Bisnis.com, MEDAN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan saat melintas di jalur perlintasan sebidang kereta api untuk mencegah kecelakaan (laka).

Ini mengingat tingginya insiden kecelakaan fatal akibat tertemper kereta api (KA) di Sumut. Diantaranya kecelakaan di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Tanjungbalai pada awal Mei 2026 dengan sebuah truk yang mengakibatkan sopir meninggal dunia. Lalu, insiden antara KA Petikemas relasi Belawan–Kuala Tanjung dan sebuah mobil minibus di perlintasan sebidang pada petak jalan Bamban–Tebing Tinggi pada 23 Mei 2026.

Manager Humas Divre I Sumut Anwar Yuli Prastyo mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang melalui penataan akses perlintasan. Edukasi dan sosialisasi pun digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keselamatan saat berada di sekitar jalur kereta api.

“Keselamatan di perlintasan tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia, tetapi juga pada kedisiplinan pengguna jalan. Karena itu, edukasi terus kami lakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi aturan saat melintasi jalur kereta api,” ujar Anwar, Minggu (7/6/2026).

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, KAI Divre I Sumut telah melaksanakan 63 kegiatan sosialisasi keselamatan di berbagai wilayah kerjanya, antara lain di Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Binjai, hingga Labuhanbatu.

Selain itu, sebanyak 39 perlintasan telah ditutup KAI Divre I Sumut hingga Mei 2026. Anwar menyebut ini sebagai bagian dari program nasional penutupan 172 perlintasan sebidang untuk peningkatan keselamatan.

“Kami juga melakukan penertiban di 30 perlintasan lainnya melalui melalui penyempitan akses maupun penutupan guna mengurangi potensi terjadinya insiden lalu lintas,” dia menambahkan.

Dijelaskan Anwar, sosialisasi dan penataan perlintasan merupakan langkah yang dilakukan KAI secara berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

KAI juga terus mengingatkan masyarakat agar selalu berhenti sejenak saat hendak melintas di jalur KA, melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas, serta tidak menerobos jalur rel.

Dia menegaskan bahwa perjalanan kereta api di perlintasan sebidang wajib didahulukan oleh pengguna jalan, ini sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan risiko kecelakaan di perlintasan dapat terus ditekan,” ujar Anwar mengakhiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyiapkan pembangunan 40 jalan layang (flyover) di sejumlah titik pelintasan sebidang sebagai bagian dari upaya memperkuat aspek keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengurangi risiko kecelakaan antara kereta dan pengguna jalan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, pembangunan puluhan flyover tersebut membutuhkan investasi yang cukup besar.

KAI memperkirakan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) untuk merealisasikan proyek tersebut mencapai sekitar Rp 1,2 triliun.

Selain itu, KAI juga menyiapkan anggaran belanja operasional (operational expenditure/opex) sekitar Rp 700 miliar per tahun guna mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang KAI dalam menata pelintasan sebidang yang selama ini menjadi salah satu titik rawan kecelakaan.

Dengan hadirnya flyover, interaksi langsung antara kereta api dan kendaraan diharapkan dapat berkurang secara signifikan sehingga keselamatan perjalanan kereta maupun pengguna jalan dapat semakin terjamin.

"Kalau tidak salah ada 40 yang memang harus kita bikinkanflyover-nya. Nah, untuk JPL (jalur pelintasan langsung)-nya sendiri, kami sudah melakukan estimasi kebutuhan dari capex-nya itu sekitar Rp 1,2 triliun. Kebutuhan dari opex-nya itu karena harus ada penjaga," ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).

Bobby menyampaikan bahwa masih terdapat banyak pelintasan sebidang di berbagai daerah yang belum didukung sistem penjagaan yang memadai.

Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Berdasarkan data yang dimiliki KAI, sebanyak 172 jalur pelintasan (JPL) dengan lebar jalan di bawah 2 meter telah ditutup.

Sementara itu, terdapat 1.683 JPL dengan lebar jalan lebih dari 2 meter yang menjadi prioritas dalam program peningkatan keselamatan.

