SUKABUMI - Memasuki periode musim kering tahun ini, tantangan sektor pertanian diperkirakan akan semakin besar seiring meningkatnya risiko cuaca ekstrem dan kemungkinan terjadinya kemarau panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas pasokan pangan masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan berbasis edukasi dan adaptasi lapangan, ratusan petani di Sukabumi, Jawa Barat hari ini mengikuti kegiatan temu lapangan di sentra produksi hortikultura khususnya cabai keriting. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan mengenai strategi budidaya menghadapi musim panas, pengelolaan risiko pertanian, serta pemanfaatan varietas yang lebih adaptif terhadap tekanan iklim dan serangan penyakit.

Dalam kegiatan tersebut, petani mendapatkan edukasi mengenai pentingnya perubahan pola budidaya di tengah dinamika iklim yang semakin sulit diprediksi. Mulai dari pengelolaan air, pemupukan yang efisien, pemilihan waktu tanam, hingga penggunaan varietas yang sesuai dengan kondisi musim kering menjadi bagian dari materi yang didiskusikan secara langsung di lapangan.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam temu lapangan tersebut adalah penggunaan benih cabai keriting TANGGUH 77 F1, varietas hibrida yang dirancang adaptif untuk kondisi musim panas. Varietas ini memiliki ketahanan terhadap beberapa ancaman utama yang kerap menyebabkan penurunan produksi cabai di musim kering seperti virus Gemini (GV), layu bakteri, dan busuk batang.

Selain itu, tanaman cabai ini memiliki daya adaptasi yang baik pada dataran rendah hingga menengah. TANGGUH 77 F1 juga memiliki potensi hasil tinggi hingga 21 ton per hektar dengan umur panen relatif cepat, sekitar 73–75 hari setelah tanam. Karakter tersebut dinilai penting dalam membantu petani menjaga produktivitas di tengah tekanan iklim yang meningkat.

Adom, petani cabai dari Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kebandungan, Sukabumi, mengatakan tantangan utama yang dihadapi petani saat musim panas adalah meningkatnya risiko serangan virus pada tanaman cabai. Karena itu, menurutnya, pemilihan varietas yang sesuai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap optimal.

“Ketahanan virusnya memang luar biasa. Aman dan tidak kena virus. Buahnya juga bagus. Kondisi tanaman yang tetap sehat membuat petani lebih tenang dalam menjalani musim tanam di tengah cuaca yang tidak menentu,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

General Manager Commercial PT East West Seed Indonesia (EWINDO), Budi Hariyono, menjelaskan bahwa petani merupakan aktor utama dalam sistem pangan karena merekalah yang menghadapi langsung tantangan iklim dan risiko produksi di setiap musim tanam. Di sisi lain, sektor swasta berperan dalam menghadirkan inovasi, riset, dan akses teknologi yang dapat membantu petani beradaptasi. Pemerintah juga memiliki peran penting melalui kebijakan, pendampingan, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penyediaan sistem informasi iklim dan pangan yang mendukung pengambilan keputusan di tingkat petani.

Lihat video: Ribuan Petani Menjerit, Ratusan Hektare Sawah di Tapsel Masih Tertimbun Banjir



Menurut Budi, edukasi lapangan menjadi jembatan penting untuk memperkuat keterhubungan antar-pihak dalam sistem pangan nasional. Ketika petani memperoleh akses terhadap pengetahuan dan teknologi yang tepat, kemampuan adaptasi terhadap musim kering akan meningkat, risiko gagal panen dapat ditekan, dan keberlanjutan pasokan pangan masyarakat dapat lebih terjaga.

“Penguatan sistem pangan tidak dapat bertumpu pada teknologi atau produk semata. Benih unggul hanya menjadi salah satu bagian dari sistem yang lebih besar. Keberhasilan pertanian sangat ditentukan oleh kolaborasi antara petani, sektor swasta, pemerintah, penyuluh, akademisi, hingga komunitas lokal yang bersama-sama membangun daya tahan pangan dari tingkat lapangan,” tegas Budi Hariyono.

Melalui pendekatan kolaboratif dan edukatif, diharapkan petani memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi musim kering tahun ini sekaligus menjaga keberlanjutan produksi hortikultura nasional. Upaya yang dilakukan di tingkat lahan pertanian diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi sistem pangan Indonesia yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang

Kopi yang benar-benar “naik kelas” adalah kopi yang mampu mengangkat kesejahteraan petani di desa-desa Nusantara.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia tidak pernah kekurangan kopi unggul. Dari Gayo, Toraja, Kintamani, hingga Papua, kopi Nusantara telah lama menjadi penanda kekayaan alam sekaligus identitas budaya yang mengakar.

Namun di balik reputasi global itu, terselip persoalan yang tak kunjung tuntas: petani —sebagai produsen utama— justru masih berada di titik paling rapuh dalam rantai nilai. Mereka menanam, merawat, dan memanen biji-biji terbaik, tetapi kerap hanya menikmati sebagian kecil dari nilai ekonomi yang dihasilkan.

Ironisnya, dalam skala makro, kopi justru menempati posisi strategis. Indonesia kini berada di peringkat keempat produsen kopi dunia, dengan kontribusi sekitar 7 persen terhadap produksi global pada musim 2025/2026. Produksi nasional diperkirakan melampaui 11–12 juta karung (60 kilogram per karung), dan terus menunjukkan tren peningkatan.

International Coffee Organization (ICO) menegaskan bahwa harga kopi dunia tengah bertahan pada level tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dipicu gangguan pasokan dan dampak perubahan iklim di negara-negara produsen utama. Situasi ini semestinya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat pijakan di pasar global.

Dari sisi perdagangan, kinerja ekspor juga menunjukkan capaian yang mengesankan. Pada semester pertama 2025, Indonesia mengekspor sekitar 206,7 ribu ton kopi ke pasar utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Timur Tengah, melanjutkan tren positif yang ditopang oleh meningkatnya permintaan global serta daya saing kopi nasional.

Secara tahunan, data BPS mencatat bahwa pada 2024 ekspor kopi mencapai sekitar 312,9 ribu ton dengan nilai 1,62 miliar dolar AS, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya seiring lonjakan harga kopi dunia akibat gangguan produksi di negara produsen utama.

Tren ini berlanjut pada 2025, di mana nilai ekspor diperkirakan melonjak hingga sekitar 2,5 miliar dolar AS atau naik sekitar 54 persen (year-on-year), menegaskan posisi kopi sebagai salah satu komoditas ekspor pertanian unggulan sekaligus sumber devisa yang semakin penting bagi Indonesia.

