Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan jingle musik perusahaan di ruang publik tetap berpotensi dikenakan kewajiban pembayaran royalti, meskipun lagu tersebut diciptakan sendiri dan hanya digunakan untuk kepentingan internal bisnis.

Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Suyud Margono menjelaskan bahwa sebuah karya musik pada dasarnya memiliki nilai ekonomi ketika diperdengarkan kepada publik. Menurutnya, lagu yang semula bersifat privat akan memasuki rezim pengelolaan royalti begitu digunakan di ruang publik, termasuk sebagai musik latar usaha atau jingle perusahaan.

“Iya (tetap bayar royalti). Jadi di ruang publik, ada musik, itu dipungut (royalti),” tegasnya dalam diskusi bertajuk Music in Commercial Spaces di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Misal, jingle yang dibuat khusus oleh sebuah perusahaan ritel untuk diputar di gerainya sendiri. Dalam konteks tersebut, lagu memang tidak dimaksudkan untuk disebarluaskan atau digunakan oleh pihak lain. Namun, penggunaan di ruang publik tetap masuk dalam kerangka hukum hak cipta yang berlaku.

“Karena namanya ciptaan, tidak mungkin diciptakan oleh korporasi, sudah pasti ada penciptanya,” jelas Suyud.

Suyud menegaskan, pembayaran royalti tidak serta-merta berarti pencipta lagu akan menerima nilai yang besar. Besaran royalti bergantung pada sumber pemanfaatan dan distribusi penggunaan karya tersebut.

Menurutnya, jika lagu hanya digunakan di satu tempat dan tidak dikomersialkan secara luas, nilai royalti yang terhimpun pun relatif kecil.

Ari Juliano Gema, pengacara yang berkutat pada isu kekayaan intelektual dan hiburan dari Assegaf Hamzah & Partners, menilai tidak adil jika jingle perusahaan dikenakan royalti. Toh, latar musik tersebut bermuatan nama merek dan tidak mungkin di putar di perusahaan lain.

“Secara logika hukum yang berlaku saat ini, memang benar ada kewajiban membayar. Namun, sangat tidak adil jika mereka meminta untuk membayar royalti 100% dan mereka bisa mendapatkan royalti itu kembali. Tapi kenyataannya mereka (LMKN) tidak membayar 100%,” tuturnya.

Menurut Ari, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan khusus yang lebih proporsional untuk jingle internal perusahaan. Tanpa pengaturan yang lebih rinci, penerapan logika setiap pemutaran di ruang publik wajib bayar royalti, berisiko menimbulkan kebingungan dan resistensi di kalangan pelaku usaha.

Dia menambahkan, pendekatan hukum yang terlalu umum juga dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, seperti anggapan bahwa semua lagu yang diputar di depan umum selalu menimbulkan kewajiban royalti, tanpa melihat pengecualian yang diatur undang-undang.

“Memainkan lagu di depan umum, saya harus membayar. Sangat berbahaya jika logikanya selalu seperti itu,” sebutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025 yang menegaskan kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik di ruang publik bersifat komersial. Aturan ini dibuat untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus melindungi hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar mengatakan, pemutaran musik untuk mendukung kegiatan usaha, seperti di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, hingga moda transportasi, termasuk dalam kategori pemanfaatan komersial.

“Melalui surat edaran tersebut, lagu dan/atau musik yang diputar untuk mendukung kegiatan usaha seperti di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, hingga moda transportasi, termasuk dalam pemanfaatan komersial,” ujar Hermansyah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Karena itu, pengguna layanan publik yang bersifat komersial diwajibkan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Hermansyah menegaskan royalti merupakan hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Dalam sistem pengelolaan royalti nasional, LMKN berperan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menarik, menghimpun, dan menyalurkan royalti secara nasional. LMKN bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mewakili para pencipta dan pemilik hak untuk menyalurkan royalti kepada pihak yang berhak.

Komisioner LMKN Marcell Siahaan menyebut mekanisme tersebut dirancang untuk menertibkan proses pembayaran royalti.

“Pelaku usaha tidak perlu bingung harus membayar ke siapa. Cukup melalui LMKN dan kami memastikan royalti tersebut didistribusikan secara adil dan transparan kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait,” kata Marcell.

DJKI berperan sebagai regulator dan pembina yang memastikan sistem pengelolaan royalti berjalan sesuai ketentuan. Selain menetapkan kebijakan, DJKI juga melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pemenuhan kewajiban hak cipta.