Dari jumlah tersebut, KAI menetapkan 40 lokasi sebagai fokus pembangunan jalan layang (flyover). Adapun 1.638 titik lainnya akan diperkuat dengan pemasangan portal maupun perangkat keselamatan tambahan guna meminimalkan risiko kecelakaan.

Bobby juga mengungkapkan bahwa perusahaan membutuhkan anggaran operasional sekitar Rp 700 miliar setiap tahun.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung keberadaan sekitar 8.000 petugas penjaga pelintasan serta membiayai berbagai kebutuhan operasional teknis lainnya.

"Kami sudah hitung, dari 1.638 pelintasan kita akan butuh lebih dari 8.000 petugas jaga yang cost-nya itu sekitar Rp 700 miliar per tahun," ujar dia.

Sebagai informasi, KAI telah menutup 116 pelintasan sebidang di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari program penataan dan pengurangan potensi kecelakaan antara perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Langkah tersebut dilakukan di tengah masih tingginya jumlah pelintasan sebidang di Indonesia yang mencapai sekitar 3.674 hingga 4.000 titik.

Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 1.810 pelintasan yang tidak dijaga dan menjadi fokus penanganan pemerintah bersama KAI.

Sebanyak 172 titik prioritas ditargetkan untuk ditutup secara bertahap, terutama pelintasan liar maupun pelintasan tidak dijaga dengan lebar jalan kurang dari 2 meter.

Untuk pelintasan tidak dijaga yang memiliki lebar jalan lebih dari 2 meter, KAI menyiapkan langkah mitigasi melalui pemasangan portal pengaman guna membatasi akses kendaraan dan meningkatkan keselamatan.

Percepatan penataan pelintasan ini dilakukan sebagai respons atas tingginya angka kecelakaan di pelintasan sebidang.

Dalam periode 2023 hingga 24 Mei 2026, tercatat sebanyak 1.074 kecelakaan dengan total korban mencapai 964 orang, termasuk 370 korban meninggal dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mendorong percepatan pembangunan flyover atau underpass di 40 titik perlintasan dengan tingkat risiko yang besar.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, hal tersebut demi keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan dapat semakin terjaga.

Anne menyampaikan bahwa pertumbuhan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat membuat sejumlah perlintasan kini memiliki intensitas kendaraan yang jauh lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu. Karena itu, kebutuhan peningkatan infrastruktur keselamatan juga menjadi semakin penting.

“Flyover dan underpass menjadi solusi jangka panjang untuk kawasan dengan mobilitas tinggi. Ketika perpotongan sebidang dapat dikurangi secara bertahap, keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api akan semakin terjaga,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

Pasalnya, sejumlah perlintasan memiliki lebar jalan cukup besar, tetapi belum dijaga secara penuh.

Misalnya, di wilayah Sumatra Selatan dan Lampung terdapat perlintasan Sukamerindu–Tanjung Rambang misalnya memiliki lebar jalan mencapai 13 meter. Selain itu terdapat titik Air Asam–Sukamerindu dengan lebar jalan 12 meter yang berada di jalur kendaraan logistik dan mobilitas masyarakat harian.

Untuk itu, Anne meminta kepada pengendara diminta berhenti sejenak, menengok kanan dan kiri, memastikan tidak ada kereta api yang melintas, serta mendahulukan perjalanan kereta api.

Menurut Anne, banyak perlintasan aktif berada di kawasan yang aktivitas masyarakatnya terus berkembang. Sebagian menjadi akses utama warga menuju sekolah, pasar tradisional, kawasan permukiman, pusat perdagangan lokal, hingga jalur distribusi hasil pertanian dan logistik masyarakat.

KAI mencatat masih terdapat 40 titik perlintasan aktif dengan lebar jalan cukup besar dan intensitas kendaraan yang cukup tinggi di berbagai wilayah operasional.

Di wilayah Banten misalnya, terdapat titik di kawasan Tigaraksa hingga Rangkasbitung yang menjadi akses kendaraan masyarakat menuju kawasan permukiman dan aktivitas komuter harian.

Di Jawa Barat, beberapa titik berada di kawasan Purwakarta dan lintas pedesaan yang setiap hari dilalui kendaraan roda dua maupun kendaraan pengangkut hasil pertanian masyarakat.