Jalan menuju kesejahteraan petani

Di tengah tren positif pasar global, kopi Indonesia masih menghadapi persoalan klasik, yaitu produktivitas yang rendah. Lebih dari 90 persen kebun kopi dikelola oleh petani kecil, sehingga kinerja sektor ini sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola budidaya dan pascapanen.

Sayangnya, banyak kebun masih didominasi tanaman tua dan praktik tradisional, dengan produktivitas rata-rata hanya sekitar 600–800 kilogram per hektar. Kondisi ini membuat peningkatan produksi berjalan lambat, bahkan ketika permintaan pasar terus meningkat.

Situasi tersebut menjadi kontras ketika dibandingkan dengan negara pesaing seperti Vietnam, yang mampu menghasilkan lebih dari dua ton per hektare untuk robusta. Indonesia memang unggul dalam keragaman cita rasa dan kekhasan origin, tetapi masih tertinggal dalam efisiensi produksi. Ironisnya, ketertinggalan ini terjadi justru saat harga kopi dunia tengah berada di level tinggi akibat gangguan produksi di negara-negara utama. Secara teoritis, inilah momentum emas bagi Indonesia untuk mendorong ekspor sekaligus meningkatkan pendapatan.

Namun peluang itu tidak serta-merta mengalir ke tingkat petani. Tanpa peningkatan produktivitas dan kualitas, lonjakan harga global cenderung lebih banyak dinikmati oleh pelaku di hilir. Pada saat yang sama, ancaman perubahan iklim kian nyata. Pergeseran pola hujan dan kenaikan suhu mulai menggerus produktivitas, terutama pada kopi arabika yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Dalam jangka panjang, situasi ini bahkan berpotensi mendorong pergeseran zona tanam ke dataran yang lebih tinggi, sebuah adaptasi yang tidak ringan bagi petani.

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, kekuatan utama kopi Indonesia justru berakar pada pengetahuan lokal para petaninya. Di banyak daerah, praktik budidaya telah lama berkelindan dengan kondisi ekologis setempat: dari penerapan sistem agroforestri dengan tanaman penaung, penggunaan pupuk organik, hingga ketepatan dalam menentukan waktu panen. Namun pada akhirnya, nilai ekonomi kopi tidak hanya ditentukan di kebun. Tahap pascapanen menjadi simpul krusial yang menentukan kualitas akhir, harga jual, dan posisi tawar petani di pasar.

Contoh nyata terlihat di Dampit, Malang, ketika petani yang beralih dari penjualan kopi asalan ke panen selektif (petik merah) dan pengolahan yang lebih baik mampu meningkatkan harga dari sekitar Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram di tingkat petani, bahkan hingga Rp35.000 di pasar kedai .

Kisah serupa tampak di Aceh Gayo, melalui Koperasi Ketiara yang menaungi sekitar 1.700 petani dan berhasil menembus pasar ekspor lewat berbagai sertifikasi global. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kerja kolektif dapat membuka akses yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan.

Namun hari ini, menembus pasar global tidak lagi cukup hanya dengan mengandalkan kualitas rasa. Standar baru menuntut lebih: transparansi, keberlanjutan, dan ketertelusuran. Bagi petani kecil, tuntutan ini jelas bukan perkara ringan. Meski demikian, ketika mampu dipenuhi, justru di sanalah terbuka pintu menuju pasar premium dengan nilai ekonomi yang jauh lebih menguntungkan.

Menghentikan kebocoran rantai pasok

Masalah terbesar kopi Indonesia sebenarnya bukan pada produksi, melainkan pada distribusi nilai. Sebagian besar petani masih menjual kopi dalam bentuk bahan mentah, seperti ceri atau gabah, sehingga nilai tambah terbesar justru dinikmati pada tahap hilir, sejak pengolahan, roasting, hingga branding.

Akibatnya, petani hanya menerima sebagian kecil dari harga akhir secangkir kopi. Padahal, setiap tahapan pengolahan membuka peluang peningkatan pendapatan. Peralihan sederhana dari penjualan ceri ke green bean saja, sudah mampu menaikkan nilai secara signifikan, terlebih jika petani mampu melakukan grading dan menjalin hubungan langsung dengan pembeli.

Di sinilah pentingnya penguatan kelembagaan, terutama koperasi. Berbagai pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa petani yang tergabung dalam koperasi memiliki posisi tawar lebih kuat, akses pasar lebih luas, serta kemampuan lebih baik dalam memenuhi standar global. Koperasi juga memungkinkan efisiensi dalam proses sertifikasi dan pengelolaan rantai pasok.

Namun, penguatan kelembagaan saja tidak cukup. Diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, mulai dari percepatan program peremajaan kebun, investasi pada infrastruktur pascapanen di tingkat desa, hingga pendampingan untuk memenuhi standar ekspor. Selain itu, sektor swasta perlu didorong untuk membangun kemitraan yang adil dan transparan, sementara hilirisasi harus dilakukan di daerah asal agar nilai tambah tidak terus mengalir ke luar wilayah produksi.

Kopi Nusantara sesungguhnya memiliki semua modal untuk menjadi pemain utama dunia, yaitu kualitas, keragaman, dan permintaan pasar yang terus meningkat. Namun, keberhasilan tersebut akan kehilangan makna jika tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Transformasi sektor kopi harus dimulai dari perubahan cara pandang bahwa kopi bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sistem ekonomi yang melibatkan jutaan petani kecil. Ke depan, ukuran keberhasilan tidak lagi cukup pada tonase ekspor atau nilai devisa, tetapi pada kemampuan petani menghasilkan kopi berkualitas, mengakses pasar premium, dan memperoleh harga yang layak.

Karena pada akhirnya, kopi yang benar-benar “naik kelas” adalah kopi yang mampu mengangkat kesejahteraan petani di desa-desa Nusantara.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) RI dan Pemerintah China tengah mengembangkan kolaborasi di sektor pertanian dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan kerja sama tersebut salah satunya dilakukan melalui pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Merauke, Papua Selatan.

"Pendidikan itu juga bisa menjadi pintu untuk penyediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya outcome-nya (hasilnya) adalah pengentasan kemiskinan,”)" kata Iftitah saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa.

Selain fasilitas pendidikan, ia menyatakan bahwa pihaknya dan Pemerintah China juga sedang mendirikan pusat pengembangan dan riset komoditas pertanian, terutama padi.

