Bisnis.com, JAKARTA — Eks Dirjen Paudasmen Kemedibudristek, Jumeri menjelaskan soal orang Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang disinggung dalam pengusutan kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Jumeri saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim terkait kasus Chromebook di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Mulanya, jaksa menyinggung soal pihak KSP Tri Santoso yang menanyakan soal tentang Permendikbud No.5/2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan. Permendikbud ini kerap dikait-kaitkan dengan pengadaan Chromebook.

"Disebutkan dalam BAP Anda bahwa ada orang bernama Tri Santoso dari Kantor Staf Presiden [KSP] menanyakan apakah tidak masalah dengan Permendikbud yang sedang menyebutkan produk tertentu Chromebook? Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak, bagaimana arahan dari Tri Santoso?" tanya hakim.

Jumeri menjelaskan bahwa Tri bertanya soal Permendikbud itu karena telah mendapatkan masukan dari sejumlah daerah terkait pengadaan digitalisasi yang menuai polemik pada 2021.

Setelah itu, Jumeri mengaku telah meneruskan pertanyaan dari Tri kepada Sutanto selaku Sekretaris Ditjen di Kemendikbudristek untuk menjawabnya.

"Ya, Pak Tri Santoso menanyakan karena beliau mendapat masukan dari berbagai daerah bahwa pengadaan digitalisasi di tahun 2021 menimbulkan beberapa keributan di daerah. Nah kemudian saya meneruskan pertanyaan itu kepada Sekretaris Dirjen, Pak Sutanto," ujar Jumeri.

Selanjutnya, Hakim mendalami soal motif dari pertanyaan Tri yang menyinggung Permendikbud tersebut. Namun, Jumeri menegaskan bahwa pembahasan itu berhenti saat Tri mendapatkan jawaban dari Sutanto.

"Pertanyaan atau imbauan atau bagaimana?" tanya hakim.

"Pertanyaan, Pak," jawab Jumeri.

"Tidak sampai konklusi ini sebaiknya lanjut enggak gitu, enggak?" tanya hakim.

"Tidak. Jadi kami kemudian memberikan jawaban itu saja, ya," jawab Jumeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Plt Dirjen PAUDasmen Kemendikbudristek, Hamid Muhammad mengungkap adanya keuntungan 30% dari Google ketika membeli Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Hamid saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim terkait kasus Chromebook di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Mulanya jaksa penuntut umum (JPU) bertanya soal keterangan Hamid yang mengungkap adanya keuntungan dari Google dalam pengadaan Chromebook.

Kemudian, Hamid menjelaskan bahwa pernyataan itu berasal dari ucapan eks Stafsus Nadiem Makarim yang saat ini menjadi buronan Kejaksaan Agung yakni Jurist Tan.

"Itu sebenarnya penjelasan Jurist, pada rapat tanggal 6 Mei sesi kedua. Yang menyampaikan di dalam rapat ya, rapat tim teknis dan semua Eselon 1, Eselon 2, bahwa kalau kita membeli Chromebook, kita akan mendapatkan, menurut istilahnya Bu Jurist itu, Co-investment," ujar Hamid.

Kemudian, Jaksa bertanya istilah co-investment kepada Hamid agar bisa dijelaskan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan pemahamannya, Hamid mengartikan co-investment ini berarti jika membeli Chromebook maka bakal ada keuntungan 30% dari google.

Keuntungan itu, kata Hamid, bida diinvestasikan kembali oleh negara yang membeli produk Chromebook tersebut.

"Jadi yang saya dengar sepintas itu, kalau kita membeli Chromebook, maka keuntungan, 30% keuntungan dari Google itu akan diinvestasikan kembali ke negara yang membeli Chromebook itu," tutur Hamid.

Setelah itu, jaksa mendalami soal pengetahuan Hamid terkait hubungan bisnis Nadiem Makarim dengan Google. Namun, Hamid menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

"Baik. Kaitannya dengan Co-investment tadi ya, kickback 30%. Apakah Saksi mengetahui hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Google? Baik melalui AKAB, Gojek, atau entitas lain? Tahu Saudara?" tanya jaksa.

"Saya tahunya hanya. Pak Nadiem ini pernah menjadi CEO Gojek ya, tidak keliru. Selain itu saya tidak tahu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga terdakwa kasus dugaan laptop chromebook program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek disidangkan pada Selasa (16/12/2025).

Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan.

Sidang juga ditujukan untuk mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. Namun dia absen dari persidangan karena sakit. Dalam surat dakwaan terdakwa Sri Wahyuningsih, mereka didakwa bersama-sama melaksanakan program tersebut tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan tanpa melalui evaluasi harga yang tidak didukung referensi harga.

"Bahwa terdakwa Sri bersama-sama dengan Nadiem dan Jurist Tan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022," ujar Jaksa, dikutip Rabu (17/12/2025).