Sementara di wilayah Daop 3 Cirebon, titik-titik perlintasan tersebar di kawasan Jatibarang, Kertasemaya, Pegadenbaru, Cipunegara, Arjawinangun, hingga Bangoduwa. Kawasan tersebut memiliki aktivitas harian yang cukup padat, mulai dari kendaraan pengangkut hasil bumi, perdagangan lokal, hingga mobilitas pekerja dan pelajar.

Di Jawa Tengah, sejumlah titik berada di lintas Pemalang, Slawi, Prembun, Grobogan, Randublatung, hingga kawasan Pantura yang menjadi jalur penghubung aktivitas ekonomi masyarakat. Pada jam-jam tertentu, kendaraan roda dua dan roda empat cukup ramai melintasi kawasan tersebut.

Kondisi serupa juga terlihat di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan seperti Srowot, Brambanan, hingga Masaran yang berada di kawasan padat aktivitas warga serta jalur penghubung menuju pusat kegiatan masyarakat.

Bisnis.com, MALANG — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menggulirkan percepatan peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang wilayah Malang Raya.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakanlangkah ini dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan andal.

“Sebagai bagian dari penguatan keselamatan transportasi berbasis risiko, KAI Daop 8 Surabaya menargetkan peningkatan fasilitas keselamatan pada 20 perlintasan sebidang di wilayah Malang Raya sepanjang 2026,” katanya dikutip Jumat (22/5/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 titik berada di Kabupaten Malang dan 7 titik berada di Kota Malang.

Menurutnya, percepatan penataan dan peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang menjadi langkah strategis dalam meminimalkan potensi risiko kecelakaan serta meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

“Perlintasan sebidang merupakan titik temu antara perjalanan kereta api dan mobilitas masyarakat pengguna jalan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terintegrasi agar keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat dapat semakin terjamin,” ujarnya.

Peningkatan keselamatan, dia menilai, tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan penguatan fasilitas fisik, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan operasional, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait disiplin berlalu lintas di area perlintasan.

Berdasarkan data hingga pertengahan Mei 2026, terdapat 62 perlintasan sebidang di wilayah Malang Raya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 titik telah dijaga, sementara 3 titik lainnya masih belum dijaga.

Dari total perlintasan yang telah dijaga tersebut, KAI Daop 8 Surabaya mengelola penjagaan di 34 titik atau sekitar 58 persen. Sementara itu, pemerintah daerah melalui dinas perhubungan provinsi maupun kabupaten/kota menjaga 2 titik atau sekitar 3 persen. Adapun 23 titik lainnya atau sekitar 39 persen dijaga secara swadaya oleh masyarakat.

Sejalan dengan upaya peningkatan keselamatan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Malang juga mengusulkan pengalihan pengelolaan tiga perlintasan sebidang yang sebelumnya dijaga secara swadaya masyarakat untuk didelegasikan kepada KAI. Ketiga perlintasan tersebut yakni JPL 61 dan JPL 62 Purwodadi, serta JPL 81 Kebonsari.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan perjalanan kereta api, ujar dia, KAI Daop 8 Surabaya juga menempatkan 136 Petugas Jaga Lintasan (PJL) yang bertugas secara bergantian selama 24 jam di 34 titik perlintasan.

Para petugas tersebut secara rutin mengikuti pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi kecakapan guna memastikan seluruh prosedur pengamanan perjalanan kereta api berjalan sesuai standar operasional keselamatan.

Mahendro menegaskan bahwa keberadaan fasilitas keselamatan harus didukung oleh kedisiplinan masyarakat saat melintasi perlintasan sebidang.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu disiplin dan mematuhi aturan saat melintas di perlintasan sebidang. Jangan menerobos palang pintu, berhenti sejenak, tengok kanan dan kiri, serta pastikan kondisi benar-benar aman sebelum melanjutkan perjalanan. Keselamatan di perlintasan merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Melalui percepatan peningkatan fasilitas keselamatan di wilayah Malang Raya tersebut, dia menegaskan, KAI Daop 8 Surabaya berharap dapat menciptakan ekosistem transportasi yang semakin aman dan selamat, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama pemangku kepentingan lainnya telah berhasil menutup 29 perlintasan sebidang, selama periode 27 April—9 Mei 2026.