Penerbitan surat edaran ini memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Aturan tersebut diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur fungsi LMKN sebagai platform terpusat pembayaran royalti, perluasan cakupan penggunaan komersial musik, serta kewajiban penyelenggara acara, promotor, dan pemilik usaha.

Melalui edaran tersebut, DJKI mengimbau pelaku usaha memastikan penggunaan musik di tempat usahanya telah sesuai ketentuan yang berlaku guna menghindari pelanggaran hak cipta.

REPUBLIKA.CO.ID,Wahana Musik Indonesia (WAMI) sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memastikan pendistribusian royalti periode ketiga tahun 2025 sebesar Rp 36,9 miliar kepada para pencipta musik di tengah masa transisi regulasi baru. Distribusi periode ketiga ini berlangsung di tengah perubahan regulasi terkait terbitnya Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti.

President Director WAMI, Adi Adrian, mengatakan mekanisme baru tersebut mengakibatkan mundurnya jadwal distribusi periode ketiga yang sebelumnya direncanakan pada November 2025. Regulasi itu menuntut sejumlah penyesuaian administratif dan teknis yang berdampak langsung pada proses penyaluran royalti kepada anggota.

“Salah satu perubahan signifikan adalah penambahan tahapan verifikasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), termasuk kewajiban pemindahbukuan royalti yang sudah siap didistribusikan ke LMKN terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada anggota,” kata Adi Adrian dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Sebagai LMK yang menaungi lebih dari 6.000 pencipta dan penerbit musik, WAMI mendistribusikan royalti periode ketiga mencakup pembayaran dan pelaporan penggunaan karya pada Mei hingga September 2025 dari kategori digital, non-digital/analog, dan overseas.

Sejak Agustus 2025, pemerintah menetapkan seluruh fungsi perlisensian dan pengumpulan royalti yang dilakukan seluruh LMK sebagai Pelaksana Harian LMKN, termasuk WAMI, dibekukan. Selanjutnya, lisensi dan pengumpulan royalti dilakukan oleh LMKN sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan royalti satu pintu.

Dalam masa transisi ini, proses perlisensian dan pengumpulan royalti sempat dihentikan sementara hingga penyesuaian regulasi diberlakukan secara penuh. Kondisi ini berdampak pada proses pendistribusian royalti bagi anggota WAMI pada periode tersebut.

JAKARTA - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merampungkan verifikasi royalti digital sebesar Rp39,4 miliar untuk seluruh LMK pencipta. Dari total tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) menerima alokasi distribusi sebesar Rp36,9 miliar untuk dibagikan kepada para pencipta, publisher, dan pemegang hak cipta lainnya dalam kategori penyedia layanan digital periode Mei-September 2025.

Serah terima berlangsung di Ruang Rapat Puri Orchid, Gedung Puri Matari 1, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025). Distribusi tahap III ini dilakukan setelah proses verifikasiintensif sejak 12 hingga 28 November 2025. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pada alokasi distribusi yang sebelumnya diajukan WAMI.

Untuk periode Mei-Juli 2025, WAMI mengajukan distribusi sebesar Rp32.840.176.239 dan setelah verifikasi jumlahnya tetap Rp32.840.176.239. Sementara untuk periode Agustus-September 2025, pengajuan oleh WAMI sebesar Rp6.450.958.255 meningkat menjadi Rp6.613.937.628 setelah verifikasi. Dengan demikian, total pengajuan awal sebesar Rp39.291.134.494 berubah menjadi Rp39.454.133.867 setelah verifikasi.

Ketua LMKN Pencipta Andi Mulhanan Tombolotutu menjelaskan, perbedaan tersebut muncul karena LMKN menetapkan rasio biaya operasional 12 persen untuk periodeAgustus–September 2025, lebih rendah dari perhitungan sebelumnya.

“Selisih sebesar Rp162.979.373 sepenuhnya menjadi hak pencipta dan pemegang hak cipta. Kami memastikan koreksi ini sesuai dengan ketentuan dan berpihak kepada para kreator,” kata Andi Mulhanan.

Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait Marcell Siahaan mengatakan, revisi data oleh WAMI dilakukan dengan cepat dan transparan. “WAMI telah menyesuaikan proposal distribusinya sesuai hasil verifikasi dan seluruh data pendukung, mulai dari daftar anggota, rincian distribusi, hingga flowchart formula perhitungan, telah diserahkan dalam format Excel dan CSV. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pencipta,” kata Marcell.

