JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembahasan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax series yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta lainnya, hampir rampung.

Hal ini menyusul masih ditahannya harga BBM nonsubsidi Pertamina dan SPBU swasta pada bulan April di tengah lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level 100 dollar AS per barrel.

"Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian, tapi feeling saya atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menuturkan, pemerintah pada dasarnya hanya dapat menetapkan harga pada BBM subsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, sementara untuk nonsubsidi seperti Pertamax cs menyesuaikan harga pasar.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi pun sejalan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022.

"Sesuai dengan peraturan Menteri ESDM pada tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar," kata dia.

Sebelumnya, badan usaha SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP memutuskan untuk menahan harga jual BBM sejak awal April 2026.

Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan sempat mengatakan bahwa pemerintah bersama Pertamina dan badan usaha swasta masih akan melakukan pembahasan terkait penyesuaian harga.

Pembahasan dilakukan saat dirinya sudah tiba di Indonesia.

"Menyangkut dengan penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi, kami kembali ke Jakarta, baru kami akan melakukan pembahasan dengan melihat dinamika yang ada," ujar Bahlil dalam konferensi pers secara daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, di tengah dinamika fluktuasi harga minyak dunia yang bergerak cepat, pemerintah akan terus melakukan kajian secara lebih intensif guna menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan global.

Namun Bahlil memastikan bahwa pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, dengan menjaga stabilitas harga BBM subsidi.

"Bapak Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat di bawah. Terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih, dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik," kata Bahlil.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih ke Istana Negara pada hari ini, Rabu (11/2/2026). Sejumlah menteri yang turut hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, sejumlah menteri telah datang ke Istana Negara pada sekitar pukul 13.30 WIB.

Sejumlah menteri yang hadir di antaranya Airlangga, Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Saat ditanya media, Menteri Pertanian Amran menjelaskan bahwa dirinya akan melaporkan terkait dengan sejumlah progres terkait dengan pangan.

"Proges pangan khususnya beras, kemudian jagung dan hilirisasi, harga juga, stok pangan," kata Amran di Istana Negara pada Rabu (11/2/2026).

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026).

Pertemuan tersebut membahas implementasi pengelolaan sumber daya alam nasional, khususnya di sektor mineral dan batu bara (minerba).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada upaya memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional benar-benar berorientasi pada kepentingan negara, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara secara optimal.

Selain itu, Bahlil juga menjelaskan bahwa pengelolaan SDA tetap harus memerhatikan keberlanjutan dunia usaha.

“Bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasinya pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha, kira-kira begitu,” kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kementerian ESDM agar segera merumuskan formulasi kebijakan yang tepat demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Presiden menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Arahan Presiden kepada kami, khususnya saya Menteri ESDM, agar segera mencari formulasi yang tepat untuk kepentingan negara yang lebih baik," kata Bahlil.

"Karena orientasi pengelolaan negara Pasal 33 undang-undang dasar 45 itu kan semuanya dikelola dengan baik untuk bagaimana menyejahterakan rakyat kita. Kita kan butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pihaknya telah menghitung kuota impor BBM tahun depan untuk SPBU swasta yang terbit dan taat dengan aturan negara.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tak menyebut rincian angka pasti besaran kuota impor yang diberikan. Untuk diketahui, pemerintah memberikan kenaikan 10% kuota impor dari realisasi tahun sebelumnya.

“Swasta yang tertib kepada negara atau swasta yang mau mengatur negara? Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Sementara itu, Bahlil menerangkan untuk kuota impor untuk SPBU swasta yang tak tertib, pihaknya belum melakukan perhitungan. Namun, Bahlil tak menyebutkan SPBU yang dimaksud.

“Pokoknya gini, badan swasta yang mencoba-coba untuk mengatur dan melawan negara, tidak mentaati aturan negara, ya tunggu tanggal mainnya,” tegasnya.

Sebelumnya, mengultimatum salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta lantaran meminta tambahan impor BBM. Bahlil tak secara spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksud.