Langkah ini menyusul kejadian yang terjadi di Bekasi Timur pada 27 April lalu, yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, percepatan penataan perlintasan dilakukan karena keselamatan perjalanan kereta api membutuhkan disiplin bersama dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Perlintasan sebidang merupakan titik pertemuan antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat di jalan raya. Karena itu, setiap titik yang dinilai membahayakan perlu segera ditata agar risiko keselamatan dapat ditekan,” ujar Anne dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (11/5/2026).

Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan 1.810 titik menjadi fokus penanganan.

Dari jumlah tersebut, ditargetkan sebanyak 172 perlintasan diarahkan untuk penutupan karena kondisi jalan yang terbatas, sementara 1.638 perlintasan lainnya memerlukan peningkatan fasilitas keselamatan secara bertahap.

KAI mencatat pada periode 27 April hingga 9 Mei 2026 telah dilakukan penutupan 29 titik perlintasan serta penyempitan 5 titik perlintasan di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Jember, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Palembang.

Anne menambahkan, pembuatan perlintasan liar tanpa izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Sesuai Undang-Undang (UU) No.23/2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94/2018, pembangunan perlintasan wajib melalui izin pemerintah serta memenuhi persyaratan teknis keselamatan.

Terlebih, kereta api memiliki karakteristik operasional yang berbeda dengan kendaraan jalan raya karena tidak dapat berhenti secara mendadak ketika melaju. Keberadaan perlintasan liar maupun akses tidak resmi di sekitar jalur rel berpotensi membahayakan masyarakat dan perjalanan kereta api.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup dan tidak membuat akses baru secara mandiri di jalur rel,” tambahnya.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan penertiban perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Sementara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat penertiban perlintasan sebidang melalui pengaturan skala prioritas, inventarisasi kondisi lapangan, serta penguatan sarana dan prasarana keselamatan bersama para pemangku kepentingan terkait.

Berikut penataan perlintasan yang telah dilakukan:

Daop 1 Jakarta: 9 titik penutupan

1. KM 58+5/6 petak jalan Tigaraksa–Cikoya, Provinsi Banten

2. KM 42+3/4 petak jalan Parung Panjang–Cilejit, Provinsi Jawa Barat

3. KM 58+3/4 petak jalan Sukabumi–Gandasoli, Provinsi Jawa Barat

4. JPL 152 KM 56+202 antara Tenjo–Tigaraksa

5. JPL 143 KM 53+285 antara Daru–Tenjo

6. JPL 132 KM 49+178 antara Cilejit–Daru

7. JPL 187 KM 81+346 antara Rangkasbitung–Jambu Baru

8. JPL 176 KM 73+438 antara Citeras–Rangkasbitung

9. JPL 168 KM 64+526 antara Maja–Citeras

Daop 2 Bandung: 1 penutupan dan 1 penyempitan

Penutupan:

1. JPL tidak terjaga KM 71+805 petak jalan Cireungas–Lampegan

Penyempitan:

1. JPL tidak terjaga KM 187+225 petak jalan Cicalengka–Nagreg

Daop 5 Purwokerto: 1 titik penutupan

1. Penutupan akses pejalan kaki KM 325+3/4 Emplasemen Stasiun Patuguran, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes

Daop 6 Yogyakarta: 5 titik penutupan

2. Lintas Purwosari–Wonogiri KM 6+2/3, Sukoharjo

3. Lintas Purwosari–Wonogiri KM 17+7/8, Sukoharjo

4. Lintas Purwosari–Wonogiri KM 17+8/9, Sukoharjo

5. Lintas Brambanan–Yogyakarta KM 525+3/4 JPL 700, Sentolo

6. Lintas Wates–Rewulu KM 528+718, Bantul

Daop 7 Madiun: 5 penutupan dan 2 penyempitan

Penutupan:

