan pekerja China karena penentangan terhadap proyek infrastruktur Beijing di Balochistan. Di bawah Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, wilayah Xinjiang China telah terhubung ke pelabuhan Gwadar Pakistan.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan tersebut dalam sebuah unggahan di X.

“Tindakan terorisme pengecut seperti itu tidak dapat melemahkan tekad rakyat Pakistan. Kami tetap teguh dalam tekad kami untuk memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,” katanya.

BAMAKO - Mali, negara di Afrika Barat, dilanda kekacauan setelah kelompok separatis Tuareg dan kelompok milisi yang berafiliasi dengan al-Qaeda kompak menyerang basis-basis militer di seluruh negeri. Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Sadio Camara tewas setelah rumahnya ikut diserang.

Kematian Menhan Camara dipandang sebagai pukulan telak bagi pemerintah militer Mali karena pertempuran dengan kelompok bersenjata terus berlanjut.

Juru bicara pemerintah, Ousmane Coulibaly, membenarkan bahwa Jenderal Camara tewas ketika kelompok penyerang menargetkan rumahnya.

Kediaman Camara di kota garnisun Kati diserang pada hari Sabtu selama serangan besar-besaran yang terkoordinasi tersebut.

Camara adalah tokoh sentral dalam pemerintahan militer yang merebut kekuasaan setelah kudeta beruntun pada tahun 2020 dan 2021.

“Dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kepemimpinan militer yang berkuasa dan dipandang oleh sebagian orang sebagai calon pemimpin Mali di masa depan,” kata Nicolas Haque, analis dan jurnalis Al Jazeera yang telah banyak meliput berita dari Mali.

“Kematiannya merupakan pukulan besar bagi angkatan bersenjata negara itu," ujarnya, Senin (27/4/2026).

Haque mengatakan para penyerang melakukan serangan bom mobil bunuh diri di kediaman Camara di Kati, sebuah kota militer yang dijaga ketat sekitar 15 km (9 mil) barat laut ibu kota, Bamako, tempat Presiden Sementara Assimi Goita juga tinggal.

Istri kedua Camara dan dua cucunya juga tewas dalam serangan di rumahnya, menurut laporan kantor berita AFP.

“Kati dianggap sebagai salah satu lokasi paling aman di negara ini, namun para milisi dari Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) yang terkait dengan al-Qaeda, bersama dengan para milisi Tuareg dari Front Pembebasan Azawad (FLA), mampu melancarkan serangan tersebut," imbuh Haque.

"Goita masih hidup dan sehat di lokasi yang aman," paparnya. “Ketika serangan terjadi, dia dipindahkan ke tempat yang aman, jadi dia tetap memegang komando militer."

Para penembak menyerang beberapa lokasi lain di Mali, termasuk Bamako, serta Gao dan Kidal di utara dan kota tengah Sevare.

Haque, mengutip para saksi mata, mengatakan suara tembakan hebat dan ledakan keras masih terdengar di Kidal pada hari Minggu. “Ini masih merupakan operasi yang sedang berlangsung lebih dari 24 jam setelah dimulai,” imbuh dia.

Analis lainnya, Bulama Bukarti, mengatakan kemungkinan lebih banyak pertempuran untuk menguasai wilayah dan lokasi strategis akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

Dia juga menyoroti bagaimana kelompok-kelompok bersenjata yang sebelumnya saling bertempur kini telah bergabung untuk menyerang musuh bersama mereka—negara Mali.

“Ini adalah dua kelompok yang berjuang untuk tujuan yang berbeda,” kata Bukarti kepada Al Jazeera.

“Tetapi mereka bersatu tahun lalu dan mengatakan mereka akan bekerja sama ke depannya, dan apa yang telah kita lihat selama beberapa hari terakhir adalah implementasi nyata dari kesepakatan ini.”

Uni Afrika, sekretaris jenderal Organisasi Kerja Sama Islam, Biro Urusan Afrika Amerika Serikat, dan Uni Eropa mengutuk serangan tersebut.

