#30 tag 24jam
Penerimaan Pajak di Kaltimtara Ambrol 25% pada Februari 2026
Penerimaan pajak Kaltimtara turun 25,56% pada Februari 2026, kecuali PPN dan PPnBM yang naik. PPh Non Migas dan PBB alami kontraksi signifikan. [358] url asal
#penerimaan-pajak-kaltimtara #penurunan-pajak-kaltimtara #pajak-kaltimtara-2026 #kontraksi-pajak-kaltimtara #pajak-penghasilan-non-migas #penerimaan-pph-non-migas #penerimaan-pbb-kaltimtara #penerimaan
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/03/26 00:15
v/166630/
Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Timur dan Utara mencatat kontraksi tajam penerimaan pajak hingga 25,56% secara neto pada Februari 2026 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Penurunan signifikan ini terjadi di hampir semua jenis pajak, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang justru mencatatkan pertumbuhan.
Kepala Bidang Data Potensi dan Pengawasan Perpajakan Kanwil DJP Kaltimtara, Aang Aribawa, menyatakan bahwa capaian penerimaan pajak hingga 28 Februari 2026 di wilayah Kaltimtara secara bruto mencapai Rp3,76 triliun, atau turun 14,96% dibandingkan periode sama 2025.
"Sedangkan capaian realisasi kinerja penerimaan pajak secara neto mencapai Rp 1,98 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 25,56% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).
Dari sisi komposisi, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas memberikan kontribusi terbesar dengan capaian bruto Rp1,65 triliun, tetapi masih mengalami kontraksi 10,67% (YoY).
Secara neto, PPh Non Migas tercatat Rp1,60 triliun atau turun 5,08% dibandingkan Februari 2025.
Ironinya, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru ambruk hampir separuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara bruto, PBB hanya mencapai Rp0,068 triliun atau anjlok 47,34% (YoY).
Sementara secara neto, PBB tercatat Rp0,129 triliun atau merosot 49,45% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Penerimaan PPN dan PPnBM secara bruto tercatat Rp2,54 triliun atau naik 12,74% (YoY).
Secara neto, kedua jenis pajak ini mencapai Rp0,90 triliun atau melesat 37,90% dibandingkan Februari 2025.
Rapat ALCo Regional Kaltimtara yang membahas perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini dihadiri secara daring oleh sejumlah pejabat kunci Kementerian Keuangan, antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kaltimtara Rofii Edy Purnomo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur Bagus Nugroho Tamtomo Putro, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara Ika Hermini Novianti, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur Tjahjo Purnomo.
Adapun, dia menuturkan pertemuan ini diklaim menjadi salah satu upaya tiap unit vertikal Kementerian Keuangan untuk saling memberikan dukungan bagi hasil kerja masing-masing dalam koordinasi Kemenkeu Satu.
Pajak Kaltimtara Anjlok 28% Tahun 2025, Batu Bara Jadi Biang Kerok
Penerimaan pajak Kaltimtara anjlok 28% di 2025 akibat harga batu bara turun, restitusi meningkat, dan perubahan administrasi PBB-P3. [402] url asal
#pajak-kaltimtara #penerimaan-pajak-kaltimtara #penurunan-pajak-kaltimtara #pajak-batu-bara #harga-batu-bara #pajak-penghasilan-non-migas #pajak-pertambahan-nilai #pajak-penjualan-barang-mewah #pajak-b
(Bisnis.Com - Terbaru) 21/01/26 11:53
v/109366/
Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penerimaan pajak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) mengalami kontraksi tajam hingga 28,87% pada tahun 2025.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur dan Utara Edih Mulyadi menyatakan realisasi penerimaan pajak neto hanya mencapai Rp22,35 triliun, turun drastis dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
"Hingga 31 Desember 2025, realisasi kinerja penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara bruto mencapai Rp30,76 triliun," ujar Edih Mulyadi dalam keterangan resmi, Rabu (21/1/2026).
Dia menambahkan, penerimaan pajak senilai Rp30,76 triliun tersebut anjlok 13,55% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Dengan kata lain, hampir semua lini penerimaan pajak mengalami penurunan. Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, yang selama ini menjadi andalan, tercatat Rp11,95 triliun secara bruto atau turun 8,13%.
Lebih parah lagi, secara neto PPh Non Migas hanya Rp8,64 triliun, atau merosot 31,64%.
Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatatkan penerimaan bruto Rp14,77 triliun, merosot 30,58%.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika dilihat dari sisi neto yang hanya Rp9,69 triliun, atau terjun bebas hingga 44,57%.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun tak luput dari tren negatif. Penerimaan bruto sebesar Rp0,85 triliun atau susut 33,26%, sedangkan secara neto tercatat Rp0,83 triliun dengan kontraksi 34,47%.
Edih memaparkan ada tiga faktor utama penyebab penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pertama, restitusi perpajakan yang meningkat signifikan. Kedua, harga komoditas batu bara yang terus melemah di pasar global. Ketiga, perubahan administrasi PBB-P3 yang kini dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak pusat," ucap Edih.
Menurutnya, perubahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB-P3) memang berdampak langsung pada pencatatan penerimaan regional.
Wajib pajak yang sebelumnya terdaftar di wilayah Kaltimtara kini beralih ke KPP pusat sesuai domisili pendaftaran mereka.
Di sisi lain, penurunan harga batu bara di tingkat global turut memukul sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Timur.
Hal ini berdampak pada penurunan laba perusahaan tambang, yang pada gilirannya mengurangi setoran pajak penghasilan badan.
Adapun dia menuturkan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Kalimantan Timur dan Utara tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan optimal.
Sebagai tambahan informasi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara Heru Narwanta menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional yang digelar secara hybrid di Aula Etam, Gedung Kanwil DJP Kaltimtara, Selasa (20/1/2026).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)