JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto usai menyuarakan peristiwa meninggalnya siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menanggapi hal tersebut, Prasetyo menyatakan pihaknya belum mengetahui siapa pelaku teror yang dimaksud.

“Kalau teror kita enggak tahu siapa yang menteror, ya. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan karena kebetulan kami juga lulusan dari UGM, gitu. Dulu juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, ya,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa kritik dan penyampaian pendapat merupakan hal yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar setiap pendapat disampaikan secara bertanggung jawab. “Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu saya kami sampaikan bahwa itu sah-sah saja, gitu,” katanya.

Menurut Prasetyo, kebebasan berpendapat tetap harus disertai etika dan adab dalam penyampaiannya. “Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya, ya, untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adab-adab ketimuran gitu loh,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa cara penyampaian kritik juga menjadi hal penting untuk diperhatikan, termasuk dalam pemilihan kata. “Jadi menyampaikan pendapatnya enggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua, gitu. Misalnya, hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik, gitu. Ini berlaku untuk siapa pun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM, gitu,” lanjutnya.

Saat ditanya mengenai jaminan kebebasan berpendapat oleh negara, Prasetyo menegaskan hal tersebut telah diatur dalam konstitusi. “Iya, iya kan itu kan konstitusi kan. Ya menjaminnya kan kebebasan berpendapatnya, ya,” katanya.

Prasetyo kembali mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan secara bijak dan dengan pemilihan diksi yang tepat. “Nah, maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif, caranya, jalurnya yang bijak dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting kan kita mau menyampaikan sesuatu ya mesti juga memilih diksi yang tepat supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran, kan,” ujarnya.

Terkait dugaan teror itu sendiri, Prasetyo menyebut persoalan tersebut berbeda dengan substansi kritik yang disampaikan. “Loh, kan tadi terornya ya sesuatu yang berbeda, gitu,” katanya.

Saat didesak mengenai perhatian pemerintah terhadap dugaan teror tersebut, ia menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Nanti kita kita cek lah,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi memberikan respons terkait tragedi bunuh diri siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menyoroti adanya tekanan psikologis yang terpendam karena korban tidak memiliki ruang untuk bercerita.

Arifah mengungkapkan bahwa kejadian tragis ini bukan sekadar dipicu oleh satu faktor tunggal, melainkan juga ketiadaan tempat bagi korban untuk bercerita.

"Kalau menurut analisa kami, ini akumulasi ya, dari beberapa yang apa, persoalan yang dihadapi si anak. Tapi si anak ini mungkin tidak punya tempat untuk bercerita," ujar Arifah kepada awak media usai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Lebih lanjut, Arifah mengatakan adanya faktor budaya yang turut menjadi faktor. Dimana di lingkungan masyarakat, masih kuat anggapan bahwa laki-laki tidak boleh menangis atau cengeng.

"masih ada di budaya kita laki-laki harus kuat, laki-laki enggak boleh cengeng, laki-laki enggak boleh nangis gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi, mungkin ya, kita belum analisa nanti kalau sudah ada analisa yang lebih kuat, kita akan sampaikan," tambahnya.

Kondisi ini, kata Arifah, semakin diperparah dengan kemiskinan. Apalagi, anak tersebut berasal dari orang tua tunggal atau single parent yang harus bekerja sepanjang hari demi menyambung hidup, komunikasi antara anak dan orang tua menjadi terhambat.

"Mungkin penyebab utama adalah kemiskinan, sehingga orang tua tidak bisa mendampingi secara utuh. Orang tuanya single parent yang bekerja sepanjang hari, mungkin komunikasi juga tidak terjalin dengan baik," tegas Arifah.

"Ini harus diselesaikan bersama-sama lintas sektor supaya sebagai antisipasi supaya ini tidak terjadi lagi. Cukup sekali dan terakhir gitu," tambahnya.

Menindaklanjuti kasus ini, Arifah mengatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim untuk memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban, termasuk nenek, ibu, dan dua saudara kandungnya.

Selain fokus pada pemulihan trauma, Arifah juga memastikan masa depan dua kakak korban yang masing-masing berusia 17 dan 14 tahun tetap terjamin.