ISLAMABAD - Sebanyak 84 orang dari pasukan Pakistan, yang terdiri dari tentara militer, polisi, dan personel badan intelijen, serta unit kontra-terorisme telah tewas dalam serangan kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Baloch (BLA). Jumlah kematian sebanyak itu merupakan klaim BLA pada hari Sabtu, yang menamakan serangannya sebagai "Operasi Herof Fase II".

Dalam sebuah pernyataan, BLA mengeklaim bahwa para anggotanya melakukan serangkaian serangan terkoordinasi di berbagai distrik Balochistan. Kelompok tersebut mengatakan bahwa serangan terjadi selama 10 jam dan menargetkan instalasi keamanan, militer, dan administrasi di berbagai kota di seluruh provinsi. Beberapa video di media sosial memverifikasi klaim ini.

Menurut pernyataan yang dikaitkan dengan juru bicara BLA, Jeeyand Baloch, serangan dilakukan di puluhan lokasi di dalam dan sekitar Quetta, Noshki, Mastung, Dalbandin, Kalat, Kharan, Panjgur, Gwadar, Pasni, Turbat, Tump, Buleda, Mangochar, Lasbela, Kech dan Awaran.

BLA mengeklaim bahwa para anggotanya secara bersamaan menyerang apa yang mereka sebut sebagai "struktur militer, administrasi, dan keamanan musuh", dan menegaskan bahwa mereka telah membatasi pergerakan pasukan keamanan Pakistan untuk sementara waktu di beberapa daerah.

Menurut BLA, yang dikutip NDTV, Minggu (1/2/2026), operasi mereka juga menyebabkan puluhan orang pasukan Pakistan terluka dan 18 lainnya disandera. Mereka lebih lanjut mengeklaim bahwa lebih dari 30 properti pemerintah, termasuk kantor, bank, dan penjara, disita atau dihancurkan, dan bahwa lebih dari 20 kendaraan dibakar. Pernyataan itu juga mengatakan bahwa BLA telah menguasai pos dan instalasi tertentu selama bentrokan sengit.

Tidak ada konfirmasi independen langsung atas klaim kelompok pemberontak tersebut.

Otoritas Pakistan, pada saat pernyataan BLA muncul, belum mengeluarkan tanggapan komprehensif yang memverifikasi skala insiden yang dijelaskan. Dalam kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan klaim militan di Balochistan, angka korban resmi dan deskripsi peristiwa seringkali berbeda secara signifikan dari yang diberikan oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Pernyataan BLA juga mengakui bahwa tujuh anggota mereka sendiri tewas selama operasi tersebut, termasuk anggota dari apa yang mereka sebut sebagai "Brigade Majeed" elite mereka. Kelompok tersebut menggambarkan kematian mereka sebagai bagian dari serangan terkoordinasi terhadap instalasi keamanan dan mengatakan bahwa tindakan mereka membantu mengamankan kendali sementara atas situs-situs yang jadi target.

Tentara Pembebasan Baloch adalah salah satu dari beberapa organisasi militan separatis yang beroperasi di Balochistan, sebuah provinsi yang telah mengalami pemberontakan selama beberapa dekade yang dipicu oleh keluhan atas otonomi politik, kontrol sumber daya, dan pembangunan. Kelompok ini sebelumnya telah mengeklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan keamanan Pakistan, infrastruktur, dan kepentingan asing, khususnya proyek-proyek yang terkait dengan Koridor Ekonomi China-Pakistan.

Balochistan, provinsi terbesar tetapi paling sedikit penduduknya di Pakistan, telah lama menjadi lokasi konflik intensitas rendah antara pemberontak separatis dan negara. Meskipun intensitas kekerasan telah berfluktuasi selama bertahun-tahun, serangan skala besar berkala dan operasi kontra-pemberontakan terus mengganggu kehidupan sehari-hari di beberapa bagian wilayah tersebut.

Tentara Pakistan dan Korps Perbatasan sering disalahkan karena melancarkan represi di luar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil Baloch yang sering menyebabkan penghilangan paksa. Kelompok International Human Rights mengeklaim ribuan warga Baloch telah dibunuh atau diculik secara ilegal oleh Tentara Pakistan atau milisi mereka selama bertahun-tahun.