Namun, dia mengatakan perusahaan itu dinilai keras kepala tetap meminta tambahan impor. Padahal, kuota impor untuk 2025 sudah diberikan kepada perusahaan bersangkutan 10% lebih besar dibanding 2024. Bahlil pun menegaskan, tidak boleh ada pengusaha yang mengatur negara.

“Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita," ucap Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa yang mengatur pengusaha adalah negara. Sebab, pemerintah memiliki regulasi tersendiri. Namun, dia juga sadar betul kalau negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kedua belah pihak.

"Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha," kata Bahlil.

Untuk diketahui, permasalahan impor BBM untuk SPBU swasta sempat menjadi polemik. Sebab, pemerintah tak memberikan tambahan kuota impor untuk 2025, meski stok BBM di SPBU swasta telah habis pada akhir Agustus 2025.

Sebagai gantinya, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel lewat PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu masih memiliki jatah impor yang belum digunakan pada tahun ini. Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.

Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta.

Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan.

Alhasil, per Desember 2025 ini SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

IDXChannel- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan tarif denda administratif bagi pelanggaran kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan untuk komoditas strategis.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara.

Regulasi yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 1 Desember 2025 merupakan tindak lanjut dari Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dari aktivitas tambang ilegal maupun tambang berizin yang menyimpang.

"Perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam Keputusan ini didasarkan hasil kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Nomor B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025," bunyi salah satu pasal Kepmen tersebut yang dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Adapun penetapan tarif denda ini merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus menanggulangi kerugian negara dan dampak lingkungan.

Besaran tarif denda administratif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan sanksi administrasi tertinggi dikenakan untuk pelanggaran pertambangan Nikel, yaitu mencapai Rp6,5 miliar per hektar (ha).

Sementara itu, komoditas Bauksit dikenakan denda sebesar Rp1,7 miliar per ha, komoditas Timah sebesar Rp1,2 miliar per ha, dan Batubara sebesar Rp354 juta per ha.

Seluruh penagihan denda administratif ini akan ditagih oleh Satgas PKH dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor energi dan sumber daya mineral. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi dasar bagi langkah penindakan oleh Satgas terhadap pelanggaran di lapangan.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meninjau progres pemulihan kelistrikan yang saat ini sedang dikebut di sejumlah titik terdampak bencana Sumatra Utara pada Rabu, 3 Desember 2025.

Didampingi Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dirinya mengecek secara langsung wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, yakni dua lokasi dengan kondisi porak poranda akibat terjangan banjir dan tanah longsor akhir November lalu.

Bahlil menyampaikan, kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan kelistrikan, ketersediaan material perbaikan, serta kelancaran distribusi logistik di wilayah terdampak dapat dijalankan secara optimal.

Ia menegaskan, meski sempat terkendala akses yang terputus, pihaknya terus mendorong penanganan darurat dan pembangunan jaringan secara menyeluruh dapat diakselerasi pascainfrastruktur kelistrikan yang hancur akibat bencana di wilayah tersebut.

"Tolong doakan mudah-mudahan cuaca bagus. Untuk tower-tower (jaringan listrik) yang roboh, sekarang materialnya sudah ada. Memang ini bukan pekerjaan gampang. Kita doakan Jumat malam lampu sudah menyala sebagaimana mestinya," ujar Bahlil.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN yang terus mempercepat proses pemulihan listrik di lokasi-lokasi terdampak banjir dan tanah longsor Sumatra Utara. Dirinya berharap penormalan listrik pascabencana ini dapat segera dituntaskan.

"Ini pertama adalah aliran listrik. Aliran listrik yang sampai dengan hari ini sudah berangsur pulih, seperti di Sibolga sudah lebih baik. Mudah-mudahan listrik di seluruh lokasi terdampak dapat segera pulih 100 persen sesuai target," ujar Bobby.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, selain Sibolga dan Tapanuli Tengah, beberapa lokasi di Sumatra Utara juga menjadi episentrum bencana dan mengalami kerusakan parah di sisi kelistrikan, termasuk Desa Hutagodang dan Desa Garoga, Tapanuli Selatan. Pascabencana terjadi, tim PLN bersama pemerintah daerah dan TNI bahu-membahu membuka akses jalan menuju Desa Hutagodang hingga berhasil memulihkan suplai listrik untuk masyarakat.

