Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pembangunan Indonesia harus lebih merata atau harus berorientasi Indonesia-sentris.

Hal tersebut Gibran sampaikan saat berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/05/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Gibran mengantongi sejumlah aspirasi masyarakat soal kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama akibat kerusakan jembatan yang menyebabkan keterisolasian sejumlah wilayah.

“Tadi sudah kita lihat dua jembatan yang rusak. Dan saya lihat ini kerusakannya cukup parah," ujar Gibran.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Gibran juga menerima keluhan masyarakat mulai dari keterbatasan akses BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, sulitnya akses kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit.

Dalam hal ini, Gibran pun meminta maaf dan menyatakan bakal berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk memberikan solusi terhadap persoalan di masyarakat Amfoang itu.

"Saya mohon maaf sekali, setelah pulang dari sini saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Ibu semua,” imbuhnya.

Dalam dialog itu, Gibran juga menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris, termasuk memberikan perhatian terhadap daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Amfoang.

“Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia sentris. Termasuk NTT,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Business Council (IBC) menilai ekonomi hijau atau green economy akan menjadi pilar penting pembangunan Indonesia ke depan, seiring besarnya potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Chief Operating Officer (COO) IBC William Sabandar mengatakan, sektor keberlanjutan, yang kerap disebut sebagai bio-economy, masih menyimpan ruang pertumbuhan besar dan dapat menjadi mesin ekonomi baru jika digarap serius oleh sektor swasta.

“Green sector atau sustainability itu menjadi pilar penting dalam pembangunan Indonesia,” ujar William di Jakarta, Senin (26/1/2026). “Indonesia ini negara yang sangat kaya dengan natural resources dan bio-economy, tetapi sektor ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan,” ungkap dia.

Ia menyebut, kontribusi bio-economy Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata global.

“Kalau kita lihat, dari sekitar 60 persen kapasitas rata-rata dunia, Indonesia belum memakai bahkan 17 persen dari PDB-nya untuk bio-economy,” jelas dia.

Menurut William, celah tersebut dapat diisi oleh sektor swasta dengan mengubah paradigma keberlanjutan dari sekadar tanggung jawab sosial perusahaan menjadi bagian inti dari proses bisnis.

“Jadi ini yang gap yang kami lihat bisa diisi oleh private sector dan tidak melihat sustainability sebagai CSR. Tapi, bagaimana menjadikan sustainability itu sebagai bagian dari bisnis proses. Jadi ini menjadi mesin pertumbuhan baru,” ungkap dia.

Selain bio-economy, IBC juga menyoroti peran kota sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat populasi perkotaan diproyeksikan mencapai lebih dari 79 persen pada 2045.

Untuk menjembatani kesenjangan antara konsep dan eksekusi pembangunan perkotaan, IBC akan meluncurkan inisiatif Indonesia City Investment Accelerator dalam rangkaian Indonesia Economic Summit (IES) 2026.

“Banyak sekali kebijakan tentang pembangunan kota yang kemudian tidak bertranslasi menjadi investable project atau eksekusi,” ujar William.

“Ini (juga) ada gap, dimana populasi Indonesia itu akan menuju ke kota. Artinya kota itu adalah prime mover penting untuk pertumbuhan,” tambah dia.

Dia menegaskan bahwa inisiatif ini dirancang sifatnya pentahelix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

IBC juga mendorong penguatan ekonomi hijau melalui pengembangan pekerja migran terampil.

William menilai kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan jumlah skilled workers ke luar negeri membuka ruang besar bagi partisipasi sektor swasta.

“Kebijakan pemerintah (harus) mendorong lebih banyak lagi skilled workers keluar, dan kami melihat ini adalah ranah yang sangat baik dimainkan oleh sektor swasta jika ada kebijakan yang kondusif,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat (SR) yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Peresmian tersebut dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Senin (12/1/2026).

“Dengan mengucap bismillah, pada siang hari ini, hari Senin 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan kritik terhadap cara pandang pembangunan yang selama ini terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memastikan pemerataan kesejahteraan. Prabowo menyinggung pemikiran ekonomi neoliberal yang beranggapan bahwa kekayaan akan menetes dengan sendirinya ke lapisan bawah masyarakat.

“Teori itu mengatakan biarkan saja kekayaan menumpuk di atas, nanti lama-lama akan menetes ke bawah. Tapi nyatanya, netesnya kapan? Jangan-jangan 300 tahun lagi, kita sudah mati semua,” kata Prabowo.

Menurutnya, pendekatan tersebut tidak sesuai dengan karakter dan sejarah Indonesia sebagai negara yang merdeka setelah ratusan tahun penjajahan, dengan kondisi rakyat yang saat itu sebagian besar hidup dalam keterbatasan.