Dalam pernyataannya, BLA juga mengeklaim dukungan luas dari penduduk setempat selama operasi tersebut, menegaskan bahwa dukungan ini membantu komunikasi dan pergerakan para anggotanya. Klaim semacam itu sulit diverifikasi secara independen, dan para analis mencatat bahwa penduduk sipil di Balochistan telah secara luas mendukung BLA dengan makanan, air, dan tempat berlindung.

Hingga Jumat malam, informasi dari lapangan masih terbatas dan terfragmentasi, dengan komunikasi di beberapa daerah dilaporkan terganggu. Pihak berwenang diharapkan akan merilis detail resmi setelah menilai situasi. BLA mengindikasikan bahwa mereka akan mengeluarkan pembaruan lebih lanjut, menunjukkan bahwa laporan mereka didasarkan pada informasi awal dan angka-angka tersebut dapat berubah.

Situasi di Balochistan tetap tidak menentu, dengan kemungkinan peningkatan langkah-langkah keamanan setelah insiden yang dilaporkan.

YANGON - Partai pro-militer yang dominan di Myanmar telah memenangkan pemilihan yang diselenggarakan junta. Itu setelah pemungutan suara selama sebulan yang oleh pengawas demokrasi dianggap sebagai penamaan ulang pemerintahan militer.

Meskipun militer mengatakan pemilihan ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, tokoh demokrasi populer Aung San Suu Kyi tetap ditahan sejak kudeta dan partainya telah dibubarkan, sementara para kritikus mengatakan pemungutan suara tersebut dipenuhi dengan sekutu militer.

"Kami sudah memenangkan mayoritas," kata seorang pejabat senior dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membagikan hasil sementara, dilansir CNA.

"Kami berada dalam posisi untuk membentuk pemerintahan baru," kata mereka, setelah fase ketiga dan terakhir pemungutan suara berlangsung pada hari Minggu. "Karena kami menang dalam pemilihan, kami akan terus maju."

Banyak analis menggambarkan USDP sebagai proksi sipil dari militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, menggulingkan pemerintahan demokratis Suu Kyi.

Pemungutan suara tidak diadakan di sebagian besar wilayah negara yang dikuasai oleh faksi pemberontak yang berperang dalam perang saudara, yang dipicu oleh kudeta - hambatan lain yang disebutkan oleh mereka yang mempertanyakan mandat pemilu tersebut.

Hasil resmi diperkirakan akan keluar akhir pekan ini.

Lima tahun setelah kudeta, analis mengatakan militer mengatur pemilu tersebut untuk memberikan pemerintahan mereka lapisan legitimasi sipil.

Saat mengunjungi tempat pemungutan suara di kota Mandalay dengan pakaian sipil pada hari Minggu, kepala junta Min Aung Hlaing menolak untuk mengesampingkan kemungkinan menjabat sebagai presiden pemerintahan baru.

Jabatan tersebut akan dipilih oleh mayoritas anggota parlemen setelah parlemen bersidang pada bulan Maret.

"Meskipun hasil pemilihan di Myanmar tidak pernah diragukan, hasil pemilihan yang paling penting adalah respons komunitas internasional," kata pakar PBB Tom Andrews pekan lalu.

"Penerimaan internasional terhadap proses yang curang ini akan memundurkan waktu untuk penyelesaian krisis yang sebenarnya."

Partai-partai yang memenangkan 90 persen kursi pada tahun 2020 tidak muncul dalam surat suara kali ini, menurut Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas.

Di wilayah yang dikuasai junta, perbedaan pendapat telah dibersihkan, dengan undang-undang baru yang menghukum protes atau kritik terhadap pemilihan dengan hukuman penjara hingga satu dekade.

Menurut kelompok pemantau Assistance Association for Political Prisoners, lebih dari 22.000 orang mendekam di penjara-penjara junta.

LONDON - Setidaknya 27 anggota kelompok pemberontak sayap kiri telah tewas dalam bentrokan di Kolombia tengah dengan faksi saingan. Itu terjadi saat ketegangan meningkat di wilayah tersebut di bawah bayang-bayang aksi militer Amerika Serikat di Venezuela dan ancaman terhadap Kolombia.

