#30 tag 24jam
Praperadilan Ditolak, Kubu Yaqut Cholil Qoumas Sebut Preseden Buruk untuk KUHAP Baru
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, meski kuasa hukum menilai putusan ini preseden buruk. [361] url asal
#praperadilan-ditolak #yaqut-cholil-qoumas #preseden-tidak-baik #kuota-haji-korupsi #hakim-tunggal-praperadilan #kewenangan-kpk #penetapan-tersangka #surat-penetapan-tersangka #proses-hukum-yaqut #putu
(Bisnis.Com - Terbaru) 11/03/26 11:57
v/161612/
Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini menilai putusan penolakan praperadilan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 merupakan preseden yang tidak baik.
Hal itu dia sampaikan usai menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Mellisa menjelaskan, hakim tunggal praperadilan tidak melihat dalil-dalil yang telah disampaikan timnya dan tidak mempertimbangkan kualitas alat bukti dari pihak termohon.
"Bahkan sama sekali tidak membahas juga terkait dengan kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka, yang sudah dicantumkan secara jelas di dalam KUHAP ataupun di dalam Undang-Undang KPK yang sudah dihapus. Kami rasa ini menjadi sebuah preseden yang tidak baik terkait dengan keberlakuan KUHAP yang baru, KUHP yang baru," katanya.
Dia membandingkan putusan praperadilan Yaqut dengan kasus serupa di daerah lain, seperti di Penajam Paser Utara dan NTT, di mana permohonan praperadilan dikabulkan karena tidak ada alat bukti kerugian negara saat ditetapkan sebagai tersangka.
Terkait penetapan tersangka, dia merasa janggal karena bukti yang disampaikan adalah surat pemberitahuan penetapan tersangka, bukan surat penetapan tersangka.
Sebab, katanya, hukum yang mengikat terletak pada surat penetapan tersangka yang berisikan hak-hak dan kepastian hukum pihak yang ditersangkakan. Dia menyebut sampai saat ini belum menerima surat tersebut. Namun, pihaknya tetap menghormati putusan hakim yang memiliki pertimbangan memutuskan praperadilan.
"Tentu hakim punya pertimbangan tersendiri sehingga kita hargai itu," ucapnya.
Mellisa menuturkan pihaknya siap menghadapi proses dan tetap melakukan upaya-upaya hukum.
Pada sidang praperadilan, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro memutuskan menolak praperadilan Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dengan putusan tersebut, penetapan status tersangka Yaqut dinyatakan sah.
"Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil," kata Sulistyo.
Hakim menolak seluruh petitum dari pemohon karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim juga menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya.
Hakim menimbang penetapan tersangka oleh KPK terhadap Yaqut telah berdasarkan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
"Menimbang, bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka setelah mengumpulkan kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan 2 bukti yaitu bukti T-4 sampai T-117 dan didukung dengan bukti T-135 dan bukti T-136. Maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi ketentuan," ujar Sulistyo
Ketua KPK Buka Suara soal Pasal Penyadapan di UU KUHAP
Ketua KPK berharap UU KUHAP baru tidak mengubah kewenangan KPK, terutama terkait penyadapan. Tim biro hukum akan mempelajari dokumen tersebut. [270] url asal
#kpk #uu-kuhap #pasal-penyadapan-uu-kuhap #ketua-kpk-setyo-budianto #rancangan-undang-undang #perubahan-kuhap #kewenangan-kpk #dpr-ri #lembaga-antirasuah #hak-asasi-manusia #dewan-pengawas-kpk #teknik
(Bisnis.Com - Terbaru) 19/11/25 08:07
v/42856/
Bisnis.com, BOGOR - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disetujui DPR RI dalam rapat paripurna tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah.
Menurutnya, dokumen UU KUHAP terbaru akan dipelajari lebih dulu oleh tim biro hukum KPK. Tim biro hukum, kata dia, nantinya menyeleksi bagian yang harus dijalani KPK dan mana yang tidak. Dia berharap secara keseluruhan, draft KUHAP terbaru tidak mengubah wewenang KPK.
"Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kewenangan KPK, tidak berubah dengan adanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana," kata Setyo di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
Dia berpendapat pasal terkait penyadapan yang ramai menjadi perbincangan di media sosial tidak akan memengaruhi pelaksanaan kerja KPK lantaran berlandaskan pada Hak Asasi Manusia bagi para pihak yang diperiksa.
Setyo mengatakan hal itu hanya menyangkut teknik dan praktik penyadapan. Dia menegaskan KPK sendiri memiliki aturan dalam melakukan penyadapan dengan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas KPK.
"Segala sesuatu yang dilakukan dalam proses penyadapan kita pertanggungjawaban ke Dewas. Segala sesuatunya ada aturan yang melekat dalam proses-proses yang dilakukan oleh penyidik," ujarnya.
Hal yang sama juga berlaku untuk pasal terkait pencekalan. Menurutnya, masih banyak metode pencekalan bagi tim KPK untuk memeriksa seseorang guna dimintai keterangan.
Nantinya, Lembaga antirasuah juga akan berkoordinasi dengan kementerian agar implementasi KUHAP tak menyalahi aturan.
"Kami sendiri juga pasti melakukan kajian-kajian dan mencari cara untuk kita menjalankan kewenangan KPK semaksimal mungkin," pungkasnya.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026, Selasa (18/11/2025).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)