Prabowo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak dirasakan oleh rakyat lapisan terbawah merupakan persoalan mendasar yang harus dihadapi secara jujur oleh para pemimpin.

“Kita harus berani melihat, kita harus berani melihat kekurangan kita, dan kita harus berani mengambil langkah,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Sistem pembangunan yang tidak secara aktif mengupayakan pemerataan, menurutnya, akan kehilangan manfaat bagi bangsa.

“Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengusahakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan kembali tujuan utama berdirinya negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.

“Melindungi dari ancaman kelaparan, melindungi dari ancaman kemiskinan, melindungi dari ancaman penderitaan, melindungi dari ancaman penyakit. Inilah tujuan kita merdeka,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menyoroti soal ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara lain pada forum Refleksi Akhir Tahun 2025.

Prasasti dan BACenter mengadakan forum yang menjadi ruang kontemplasi kebangsaan untuk membaca perjalanan Indonesia sepanjang 2025 sekaligus menata arah masa depan bangsa di tengah tantangan daya saing global.

Board of Advisors Prasasti sekaligus Ketua Dewan Pembina BACenter, Burhanuddin Abdullah menekankan refleksi akhir tahun bukan sekadar ritual personal, melainkan cara bangsa menimbang, mengendapkan, dan memahami perjalanan kolektif yang telah dilalui.

“Catatan perjalanan Indonesia dalam satu tahun terakhir patut diapresiasi. Berbagai langkah pembangunan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, BUMN, UMKM, koperasi, dan masyarakat menunjukkan upaya bersama menuju perbaikan kualitas hidup,” katanya dalam siaran pers, Senin (29/12/2025).

Dia mencontohkan program pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi desa yang diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih sehat, tangkas, dan cerdas dalam jangka menengah hingga panjang.

Namun demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa jalan ke depan masih panjang dan terjal. Sejumlah indikator menunjukkan Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga.

Dalam Global Talent Competitiveness Index, posisi Indonesia menurun dari peringkat 65 pada 2020 menjadi 73 pada 2024. Sementara dalam Human Capital Index, capaian Indonesia baru mencapai 0,56, tertinggal dari Malaysia dan Vietnam.

Artinya, seorang anak Indonesia saat ini baru tumbuh dengan sekitar 56% dari potensi produktivitas maksimalnya di masa depan.

Selanjutnya, dari sisi produktivitas tenaga kerja, Indonesia mencatat sekitar US$28.000 per pekerja, jauh di bawah Singapura yang melampaui US$150.000 dan Malaysia sekitar US$55.000. Kesenjangan juga tampak jelas pada aspek inovasi.

Data paten per satu juta penduduk menunjukkan Indonesia hanya mencatat 84 paten dalam periode 2000–2023, dibandingkan Singapura yang mencapai lebih dari 22.000 dan Korea Selatan lebih dari 93.000.

Burhanuddin menilai Indonesia membutuhkan lompatan besar, bukan sekadar perbaikan bertahap.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan pembayaran gaji untuk petugas makan bergizi gratis (MBG) yang belum dibayarkan beberapa minggu ke belakang bakal dirapel.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan seluruh petugas akan menerima haknya secara penuh, serta diprioritaskan penyelesaiannya pada minggu ini.

"Kami sudah mengarahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terlibat agar bekerja lebih proaktif dan memastikan tidak ada keterlambatan terulang. Seluruh gaji petugas sedang diproses dan akan dirapel sesuai haknya," kata Nanik dalam keterangan resmi, Selasa (11/11).

Nanik menegaskan isu yang muncul bukan disebabkan oleh tidak adanya ketersediaan anggaran, tetapi murni persoalan teknis administratif yang saat ini sedang diselesaikan secara intensif.

Ia menjelaskan jumlah petugas yang terlibat dalam program sangat besar, terdiri dari sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta petugas Akuntan (AK) dan Ahli Gizi (AG) yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Volume data dan proses administrasi dalam jumlah tersebut menjadi salah satu faktor teknis yang memerlukan penyesuaian dan sinkronisasi ulang.

"Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami memastikan proses ini segera tuntas," ujar Nanik.

Selain itu, Nanik juga menjelaskan proses penyesuaian administrasi masih berlangsung, khususnya untuk SPPI Batch III yang belum berstatus PPPK, serta sebagian petugas AG dan AK.

Sedangkan untuk SPPI Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK, pembayaran gaji tidak mengalami hambatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan BGN telah menunjuk kedeputian terkait sebagai leading sector penggajian dan menginstruksikan seluruh unit teknis, termasuk Kepala Biro Umum dan Keuangan dan PPSPM, untuk menyelesaikan koordinasi secara segera dan terstruktur.