Komponen distribusi yang dapat dikelola oleh WAMI terdiri dari royalti pencipta sebesar Rp9.855.461.382, royalty publisher Rp14.803.505.145, dan royalti overseas Rp12.339.851.485, dengan total Rp36.998.818.013 kepada 5.440 anggota WAMI.

Sementara itu, royalti lokal non-anggota WAMI turut disiapkan untuk LMK lain, yaitu KCI sebesar Rp1.411.166.078 untuk 1.647 anggota, RAI Rp942.150.887 untuk 236 anggota, eks LMK PELARI Rp100.371.440 untuk120 anggota, TRI Rp987.028 untuk 2 anggota, COMP Rp515.313 untuk 4 anggota, dan YPPHN Rp105.109 untuk 2 anggota. Total royalti non-anggota ini mencapai Rp2.455.295.855 untuk 2.011 anggota, termasuk lebih dari 5.000 pencipta lokal WAMI yang tahun ini tercatat akan menerima royalti digital.

LMK WAMI diberikan waktu tujuh hari kerja sejak penandatanganan berita acara untuk menyampaikan laporan hasil distribusi kepada LMKN. Adapun pending matters seperti unclaimed royalti akan diverifikasi pada tahap berikutnya.

JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) menyerahkan sebagian dana hasil pengumpulan royalti (collecting) kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang nilainya mencapai Rp64 miliar pada Senin, 10 November 2025.

Presiden Direktur WAMI Adi Adrian mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen WAMI untuk menjalankan ketentuan sesuai regulasi yang berlaku di mana LMK harus menyerahkan data dan dana ke LMKN dari hasil royalti sebelum distribusikan.

“Kami siap menyelesaikan semua yang diatur sesuai regulasi terkait dengan collecting dan distribusi royalti. Dana ini kami serahkan kepada LMKN untuk diverifikasi bersama agar distribusinya sesuai dengan data dan ketentuan hukum,” ujar Adi Adrian di Sekretariat LMKN, Senin (10/11/2025).

Ketua LMKN Pencipta Andi Mulhanan Tombolotutu mengapresiasi langkah WAMI tersebut. Hal ini menunjukkan WAMI mulai patuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola royalti.

“Kehadiran mereka hari ini adalah bukti bahwa kita semua taat asas. LMKN akan mencapture seluruh data yang diserahkan untuk memastikan keakuratan dan validitasnya,” kata Andi Mulhanan.

Kolaborasi dan ketelitian menjadi kunci dalam proses verifikasi. “Kami ingin memastikan distribusi royalti berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Karena itu, verifikasi ini menjadi tahapan penting,” ujarnya.

Wakil Ketua LMKN Pencipta Dedy Kurniadi menambahkan proses verifikasi akan dilakukan oleh tim kerja gabungan LMKN dan WAMI yang mulai bekerja pada Rabu, 12 November 2025. Tim tersebut akan menyempurnakan seluruh data sebelum sebagian dana itu dikembalikan kepada WAMI untuk didistribusikan kepada pihak yang berhak.

Komisioner LMKN Ahmad Ali Fahmi menjelaskan pengelolaan royalti, termasuk dana unclaimed, telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

“Semua data dan sebagian dana yang diserahkan WAMI akan diverifikasi terlebih dahulu oleh LMKN. Setelah dinyatakan lengkap dan valid, dana itu akan dikembalikan ke WAMI untuk kemudian didistribusikan kepada para pencipta lagu dan pemilik hak terkait,” jelas Fahmi.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan nilai perolehan royalti yang sesungguhnya, periode perolehan, potongan biaya-biaya, serta keabsahan data penerima hak yang berhak menerima royalti.

Bisnis.com, JAKARTA— Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) resmi meluncurkan sistem lisensi dan pembayaran royalti digital bernama Inspiration.

Melalui sistem lisensi online dari LKMN ini, pemohon dapat mengajukan lisensi penggunaan lagu atau musik secara mudah, cepat, dan resmi kapan pun dan di mana pun. Langkah ini menjadi satu pintu dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik.

Dikutip dari pengumuman resmi di Harian Bisnis Indonesia pada Selasa (4/11/2025) LMKN menjelaskan, terdapat 11 sektor usaha yang wajib memiliki lisensi musik karena memutar musik untuk kepentingan komersial.