1. KM 214+5/6 Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk

2. KM 191+7 Desa Gampengrejo

3. JPL 206 KM 127+9/0 Biluk, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar

4. JPL 203 KM 125+8/9 Dusun Sanankulon, Kabupaten Blitar

5. JPL 209 KM 130+3/4 Dusun Kandangan, Kabupaten Blitar

Penyempitan

1. JPL 245 KM 154+5/6 Desa Plosokandang

2. JPL 76 KM 86+1/2 Jatipelem, Jombang

Daop 9 Jember: 3 penutupan dan 2 penyempitan

Penutupan:

1. KM 95+7/8 antara Bayeman–Probolinggo, Kabupaten Probolinggo

2. KM 158+2/3 antara Jatiroto–Tanggul, Kabupaten Jember

3. KM 34+4/5 antara Mrawan–Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi

Penyempitan dan normalisasi:

1. KM 55+7/8 antara Kalisetail–Temuguruh, Kabupaten Banyuwangi

2. KM 197+9/0 antara Jember–Arjasa, Kabupaten Jember

Divre I Sumatra Utara: 1 titik penutupan

1. Perlintasan tidak terjaga KM 172+100 lintas Tanjungbalai–Kisaran, Kabupaten Asahan

Divre II Sumatra Barat: 3 titik penutupan

1. KM 4+400 petak jalan Bukit Putus–Indarung, Kota Padang

2. KM 12+600 petak jalan Indarung–Duku, Kota Padang

3. KM 38+9/0 petak jalan Duku–Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman

Divre III Palembang: 1 titik penutupan

1. Perlintasan liar tidak terjaga KM 322+7/8 Emplasemen Stasiun Prabumulih

Bisnis.com, SURABAYA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya terus berupaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dengan menutup sebanyak 139 perlintasan sebidang liar atau tidak resmi secara bertahap sejak 2020 hingga menjelang pertengahan 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan potensi kecelakaan di titik-titik rawan yang tidak memiliki sistem pengamanan memadai. Berdasarkan data perseroan, penutupan dilakukan terhadap 20 titik pada 2020, 16 titik pada 2021, 28 titik pada 2022, 18 titik pada 2023, 15 titik pada 2024, 33 titik pada 2025, serta 9 titik sepanjang Januari–April 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa keberadaan perlintasan liar menjadi tantangan serius karena umumnya dibuka tanpa izin dan tidak dilengkapi fasilitas keselamatan sesuai dengan regulasi.

“Penutupan perlintasan liar merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan bersama. Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan ilegal karena sangat membahayakan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan,” ujar Mahendro, Jumat (8/5/2026).

Hingga April 2026, tercatat terdapat 435 perlintasan sebidang di wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 perlintasan dijaga oleh KAI, 140 perlintasan dijaga pemerintah daerah, 60 perlintasan dijaga pihak eksternal, 87 perlintasan tidak dijaga, serta masih terdapat 18 perlintasan liar.

Mahendro menambahkan, pihaknya telah memprogramkan penutupan 15 perlintasan liar tambahan sepanjang 2026. Fokus utama penutupan diarahkan pada titik-titik yang tidak memiliki penjagaan serta tidak dilengkapi perangkat keselamatan sesuai standar.

Apalagi, sepanjang Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak 24 kejadian di wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya yang terjadi baik di jalur kereta api maupun di perlintasan sebidang.

“Keberadaan perlintasan yang tidak dijaga maupun perlintasan liar memerlukan perhatian dan penanganan bersama karena memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan,” tegasnya.

Selain penutupan fisik, KAI Daop 8 Surabaya juga melakukan optimalisasi pengamanan pada perlintasan resmi melalui pemasangan palang pintu, rambu peringatan, hingga penguatan personel penjagaan. Upaya ini juga dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang, baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran komunikasi.

KAI Daop 8 Surabaya turut memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait dalam penataan perlintasan sebidang guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman.

“Kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya disiplin dan kepatuhan saat melintasi perlintasan sebidang terus meningkat. Jangan membuka akses perlintasan secara ilegal karena risiko yang ditimbulkan sangat besar dan dapat mengancam keselamatan banyak pihak,” pungkas Mahendro.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KAI juga mengingatkan pengguna jalan agar selalu mendahulukan perjalanan kereta api dengan berhenti sejenak sebelum melintas serta mematuhi seluruh rambu-rambu yang tersedia.