"Kami mengawal penuh setiap tahapan. Kami ingin memastikan seluruh petugas (SPPI, AG, dan AK) mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa ada isu berulang di kemudian hari," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tutut Soeharto menjelaskan mengapa ayahnya baru mendapatkan gelar pahlawan di era Presiden Prabowo Subianto.

Kepada wartawan, putri Presiden Soeharto itu menyampaikan alasan mengapa gelar pahlawan tidak diberikan di era presiden sebelumnya.

Dilansir dari Antaranews, Tutut menyebut bahwa saat itu pemerintah mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

“Karena (Presiden sebelumnya) belum banyak kumpulkan (dukungan) supaya Pak Harto terpilih, juga untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, supaya tidak ada yang marah. Sekarang rakyat sudah dewasa dan makin pintar,” ujarnya.

Pada kesempatan itu pula, Tutut menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Ia menilai keputusan itu lahir dari penilaian atas rekam jejak dan kontribusi Soeharto bagi pembangunan Indonesia.

“Terima kasih banyak kepada Pak Presiden. Karena beliau tentara, jadi tahu apa yang telah dilakukan bapak. Tapi beliau juga melihat aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan bidang perjuangan kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menyebut bahwa mayoritas responden setuju pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Kesimpulan itu diungkapkan KedaiKOPI ketika merilis hasil survei terbarunya mengenai persepsi publik terhadap wacana pengangkatan Presiden RI ke-2, Soeharto, dan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai Pahlawan Nasional.

Survei dilaksanakan dengan metode CASI (Computer Assisted Self Interviewing) pada 5-7 November 2025 dengan melibatkan 1.213 responden.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menyebut 80,7% publik setuju Presiden ke-2 Soeharto mendapatkan gelar pahlawan, 15,7% tidak mendukung, dan 3,6% tidak tahu.

Dia menjelaskan alasan publik mendukung Soeharto adalah karena keberhasilannya dalam program swasembada pangan 78% dan Pembangunan Indonesia 77,9%.

Selain itu, memori akan sekolah dan sembako murah 63,2% serta stabilitas politik yang baik 59,1% juga menjadi pertimbangan penting bagi responden yang mendukung.

"Yang terbanyak karena berhasil membawa Indonesia swasembada pangan, kemudian berhasil melakukan pembangunan di Indonesia, karena sekolah murah dan sembako murah, karena stabilitas politik yang baik, lainnya macam-macam ada perjuangan kemerdekaan dan militer," kata Hensa, dalam keterangan, dikutip Minggu (9/11/2025).

Kemudian, bagi responden yang tidak mendukung, 88% beralasan bahwa Soeharto lekat dengan kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), 82,7% terkait isu pembungkaman kebebasan berpendapat dan pers, dan isu pelanggaran HAM mendapatkan respon 79,6%.

"Ini adalah poin krusial. Dukungan pada Soeharto didasarkan pada aspek pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, namun penolakan didominasi oleh isu KKN, pelanggaran HAM, dan kebebasan sipil. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh Dewan Gelar," jelasnya.

Menurutnya, alasan ini tidak bisa dihilangkan dari ingatan masyarakat sehingga pemerintah diminta mempertimbangkan kembali pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto.

Dia menambahkan persepsi publik terhadap rencana Presiden ke-4 Gus Dur diberikan gelar pahlawan mendapat dukungan 78%.

Alasan utama karena berhasil mengawal toleransi dan demokrasi Indonesia 89,1%, dianggap sebagai presiden sederhana 57,1%, diplomasi Gus Dur 38,2% dan kinerjanya saat menjadi presiden dirayakan.

Adapun 13,7% responden tidak mendukung, dan 8,3% menjawab tidak tahu, serta 54,8% publik merasa belum merasakan kinerja Gus Dur yang maksimal.

Lalu, 47,8% beralasan karena belum waktunya masih ada tokoh lain yang seharusnya lebih dahulu menjadi pahlawan nasional, dan hanya mewakili atau representasi kelompok tertentu 39,2%.

"Yang mendukung Gus Dur ini memang datang dari kelompok milenial dan gen-X yang memang merasakan sepak terjang Gus Dur sebagai Presiden maupun sebagai aktivis ataupun sebagai tokoh agama," ujar Hendri.

Hendri menegaskan tujuan survei ini bukan hanya sekedar mengetahui besaran angka persepsi publik terhadap wacana pengangkatan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, namun juga mendapatkan gambaran publik terhadap alasan dibaliknya.

"Survei ini tidak hanya mengungkapkan berapa persen publik setuju atau tidak setuju, namun juga kami ingin menyampaikan alasan publik dibalik itu semua sehingga bisa juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk pengangkatan kedua tokoh itu sebagai pahlawan nasional," pungkasnya.