Bentrokan, yang merupakan yang paling keras dalam beberapa bulan terakhir, terjadi pada hari Minggu di daerah pedesaan kotamadya El Retorno, di wilayah Guaviare di Amazon, 300 km tenggara Bogota, kata sumber militer kepada kantor berita Reuters.

Tentara mengatakan pada hari Sabtu bahwa pertempuran itu terutama tentang kontrol wilayah, karena wilayah tersebut strategis untuk produksi dan perdagangan kokain.

Melansir Al Jazeera, bentrokan terjadi antara faksi Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) yang dipimpin oleh orang yang paling dicari di negara itu, Nestor Gregorio Vera, yang dikenal dengan nama perangnya Ivan Mordisco, dan faksi lain yang dipimpin oleh Alexander Diaz Mendoza, alias Calarca Cordoba, menurut sumber militer kedua.

Kedua kelompok tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut Staf Umum Pusat tetapi berpisah pada April 2024 karena perselisihan internal. Korban jiwa semuanya berasal dari kelompok Vera, menurut dua sumber militer yang berbicara dengan syarat anonim. Seorang pemimpin dari kelompok Diaz juga mengkonfirmasi bentrokan dan 27 kematian tersebut kepada Reuters.

Sumber militer mengatakan jumlah korban tewas masih bersifat sementara.

Faksi yang dipimpin oleh Diaz saat ini terlibat dalam pembicaraan damai dengan Presiden sayap kiri Gustavo Petro, sementara kelompok Vera terus melancarkan serangan terhadap warga sipil dan pasukan keamanan setelah pemerintah menangguhkan gencatan senjata bilateral. Faksi-faksi yang kini saling bersaing ini telah menolak perjanjian damai tahun 2016 yang memungkinkan sekitar 13.000 anggota FARC untuk meninggalkan perjuangan bersenjata dan berintegrasi kembali ke masyarakat setelah dilucuti senjatanya.

Dengan pemilihan umum yang tinggal empat bulan lagi dan oposisi menuduhnya bersikap lunak, Petro telah meningkatkan tekanan pada kelompok-kelompok pemberontak.

Pada bulan November, pasukan pemerintah melancarkan serangan yang menewaskan 19 pengikut Mordisco.

Petro menyamakan Mordisco yang sulit ditangkap dengan mendiang gembong kokain Pablo Escobar.

Presiden telah berselisih keras akhir-akhir ini dengan Amerika Serikat mengenai Venezuela seiring meningkatnya ketegangan antara kedua sekutu lama tersebut.

Petro telah bertukar kata-kata keras dengan Presiden Donald Trump setelah yang terakhir mengancam akan menindaklanjuti penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS dengan serangan untuk menggulingkan atau membunuh Petro.

Namun pekan lalu, kedua pemimpin meredakan ketegangan, berbicara dan sepakat untuk bekerja sama memerangi perdagangan narkoba.

Tentara Pembebasan Nasional Kolombia (ELN), kelompok pemberontak sayap kiri dan kekuatan pemberontak terbesar yang tersisa di negara itu, telah bersiap untuk berperang di tengah ancaman intervensi Trump.

Konflik bersenjata Kolombia, yang berlangsung selama lebih dari enam dekade dan terutama dibiayai oleh perdagangan narkoba dan penambangan ilegal, telah mengakibatkan lebih dari 450.000 kematian dan jutaan orang mengungsi, dengan upaya perdamaian Petro saat ini terhenti.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan kelompok pemberontak M23 menandatangani kerangka perjanjian damai pada Sabtu (15/11/2025) waktu setempat, untuk mengakhiri konflik bersenjata di Kongo Timur yang menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi sepanjang tahun ini.

Dilansir dari Reuters, penandatanganan dilakukan oleh perwakilan kedua pihak dalam sebuah upacara resmi di Doha, Qatar.

Kesepakatan tersebut menjadi dokumen terbaru dari rangkaian upaya diplomasi yang dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh Amerika Serikat (AS) dan Qatar, untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Kongo. Pertempuran di wilayah timur negara itu berulang kali memicu kekhawatiran akan meluasnya perang menjadi konflik regional besar.

Pejabat AS dan Qatar menyebut kerangka tersebut sebagai langkah penting menuju perdamaian, meskipun masih banyak proses yang harus dijalani.

