TANGERANG - Seorang perempuan berinisial LA (29) menjadi korban pembegalan di Cisauk, Kabupaten Tangerang. Korban diancam dengan celurit, diikat, lalu ditinggalkan di jalan sepi sebelum pelaku membawa kabur mobil dan telepon genggam miliknya.

Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa, 19 Mei 2026 sekitar pukul 01.00 WIB di Kampung Pabuaran, Kelurahan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat. Dalam kejadian itu, korban kehilangan satu unit Honda Brio dan iPhone 11 dengan total kerugian sekitar Rp174 juta.

AKP Dhady Arsya menjelaskan, kejadian bermula ketika korban pada Senin, 18 Mei 2026 malam pergi seorang diri dari Bogor menuju Tangerang untuk menemui tersangka Kecot (33), setelah sebelumnya keduanya membuat janji bertemu.

“Korban menemui tersangka Kecot di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Honda Brio di Greencove Serpong Tangsel karena sebelumnya tersangka menshareloc titik penjemputannya,” kata Dhady, Minggu (24/5/2026).

Setelah bertemu, tersangka Kecot mengendarai mobil korban dan keduanya sempat berpindah ke sejumlah lokasi di kawasan Serpong hingga Cisauk. Dhady mengatakan, aksi perampasan terjadi setelah tersangka menjemput seorang rekannya bernama Senet yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO). Saat mobil melintas di Jalan Maloko, Cisauk, pelaku mulai melancarkan aksinya.

“Tersangka Kecot langsung mengambil iPhone milik korban yang saat itu sedang dimainkan dan tersangka bilang, ‘Lu diem jangan banyak omong, kalau lu kaga mau celaka, ini mobil mau gua ambil gua mau jual’,” ujar Dhady.

Lihat video: Polisi Bergerak! 20 Begal Ditangkap dalam Razia Besar-Besaran



Menurut Dhady, korban yang terus melawan kemudian diancam menggunakan celurit oleh pelaku lain yang duduk di kursi belakang. Senjata tajam itu sempat diarahkan ke leher hingga perut korban.

“Selanjutnya tersangka Senet mengikat tangan korban dengan menggunakan tali switer dan kemudian korban di ajak muter-muter dan diturunkan di jalan yang sepi yaitu di Jalan Pabuaran Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang,” katanya.

Usai ditinggalkan, korban berjalan kaki hingga bertemu seorang saksi dan kemudian melapor ke Polsek Cisauk sekitar pukul 02.30 WIB. Polisi bergerak melakukan pengejaran dan berhasil menangkap tersangka Kecot di sebuah hotel di kawasan Pagedangan, Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, mobil korban diketahui telah dijual oleh pelaku lain berinisial Kapui alias Pupu yang kini juga berstatus DPO seharga Rp25 juta.

Saat ini, polisi masih memburu dua pelaku lainnya, yakni Senet dan Kapui alias Pupu yang diduga berperan menjual mobil hasil kejahatan.Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti serta menahan tersangka yang sudah diamankan.

JAKARTA - Pengamat hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai cenderung membela pelaku begal dibandingkan masyarakat sebagai korban kejahatan jalanan.

“Kita sayangkan Menteri Natalius Pigai justru membela begal daripada masyarakat korban begal. Pernyataan Natalius Pigai meresahkan masyarakat,” katanya, Minggu (24/5/2025).

Menurut Edi, tindakan tegas aparat kepolisian terhadap pelaku begal yang membahayakan keselamatan masyarakat tetap dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai prosedur hukum dan standar operasional yang berlaku.

Saat ini ada sejumlah aturan yang menjadi pedoman kepolisian yakni UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan Perkap Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

“Sesuai tugasnya, kepolisian memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan yang membahayakan jiwa dan keselamatan masyarakat, termasuk ketika masyarakat menjadi korban kejahatan,” tegasnya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 menyebut pernyataan Natalius Pigai yang terlalu menitikberatkan pada perlindungan terhadap pelaku kejahatan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Lihat video: Polisi Bergerak! 20 Begal Ditangkap dalam Razia Besar-Besaran



“Selama ini, korban begal kerap mengalami kerugian materi, trauma, bahkan tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat aksi brutal para pelaku begal yang sudah meresahkan,” ucapnya.

Edi mengingatkan negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum harus diberikan dukungan dalam memberantas kejahatan jalanan yang meresahkan publik.

“Penegakan hukum harus berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Jangan sampai pelaku kejahatan lebih mendapatkan perhatian dibanding korban yang menderita akibat aksi kriminal tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, dosen Pascasarjana ini tetap menekankan semua tindakan aparat kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati prinsip hak asasi manusia sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Setiap penggunaan kekuatan kepolisian harus profesional, proporsional, dan menghormati prinsip HAM," kata Edi.

JAKARTA - Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah menangkap 36 pelaku begal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Seluruh pelaku tersebut ditangkap dalam operasi intensif yang dilakukan Polda Metro Jaya selama empat hari berturut-turut hingga Kamis, 21 Mei 2026.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menerangkan, 36 pelaku yang ditangkap merupakan angka gabungan dari jajaran Polres hingga Polsek.