Bisnis.com, PADANG — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatra Barat kembali menutup perlintasan liar di Km 38+9/0 petak jalan Duku–Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan penutupan perlintasan liar ini merupakan upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan melalui penataan perlintasan sebidang.

“Penutupan perlintasan liar ini kami lakukan bersama Balai Teknik Perkeretaapian, dinas perhubungan, serta pihak lainnya. Jadi dengan cara ini, bisa lebih cepat dan efektif dalam melakukan penutupan perlintasan liar ini,” katanya, dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Reza menjelaskan penutupan perlintasan liar tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 terkait evaluasi serta penataan perlintasan sebidang.

Menurutnya, perlintasan liar memiliki tingkat risiko tinggi karena tidak dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai dan berada di luar pengaturan resmi. Oleh karena itu, penutupan perlintasan liar dilakukan secara bertahap, mengingat sebelumnya sejumlah titik perlintasan liar juga telah ditutup.

“Setiap titik perlintasan memiliki konsekuensi keselamatan. Jadi, untuk lokasi yang belum memenuhi ketentuan, penanganan dilakukan bersama pemerintah dan instansi terkait melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penutupan,” sebutnya.

Perlintasan liar dengan lebar sekitar ±2 meter tersebut selama ini digunakan oleh pejalan kaki dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat yang melintas.

Reza mengatakan penutupan ini juga menjadi bagian dari langkah pengendalian risiko di titik-titik rawan kecelakaan. Sejak 2025 hingga April 2026, KAI Divre II Sumbar bersama para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 21 perlintasan liar di berbagai wilayah operasional.

Selain penataan perlintasan, selama 2026 KAI Divre II Sumbar juga memperkuat upaya keselamatan melalui sosialisasi di 21 titik perlintasan, edukasi keselamatan di dua sekolah, serta pemasangan media peringatan di sejumlah lokasi strategis.

Karena itu, Reza menegaskan keselamatan di perlintasan sebidang tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan penegakan hukum serta budaya disiplin masyarakat.

“Kereta api melayani ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu perjalanan dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Dalam kondisi tertentu, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, disiplin saat melintas di perlintasan menjadi hal yang sangat penting,” jelasnya.

Dengan adanya penutupan sejumlah titik perlintasan liar tersebut, diharapkan masyarakat dapat menggunakan titik penyeberangan resmi yang lebih aman dan memenuhi standar keselamatan.

KAI Divre II Sumbar juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan liar maupun memanfaatkan jalur tidak resmi yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Bisnis.com, PADANG - Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang, Sumatra Barat, mencatat terdapat 60 titik perlintasan sebidang kereta api di wilayah itu yang tidak memiliki palang pintu.

Kepala BTP Kelas II Padang, Hendrialdi mengatakan dari total 60 titik itu, terdapat sebanyak 54 titik di antaranya saat ini dijaga secara swadaya oleh masyarakat dengan total 165 personel, termasuk 20 titik di Kota Padang yang dijaga oleh 63 petugas.

“Keberlanjutan penjagaan perlintasan sebidang merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi. Kami akan mengoptimalkan penempatan petugas agar pengawasan berjalan maksimal,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Dia menyampaikan dari keadaan di lapangan itu, maka perlu untuk memperkuat koordinasi untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

Hendrialdi berharap ada keberlanjutan penjagaan perlintasan kereta api itu, karena yang terjadi kini tengah berlangsung keterbatasan anggaran daerah.

Kemudian, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menegaskan bahwa dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat sangat krusial untuk menjaga operasional di lapangan.

“Kami berharap pembiayaan penjagaan perlintasan sebidang tetap diakomodasi oleh DJKA karena perannya sangat vital dalam menjamin keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, dapat mengatasi keterbatasan anggaran daerah itu, sehingga 60 titik perlintasan sebidang tersebut bisa dicarikan solusinya.

Selanjutnya, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi menambahkan dari jumlah itu, terdapat 30 titik perlintasan sebidang yang terdata di Kota Pariaman. Kondisi terkini 10 titik telah ada petugas penjagaannya, dengan jumlah petugas sebanyak 30 orang.