"Alhamdulillah, pemulihan jaringan kelistrikan jalur Padang Sidempuan – Hutaimbaru pada Rabu malam membuahkan hasil. Desa Hutagodang dan sekitarnya telah menyala terang benderang teraliri listrik," ucapnya.

Darmawan melanjutkan, secara paralel pemulihan kelistrikan juga dilakukan di sejumlah lokasi-lokasi terdampak, salah satunya di Desa Garoga yang sempat terisolasi akibat lumpur dan material banjir. Kondisi ini menyebabkan tim PLN kesulitan memasuki desa tersebut.

"Dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah (Pemda), jalur menuju Desa Garoga berhasil dibuka Selasa kemarin. Dalam kurun waktu yang singkat, tim PLN segera mendirikan kembali 60 tiang yang roboh. Kami upayakan desa ini dapat segera teraliri listrik agar yang sebelumnya gelap gulita bisa kembali terang," ucapnya.

Darmawan menekankan bahwa PLN bersama seluruh pihak terkait terus berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur kelistrikan pascabencana. Melalui kolaborasi ini diharapkan suplai listrik segera pulih dan seluruh masyarakat terdampak bisa menikmati terang kembali.

“Sesuai arahan Pemerintah melalui Kementerian ESDM, kami terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di Sumatra. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari TNI, Polri, dan Pemda yg terus mendampingi perjuangan tim PLN di lapangan. Sehingga ikhtiar kami mendapatkan kemudahan-kemudahan di tengah tantangan yang luar biasa," ucap Darmawan.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang mengimpor LPG dari Amerika Serikat (AS) demi menambah 350.000 ton LPG 3 kg.

Adapun tambahan pasokan gas melon subsidi itu dilakukan untuk memperkuat pasokan selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memenuhi tambahan itu dari impor AS. Pasalnya, selama ini 50% impor LPG sudah dilakukan dari AS.

"Ini kita lihat itu kemungkinannya. Kalau bisa ini kan kita udah sekitar 50% lebih itu impor dari AS. Kalau mereka bisa menambah untuk pasokan kita ya, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk itu [impor]," tutur Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/11/2025).

Asal tahu saja, tambahan stok LPG 3 kg sebanyak 350.000 ton untuk Nataru telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak memerlukan tambahan anggaran subsidi meski ada tambahan kuota LPG 3 kg.

Dia menjelaskan bahwa tren harga minyak dunia menurun sehingga asumsi Indonesian crude price (ICP) berada di bawah asumsi APBN. Hal inilah yang membuat ruang fiskal tetap terjaga.

“Enggak ada penambahan anggaran karena harga ICP itu turun karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp82 triliun, sementara realisasi dengan menambah 350.000 ton itu enggak sampai di angka Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77 triliun sampai Rp78 triliun,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan pada Kamis (27/11/2025) sore.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah juga tengah mematangkan skema pengetatan distribusi LPG subsidi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, Bahlil menegaskan bahwa konsep tersebut belum difinalkan.

“Lagi masih dalam pembahasan, masih belum final,” tuturnya.

Bahlil menegaskan bahwa penambahan kuota ini hanya untuk kebutuhan tahun 2025. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah masih berpegang pada asumsi yang ditetapkan dalam RAPBN 2026.

“Sementara yang 2026 kan asumsi APBN sudah diputuskan, jadi tetap masih memakai asumsi APBN yang telah diputuskan RAPBN 2026,” katanya.

Ketika ditanya apakah penambahan kuota bisa kembali dilakukan jika ICP tetap rendah, Bahlil terbuka terhadap kemungkinan tersebut.

“Kita lihat kemungkinan-kemungkinan itu ya,” ucapnya.

Terkait angka realisasi subsidi LPG 3 kg pada 2025, Bahlil menegaskan bahwa nilainya berada di bawah pagu APBN.