Riset tersebut diharapkan dapat menghasilkan varietas bibit padi dengan kualitas terbaik yang dapat menghasilkan 6-8 ton beras untuk setiap hektare lahan.

Upaya tersebut, lanjut dia, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan swasembada pangan.

"(Swasembada pangan) ini juga nanti akan ujungnya adalah kepada pengentasan kemiskinan," ujar Iftitah.

Ia menyampaikan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut data per September 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa, sehingga sekitar 1,36 juta penduduk miskin ekstrem telah naik kelas ekonomi.

"Ini salah satu bukti Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun masa pemerintahannya fokus sekali dengan masalah pengentasan kemiskinan," ujar Iftitah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 menurun.

"Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem Alhamdulillah telah naik kelas," kata Muhaimin.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan orkestrasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat sekaligus akademisi Feri Amsari dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya yang mengkritik swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Feri dinilai merupakan berita bohong atau hoaks.

Ada dua laporan terhadap Feri, salah satunya dibuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polda Metro Jaya memeriksa pihak LBH Tani Nusantara, pada Kamis, 23 April 2026.

"Terkait laporan kami kemarin jadi ini dapat surat panggilan untuk di-BAP sebagai pelapor, LBH Tani Nusantara," ujar Ketua Umum LBH Tani Nusantara, Minta Ito Simamora, Jumat (24/4/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, Minta dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyelidik. Pertanyaan ini kurang-lebih sekitar 20-an. "Pertanyaannya seputar siapa yang dilapor, di mana kejadian perkaranya," ucapnya.

Tak ada bukti baru yang disertakan pihaknya dalam pemeriksaan tersebut. Lebih lanjut, LBH Tani Nusantara berharap, proses pemeriksaan ini terus berjalan. Sebab, hukum haruslah ditegakkan. "Harapan kami agar ini berlanjut ke tahap berikutnya, untuk diverifikasi dengan data yang dimiliki Feri Amsari dengan data yang kami punya," tuturnya.

Lihat video: Feri Amsari: Senjata Terhebat KPK Dilumpuhkan, DPR & Presiden Terdahulu Terlibat!



Bidang Advokasi, Litigasi dan Hubungan Antar Lembaga LBH Tani Nusantara, Jeffri Mangapul Simanjuntak, menambahkan narasi yang dibuat Feri Amsari bukan sebatas kritik kepada pemerintah. Tapi pernyataan yang melukai hati para petani.

"Namun ini kan desakan para petani. Di mana pemerintah sudah bekerja keras, ada pemberian subsidi pupuk yang sudah berlimpah, beras swasembada pangan, itu kan sudah ada di lapangan dan nyata dirasakan oleh para petani. Desakan ini disampaikan kepada kami di LBH Tani Nusantara," ujarnya.

Jeffri menepis pelaporan ini merupakan wujud sikap kritis terhadap pemerintah yang dikriminalisasi. Apa yang LBH Tani Nusantara lakukan, kata Jeffri, justru melindungi Feri dari aksi main hakim sendiri dari pihak-pihak yang kecewa dengan pernyataan pria itu.

"Ini jangan jadi simpang siur di tengah masyarakat. Bahwa laporan ini kami lakukan karena kami ingin menghindar ada upaya-upaya di luar hukum," kata dia.

Jeffri berharap agar Feri Amsari berhenti menebar hoaks dan membuat keresahan di masyarakat. "Kalau memang ada data itu gamblang dibuka di media, jangan membuat kerusuhan, kericuhan. Nanti siapa yang mau bertanggung jawab kalau ada demo di luar itu. Kita lihat di rumah Pak Saiful Mujani ada demo. Hati-hati, jangan menyinggung perasaan masyarakat, jangan menyinggung perasaan petani," imbuh Jeffri.

Pemerintah, menurutnya sudah bekerja keras demi rakyat. LBH Tani Nusantara sudah melihat hal itu secara langsung di lapangan. Jeffri pun menegaskan bahwa pihaknya tak antikritik. Namun, jangan sampai sikap kritis yang disampaikan menyinggung perasaan orang lain.

"Kami menghargai kebebasan berpendapat, kami menghargai kritik dari siapa pun, termasuk kepada pemerintah. Tapi janganlah menyinggung perasaan petani dan pedagang. Saat ini kondisi geopolitik sedang mengkhawatirkan. Orang di negara-negara lain pangan, energi semua sudah kritis. Jangan ditambahkan masalah lagi di negara kita," lanjut Jeffri.

JAKARTA - Ketua Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Laca Muhammad berpendapat bahwa adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadikan petani lokal lebih mudah menjual hasil panennya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat. Saat ini, kata dia, produksi beras nasional surplus 2,4 juta ton pada musim tanam pertama.

"Kelebihan tersebut dapat diserap secara efektif dengan adanya progam MBG Presiden Prabowo," katanya dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, MBG hadir dalam waktu yang tepat, karena surplus beras bisa diserap secara maksimal di dalam negeri, sehingga petani menjadi lebih sejahtera. Dia pun memberikan contoh seperti yang dialami oleh seorang petani padi dari Bojonegoro Jawa Timur Sumarno.

Setelah menandatangani kontrak kerja sama dengan SPPG wilayah Bojonegoro, Sumarno memiliki kepastian pasar untuk 1,5 ton beras per bulan dengan harga yang stabil di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pendapatan bersihnya meningkat sebesar 22%.

Laca menambahkan, adanya program MBG juga menyerap banyak sekali tenaga kerja dan mempunyai dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Terhitung per april 2026 terdapat 25 ribu SPPG yang sudah beroperasi.

“Secara nasional, program MBG telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja," kata Laca Muhammad.

Dia mengatakan, pengurangan beban ekonomi keluarga di kelas ekonomi menengah ke bawah mampu menghemat pengeluaran pangan harian sebesar 10-15%. Kehadiran siswa juga naik sebesar 4,5% di sekolah-sekolah penerima MBG, terutama di daerah dengan indeks kerawanan pangan tinggi.

“Makan Bergizi Gratis sudah memberikan dampak nyata terhadap ekonomi, ketahanan pangan, dan pemenuhan gizi bagi 18,2 juta siswa penerima manfaat, angka tersebut masih akan bertambah lagi nanti. Dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program tersebut," kata Laca Muhammad.

MBG dinilainya bukan hanya sekadar Makan Bergizi Gratis saja, namun mesin penggerak ekonomi lokal. MBG juga dianggap membuktikan bahwa swasembada beras adalah kunci ketahanan bangsa yang nyata.