“Kami melihat kehadiran mereka sangat bermanfaat sekali oleh masyarakat dan pengendara kendaraan yang melintas, ucap Mulyadi.

Dia menyebutkan bahkan sejak ditempatkannya petugas dalam menjaga perlintasan sebidang tanpa palang pintu sejak awal November 2025 lalu, ternyata mampu mengurai angka kecelakaan kereta api dengan kendaraan di Kota Pariaman bahkan tidak ada terjadi kecelakaan (zero accident).

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Provinsi Sumatra Barat mencatat kasus kecelakaan kereta api di wilayah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 dengan tahun 2025 dan hal ini menjadi perhatian yang serius bagi KAI.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab mengatakan sepanjang tahun 2025 kasus kecelakaan kereta api sebanyak 23 kejadian, kemudian tahun 2024 di angka 21 kejadian. Jenis kecelakaan yang terjadi mulai dari tabrakan dengan kendaraan hingga adanya warga atau orang yang menemper kereta api.

“Lokasi kecelakaan kereta api ini sebagian besar di titik perlintasan sebidang tidak resmi, dan upaya kami lakukan itu intensifkan sosialisasi kepada masyarakat, serta turut menutup perlintasan sebidang tidak resmi itu,” katanya, terpisah.

Dia berharap pada tahun 2026 ini kasus kecelakaan kereta api di Sumbar bisa turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena data rekap terbaru periode Januari - Maret 2026 terdapat 3 kejadian yakni kasus orang menemper kereta api.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kecelakaan kereta api yang melibatkan Kereta Rel Listrik (KRL) dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Bekasi pada Senin malam (27/4/2026) menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh peserta yang menjadi korban dalam insiden tersebut mendapatkan perlindungan penuh, termasuk layanan medis hingga sembuh sesuai indikasi.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Trisna Sonjaya, mengatakan pihaknya bergerak cepat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal.

“Segenap keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan turut berduka cita atas insiden ini. Kami memastikan seluruh peserta yang menjadi korban mendapatkan penanganan terbaik,” ujar Trisna dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Ia menyebutkan, hingga saat ini terdapat 30 korban yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, 26 orang masih menjalani perawatan, sementara empat orang lainnya meninggal dunia.

Selain penanganan medis, BPJS Ketenagakerjaan juga mempercepat proses pembayaran manfaat kepada ahli waris korban meninggal dunia.

“Proses pembayaran manfaat akan kami percepat agar hak ahli waris dapat segera diterima. Ini bagian dari komitmen kami memberikan layanan yang responsif dan tepat,” kata Trisna.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dedi Hardianto, menambahkan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dalam situasi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja.

Ia memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan medis secara optimal tanpa kendala.

Dedi bersama jajaran BPJS Ketenagakerjaan dan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, juga meninjau langsung penanganan korban di RSUD Bekasi dan RS Primaya Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026).

Tri Adhianto mengatakan pemerintah hadir secara menyeluruh dalam proses penanganan korban, mulai dari evakuasi hingga pemulihan.

“Pemerintah terus hadir, mulai dari evakuasi hingga proses pengobatan dan penyembuhan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemberi kerja untuk memastikan pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Kunto Wibowo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk mengawal proses pemulihan korban.

Seluruh biaya perawatan di rumah sakit, kata dia, akan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai indikasi medis tanpa batasan biaya.

“Kami memastikan setiap peserta mendapatkan haknya secara penuh tanpa kendala administratif,” ujarnya.

Kunto menambahkan, perlindungan tersebut juga mencakup manfaat jaminan kematian serta beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi kriteria, guna menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga korban.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melakukan penertiban perlintasan sebidang serta mempercepat pembangunan double-double track (DDT) guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin saat meninjau Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4/2026).