“Anggaran plafon APBN 2025 kan Rp82 triliun untuk subsidi LPG, sementara realisasinya kurang dari Rp82 triliun,” imbuhnya.

Saat dijelaskan apakah nilai itu sekitar Rp79 triliun, Bahlil mengamini hal itu. “Ya kurang lebih,” tandas Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pendapatan dari pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara (ASEAN), milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), di Banten mencapai US$ 2 miliar setara Rp 33,41 triliun per tahun.

Angka tersebut juga mencerminkan besarnya potensi ekonomi dari proyek kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan tersebut. "Total nilainya, revenue-nya, jualannya per tahun itu US$ 2 miliar. Jadi US$ 1,4-1,5 miliar (untuk domestik) di sini, sisanya kita ekspor," ujarnya dalam acara peresmian pabrik LCI, Banten, Kamis (6/11/2025).

Pabrik itu sendiri nantinya akan memproduksi 15 jenis produk utama seperti etilena, propilena, dan turunannya yang menjadi bahan baku penting industri medis, karet sintetis, kabel listrik, hingga ban kendaraan. Produk-produk tersebut akan memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus memperkuat ekspor Indonesia.

"Dengan pabrik ini kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya. 70% adalah substitusi impor, 30% kita ekspor," katanya.

Menurut Bahlil, langkah tersebut merupakan wujud nyata dari arah kebijakan hilirisasi yang digencarkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Pabrik tersebut juga dinilai menjadi tonggak baru dalam sejarah industri petrokimia Indonesia.

"Setelah di jamannya Pak Harto, di jaman Orde Baru tidak pernah lagi kita mengerjakan proyek sebesar ini. 30 tahun kemudian Presidennya Bapak Prabowo baru kemudian kita mampu eksekusi untuk mengerjakan proyek yang sama di Republik ini," tambahnya.

Tantangan

Bahlil juga menceritakan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah, terutama dalam proses pembangunan proyek hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) itu.

Bahlil menjelaskan salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan pabrik tersebut adalah persoalan pembebasan lahan di kawasan proyek.

"Saya ingin laporkan proyek ini waktu kita memulai minta ampun sulitnya. Jadi di tengah tengah kawasan ini ada tanah 2,3 hektar yang dimiliki oleh orang lain kemudian waktu itu kami selesaikan lewat satgas hilir tapi terkendala covid," bebernya.

Menurut dia, pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 hingga 2022 membuat proses penyelesaian lahan dan konstruksi proyek tertunda cukup lama. Namun demikian, ia memuji komitmen Lotte Chemical Indonesia yang tetap melanjutkan proyek tersebut.

"Covid menghantam kita dari 2020 sampai 2022, itu betul betul Lotte punya komitmen luar biasa. Di 2024 proyek ini baru capai 60-65%," kata Bahlil.

Namun begitu, dirinya dilantik sebagai Menteri ESDM dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, mereka berdua langsung mengebut apa yang diperintahkan Prabowo.

"Kami masih ingat bapak perintahkan agar proyek yang sudah jalan harus cepat selesai gak boleh lama dan hari ini pertanggungjawaban kami untuk proyek yang hari ini kita resmikan," kata Bahlil.

Profil pabrik LCI

Sebagaimana diketahui, pabrik ini dinilai menjadi salah satu investasi petrokimia terbesar di kawasan Asia Tenggara, serta merupakan kompleks Naphtha Cracker pertama di Indonesia dalam 30 tahun terakhir.

Kelak, jika pabrik ini beroperasi penuh, akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) senilai US$ 2 miliar/tahun. Di mana US$ 1,4 miliar merupakan substitusi impor dan US$ 600 juta berkontribusi pada peningkatan ekspor nasional.