CIMAHI - Nasib orang tak ada yang tahu, keputusan meninggalkan zona nyaman sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru menjadi titik balik kehidupan Tono Suwarna. Pria asal Cimaung, Jawa Barat ini kini dikenal sebagai petani bawang merah sukses.

Kunci keberhasilannya bukan semata kerja keras, tetapi keberanian mengadopsi inovasi budidaya bawang merah dari biji atau True Shallot Seed (TSS). Di tengah fluktuasi harga dan tantangan produksi bawang merah konvensional, Tono memilih jalan berbeda.

Tono meninggalkan metode menanam dari umbi yang selama ini umum digunakan petani dan memilih teknologi TSS. Keputusan tersebut terbukti menjadi pilihan yang tepat. “Awalnya banyak yang bilang saya nekat. Tapi saya percaya kalau mau maju, harus berani mencoba hal baru,” ujar Tono, Sabtu (18/4/2026).

Kepercayaan itu kini terbayar lunas. Dengan teknologi TSS, Tono mampu menghasilkan hingga belasan ton per hektare dengan kualitas umbi yang lebih seragam. Tidak hanya itu, efisiensi biaya juga menjadi keuntungan besar. Cara budidaya TSS mampu menekan biaya produksi, terutama untuk kebutuhan bibit yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam budidaya bawang merah.

“Inovasi ini benar-benar mengubah hidup saya. Biaya lebih hemat, hasil lebih banyak. Dari sini saya bisa menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi,” katanya.

Lihat video: Harga Bawang Merah dan Putih Naik Signifikan



Seperti diketahui komoditas bawang merah di Indonesia sangat strategis. Bawang merah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga dan bahan utama dalam berbagai masakan Nusantara. Rata-rata konsumsi bawang merah masyarakat Indonesia mencapai sekitar 2,8 hingga 3 kilogram per kapita per tahun.

Namun, tingginya kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan produktivitas di tingkat petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata produktivitas bawang merah nasional masih berada di kisaran 9–10 ton per hektare. Angka ini tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi hasil yang bisa dicapai melalui penerapan teknologi dan benih unggul.

Kesenjangan antara kebutuhan dan produktivitas inilah yang membuka ruang bagi inovasi seperti TSS untuk berperan lebih besar dalam meningkatkan hasil panen sekaligus kesejahteraan petani. Teknologi TSS, khususnya benih bawang merah MERDEKA F1, terbukti mampu memberikan potensi hasil panen mencapai 14–18 ton per hektare. Angka ini meningkat sekitar 40 hingga 80% dibandingkan metode konvensional.

Selain itu, penggunaan TSS juga mampu menekan biaya bibit hingga 30–50 persen. Efisiensi ini memberikan ruang keuntungan yang lebih besar bagi petani, sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat tingginya biaya awal produksi.

Managing Director perusahaan benih unggul sayuran PT East West Seed Indonesia (Ewindo), Glenn Pardede, menjelaskan inovasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa tantangan pertanian ke depan tidak bisa dihadapi dengan cara-cara lama.

“Inovasi adalah hal yang sangat penting bagi petani. Tanpa inovasi, produktivitas akan stagnan, sementara tantangan terus meningkat. Karena itu, kami berkomitmen menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak langsung bagi petani,” ujar Glenn.

Sebagai perusahaan benih sayuran unggul yang telah berdiri lebih dari 35 tahun di Indonesia, Ewindo terus mendorong pengembangan teknologi pertanian, termasuk melalui TSS. Glenn menambahkan, kehadiran benih unggul seperti MERDEKA F1 bukan hanya soal meningkatkan hasil, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha tani. “Kami ingin petani tidak hanya panen lebih banyak, tetapi juga lebih efisien dan berdaya saing. TSS adalah salah satu inovasi yang kami dorong untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.

Di lapangan, dampak inovasi ini mulai terasa. Semakin banyak petani yang tertarik mengikuti jejak Tono termasuk perubahan model bisnis petani dimana awalnya tidak ada penyemai bawang merah kini mulai bermunculan. Para petani juga melihat langsung perubahan yang terjadi, dari peningkatan hasil hingga stabilitas pendapatan.

Bagi Tono yang juga merupakan perintis penyemai bawang merah, keberhasilan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Ia kini aktif berbagi pengalaman kepada petani lain di “Rumah Bawang” – tempat dimana dia pertama kali berkenalan dengan inovasi TSS - sebagai sentra belajar budidaya bawang merah yang diinisasi Ewindo. Selain di Cimaung, Jawa barat, Rumah Bawang juga dibangun di Wonosobo, Jawa Tengah dan Solok, Sumatera Barat.

Dengan adanya Rumah Bawang, petani dan penyemai bawang merah dapat mempelajari secara detail semua proses budidaya bawang merah TSS. Mulai dari proses pengolahan, persiapan lahan, persemaian, transplanting, perawatan, panen hingga pasca panen dapat dipelajari oleh petani secara detail. Tujuannya adalah agar keberhasilan petani bisa meningkat dan manfaat penanaman bawang merah TSS bisa dirasakan oleh petani. Selain itu, penyemai bawang merah TSS yang menyediakan semaian bawang merah TSS ke petani juga dapat belajar dan mengadopsi sebagai ekosistem baru.

Pelatihan di rumah bawang dilakukan dengan diskusi dan praktek di kelompok-kelompok kecil sehingga lebih efektif serta lebih dapat diserap oleh petani. Setelah belajar dan cultivation level petani dan penyemai sudah meningkat, maka dilanjutkan dengan experience petani yang perlu ditingkatkan dengan cara penanaman langsung oleh petani yang sudah teredukasi. Kemudian petani ahli dapat menyebarkan ilmunya ke petani yang lain sehingga petani yang ahli dalam menanam TSS meningkat dan semakin banyak sehingga ekosistem TSS semakin cepat akan terbentuk.

Di tengah tingginya kebutuhan bawang merah nasional, langkah-langkah inovatif seperti Tono Suwarna dan Rumah Bawang menjadi semakin relevan. Jika semakin banyak petani memanfaatkan inovasi dan beralih ke teknologi yang lebih efisien dan produktif, sistem pangan Indonesia akan semakin kuat termasuk memberikan dampak kepada meningkatnya kesejahteraan petani.

Jakarta (ANTARA) - Di banyak desa sentra pertanian, kehidupan masyarakat biasanya bergantung pada aneka komoditas.

