Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat telah menghimpun denda sebesar Rp5,2 triliun dari pelaku usaha di sektor sawit yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Dari Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menjadi salah satu perusahaan yang turut membayar denda tersebut. AALI tercatat telah merogoh kocek untuk bayar denda senilai Rp571,04 miliar.

Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Astra Agro Lestari Tingning Sukowignjo dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia, Rabu (21/1/2026). Dia menyebut, perubahan peraturan tentang tata ruang di bidang kehutanan menjadi latar belakang pengenaan denda terhadap AALI.

“Pada Desember 2025, perseroan telah melakukan pembayaran denda administratif senilai Rp571 miliar kepada Satgas PKH,” katanya, dikutip Kamis (22/1/2026).

Saat itu, AALI disebut telah menerima Nota Pemberitahuan Hasil Perhitungan Denda Administratif yang diterbitkan oleh Satgas PKH. Namun, AALI belum dapat merinci potensi pengenaan denda lanjutan lantaran belum menerima nota terkait denda administratif lebih lanjut.

AALI hanya menegaskan bahwa atas hal tersebut, tidak terdapat dampak material terhadap performa finansial dan kegiatan operasional perseroan. Denda tersebut telah dibayar perseroan pada Desember 2025.

“Sampai dengan saat ini, tidak ada dampak material terhadap performa finansial dan kegiatan operasional perseroan,” katanya.

Menilik kondisi keuangan AALI per September 2025, perseroan sebetulnya mampu mengantongi pendapatan bersih senilai Rp22,11 triliun atau naik 35,8% YoY dibandingkan periode yang sama 2024.

Secara geografis, pendapatan bersih AALI sebelum eliminasi mayoritas bersumber dari kawasan Sulawesi Rp12 triliun, Kalimantan Rp9,89 triliun, dan Sumatra Rp9,16 triliun.

Sejalan dengan lonjakan top line, laba bersih AALI juga makin merekah. Sepanjang Januari—September 2025, AALI mengantongi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih Rp1,07 triliun. Capaian itu melejit 33,58% YoY dari Rp801,15 miliar per kuartal III/2024.

Hingga 30 September 2025, total aset Astra Agro Lestari tercatat sebesar Rp27,96 triliun, dari akhir 2024 sebesar Rp28,79 triliun. Adapun, total ekuitas naik tipis, menjadi Rp23,69 triliun, dari akhir 2024 sebesar Rp23,20 triliun. Sementara itu, liabilitas AALI tercatat turun menjadi Rp4,26 triliun, dari akhir 2024 sebesar Rp5,59 triliun.

Dengan begitu, total pembayaran denda AALI kepada Satgas PKH mencerminkan 53,36% dari total laba bersih yang mampu ditorehkan perusahaan per September 2025. Sementara itu, denda itu hanya mencerminkan 2,41% terhadap ekuitas AALI.

Adapun Satgas PKH disebut telah memanggil 83 perusahaan dari sektor perkebunan kelapa sawit untuk proses verifikasi administratif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 perusahaan telah hadir, dengan rincian 41 perusahaan telah melakukan pembayaran denda.

Beberapa grup perusahaan yang telah membayar denda antara lain Best Agro Group senilai Rp645,33 miliar, BGA Group senilai Rp116,15 miliar, Surya Dumai Group senilai Rp93,19 miliar, dan Sampoerna Agro Group senilai Rp965 juta.

Grup Salim juga tercatat telah membayar denda senilai Rp2,33 triliun. Salim sendiri tercatat memiliki dua perusahaan sawit, yaitu PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP).

Hingga Rabu (14/1/2026), Satgas PKH telah menguasai kembali lahan seluas 4,09 juta hektare dari sektor perkebunan kelapa sawit serta 8.822,26 hektare lahan dari sektor pertambangan yang sebelumnya dikelola oleh 75 perusahaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan menggagalkan upaya peredaran kayu ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu, 17 Januari 2026 dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, tim berhasil mengamankan rakit kayu berisi kurang lebih 600 batang kayu bulat jenis rimba campuran dan 2 unit klotok air di perairan Sungai Pawan-Ketapang.

Penindakan ini dilakukan tepat saat rakit kayu tersebut merapat di seberang industri pengolahan kayu tujuan yang berlokasi di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, ratusan batang kayu tersebut tidak disertai dengan dokumen surat keterangan sahnya angkutan hasil hutan (SKSHHK) maupun dokumen perizinan lainnya.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom mengatakan penangkapan bermula dari informasi laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas pengangkutan rakit kayu bulat ilegal dari hulu Sungai Pawan yang diduga berasal dari kawasan hutan tanpa izin.

“Tim kami bergerak cepat dan mendapati rakit tersebut merapat di sebuah industri pengolahan kayu pada dini hari. Saat diperiksa, tidak ada dokumen yang dapat ditunjukkan. Saat ini, kami telah mengamankan lima orang pelaku yang berada di lokasi kejadian untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna mengungkap peran masing-masing dan aktor intelektualnya,” kata Leonardo, dikutip dari siaran pers, Senin (19/1/2026).

Selain mengamankan barang bukti kayu dan terduga pelaku, Petugas Gakkum Kehutanan juga telah melakukan pengamanan terhadap lokasi industri pengolahan kayu yang diduga sebagai penerima bahan baku kayu ilegal tersebut untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Para pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dugaan pelanggaran tersebut merujuk pada Pasal 83 Ayat (1) Huruf b, yang melarang setiap orang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling paling lama lima tahun, serta pidana denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Terkait pengembangan kasus ini, Leonardo Gultom menegaskan pihaknya tidak akan berhenti pada pengangkut saja.

"Kami akan terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan pemodal dan penerima manfaat utama (beneficial owner) dari praktik ilegal ini. Industri penampung juga akan kami dalami keterlibatannya," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho memastikan pemerintah terus melakukan upaya penegakan hukum kehutanan, sebagaimana tecermin dalam penindakan terhadap praktik-praktik ilegal.

“Kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, maupun korporasi yang menampung kayu ilegal tersebut. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Gakkum Kehutanan untuk menekan laju deforestasi, kerusakan lingkungan dan kerugian negara akibat pembalakan liar, khususnya di wilayah Kalimantan Barat,” kata Dwi Januanto.