Di pabrik ini, bahan baku berupa Naphta (3,200kTA) (LPG 0~50%) menjadi Produk Hulu dan Produk Hilir. Adapun produk hulu berupa Ethylene (1,000kTA), Propylene (520kTA), Mixed C4 (320kTA), Pyrolysis Gasoline (675kTA), Pyrolisis Fuel Oil (26kTA), dan Hydrogen (45kTA), serta produk hilir berupa High Density Poly Ethylene (250kTA), Linear Low Density Poly Ethylene (200kTA), Poly Propylene (350kTA), Butadine (140kTA), Raffinate (180kTA), Benzene, Toluene, Xylene (400kTA).

Produk-produk tersebut akan menjadi bahan baku penting pembuatan botol plastik, kabel, bumper mobil, peralatan medis, ban, karet sintesis, pembasmi serangga, dan cat.

Proyek ini memberikan kontribusi bagi Indonesia, di antaranya:

a. Mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia, di mana saat ini lebih dari 50 persen kebutuhan nasional masih dipenuhi dari luar negeri.

b. Menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 40 ribu tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama tahap konstruksi dan operasional.

c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lokal, melalui transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja.

d. Mendorong tumbuhnya industri hilir, yang akan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti plastik, serat sintetis, dan berbagai komponen industri manufaktur.

e. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur lokal, dan program tanggung jawab sosial perusahaan.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas hilirisasi, di Istana Negara, Kamis (6/11/2025). Setidaknya ada 18 proyek yang saat ini tengah dipersiapkan untuk untuk mendorong hilirisasi.

Dari pantauan, rapat dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Hari ini kami rapat bersama bapak preside menyangkut percepatan hilirisasi, baik di sektor perikanan, pertanian, energi, dan mineral batubara," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, usai rapat, ditemui di Istana, Kamis (6/11/2025).

Bahlil mengatakan ada 18 proyek hilirisasi yang disiapkan yang akan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (Danantara). Rencananya 18 proyek akan mulai di bangun pada tahun depan.

"Kita akan selesaikan di tahun ini (persiapan), untuk semuannya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan," katanya.

Bahlil menjelaskan 18 proyek ini memiliki nilai investasi mencapai Rp 600 triliun, yang diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga lapangan kerja. Produknya juga diharapkan bisa menggantikan yang selama ini ditopang oleh impor.

"Salah satunya adalah menyangkut Dimethyl Ether (DME)," kata Bahlil.

DME ini diharapkan mampu bisa menggantikan produk Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan konsumsi per tahun 10 juta ton.

"Tidak bisa kita lama, kita harus segera membangun industri-industri dalam negeri, selain itu kita akan membangun kilang minyak kita. Bahwa kita tahu bahwa 10 November besok kita akan resmikan, tapi sisanya yang lain akan berjalan," katanya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa Indonesia akan berhenti melakukan kegiatan impor Bahan Bakar jenis solar pada tahun 2026. Hal ini didorong dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) pada 10 November 2025 ini.

Rencana penyetopan impor Solar menjadi salah satu yang dilaporkan oleh Menteri Bahlil di Istana kepada Presiden RI Prabowo Subianto, pada hari ini, Seni. (3/11/2025).

"Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, 2026, Insya Allah kita tidak akan impor solar lagi. Kenapa? Karena RDMP kilang kita yang di Balikpapan Insya Allah 10 November ini akan kita resmikan," terang Bahlil ditemui di Istana Negara, Senin (3/11/2025).

Asal tahu saja, RDMP Balikpapan akan menjadi proyek kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 360 ribu barel per hari (bph). Proyek RDMP RU V Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), anak perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) yang merupakan Subholding Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero).

Sementara itu, penyetopan impor bukan hanya didukung dengan beroperasi kilang Balikpapan. Bahlil menyatakan, pemerintah juga mendorong pemberlakuan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50.

"Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk kita bisa suplai, kita bisa terjadi lebih terhadap solar dan bisa kita ekspor. "Ada dua, B50 tetap kita dorong. Jadi kalau bisa kita, kalau lebih kita ekspor," tegas Bahlil.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang sedang berencana meluncurkan produk Bahan Bakar baru jenis solar yakni B50 pada tahun depan.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas menyampaikan, bahwa pihak swasta dalam hal ini SPBU Swasta untuk tidak memaksakan kehendak. Khususnya terkait dengan campuran etanol di dalam Bahan Bakar Minyak (BBM).