"Kami berkoordinasi dengan dinas terkait bagaimana kedua kakak dari korban, yang satu usia 17 tahun, yang kedua 14 tahun, untuk bisa mendapatkan hak-haknya yaitu terutama hak pendidikan," ujar Arifah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, akan diupayakan supaya kedua kakaknya ini bisa mendapatkan pendidikan," pungkasnya.

JAKARTA - Peristiwa seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur ( NTT ) yang mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga menguak persoalan rapuhnya perlindungan anak di Indonesia.

Ketua Umum Afirmasi Indonesia Firda Riwu Kore menilai, kejadian tersebut harus menjadi bahan refleksi serius bagi seluruh elemen pegiat pendidikan di Tanah Air.

"Kehilangan satu nyawa tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa. Negara tidak boleh absen ketika seorang anak sampai merasa tidak memiliki harapan," kata Firda Riwu Kore, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, peristiwa ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali sistem pendidikan nasional, khususnya dalam menjamin akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus merefleksikan diri, bagaimana sebenarnya sistem pendidikan kita saat ini. Apakah sudah benar-benar universal dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh kalangan," tutur Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Perindo ini.

Dia mengungkapkan, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara layak, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan konstitusi.

Kasus di Ngada, lanjut Firda, menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pemenuhan hak dasar anak, terutama di daerah-daerah yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses layanan publik.

"Beban ekonomi tidak boleh menghilangkan hak anak untuk belajar. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan bagi setiap anak Indonesia," katanya.

Selain persoalan ekonomi, Partai Perindo juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kondisi psikososial anak. Tekanan hidup, rasa takut dan beban psikologis kerap luput dari perhatian orang dewasa di lingkungan sekitar.

"Kita harus jujur mengakui bahwa sistem deteksi dini dan pendampingan psikologis bagi anak di sekolah dan lingkungan sosial masih sangat lemah. Anak-anak sering dipaksa diam, padahal mereka sedang berteriak minta tolong dengan caranya sendiri," ungkap Firda.

Partai Perindo mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan dasar, bantuan sosial, serta sistem perlindungan anak, khususnya di wilayah tertinggal.

Selain itu, sinergi antara sekolah, orang tua, tenaga kesehatan dan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak.

"Perlindungan anak bukan hanya soal regulasi, tetapi soal kehadiran nyata negara dan kepedulian kolektif kita sebagai masyarakat. Jangan sampai tragedi ini berlalu tanpa perubahan yang nyata," tegas Firda.

Partai Perindo berharap, peristiwa ini menjadi momentum refleksi bersama agar perlindungan dan kesejahteraan anak benar-benar menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan praktik sehari-hari.

Perlindungan anak harus ditingkatkan untuk mencegah kasus siswa Sekolah Dasar (SD) bunuh diri seperti di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) terulang kembali. Perlindungan itu termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan

Diketahui seorang anak siswa SD berinisial YBS (10) di Ngada, NTT bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan pena. “Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Contoh potret yang buruk bagi dunia pendidikan, termasuk hak-hak nya,” kata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Ina Ammania, Rabu (4/2/2026).

Kasus YBS (10) yang diduga bunuh diri menjadi sorotan publik lantaran siswa kelas IV SD itu mengakhiri hidupnya karena tak bisa membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000.

Alasannya, sang ibu, MGT (47), tidak memiliki uang. Maklum, MGT yang kini menjadi orang tua tunggal hanya bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Ia juga harus menafkahi lima orang anak.

Selain menyampaikan duka mendalamnya, Ina Ammania melihat semestinya hal itu tidak terjadi, mengingat negara telah menganggarkan ratusan triliun untuk pendidikan. Termasuk memberikan bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu melalui sejumlah kementerian. Karena itulah bila bantuan itu tepat, seharusnya masalah kekurangan pena dan buku terselesaikan.

Dia menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang belum maksimal memberikan perlindungan terhadap anak-anak rentan seperti kasus tersebut. Terlebih jika berkaca pada tahun lalu, kasus menghebohkan kekerasan terhadap anak juga terjadi di wilayah Ngada yang menjerat Kapolres Ngada.

“Mereka tidak berkaca dari tahun lalu saat sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan human trafficking,” tegasnya.