Tanaman tahunan dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang, sementara komoditas lain untuk kebutuhan rumah tangga harian.

Ketika harga kopi atau kakao jatuh, atau saat kebun sawit memasuki masa replanting dan harus menunggu sekitar tiga tahun hingga kembali berbuah, keluarga petani memasuki fase rentan.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata teknis budidaya, melainkan menyangkut desain ekonomi keluarga tani yang perlu dirancang memenuhi kebutuhan antar waktu produksi. Bahkan dalam studi replanting sawit, hilangnya pendapatan selama masa tanaman belum menghasilkan disebut sebagai masalah rentan keuangan dan usaha tani.

Dalam konteks ketidakpastian iklim dan fluktuasi pasar, tumpangsari layak dipahami kembali bukan sebagai praktik tradisional dan instrumen ekonomi yang relevan dan strategis. Dengan menanam berbagai komoditas secara bersamaan, petani dapat memperbaiki arus kas harian, menyebarkan risiko kegagalan, dan sekaligus memperkuat ketahanan usaha.

Lebih dari itu, pendekatan ini juga menghadirkan manfaat ekologis, seperti meningkatkan kesuburan tanah, menjaga tata air, serta mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tumpangsari kembali relevan

Tumpangsari dalam konteks pertanian bukanlah satu resep tunggal, melainkan spektrum praktik yang perlu disesuaikan dengan kondisi lahan, komoditas, dan tujuan ekonomi petani. Setidaknya ada dua “keluarga” pendekatan yang umum di Indonesia.

Pertama, tumpangsari tanaman sela pada fase tanaman belum menghasilkan (TBM) atau masa replanting, terutama pada kelapa sawit, ketika ruang antarbaris masih terbuka dan intensitas cahaya tinggi.

Kedua, tumpangsari dalam bentuk agroforestri, di mana komoditas seperti kopi dan kakao ditanam bersama pohon naungan atau tanaman serbaguna (buah, kayu, pakan, hingga rempah) dalam sistem bertingkat. Dalam sistem ini, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari hasil per hektare, tetapi juga dari stabilitas produksi, efisiensi biaya input, serta manfaat ekologis seperti penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, dan perlindungan tanah serta tata air.

Secara ilmiah, efektivitas tumpangsari kerap diukur dengan Land Equivalent Ratio (LER), yang menilai apakah kombinasi tanaman memberikan hasil total yang lebih efisien dibandingkan penanaman secara monokultur.

Bukti empiris paling mudah dilihat pada komoditas sawit, terutama karena jeda pendapatan pada fase TBM atau replanting sangat terasa. Studi di Sorolangun, Jambi, menunjukkan bahwa tumpangsari jagung pada sawit belum menghasilkan mampu memberikan laba sekitar Rp9,6 juta per hektare per musim tanam, sementara kedelai menghasilkan sekitar Rp4 juta per hektare.

Temuan serupa diperkuat oleh studi di Pelalawan, Riau, pada kebun sawit rakyat yang diremajakan. Produktivitas jagung mencapai rata-rata 6,36 ton per hektare dalam tiga musim tanam, dengan nilai R/C sebesar 2,66, menunjukkan kelayakan finansial yang tinggi. Kedelai juga tetap layak (R/C 1,33), meski kurang menarik dibanding jagung.

Menariknya, studi ini juga menyoroti dimensi lingkungan: pada fase lahan kosong setelah land clearing, emisi CO₂ meningkat tajam, sementara kehadiran tanaman sela membantu menurunkan emisi sekaligus membangun cadangan karbon biomassa. Dengan kata lain, tumpangsari tidak hanya menutup celah pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan jejak lingkungan.

Pada kakao dan kopi, manfaat tumpangsari dalam bentuk agroforestry, terlihat pada skala ekologi yang lebih luas. Di Sulawesi Tenggara, sistem kakao agroforestri kompleks mampu menyimpan karbon sekitar 89 Mg C/ha, jauh lebih tinggi dibanding monokultur yang hanya sekitar 56 Mg C/ha, sekaligus memiliki keragaman spesies pohon yang jauh lebih tinggi.

Namun, pelajaran penting datang dari studi kopi di Dataran Tinggi Gayo, kualitas agroforestri sangat ditentukan oleh komposisi dan kematangan pohon naungan. Tanpa keberadaan pohon yang benar-benar tumbuh dan berfungsi ekologis, sistem agroforestri dapat gagal memenuhi potensinya, bahkan dalam beberapa kasus menghasilkan stok karbon yang rendah. Ini menegaskan bahwa tumpangsari bukan sekadar praktik, melainkan desain ekosistem yang menuntut ketepatan dalam perencanaan dan pengelolaan.

Nilai tambah ekonomi dan lingkungan

Efektivitas ekonomi tumpangsari dapat diringkas dalam tiga kata kunci, yaitu arus kas, risiko, dan nilai tambah. Dari sisi arus kas, praktik ini menjadi “jembatan pendapatan” yang sangat penting, terutama pada fase tanaman belum menghasilkan (TBM) atau replanting sawit.

Berbagai studi menunjukkan bahwa tanaman sela seperti jagung atau kedelai memiliki kelayakan finansial, sehingga mampu menutup kebutuhan rutin rumah tangga dan mencegah petani terjerat utang berbunga tinggi. Walau tidak menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, keberadaannya krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga petani.

Dari sisi risiko, tumpangsari bekerja sebagai mekanisme diversifikasi alami. Ketika petani hanya bergantung pada satu komoditas, mereka sepenuhnya terekspos pada fluktuasi harga dan gangguan iklim. Dengan menanam beberapa komoditas sekaligus, risiko tersebut tersebar: panen tanaman sela memiliki kalender berbeda dari komoditas utama, sementara hasil dari pohon naungan atau tanaman tambahan memberi sumber pendapatan alternatif.

FAO bahkan menempatkan agroforestri sebagai praktik kunci dalam memperkuat ketahanan penghidupan, karena mampu menghasilkan berbagai “aliran manfaat” dari satu lahan. Namun, nilai tambah yang dihasilkan tidak akan optimal jika hanya berhenti di tingkat kebun. Pengalaman menunjukkan bahwa sertifikasi, kemitraan dengan pembeli, hingga indikasi geografis baru berdampak luas jika didukung oleh kelembagaan petani, standar mutu, dan akses pasar yang adil.