Awalnya, Bahlil menerangkan bahwa sudah ada beberapa negara yang mencampurkan BBM-nya dengan etanol. Ambil contoh Amerika Serikat (AS) yang produk BBM-nya dicampur etanol 20% atau E20 dan dibeberapa wilayah AS lainnya sudah ada yang E85.

Selain itu bahkan, di India juga sudah memakai BBM etanol 30% atau E30 dan Thailand E20.

"Jadi kita itu jangan apa ya? Selalu berpikir sesuatu yang seolah-olah ada sesuatu-sesuatu gitu. Dan yang kedua jangan swasta memaksakan kehendak gitu loh. Apalagi SPBU-SPBU ini kan gitu, jangan dikira kita nggak paham. Seperti orang Papua bilang, adek kau baru menulis, kakak sudah baca," tegas Bahlil dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang sedang meramu untuk bisa meluncurkan BBM dengan campuran etanol 10% atau E10. Ditargetkan, E10 ini bisa berjalan pada tahun 2027.

Tujuan peluncuran E10 sebagai upaya pemerintah menekan impor BBM yang saat ini masih terlalu tinggi.

Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2024 yang dirilis Kementerian ESDM pada 2025 ini, impor BBM khususnya jenis bensin pada 2024 tercatat mencapai 21,83 juta kilo liter (kl). Impor bensin tersebut terdiri dari impor bensin RON 88 dan 90 mencapai 16,44 juta kl, bensin RON 95 mencapai 243 ribu kl, dan RON 92 mencapai 5,14 juta kl.

Jumlah impor BBM bensin pada 2024 itu naik dibandingkan impor pada 2023 yang tercatat sebesar 21,05 juta kl.

"Bensin itu kita sekarang 42 juta per tahun (konsumsi). Impor kurang lebih sekitar 22-23 juta. Caranya bagaimana agar kita tidak terlalu banyak impor? Kita harus mendorong ke E10-E20. Ethanol. Ethanol ini adalah bahan bakunya dari jagung, tebu, kemudian singkong,"

"Dan ini tidak hanya sekedar untuk mempertahankan energi kita, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jadi ada instrumen pertumbuhan yang bisa kita lakukan," tegas Bahlil.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertanyakan peran bank dalam negeri dalam pembiayaan program hilirisasi. Menurutnya, bank belum memberikan peran signifikan dalam menunjang program prioritas pemerintah.

"Dulu kan gak ada perbankan nasional kita yang membiayai secara baik. Mohon maaf ya, saya memberikan masukan sedikit para ekonom-nya. Perbankan kita coba cek di tahun 2022, mana perbankan yang membiayai hilirisasi?," kata Bahlil dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia menegaskan pendanaan khususnya untuk proyek hilirisasi dalam negeri khususnya sejak tahun 2022 justru didominasi oleh pendanaan asing. Hal itulah yang dinilai nilai tambah program hilirisasi tidak didapatkan secara optimal di dalam negeri.

"Setelah itu para ekonom-nya mengatakan bahwa hilirisasi itu hanya bertumpu pada asing. Tidak pada dalam negeri. Ya mau gimana yang biayai kreditnya di luar," tambahnya.

Atas hal itu, pemerintah menginisiasi untuk membuat badan pengelola investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Tidak lain, hal itu agar nilai tambah hilirisasi bisa didapatkan secara maksimal untuk Tanah Air. "Dan sekarang semuanya dibiayai oleh Danantara," tegasnya.

Saat ini, sudah ada 18 program hilirisasi yang masuk dalam tahap kajian untuk bisa didanai oleh Danantara. Bahkan, 75% dari proyek yang diajukan tersebut berasal dari sektor ESDM.

"Supaya apa? Nilai tambahnya semuanya dalam negeri. Jadi itu udah mulai berjalan? Udah mulai jalan. Para FS-nya udah, sekarang FS udah putus di atas, sekarang tinggal eksekusi," tandasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]