Sektor tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari restoran, kafe, pub, bistro, kelab malam, dan diskotek yang menggunakan musik untuk menciptakan suasana bagi pengunjung, hingga moda transportasi seperti pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut yang memutar musik bagi penumpangnya.

Selain itu, bioskop, pusat perbelanjaan, serta hotel dan berbagai fasilitasnya juga termasuk dalam kategori yang diwajibkan memiliki lisensi musik karena sering menggunakan lagu atau musik sebagai bagian dari pelayanan dan hiburan bagi pengunjung. Nada tunggu telepon, lembaga penyiaran radio dan televisi, hingga usaha karaoke dan pertokoan pun menjadi bagian dari sektor yang perlu mengurus lisensi sesuai ketentuan LMKN.

LMKN juga menegaskan beberapa alasan penting mengapa pelaku usaha perlu mengurus lisensi musik. Selain untuk patuh hukum sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.02.OT.03.01-02 Tahun 2016, lisensi musik juga membantu pelaku usaha menghindari sanksi pelanggaran hak cipta, menghargai karya musik dan kreator, serta menambah reputasi dan kenyamanan bisnis.

Alur pengurusan lisensi dilakukan secara online untuk kategori general, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Isi data informasi

2. Masukkan akun ID

3. Lengkapi data permohonan lisensi

4. Validasi data permohonan

5. Terbit proforma

6. Pembayaran royalti

7. Terbit e-sertifikat lisensi, invoice, dan faktur pajak

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi LMKN di https://inspiration.lmkn.id.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses pendaftaran lisensi musik kini semakin mudah berkat hadirnya platform digital Inspiration dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Melalui sistem ini, pelaku usaha, kafe, restoran, hotel, bioskop, hingga lembaga penyiaran bisa mengajukan lisensi penggunaan musik secara daring, tanpa proses administrasi yang rumit dan memakan waktu.

Inspiration LMKN merupakan sistem “one-stop service” berbasis daring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Platform ini mendukung 11 sektor usaha komersial serta dibuat untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan royalti musik nasional.

Cara Mendaftar Lisensi Musik:

1. Registrasi & Pengisian Data

- Akses situs Inspiration LMKN.

- Lengkapi formulir online dengan data usaha (nama usaha, alamat, kapasitas, NIB jika ada, kontak penanggung jawab).

- Pilih kategori layanan publik, seperti restoran, hotel, kantor, bus, kapal, bioskop, karaoke, dll, serta tentukan lokasi usaha melalui peta interaktif.

2. Verifikasi Data

- Setelah data lengkap, sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis dan manual oleh tim LMKN untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan dokumen.

Dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar lisensi musik di LMKN melalui platform Inspiration tergantung pada jenis usaha, tetapi secara umum mencakup identitas legal dan data operasional untuk memastikan proses verifikasi berjalan lancar.

Dokumen Utama yang Diperlukan:

•Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Wajib disertakan beserta file salinan digitalnya sebagai bukti legalitas usaha.

•Nomor Induk Berusaha (NIB): Jika usaha Anda memiliki NIB, siapkan salinannya untuk mempercepat verifikasi.

•Identitas Penanggung Jawab: Termasuk nama lengkap, nomor kontak, alamat email, dan alamat usaha yang akurat.

•Data Usaha: Nama badan usaha atau perorangan, nama gerai, jenis usaha (misalnya restoran, hotel, atau konser), serta lokasi usaha yang bisa dikonfirmasi melalui peta interaktif.

•Dokumen Pendukung Lainnya: Untuk kategori spesifik seperti konser, siapkan detail tambahan seperti website usaha, nama direktur, dan deskripsi jenis usaha.

Pastikan semua dokumen diisi dengan benar pada formulir online di https://inspiration.lmkn.id untuk menghindari penolakan atau penundaan proses.

3. Pembayaran Royalti

- Jika verifikasi selesai, pelaku usaha diarahkan untuk melakukan pembayaran royalti sesuai kategori tarif yang telah diatur oleh LMKN.

- Pembayaran dilakukan secara daring dan diakui secara resmi oleh negara.

4. Sertifikat Lisensi

- Setelah pembayaran diverifikasi, LMKN akan menerbitkan sertifikat lisensi digital yang sah sebagai bukti legal pemanfaatan musik di tempat usaha dan kegiatan komersial terkait.