Tumpangsari yang paling efektif bukan sekadar menambah jenis tanaman, melainkan menambah opsi bisnis sekaligus memperkuat fondasi ekologis kebun. Secara lingkungan, sistem ini meningkatkan keanekaragaman hayati, memperbaiki siklus hara, dan memperkuat layanan ekosistem seperti penyerbukan dan pengendalian hama.

Dalam konteks iklim, agroforestri terbukti mampu menyimpan karbon lebih tinggi dibanding monokultur, sekaligus menekan emisi pada fase kritis seperti masa.setelah land clearing. Selain itu, peningkatan tutupan vegetasi membantu menjaga struktur tanah, mengurangi erosi, dan meningkatkan kandungan karbon organik tanah.

Contoh seperti jungle rubber di Jambi menunjukkan bahwa produksi dan pemulihan lanskap tidak harus saling meniadakan, keduanya bisa berjalan beriringan jika kebun dirancang sebagai ekosistem yang hidup, bukan sekadar ladang produksi.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan pelaksanaan seluruh kewajiban perusahaan kepada para pekerja, termasuk pemenuhan hak-hak normatif secara tepat dan sesuai perundang-undangan wajib dipatuhi. Hal ini merupakan bagian tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) memastikan bahwa seluruh hubungan kerja dibangun atas dasar perjanjian kerja yang jelas, transparan, dan sesuai regulasi berlaku, termasuk melalui mekanisme Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku. Setiap dinamika hubungan industrial yang terjadi selalu kami sikapi dengan mengedepankan dialog, komunikasi terbuka, serta mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Branch Manager PKSS Medan Raja H Panggabean, Rabu (1/4/2026).

Karenanya, bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, PKSS konsisten memastikan bahwa seluruh hak-hak normatif yang timbul dari berakhirnya hubungan kerja telah diberikan kepada pekerja.

Dalam hal terdapat perbedaan pandangan antara para pihak, PKSS meyakini bahwa mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan sarana tepat untuk memperoleh penyelesaian yang objektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“Kami juga terus membuka ruang dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja guna memastikan terciptanya hubungan kerja yang saling menghormati, produktif, dan berkelanjutan,” kata Raja.

Ke depan, pihaknya terus memperkuat praktik ketenagakerjaan yang berlandaskan prinsip kepatuhan, profesionalisme, serta penghormatan terhadap pekerja sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berdaya saing.

YOGYAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Haisawit Indonesia menyelenggarakan kegiatan Program Dukungan UMKM Sawit untuk Desa Wisata di Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM desa wisata melalui pemanfaatan produk turunan kelapa sawit sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sawit dalam kehidupan sehari-hari. Program ini diikuti oleh pelaku UMKM, pengelola desa wisata, serta perwakilan pemerintah daerah yang bersama-sama membahas peluang pengembangan produk berbasis sawit yang dapat mendukung aktivitas pariwisata desa.

Produk yang diperkenalkan dalam kegiatan ini antara lain lilin aromaterapi, sandal, serta kerajinan taplak meja yang dapat dimanfaatkan sebagai produk homestay maupun souvenir wisata.

Direktur Haisawit Indonesia, M. Danang MRQ, mengatakan Haisawit Indonesia hadir sebagai platform digital yang memberikan akses informasi, edukasi, serta promosi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Platform Haisawit tidak hanya menghadirkan informasi mengenai industri sawit, tetapi juga menjadi ruang promosi UMKM, informasi lowongan kerja, serta berbagai pemberitaan industri.

“Haisawit juga memiliki program pengembangan karier seperti Palm Oil Career Expo (POCE) serta forum internasional Haisawit Simposium(HASI) yang menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran informasi mengenai industri sawit,” ujarnya, Senin (23/3/2026).

Lihat video: Prabowo Sebut Sawit sebagai Miracle Crop, Diminta Negara Lain



Danang menambahkan Haisawit Indonesia juga aktif melakukan peningkatan kapasitas UMKM di berbagai daerah melalui pelatihan pengolahan produk turunan sawit dan penguatan jejaring pemasaran.

“Di beberapa daerah, UMKM telah menghasilkan berbagai produk turunan seperti sabun dan berbagai kerajinan rumah tangga. Kami juga mempertemukan pelaku UMKM dengan sektor industri dan hotel untuk membuka peluang pasar yang lebih luas. Karena itu, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi bersama untuk menyusun strategi produksi yang lebih optimal agar UMKM siap memenuhi permintaan pasar,” ujar Danang.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Helmi Muhansyah, menjelaskan BPDP sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Lembaga ini mengelola dana dari sektor perkebunan yang berasal dari kontribusi industri kelapa sawit sebagai salah satu komoditas utama penyumbang devisa negara dari sektor non-migas.

“Dana yang dikelola BPDP kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), program biodiesel, beasiswa, hingga pemberdayaan UMKM berbasis sawit,” jelas Helmi.

Helmi menegaskan pentingnya mendorong kemitraan antara UMKM dan koperasi petani komoditas perkebunan sebagai bagian dari penguatan ekosistem sawit yang berkelanjutan.

“Melalui kemitraan ini, rantai pasok dapat terintegrasi dengan lebih baik, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pemasaran produk. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian usaha bagi UMKM, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani sebagai bagian dari ekosistem industri sawit,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan yang terintegrasi dengan sektor lain, termasuk pariwisata desa.

“Pendekatan pengembangan kawasan ini mendorong terciptanya nilai tambah dari komoditas perkebunan melalui inovasi produk dan integrasinya dengan sektor pariwisata. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, kegiatan di Yogyakarta menjadi bagian dari upaya kampanye positif mengenai manfaat kelapa sawit kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa sawit memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Harapannya kegiatan ini dapat menambah wawasan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi UMKM,” ujarnya.

Dinas pariwisata kabupaten Sleman dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Erny Maryatun menyampaikan Kabupaten Sleman saat ini memiliki 81 desa wisata, dan Desa Wisata Pentingsari telah mencapai status desa wisata mandiri dengan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat.

“Pada 2025, Desa Wisata Pentingsari mencatat sekitar 32 ribu kunjungan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa desa wisata mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Dinas koperasi dan UMKM kabupaten Sleman yang diwakili Kepala Tim Fasilitas dan Layanan, Werdiningsih, menjelaskan pemerintah daerah memiliki sistem pendataan khusus yang mencatat lebih dari 100 ribu pelaku UMKM di wilayah Sleman.

“Kami juga memiliki klinik UMKM yang siap mendampingi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, baik yang berada di wilayah Minggir maupun di kantor dinas Kabupaten Sleman,” jelasnya.

