Bisnis.com, JAKARTA — Laporan yang dirilis Just Energy Transition Partnership (JETP) mengungkap bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$31 miliar atau sekitar Rp517 triliun pada 2030 dan total US$92 miliar yang setara dengan Rp1.536 triliun hingga 2050 (asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS) untuk mendanai peralihan menuju energi yang lebih bersih di sektor pembangkit listrik mandiri atau captive power.

Mengutip Reuters, sektor captive power yang mencakup pembangkitan listrik yang dikembangkan industri untuk kebutuhan sendiri memperlihatkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, khususnya di kawasan industri nikel.

Sekretariat JETP Indonesia dalam laporan tersebut memperkirakan kapasitas captive power bakal mencapai 25,9 gigawatt (GW) pada 2024, dengan lebih dari 75% masih ditenagai batu bara.

Selain itu, saat ini terdapat beberapa proyek dalam berbagai tahap pengembangan dengan kapasitas hampir 11 GW. Sebagian besar proyek tersebut juga masih akan menggunakan batu bara.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa estimasi investasi hingga 2030 difokuskan pada pengembangan pembangkit energi terbarukan dan sistem penyimpanan baterai, dengan tenaga surya (solar PV) dan hidro menjadi andalan utama. JETP juga merekomendasikan peralihan ke gas sebagai bahan bakar dalam sejumlah kasus, peningkatan efisiensi sistem, serta perbaikan integrasi energi terbarukan.

“Dengan demikian, pada 2030, porsi energi terbarukan diproyeksikan mencapai 34% dari total pembangkitan captive, naik dari 9% pada 2024. Pangsa tersebut diperkirakan meningkat menjadi 55% pada 2040 dan melampaui 80% pada 2050,” tulis laporan tersebut.

Adopsi ini disebut berpotensi menurunkan emisi karbon hingga 75% pada 2030 dibandingkan dengan skenario dasar.

Sektor captive power awalnya dikecualikan dari rencana kebijakan dekarbonisasi Indonesia tahun 2023 di bawah kerangka JETP yang merupakan inisiatif pendanaan negara-negara G7 untuk membantu negara berkembang menekan emisi karbon. Awal tahun ini, Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan JETP dengan Indonesia, Afrika Selatan, dan Vietnam.

Laporan JETP Captive Scenario tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi umumnya disusun melalui koordinasi dengan para pejabat pemerintah.

Indonesia, yang merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, telah mengamankan komitmen pendanaan lebih dari US$20 miliar melalui skema JETP. Namun, realisasi pendanaan tersebut berjalan lambat.

“Karena dana JETP hanya mencakup sebagian kecil dari total kebutuhan investasi, pencapaian proyeksi ini sangat bergantung pada mobilisasi pendanaan yang jauh lebih besar dari beragam sumber modal,” tulis laporan itu.

Secara terpisah, Sekretariat JETP juga memperkirakan kebutuhan investasi sebesar US$97 miliar untuk membersihkan sektor ketenagalistrikan utama yang terhubung ke jaringan (on-grid) di Indonesia hingga 2030.

Bisnis.com, JAKARTA — Singapura akan mengalokasikan lebih banyak lahan di kawasan pusat manufakturnya, Pulau Jurong, untuk fasilitas energi terbarukan dan taman pusat data.

Hal ini diumumkan oleh Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura (Singapore Economic Development Board/SEDB) dengan pengembang JTC Corporation dalam pernyataan bersama pada Senin (27/10/2025) yang dikutip dari Reuters.

Area seluas 300 hektare di sisi barat Jurong yang mewakili sekitar 10% dari kawasan tersebut akan dialokasikan khusus untuk proyek energi terbarukan dan produksi bahan bakar rendah karbon.

Pulau seluas 3.000 hektare itu merupakan pusat industri energi dan kimia Singapura. Dua dari tiga kilang utama yang dioperasikan oleh Exxon Mobil, Chevron, dan PetroChina juga berlokasi di pulau tersebut.