Utusan utama AS untuk kawasan tersebut, Massad Boulos, mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan kerangka itu mencakup delapan protokol. Namun, enam di antaranya masih membutuhkan kesepakatan teknis terkait cara implementasinya.

Boulos turut mengakui bahwa implementasi dua protokol yang sudah disepakati dalam beberapa bulan terakhir, yakni pertukaran tahanan dan pemantauan gencatan senjata, masih berjalan lambat.

"Ya, prosesnya memang sedikit lambat di beberapa minggu pertama. Banyak pihak berharap bisa melihat hasil cepat di lapangan, tetapi ini adalah proses panjang … Bukan saklar lampu yang bisa dinyalakan dan dimatikan begitu saja," ujar Boulos, Sabtu (15/11/2025), dilansir dari Reuters.

Kelompok M23, dalam serangkaian aksi yang diduga mendapat dukungan dari Rwanda, merebut Goma, kota terbesar di Kongo Timur pada Januari 2025. Mereka kemudian memperluas wilayah kendali di Provinsi North Kivu dan South Kivu.

Rwanda telah lama membantah tuduhan bahwa mereka membantu M23, meski kelompok ini menguasai wilayah lebih luas dibanding periode mana pun sebelumnya.

M23 merupakan kelompok pemberontak yang melawan pasukan Kongo sejak 2022. Nama itu mengacu pada perjanjian 23 Maret 2009 yang mengakhiri pemberontakan oleh suku Tutsi di Kongo Timur.

Konflik di Congo Tetap Berlanjut meski Negosiasi Sudah Dimulai

Kekerasan di Kongo terus berlanjut meskipun proses diplomasi dilakukan di Washington dan Doha. Pada Jumat (14/11/2025), pejabat lokal melaporkan 28 warga tewas akibat serangan militan yang berafiliasi dengan ISIS di wilayah timur North Kivu.

Qatar telah menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan langsung antara pemerintah Kongo dan pihak pemberontak sejak April 2025, walau sebagian besar masih fokus pada prasyarat dan langkah membangun kepercayaan.

Pada Juli 2025, kedua pihak merumuskan deklarasi prinsip dasar, tetapi banyak isu kunci penyebab konflik tetap belum terselesaikan. Sementara itu pada Oktober 2025, kesepakatan terkait mekanisme pemantauan gencatan senjata berhasil dicapai.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, menyatakan bahwa kesepakatan terbaru ini membawa kedua pihak menuju jalan yang lebih jelas menuju perdamaian di Kongo.

"Perdamaian tidak dapat dipaksakan dengan kekuatan. Perdamaian dibangun melalui kepercayaan, saling menghormati, dan komitmen yang tulus," ujarnya.

Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) M Jusuf selamat dari berondongan senjata pemberontak Qahhar Mudzakkar saat tengah melakukan perundingan. Dia dibentengi beberapa anggota Resimen Pelopor Brimob.

Sayangnya, mereka gugur dan ada yang terluka karena menjadi tameng hidup saat melindungi M Jusuf. Jenderal bintang 4 itu menyaksikan sendiri dengan mata dan kepala sendiri kehebatan kekuatan tempur Brimob.

Dikutip dari buku Resimen Pelopor (Edisi Revisi), Pasukan Elite Yang Terlupakan, penulis Anton Agus Setyawan dan Andi M Darlis, Januari 2013, dalam rentang tahun 1957-1965 M Jusuf yang menjabat Pangdam Hasanuddin dengan pangkat Brigjen TNI melakukan perundingan dengan Qahhar Mudzakkar.

Perundingan tidak mencapai kata sepakat, bahkan ditemukan fakta Qahhar Mudzakkar tak memiliki iktikad baik. Alih-alih berusaha mencari solusi untuk mewujudkan perdamaian, Qahhar Mudzakkar justru menyiapkan pasukan guna menyergap pasukan pemerintah.

Ketika masuk lokasi perundingan, Brigjen TNI M Jusuf beserta staf dikepung. Beruntung, sejumlah prajurit Brimob dan pasukan pengawal Pangdam sigap melindungi Pangdam dengan cara mengevakuasi M Jusuf ke dalam panser.