Ketua Desa Wisata Pentingsari, Ciptaningtias, menekankan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa wisata mandiri.

“Pelatihan seperti pembuatan sandal dan taplak meja dari turunan sawit sangat bermanfaat karena dapat dikembangkan menjadi produk yang digunakan di homestay maupun dijual sebagai suvenir bagi wisatawan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Haisawit Indonesia dan BPDP juga membawa dua pesan utama bagi pelaku UMKM di Yogyakarta, yakni pentingnya pemberdayaan UMKM dan koperasi petani komoditas perkebunan melalui kemitraan rantai pasok, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat kelapa sawit.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan UMKM desa wisata sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal.

SUMUT - Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Karo. Namun, keterbatasan alat produksi kerap menjadi tantangan yang menghambat optimalisasi hasil pertanian di tingkat petani.

Dalam upaya menjawab kebutuhan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Karo dari Partai Perindo, Romanus Ginting, menyerahkan bantuan satu unit jetor atau traktor sawah kepada Kelompok Tani Sangap Encari di Desa Tanjung Barus, Kecamatan Barusjahe, Kamis (19/3/2026).

Bantuan alat pertanian ini diharapkan dapat mendukung proses pengolahan lahan menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas petani di wilayah tersebut.

Romanus Ginting yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Karo menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Pertanian adalah sektor penting dalam ekonomi kerakyatan. Dengan adanya bantuan alat seperti traktor ini, kami berharap produktivitas petani meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.”

Tidak hanya menyerahkan bantuan, Romanus juga memanfaatkan momentum tersebut untuk berdialog dengan kelompok tani terkait kebutuhan di lapangan, termasuk aspek pendampingan dan akses terhadap dukungan pemerintah.

Lihat video: Perindo Bergerak! SK Ketua DPW Diserahkan, Targetkan Konsolidasi & Pemenangan



Dia juga berupaya menjembatani komunikasi antara petani dengan Dinas Pertanian Kabupaten Karo, agar dukungan yang diberikan tidak berhenti pada bantuan alat semata, tetapi berlanjut pada aspek teknis dan kebijakan.

Lebih lanjut, Romanus menegaskan bahwa Partai Perindo memiliki komitmen dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, khususnya petani dan pelaku usaha mikro.

“Partai Perindo konsisten mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk melalui sektor pertanian. Kami ingin memastikan petani mendapatkan akses terhadap alat, pendampingan, dan kebijakan yang mendukung.”

Menurut dia, penguatan sektor pertanian membutuhkan sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Melalui langkah ini, dia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas produksi petani serta memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Karo

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI akan menyalurkan 625 ton beras premium sebanyak kepada masyarakat prasejahtera di 36 provinsi. Beras tersebut merupakan paket zakat fitrah 1447 H/2026 M.

Hal tersebut disampaikan pada acara peresmian Program Zakat Fitrah yang digelar di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Direktur Layanan, Promosi, dan Data Optimasi Baznas RI sekaligus Ketua Panitia Ramadan Baznas RI 2026 Rulli Kurniawan, serta Kepala Divisi Penyaluran UPZ dan CSR Baznas RI, dr. Ajat Sudarjat.

Direktur Layanan, Promosi, dan Data Optimasi Baznas RI sekaligus Ketua Panitia Ramadan Baznas RI 2026 Rulli Kurniawan menyampaikan seluruh tahapan persiapan telah dituntaskan. “Pengemasan zakat fitrah saat ini kita sudah selesai proses pengepakan. Sekarang sudah siap kami memulai pendistribusiannya,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Tidak hanya berfokus pada distribusi, Rulli menegaskan, program zakat fitrah tahun ini juga mengedepankan aspek pemberdayaan, sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Beras yang dibagikan kepada mustahik tidak semata-mata dibeli dari pasar umum, melainkan berasal dari petani mustahik binaan program Lumbung Pangan Baznas.

“Petani mustahik menjual berasnya kepada Baznas. Dari situ pendapatan mereka meningkat. Kemudian beras tersebut didistribusikan kepada mustahik lainnya. Terjadi perputaran ekonomi,” jelasnya.

Rulli menambahkan, pola tersebut menghadirkan efek berganda. Tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada penerima manfaat zakat fitrah tapi juga kepada petani binaan.

Lihat video: Penerimaan Zakat Rp41 T, Presiden Prabowo: Bisa Hapuskan Kemiskinan Ekstrem



“Inilah keunggulannya berzakat fitrah ke Baznas ada aspek pemberdayaan dan multiplier effect. Tidak hanya memberikan kebahagian bagi penerima manfaat zakat fitrah, tapi juga kepada mustahik petani binaan. Jadi ada peningkatan pendapatan petani, perputaran ekonomi di desa, serta distribusi yang merata melalui jaringan nasional Baznas,” ujarnya.

Ketua Baznas RI Noor Achmad menyampaikan penyaluran zakat fitrah tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 300.000 mustahik, baik di Jakarta maupun di berbagai wilayah lain seperti Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga pelosok daerah lainnya di Indonesia. Seluruh proses distribusi akan digerakkan melalui jaringan Baznas yang telah hadir di 514 kabupaten/kota

Kiai Noor juga mengajak masyarakat untuk segera menunaikan zakat fitrah melalui Baznas agar penyalurannya lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak pemberdayaan yang lebih luas bagi umat. “Zakat yang disalurkan melalui Baznas, kami pastikan diteruskan kepada delapan asnaf yang membutuhkan,” tegasnya.

Kepala Divisi Penyaluran UPZ dan CSR Baznas RI Ajat Sudarjat, mengungkapkan pembelian beras dari petani mustahik mampu meningkatkan pendapatan mereka hingga sekitar 60%.

“Artinya, zakat fitrah tidak hanya membantu penerima, tetapi juga memberdayakan petani dan menggerakkan ekonomi desa. Ada peningkatan kesejahteraan dan perputaran ekonomi di desa. Ini yang paling penting, zakat fitrah bisa menguatkan Indonesia, terutama di pedesaan. Sedangkan untuk pendistribusiannya dijadwalkan mulai pekan depan ke sejumlah kabupaten/kota seluruh di Indonesia," ucapnya.

Dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani, strategi pengelolaan yang tepat, serta kerja keras yang konsisten, panen raya diharapkan benar-benar menjadi momen yang membawa berkah

Jakarta (ANTARA) - Dalam salah satu kesempatan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa panen raya padi musim tanam Oktober–Maret 2026 diperkirakan berlangsung lebih cepat dan mulai terjadi pada Februari 2026.