LMKN menyampaikan peluncuran Inspiration LMKN mempertegas komitmen lembaga untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta musik dan transparansi distribusi royalti.

Seluruh proses tercatat digital, pembayaran terpusat, dan lisensi berlaku secara nasional, mendukung kemudahan pelaku usaha dan meningkatkan ekosistem musik di era digital.

Bisnis.com, JAKARTA - Revisi Undang-undang Hak Cipta diproyeksi akan mengakhiri polemik penggunaan lagu secara komersial.

Perubahan aturan ini diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan royalti yang selama ini menimbulkan polemik di kalangan musisi dan pelaku industri musik dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Adapun, berdasarkan ketentuan hak cipta, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan lagu secara komersial wajib membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN.

Pembentukan LMKN oleh pemerintah sebagai badan resmi yang mengelola lisensi musik dan penarikan royalti secara terpusat bertujuan untuk memastikan proses ini berjalan adil dan transparan.

Lisensi musik adalah izin resmi untuk menggunakan lagu atau musik yang dilindungi hak cipta, yang diberikan oleh pemegang hak cipta (pencipta, komposer, penerbit musik, atau label) kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan karya baik untuk tujuan komersial maupun nonkomersial.

Untuk mempermudah pelaku usaha, LMKN telah menyediakan sistem lisensi online yang memungkinkan proses pengurusan izin musik dilakukan secara cepat dan transparan.

Sektor yang Wajib Memiliki Lisensi Musik

LMKN menetapkan bahwa setiap pihak yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial harus memiliki lisensi. Berikut daftarnya:

1. Hotel dan fasilitas penginapan
2. Restoran, kafe, bar, pub, dan klub malam
3. Pusat perbelanjaan (mal, ritel, toko)
4. Transportasi umum (pesawat, bus, kereta api, kapal laut)
5. Bioskop dan pusat hiburan
6. Lembaga penyiaran televisi
7. Lembaga penyiaran radio
8. Pusat rekreasi
9. Usaha karaoke
10. Perkantoran, bank
11. nada tunggu telepon perusahaan

Cara Mengurus Lisensi Musik Secara Online

LMKN menyediakan platform digital untuk memproses lisensi dengan mudah. Berikut alurnya:

1. Registrasi di portal lisensi LMKN

Pelaku usaha mendaftar melalui situs resmi LMKN (lmkn.id) dan memilih jenis lisensi yang sesuai, seperti Live Event untuk konser atau Public Performance untuk penggunaan di tempat usaha.

2. Mengisi data usaha dan penggunaan musik

Formulir mencakup identitas usaha, jenis kegiatan, lokasi, dan daftar lagu/musik yang digunakan.

3. Verifikasi data oleh LMKN

Tim LMKN akan memeriksa kesesuaian data dan menentukan kategori tarif yang berlaku.

4. Pembayaran royalti

Setelah disetujui, pelaku usaha melakukan pembayaran sesuai tarif resmi yang ditetapkan LMKN.

5. Menerima sertifikat lisensi

Setelah pembayaran diverifikasi, LMKN menerbitkan sertifikat resmi sebagai bukti bahwa usaha tersebut telah berlisensi dan sah memutar musik secara publik.

LMKN juga memperkenalkan sistem digital terintegrasi bernama INSPIRATION (Integrated System for Royalty Information and Licensing Application Nation), yang berfungsi sebagai gerbang tunggal untuk pengajuan lisensi musik secara nasional.

Syarat Mengurus Lisensi Musik

Dilansir dari laman LMKN, berikut ini beberapa syarat utama yang perlu dipenuhi untuk mengurus lisensi musik antara lain:

1. Data identitas usaha (nama, alamat, bidang usaha, kapasitas tempat, dan NIB bila ada).
2. Data penggunaan musik (jenis lagu, format pemutaran, durasi, serta media yang digunakan).
3. Pembayaran royalti sesuai kategori tarif yang telah diatur LMKN dan disahkan oleh pemerintah.
4. Bukti verifikasi dari LMKN bahwa data dan dokumen telah valid.

Berdasarkan catatan Bisnis, LMKN menyediakan skema keringanan tarif royalti bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Tujuannya adalah untuk mendukung pelaku UMK tetap patuh hukum tanpa terbebani biaya besar.