“Kami sudah melakukan secara intens. Ini adalah hari keempat yang sudah dilakukan penangkapan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu jadi 20 orang,” kata Iman, Jumat (22/5/2026).

Iman menerangkan, jajaran Polres hingga Polsek juga turut mengamankan para pelaku begal. Adapun untuk jumlahnya, pelaku yang diamankan berjumlah 16 orang.

“Kemudian jajaran Polres dan Polsek juga melakukan kegiatan dan hal yang sama, itu juga sudah melakukan penangkapan terhadap 16 orang,” ujar dia.

Lihat video: WASPADA! Ini Daftar Wilayah Paling Rawan Begal di Jabodetabek yang Kerap Menyasar Korban



Sementara itu, Iman menegaskan, setiap tindakan tegas dan terukur yang dilakukan jajarannya terhadap pelaku, dipastikan berpedoman pada Peraturan Kapolri hingga KUHP yang berlaku.

“Hal ini tentunya adalah dalam rangka menjamin setiap upaya dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kami sebagai aparat penegak hukum adalah tindakan yang menghormati hak asasi manusia,” jelas dia.

JAKARTA - Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menolak tembak di tempat terhadap pelaku begal karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM dan negara hukum menuai beragam. Tanggapan tersebut berasal dari kalangan pengamat hukum.

Pengamat hukum dan kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menegaskan tindakan tegas berupa tembak di tempat dapat dibenarkan secara hukum apabila pelaku begal telah melakukan serangan yang membahayakan keselamatan jiwa masyarakat maupun aparat penegak hukum di lapangan.

Edi, aparat kepolisian memiliki kewenangan melakukan tindakan terukur dalam kondisi tertentu demi melindungi masyarakat dan dirinya sendiri dari ancaman nyata yang mengancam nyawa.

“Kita setuju dengan Menteri HAM pelaku kejahatan harus dilindungi HAM nya. Mereka harus diproses secara hukum. Tapi dalam situasi tertentu, ketika pelaku begal bersenjata sudah menyerang masyarakat atau petugas dengan bersenjata hingga memhayakan keselamatan jiwa masyarakat dan anggota di lapangan. maka tindakan tegas dan terukur termasuk tembak di tempat dapat dilakukan. Yang penting semua tindakan kepolisian itu harus sesuai prosedur,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).

Dosen pengajar HAM ini menambahkan, saat masyarakat jadi korban kejahatan dan polisi tidak bertindak tegas, maka polisi ysng disalahkan karena tidak melindungi hak asasi masyarakat. “Tembak di tempat jangan diartikan sebagai tembak mati tapi untuk tujuan melumpuhkan pelaku ketika dia membahayakan jiwa masyarakat,” tegasnya.

Lihat video: WASPADA! Ini Daftar Wilayah Paling Rawan Begal di Jabodetabek yang Kerap Menyasar Korban



Menurut Edi, tindakan tegas aparat melindungi keselamatan jiwa masyrakat bukan bentuk pelanggaran HAM, melainkan bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak hidup masyarakat yang menjadi korban kejahatan brutal.

“Dalam menjalankan tugasnya, aparat di lapangan sering menghadapi situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Untuk menghadapi itu, polisi diberikan hak diskresi untuk melindungi masyarakat,” ucapnya.

Anggota Kompolnas periode 2012-216 ini menyebut semua tindakan penggunaan kekuatan oleh polisi tetap harus mengacu pada prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP) ysng berlaku.

“Negara hukum harus hadir melindungi masyarakat dari aksi kriminal yang meresahkan. Artinya, penegakan HAM harus berjalan seimbang antara perlindungan hak pelaku dan hak masyarakat untuk hidup aman,” kata dosen pascasarjana ini.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tembak di tempat bagi pelaku begal karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia serta asas negara hukum yang menjunjung proses peradilan.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati untuk mengecek kabar warga Baduy Repan ditolak berobat di rumah sakit karena tidak memiliki KTP. Repan merupakan korban begal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Setelah memerintahkan Kepala Dinkes mengecek, Pramono memastikan tidak ada penolakan dari rumah sakit terhadap Repan. Menurutnya, ada kendala bahasa saat proses komunikasi.

"Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).

"Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya," tambahnya.

Pramono menegaskan semua layanan kesehatan baik milik Pemprov DKI maupun tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). "Ya, mau maupun milik pemprov atau enggak, saya sudah minta sama Bu Ani, udah, semuanya tanggung jawab pemda," ucapnya.

Sebelumnya, seorang warga Baduy Dalam bernama Repan menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Korban mengalami kehilangan uang Rp3 juta dan 10 botol madu dagangannya.

Adapun peristiwa yang menimpa Repan itu terjadi di kawasan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (26/10) dan sempat viral di media sosial.

Ironisnya, Repan yang menjadi korban justru diduga tak mendapatkan pelayanan oleh salah satu rumah sakit di kawasan tersebut karena tidak memiliki KTP.