Setelah tak lagi menjadi Pangdam Hasanuddin dan mengemban amanah lebih tinggi sebagai Panglima ABRI, M Jusuf tak heran sangat peduli terhadap kesejahteraan dan perlengkapan anggota Brimob.

Dia memerhatikan seluruh anak buahnya dan tidak membeda-bedakan asal kesatuan. M Jusuf mengizinkan Brimob melaksanakan latihan tempur mandiri untuk mengasah kemampuannya. Wajar saja M Jusuf sangat disegani anak buahnya.

Seorang perwira Satuan Pelopor Brimob dalam buku Resimen Pelopor (Edisi Revisi), Pasukan Elite Yang Terlupakan ini dikenal dengan nama samaran Romeo mengakui warisan pendidikan Brimob pada Orde Baru melekat kuat pada anggota Brimob.

Ketika Orba, Brimob dididik dengan fasilitas seadanya dan memperoleh perlengkapan memprihatinkan. Namun, Romeo juga menjamin Pelopor saat ini sudah mengalami perubahan baik dari sisi pelatihan maupun perlengkapan. Hanya saja memang masih jauh dari kualifikasi Pelopor pada tahun 1950-an hingga 1960-an eranya Jenderal TNI M Jusuf.

Jakarta, CNBC Indonesia -Sebuah kelompok pemberontak bersenjata di Myanmar mengatakan telah mencapai gencatan senjata dengan Pemerintah Militer untuk menghentikan bentrokan hebat selama berbulan-bulan di wilayah utara negara itu.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejadian menggegerkan terjadi di Republik Demokratik Kongo (DRC). Pemberontak yang menduduki konsesi emas Twangiza Mining di bagian timur negara itu dilaporkan telah mencuri setidaknya 500 kilogram (kg) emas batangan (setara dengan UD$70 juta atau Rp 1,6 triliun).

Twangiza Mining mengungkapkan ini seraya menyebut beberapa karyawan juga terlibat dalam pencurian. Sebenarnya, tambang tersebut terletak di provinsi Kivu Selatan, tempat pemberontak M23 yang didukung Rwanda melancarkan serangan kilat tahun ini dan merebut tambang tersebut pada bulan Mei.

"Dengan bantuan beberapa karyawan, mereka mengangkut gelombang pertama lebih dari 50 kg emas dalam waktu yang sangat singkat," kata Twangiza Mining dimuat Reuters, Rabu (22/10/2025).

"Sejak diduduki, mereka telah memperoleh setidaknya 500 kg emas dan diam-diam mengangkutnya melalui saluran bawah tanah," tambahnya.

Twangiza Mining berkantor pusat di Kongo. Namun perusahaan ini berasal dari China.

Twangiza Mining mengatakan mereka kehilangan lebih dari 100 kg emas per bulan sejak pengambilalihan, di samping kerugian peralatan dan material senilai US$5 juta. Perusahaan sedang bersiap untuk mengajukan gugatan resmi kepada arbitrase internasional dan otoritas Kongo dan telah menyatakan "kejadian luar biasa".

"Ada lebih dari 150 pekerja yang tersisa di lokasi. Kami tidak dapat menghubungi mereka," kata perusahaan lagi.

Sebelumnya, serangan pesawat tak berawak (drone) pada 15 Oktober menghancurkan infrastruktur pembangkit listrik di tambang tersebut. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak tersebut.

Pertempuran di Kongo timur telah menewaskan ribuan orang dan membuat ratusan ribu orang mengungsi tahun ini. Kelompok bersenjata telah merebut beberapa lokasi pertambangan di Kongo timur yang kaya mineral, menurut penyelidik PBB.

Sementara itu, sebuah pengarahan Dewan Keamanan PBB tahun lalu mengatakan pemberontak M23 memperoleh sekitar US$300.000 per bulan dari pajak mineral di wilayah Rubaya yang kaya coltan.

Presiden AS Donald Trump menengahi kesepakatan damai antara Kongo dan Rwanda pada bulan Juni sebagai bagian dari upaya untuk menstabilkan Kongo timur dan mendatangkan investasi pertambangan dari Barat.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]