Dengan mencari akar persoalan yang terjadi di wilayah itu, termasuk menelusuri masalah ekonomi maka dia yakin ada keterkaitan lain permasalahan di sana, termasuk dorongan korban mengakhiri hidupnya.

“Di sinilah peran Kementerian PPPA dituntut, bagaimana melakukan perlindungan anak sejak dini, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ikut membuka suara soal tragedi seorang siswa sekolah dasar (SD) berinisial YBS (10) yang bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Siswa bunuh diri tersebut diduga depresi karena keluarga tidak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli buku dan alat tulis.

Mu’ti pun memastikan dirinya akan melakukan penyelidikan. “Nanti coba kita selidiki ya. Saya belum tahu informasinya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sementara itu ditanya mengenai tragedi tersebut menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan, Mu’ti hanya menegaskan akan menyelidiki penyebabnya. “Saya belum tahu, nanti kita selidiki lagi ya penyebabnya apa dan sebagainya,” tegasnya.

Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan keprihatinan atas tragedi tersebut.

“Ya, tentu kita prihatin dulu ya, turut berduka, ya. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul memastikan pihaknya bersama pemerintah daerah setempat akan memperkuat pendampingan. “Ya, tentu bersama pemerintah daerah, kita harus memperkuat pendampingan.”

Lebih lanjut, Gus Ipul juga bicara mengenai penguatan data untuk memastikan jangkauan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Kita harus memperkuat data kita, dan kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting saya kira, kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi, dan memerlukan pemberdayaan.”

“Ya, jadi itu sampai di situ dulu dan ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita bersama,” pungkasnya.

NTT - Desa Sejahtera Astra Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) sukses mengekspor 15 ton kopi senilai Rp1,65 miliar ke Thailand. Keberhasilan itu merupakan komitmen Astra Ekonomi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

Pelepasan ekspor ini diresmikan oleh Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal RI Yusra didampingi Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim IPB University Ernan Rustiandi.

Serta Head of Environment & Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti. Turut hadir pula perwakilan pemerintah kecamatan dan desa setempat serta tokoh adat Kampung Adat Ekoheto. Presiden Direktur PT Astra International Tbk adalah Djony Bunarto Tjondro.

“Kegiatan ini mencerminkan komitmen kami dalam mendampingi masyarakat desa agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sinergi antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menghadirkan produk bernilai tambah dari desa. Melalui inisiatif ekspor komoditas kopi ini, kami berharap dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat rantai nilai pertanian dari hulu ke hilir,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto, Minggu (9/11/2025).

Program Desa Sejahtera Astra Bajawa merupakan hasil kolaborasi Astra dan IPB University sejak 2024 untuk membangun ekosistem bisnis kopi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia. Melalui program ini, kapasitas petani diperkuat, regenerasi pelaku usaha tani didorong, dan akses pasar untuk komoditas unggulan lokal diperluas.

Hingga saat ini, sebanyak 204 masyarakat desa telah terlibat dalam program, dengan peningkatan pendapatan petani kopi mencapai 72%, penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 54 orang, serta 100% produk kopi terserap pasar. Dua penggerak muda, Bernard Suryanto Langoday dan Donatus Philipus Kabe, menjadi contoh nyata regenerasi petani muda di Bajawa.

Langkah ekspor ke Thailand menjadi tonggak penting bagi kopi Bajawa dalam menembus pasar internasional. Penerapan standar Good Agricultural Handling Practices (GAHP) serta dukungan pelatihan dari IPB University memungkinkan petani menghasilkan kopi berkualitas tinggi dengan cita rasa khas dataran tinggi Flores.

Selain itu, peresmian rumah pengering kopi (greenhouse) menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi kopi, sekaligus mendorong masyarakat desa mengembangkan inovasi produk turunan kopi.

Sejak diluncurkan pada 2018, program Desa Sejahtera Astra telah menjangkau 1.280 desa di 35 provinsi di Indonesia. Sebanyak 468 desa berhasil melakukan ekspor dengan total valuasi Rp349 miliar (2020–2024). Selain itu, Astra telah membina lebih dari 19.000 UMKM melalui Yayasan Astra dan Grup Bisnis Astra.

Inisiatif ini menegaskan semangat Astra dalam kolaborasi multipihak untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan desa, mendorong kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.