Percepatan waktu panen raya ini tentu disambut dengan gembira, khususnya oleh para petani padi yang selama kurang lebih 100 hari telah menekuni proses bercocok tanam dengan penuh kesabaran dan harapan.

Panen raya selalu menjadi momen yang dinantikan para petani. Bagi mereka, panen raya bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting yang berpotensi mengubah nasib dan memperbaiki kehidupan.

Pada saat inilah jerih payah, tenaga, dan biaya yang telah dicurahkan sejak masa olah tanah hingga pemeliharaan tanaman, diharapkan berbuah hasil yang setimpal.

Tidak mengherankan jika menjelang tibanya panen raya, para petani tampak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan.

Pengalaman panen raya pada tahun sebelumnya menunjukkan banyak petani yang merasakan kegembiraan. Kerja keras mereka dalam bercocok tanam padi terbayar dengan harga gabah yang dinilai setimpal.

Para petani tidak lagi diliputi kekhawatiran akan terjadinya harga gabah anjlok, mengingat pemerintah telah menjamin dan menerapkan satu harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dengan kebijakan tersebut, petani tidak perlu cemas terhadap kemungkinan tekanan harga oleh bandar atau tengkulak, karena pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Perum Bulog pun mendapat penugasan untuk menyerap gabah petani dengan harga sekurang-kurangnya sesuai HPP yang berlaku. Kebijakan ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi petani dalam menjual hasil panen mereka.

Hal yang semakin menggembirakan, pemerintah juga menghadirkan terobosan dalam kebijakan penyerapan gabah petani.

Ditetapkannya kebijakan penyerapan gabah secara any quality atau serap gabah semua kualitas membuat petani tidak lagi terbentur pada persyaratan kadar air maupun kadar hampa tertentu saat menjual gabah hasil panennya.

Kebijakan penyerapan gabah secara any quality atau “apa adanya” berarti pemerintah atau lembaga terkait bersedia membeli gabah petani tanpa mempertimbangkan secara ketat aspek kualitas, seperti kadar air atau tingkat kekeringan tertentu.

Dengan demikian, petani tidak perlu khawatir jika gabah yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis tertentu. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk mendukung stabilitas harga gabah sekaligus melindungi pendapatan petani, terutama pada saat produksi melimpah.

Any Quality

Menarik untuk dicermati lebih jauh, kebijakan satu harga pembelian pemerintah dan penyerapan gabah secara any quality terbukti mampu memberikan dampak positif bagi banyak pihak.

Penyerapan gabah terlihat sangat tinggi, sehingga memperkokoh posisi cadangan beras pemerintah. Di sisi lain, kesejahteraan petani pun tampak semakin membaik karena hasil panen dapat terserap dengan harga yang relatif stabil.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2025 menunjukkan angka yang semakin tinggi.

Dengan NTP sekitar 123 pada tahun tercapainya swasembada beras, menggambarkan tingkat kesejahteraan petani yang semakin membaik.

Produksi yang berlimpah dan harga yang menguntungkan menjadi kombinasi yang wajar jika kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Panen raya identik dengan hasil pertanian yang melimpah. Ketika hasil panen melimpah, petani memiliki kesempatan untuk menjual lebih banyak dan memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Hal ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan mereka, selama harga jual gabah tetap menguntungkan dan biaya produksi tidak terlalu tinggi. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa panen raya dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan harga jual turun akibat pasokan yang melimpah di pasar.

Di sinilah pentingnya kebijakan satu harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Dengan adanya penetapan harga minimum yang harus dibayarkan oleh pengumpul atau Bulog, harga gabah cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan drastis.

Kebijakan ini melindungi petani dari fluktuasi harga pasar yang merugikan, sehingga pendapatan mereka lebih terjamin.

Kebijakan satu harga gabah yang mulai diberlakukan pemerintah sejak tahun lalu terbukti menjadi salah satu solusi dalam stabilisasi harga dan peningkatan pendapatan petani.

Kebijakan ini layak untuk dilanjutkan agar petani dapat lebih fokus meningkatkan produksi menuju swasembada beras, tanpa dihantui kekhawatiran akan jatuhnya harga pada saat panen raya.

Strategi Penting

Dalam menghadapi tantangan panen raya, terdapat sejumlah strategi yang dapat dilakukan.

Pertama, diversifikasi hasil pertanian. Petani dapat menanam berbagai jenis tanaman untuk mengurangi risiko penurunan harga pada satu komoditas tertentu. Dengan tidak bergantung pada satu komoditas saja, risiko kerugian dapat ditekan.

Kedua, peningkatan kualitas hasil panen. Meski terdapat kebijakan any quality, upaya meningkatkan kualitas tetap penting agar petani memiliki peluang memperoleh harga yang lebih baik di pasar.

Ketiga, pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi penyimpanan dan pengolahan pascapanen dapat mengurangi kerugian serta menjaga mutu gabah sebelum dijual.

Keempat, penguatan kerja sama antarpetani. Melalui kelompok tani atau koperasi, petani dapat meningkatkan posisi tawar dalam menjual hasil panen. Kerja sama ini juga memudahkan akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, dan informasi pasar.

Kelima, pemanfaatan asuransi pertanian. Asuransi dapat melindungi petani dari risiko gagal panen maupun penurunan harga yang tidak terduga.

Akhirnya, agar panen raya benar-benar mampu memberi berkah dalam kehidupan petani, terdapat beberapa kiat yang dapat dilakukan sejak awal proses budidaya.

Persiapan lahan yang baik menjadi langkah pertama. Lahan yang subur dan siap tanam akan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

Selanjutnya, pemilihan bibit unggul sangat menentukan hasil panen. Bibit yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman terhadap hama serta penyakit.

Perawatan intensif juga tidak boleh diabaikan. Penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama harus dilakukan secara rutin dan terukur.

Manajemen air yang baik menjadi faktor penting dalam budidaya padi, karena ketersediaan air yang cukup akan menunjang pertumbuhan tanaman secara maksimal.

Terakhir, panen harus dilakukan pada waktu yang tepat. Panen yang terlalu cepat atau terlalu lambat dapat memengaruhi kualitas dan kuantitas hasil.

Dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani, strategi pengelolaan yang tepat, serta kerja keras yang konsisten, panen raya diharapkan benar-benar menjadi momen yang membawa berkah.

Bukan hanya bagi petani sebagai pelaku utama, tetapi juga bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026