Fakta-fakta persidangan tiga terdakwa

1. Kerugian Negara hingga Rp2,1 Triliun

Dalam surat dakwaan terdakwa Sri Wahyuningsih, dia bersama tiga terdakwa lainnya merugikan negara Rp2,1 triliun. Kerugian berdasarkan akumulasi perhitungan.

"Yang Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,5 triliun)," kata jaksa.

Perhitungan berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada program digitalisasi itu bernomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kerugian juga terjadi di pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada Program Digitalisasi Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) Tahun 2019-2022 sebesar USD44.054.426 atau sebesar Rp621.387.678.730.

Oleh sebab itu, jika dijumlahkan, kerugiaan negara mencapai Rp2,1 triliun.

2. Terbentuk Grup WA Sebelum Nadiem Menjabat

Dalam surat dakwaan disampaikan bahwa sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri telah terbentuk grup di WhatsApp dengan nama "Mas Menteri Core Team" dan "Education Council" yang beranggotakan teman-temannya diantaranya bernama Jurist Tan, Najeela Shihab dan Fiona Handayani dari Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan

(PSPK) yang membicarakan program digitalisasi pendidikan di kemendikbud.

Tak hanya itu, Jurist Tan juga membentuk Grup WA bernama “TIM Paudasmen” yang beranggotakan Fiona Handayani, Najeela Shihab, serta memasukkan Jumeri yang saat itu masih sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Tengah untuk dipersiapkan menjadi pejabat eselon 1 di Direktorat Jenderal Paudasmen Kemendikbud atas permintaan Nadiem.

"Adapun tujuan Grup WA bernama “TIM Paudasmen” memasukkan program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan program Merdeka Belajar milik Yayasan PSPK ke dalam program digitalisasi pendidikan sebagaimana arahan," kata salah satu Jaksa.

3. Jurist Tan dan Fiona jadi Representasi Nadiem

Pada tanggal 2 Januari 2020 Nadiem mengangkat Jurist Tan sebagai Staf Khusus Menteri (SKM) di Bidang Pemerintahan yang tugasnya memberikan masukan strategis terkait kebijakan pemerintahan di sektor pendidikan, termasuk peran diantaranya dalam program Merdeka Belajar.

Selain itu, Nadiem juga mengangkat Fiona Handayani sebagai Staf Khusus Menteri (SKM) di Bidang Isu-Isu Strategis. Nadiem memberikan kekuasaan yang luas kepada keduanya.

Nadiem menyampaikan pejabat Eselon 1 dan 2 di Kemendikbud bahwa, "Apa yang dikatakan Jurist Tan dan Fiona adalah kata-kaya saya."

4. Pengadaan Lab Komputer Berubah menjadi Laptop

Pada 17 April 2020, Jurist Tan dengan Fiona melakukan rapat zoom untuk membahas kebutuhan lab komputer. Rapat online dihadiri oleh Terdakwa Sri Wahyuningsih (waktu masih selaku Kasubdit di Direktorat SD); Ibam, Totok Suprayitno (Kapalitbang); Hamid Muhammad (Plt. Dirjen Paud Dasmen),;

Sutanto (Sesditjen PAUD Dasmen); Hasbi (Direktur PAUD), Khamim (Direktur SD); Poppy Dewi Puspitawati Direktur SMP), Purwadi (Direktur SMA); Cepy Lukman Rusdiana (Plt. Kasubdit Fasilitasi Sarana dan Prasarana dan Tata Kelola Direktorat Sekolah Menengah Pertama); dan Fiona Handayani (SKM),

Mereka memaparkan kebutuhan lab komputer untuk proses belajar mengajar. Saat penyampaian rapat, Fiona mengatakan direktorat tidak perlu mengadakan kan komputer dan diubah menjadi laptop untuk mendukung program Asesmen Kompetensi Minimal (AKM).

5. Sebanyak 25 dari Perorangan dan Korporasi Menerima Aliran Dana

Terdapat 25 pihak dari perorangan atau suatu korporasi yang memperkaya atau menerima aliran dana, yaitu

1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000

2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000

3. Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000,

4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000 dan USD30.000

5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000

6. Suhartono Arham sebesar USD7.000

7. Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000

8. Nia Nurhasanah sebesar Rp 500.000.000

9. Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000

10. Jumeri sebesar Rp100.000.000

11. Susanto sebesar Rp50.000.000

12. Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000

13. Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000

14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26

15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) Rp819.258.280,74

16. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48

17. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11

18. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx) sebesar Rp41.178.450.414,25

19. PT Hewlett-Packard Indonesia (Hp) sebesar Rp2.268.183.071,41

20. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp 101.514.645.205,73

21. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercross) sebesar Rp 341.060.432,39

22. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22

23. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38

24. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05

25. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27.

Bisnis.com, Jakarta – Dugaan penyalahgunaan dana senilai Rp809,59 miliar yang menyeret mantan MendikbudristekNadiem Anwar Makarim kembali menjadi sorotan publik dan memicu perhatian terhadap proses hukum serta transparansi harta kekayaannya.