“Pulau Jurong akan menjadi laboratorium global untuk pengembangan energi baru dan teknologi rendah karbon,” ujar Tan See Leng, Menteri yang membawahi portofolio energi, sains, dan teknologi, dalam konferensi Singapore International Energy Week pada Senin (27/10/2025).

Dalam pengembangan terbaru ini, fasilitas energi terbarukan seperti pembangkit tenaga surya, produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), solusi amonia rendah atau tanpa karbon untuk pembangkitan listrik dan pengisian bahan bakar maritim, serta sistem penyimpanan energi berbasis baterai akan ditingkatkan kapasitasnya.

Selain itu, proyek amonia rendah karbon dan pembangkit listrik yang siap menggunakan hidrogen juga akan dikembangkan.

Secara terpisah, pemerintah Singapura juga menyiapkan 20 hektare lahan tambahan untuk membangun taman pusat data terbesar di negara tersebut, dengan kapasitas daya mencapai 700 megawatt (MW).

Para operator pusat data akan memanfaatkan infrastruktur ekosistem Pulau Jurong yang sudah mapan, seperti jaringan penyimpanan energi bersama, pasokan listrik yang stabil, serta akses terhadap sumber energi rendah karbon yang sedang berkembang.

Pulau Jurong juga akan terus mengembangkan sektor kimia spesial dan produk berkelanjutan, seiring dengan perluasan infrastruktur penyimpanan energi di kawasan tersebut.

“Minat pelaku industri kimia spesial untuk memperluas operasinya di Singapura meningkat, didorong oleh permintaan regional terhadap produk berkualitas tinggi,” tambah Tan.

Sementara itu, Sembcorp Industries pada hari yang sama mengumumkan uji coba teknologi battery stacking di fasilitas penyimpanan energi yang telah beroperasi di Pulau Jurong. Ekspansi vertikal ini memungkinkan peningkatan kapasitas penyimpanan energi tanpa memperluas area fisik, dari 285 megawatt-jam (MWh) menjadi 326 MWh.

Bisnis.com, JAKARTA – Laporan terbaru dari lembaga analisis energi global, Wood Mackenzie, mengonfirmasi bahwa biaya pokok produksi listrik energi terbarukan, khususnya pembangkit tenaga surya dan angin, menjadi yang terendah di dunia.

Situasi ini sangat terasa di kawasan Asia Pasifik, yang menjadi episentrum pertumbuhan energi hijau, menciptakan peluang sekaligus tekanan kompetitif bagi negara-negara yang ada di kawasan, seperti Indonesia.

Berdasarkan laporan Levelised Cost of Electricity (LCOE) 2025, pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan tidak lagi hanya soal komitmen lingkungan, tetapi telah menjadi pilihan ekonomi yang paling masuk akal.

Tercatat, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mencatat biaya pembangkitan terendah di seluruh Asia Pasifik. China menjadi negara dengan biaya LCOE terendah sebesar US$27 per Megawatt hour (MWh), sementara Jepang tercatat US$118/MWh pada 2025.

"Di semua wilayah, teknologi terbarukan menunjukkan keunggulan biaya yang jelas dibandingkan pembangkit konvensional," kata Ahmed Jameel Abdullah, Senior Research Analyst di Wood Mackenzie, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Tidak hanya surya, pembangkit listrik tenaga angin PLTB yang beroperasi di darat (onshore) juga muncul sebagai pilihan yang sangat kompetitif. China, India, dan Vietnam bahkan menjadi pemimpin global dengan biaya PLTB onshore berkisar antara US$25-US$70/MWh.

Woodmac memperkirakan kawasan ini tidak hanya mengandalkan satu jenis energi terbarukan, tetapi membangun portofolio yang beragam dan murah.

Namun, laporan ini juga menyoroti tantangan. Biaya untuk PLTB lepas pantai masih (offshore) sangat tinggi di sebagian besar negara Asia Pasifik, kecuali China, dan diperkirakan baru akan turun signifikan setelah 2030.

“Transisi energi global sedang berakselerasi pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. PLTS dan PLTB onshore telah menjadi opsi berbiaya rendah yang dominan di seluruh dunia,” tambah Abdullah.