Bobby menegaskan, pihaknya bersama Kementerian Perhubungan tengah melakukan penertiban terhadap perlintasan sebidang, termasuk menindak perlintasan liar yang dinilai membahayakan keselamatan. "Pada saat ini kami dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian, melakukan penertiban yang sangat ketat. Namun, tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam dua hal. Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Ketika membuat perlintasan liar ini, maka menghalangi visibility dari masinis kami," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, perlintasan resmi dilengkapi sistem pengamanan seperti sensor, bukan sekadar palang pintu. Karena itu, masyarakat diminta tidak melanggar rambu maupun membuka kembali perlintasan yang telah ditutup karena tidak memenuhi standar keselamatan.

"Kami sudah mendapatkan arahan kemarin bersama Pak Menteri dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kami identifikasi jenisnya seperti ini, akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat keselamatan. Baik itu dengan memasang flyover atau palang pintu yang bersistem," lanjut Bobby.

Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan pembangunan jalur ganda atau DDT ke depan akan disesuaikan dengan perubahan skema pengelolaan prasarana perkeretaapian.

"Ke depan dapat saya sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada PT KAI. Sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator,” kata Dudy.

Ia menambahkan, perubahan ini akan memengaruhi perencanaan proyek DDT, termasuk pembagian investasi antara pemerintah dan KAI.

Terkait operasional KRL, Dudy menyebut layanan akan kembali dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Pada hari ini, insya Allah apabila telah diberikan clearance oleh KNKT. Karena KNKT adalah pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi. Apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk beroperasi lagi," ujarnya.

Bobby menambahkan, pemulihan jalur telah dilakukan secara bertahap. Jalur hilir telah dibuka lebih dulu pada dini hari, disusul jalur hulu setelah dinyatakan aman.

"Kami sudah memastikan bersama KNKT keselamatan pemakaian jalur ini untuk kereta jarak jauh, meskipun masih dilakukan pembatasan kecepatan 30 kilometer per jam di stasiun ini," jelasnya.

Ia juga menegaskan KAI mendukung penuh proses investigasi KNKT yang akan mengungkap penyebab kecelakaan serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Selain penanganan jalur, Kementerian Perhubungan juga melakukan audit investigasi terhadap perusahaan taksi yang terlibat dalam insiden, yakni Green SM. Dudy mengatakan audit dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek operasional, teknis, hingga sumber daya manusia.

"Kami ingin memastikan bagaimana perusahaan tersebut dalam memberikan layanan kepada publik, apakah mematuhi kaidah keselamatan dan operasional sebagai perusahaan taksi umum,” ungkap Dudy.

"Yang perlu kami sampaikan kami tidak akan segan-segan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran yang cukup serius," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melakukan simulasi terhadap sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi pascainsiden kecelakaan kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Kementerian Perhubungan mendukung penuh proses investigasi dan simulasi yang dilakukan KNKT.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan simulasi persinyalan KNKT dilakukan untuk memahami kemungkinan penyebab teknis, khususnya terkait fungsi dan respons sistem persinyalan saat kejadian.

"Hasil simulasi menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan serta potensi kelemahan system,” ujar Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).

Dudy menyampaikan KNKT telah menekankan proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data lapangan. Untuk itu, sambung Dudy, Kemenhub juga berkomitmen menindaklanjuti hasil investigasi guna meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian.

"Kami tekankan kembali, aspek keselamatan sebagai prioritas utama,” tegas Dudy.

Sebelumnya, Dudy telah menyampaikan perkembangan penanganan serta layanan kereta api pascainsiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur. Hiingga siang tadi, sebanyak 106 penumpang menjadi korban, dengan 91 penumpang luka-luka dan 15 penumpang meninggal dunia. Dari 91 penumpang luka-luka, 38 penumpang sudah diperbolehkan pulang.

Sementara informasi dari PT Kereta Api Indonesia, pemulihan operasional kereta api pada jalur hilir telah dibuka pada Selasa (28/4/2026) dini hari. Lalu pada Rabu dini hari (29/4/2026), jalur hulu telah bersih dari puing-puing. Siang tadi, Dudy juga sempat menaiki KRL dari Stasiun Bekasi Timur menuju Stasiun Cikarang dalam rangka uji coba pembukaan kembali jalur yang sebelumnya terdampak insiden kecelakaan.

Kasus Kecelakaan Kereta di Sumbar Meningkat, KAI Tutup Perlintasan Liar