Menanggapi isu tersebut, penasihat hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdulkadir, menegaskan bahwa dana Rp809,59 miliar yang ramai diberitakan tidak berkaitan dengan kliennya maupun kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pernyataan ini disampaikan Dodi kepada awak media di Jakarta dan dikutip dari Kantor Berita Antara, Rabu (17/12/2025).

“Transfer dana Rp809,59 miliar dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) ke PT Gojek Indonesia pada tahun 2021 merupakan transaksi korporasi internal PT AKAB,” ujar Dodi. Dia menegaskan, transaksi tersebut tidak memiliki kaitan dengan jabatan Nadiem sebagai menteri maupun dengan program pengadaan di Kemendikbudristek.

Bantahan Soal Peran dalam Kebijakan Chromebook

Selain soal aliran dana, Dodi juga membantah tudingan yang mengaitkan Nadiem dengan keputusan pengadaan laptop Chromebook dan penggunaan sistem operasi Chrome OS. Menurutnya, Nadiem tidak pernah memberikan perintah, arahan, ataupun keputusan untuk memilih Chrome OS dibandingkan Windows OS.

“Peran Pak Nadiem hanya sebatas memberikan pendapat atas paparan dan masukan yang disampaikan pihak lain. Tidak ada keputusan teknis yang ditetapkan langsung oleh beliau,” kata Dodi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya memiliki dokumentasi korporasi yang menunjukkan Nadiem tidak menerima sepeser pun dari transaksi yang dipersoalkan. Dodi juga menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan kliennya memperoleh keuntungan pribadi atau memperkaya pihak lain dari kebijakan tersebut.

Kekayaan Disebut Menurun Saat Menjabat

Menariknya, dalam penjelasan tersebut, Dodi justru menyebut bahwa kekayaan Nadiem Makarim mengalami penurunan signifikan selama menjabat sebagai menteri. Ia menyebut nilai kekayaan Nadiem sempat merosot hingga 51 persen dibandingkan periode sebelum menjabat.

Pernyataan tersebut merujuk pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Nadiem kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data LHKPN menjadi rujukan resmi untuk menilai transparansi dan akuntabilitas harta pejabat publik.

Daftar Harta Kekayaan Nadiem Makarim Tahun 2023 dan 2025

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 31 Maret 2023 untuk periode tahun 2022, total kekayaan Nadiem Makarim tercatat mencapai sekitar Rp4,87 triliun. Nilai tersebut terdiri atas berbagai jenis asset sebagai berikut:

• Tujuh bidang tanah dan bangunan senilai Rp55.328.240.850 (Rp55,3 miliar) yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, dan Rote Ndao.
• Sebuah mobil Honda Brio senilai Rp162 juta.
• Harta bergerak lainnya senilai Rp752,31 juta.
• Surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Jika dirincikan berdasarkan LHKPN, kekayaan Nadiem Makarim sebagai berikut:

• Kas dan setara kas senilai Rp12.271.733.513 (Rp12,2 miliar).
• Harta lain senilai Rp3,4 miliar.
• Utang sebesar Rp790.761.956.789 (Rp790 miliar).

Dalam laporan LHKPN berikutnya yang tercatat pada 22 Februari 2025, nilai kekayaan Nadiem Makarim menunjukkan perubahan signifikan. Total harta yang dilaporkan berada di kisaran lebih dari Rp600 miliar.

• Tujuh bidang tanah dan bangunan senilai sekitar Rp57,7 miliar
• Kendaraan dan mesin senilai Rp2,2 Miliar
• Harta bergerak senilai Rp752,3 Juta.
• Surat berharga yang dimiliki tercatat senilai Rp926 Miliar
• Kas dan setara kas mencapai Rp77 Miliar.
• Harta lainnya senilai Rp1,06 Triliun.

Di sisi kewajiban, Nadiem melaporkan utang sebesar Rp466,2 miliar. Setelah dikurangi utang, total kekayaan bersihnya tercatat berada di atas Rp600 miliar.

Perbedaan Signifikan Sebelum dan Sesudah Kasus

Jika dibandingkan, terjadi penurunan signifikan antara kekayaan Nadiem Makarim pada 2023 yang mencapai sekitar Rp4,8 triliun dengan laporan 2025 yang berada di kisaran Rp600 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya nilai surat berharga serta perubahan struktur aset dan kewajiban.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu poin yang kerap disorot dalam diskursus publik. Di satu sisi, data ini kerap digunakan pihak kuasa hukum untuk menegaskan bahwa tidak ada pengayaan harta selama menjabat. Di sisi lain, publik tetap menaruh perhatian besar pada proses hukum yang berjalan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

Hingga saat ini, proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan dana tersebut masih berjalan. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menyampaikan perkembangan kasus secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Dengan demikian, prinsip praduga tak bersalah tetap terjaga, sekaligus memastikan akuntabilitas pejabat publik dapat ditegakkan secara konsisten.