JAKARTA - Dalam rangka memperkuat pertahanan nasional, Telkomsel menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan anak perusahaan Republikorp, Republik Technetronic Nusantara (RTN) untuk pengembangan Secure Private Network. Kerja sama ini juga untuk mendukung komunikasi strategis nasional.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital sektor pertahanan melalui pengembangan infrastruktur komunikasi yang aman, resilien, dan critical-mission.

Kerja sama strategis ini ditandatangani Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo bersama Direktur RTN, Rikza Nurhakim sebagai langkah konkret dalam memperkuat sinergi teknologi komunikasi pertahanan nasional.

Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan jaringan komunikasi strategis yang aman, resilien, dan mampu mendukung kebutuhan operasional pertahanan modern di lingkungan dengan tingkat kompleksitas tinggi dan tantangan geografis yang beragam.

Dalam pengembangan jangka panjang, Telkomsel dan Republikorp membuka peluang kolaborasi pada berbagai teknologi komunikasi pertahanan, mulai dari Mobile Tactical Communication System hingga pengembangan teknologi satelit, LTE tactical, dan hybrid communication system guna memastikan konektivitas yang aman dan resilien di wilayah operasi strategis maupun terpencil.

Selain mendukung kebutuhan operasional pertahanan modern, kolaborasi ini juga berpotensi mencakup pengembangan sistem komunikasi darurat nasional serta infrastruktur dual-use untuk mendukung penanggulangan bencana, keamanan nasional, dan penguatan ekosistem industri pertahanan berbasis teknologi komunikasi dalam negeri.

“Kolaborasi ini merupakan perwujudan komitmen nyata Telkomsel dalam menghadirkan solusi konektivitas dan layanan digital yang andal guna menyokong berbagai kebutuhan strategis nasional. Melalui inisiatif pengembangan Secure Private Network bersama Republikorp, kami berupaya memaksimalkan ketersediaan infrastruktur komunikasi yang aman dan resilien,” ungkap Stanislaus, Rabu (20/6/2026).

Kemitraan ini berkomitmen untuk memperkuat pengembangan ekosistem komunikasi strategis nasional yang adaptif terhadap kebutuhan pertahanan modern.

Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital di Indonesia berkomitmen menghadirkan konektivitas, layanan, dan solusi digital inovatif untuk mendukung transformasi nasional. Dengan dukungan jaringan broadband terluas dan terdepan, mereka terus memperkuat kapabilitas digital melalui pengembangan enterprise solutions, Internet of Things (IoT), dan secure private network.

Sementara Republikorp, merupakan perusahaan induk swasta nasional yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian industri pertahanan Indonesia. Dengan komitmen tinggi, mereka berhasil meyakinkan berbagai produsen dan pemilik teknologi internasional untuk mengadopsi serta membangun lini produksi di dalam negeri melalui skema joint venture, guna mencapai kemandirian industri pertahanan nasional.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Kerajaan Yordania untuk Indonesia H.E. Sudqi Al Omoush di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan persahabatan sekaligus meningkatkan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Kerajaan Yordania.

Dalam agenda itu, kedua pihak membahas sejumlah kerja sama strategis di sektor pertahanan. Fokus pembahasan meliputi pendidikan militer, kerja sama antarmatra, hingga peluang peningkatan kapasitas sumber daya pertahanan kedua negara.

“Saya menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Yordania untuk Indonesia bersama Defence Attaché Yordania dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Kerajaan Yordania," kata Sjafrie, dikutip Jumat (8/5/2026).

Menurut Sjafrie, Pemerintah Indonesia juga menyambut positif komitmen Kerajaan Yordania dalam mendukung peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui kolaborasi yang dinilai konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

"Dalam pertemuan ini, kami membahas sejumlah agenda kerja sama pertahanan, seperti pendidikan militer, kerja sama antarmatra, serta peluang peningkatan kapasitas sumber daya pertahanan kedua negara. Indonesia menyambut baik komitmen Yordania untuk terus mendukung peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui kerja sama yang konkret dan saling bermanfaat,” sambungnya

Lihat video: Menhan Sjafrie: Kapal Selam Otonomous (KSOT) 100% Desain Anak Bangsa



Pada kesempatan tersebut, Sjafrie didampingi Irjen Kemhan, Kabaloghan Kemhan, serta Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo. Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Yordania untuk Indonesia turut hadir bersama Defence Attaché Yordania.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperluas jaringan kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara-negara sahabat di kawasan Timur Tengah, termasuk dalam pengembangan kapasitas personel dan penguatan hubungan bilateral.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin akan meneken kerja sama Defence Cooperation Arrangement (DCA) dengan Menteri Pertahanan Jepang HE Koizumi Shinjiro, Senin (4/5/2026). Dalam kesepakatan kerja sama pertahanan itu, Sjafrie ingin kedua negara tukar-menukar informasi terkait perkembangan strategis di dunia.

Hal itu disampaikan Sjafrie sebelum membahas kesepakafan DCA di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026). Awalnya, Sjafrie mengucapkan selamat datang pada Koizumi yang telah bertamu ke Jakarta.

"Hubungan antara Indonesia-Jepang bagi kami sudah merupakan historical background yang sudah dilaksanakan sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945," ucap Sjafrie.

Sjafrie mengatakan, semangat disiplin dari TNI diperoleh saat mendapat pelatihan bersama dari Pembela Tanah Air (PETA) yang juga dididik oleh tentara Jepang.

Lebih lanjut, Sjafrie menyampaikan, pihaknya akan membahas Defense Ministers' Meeting tahun 2026 antara Indonesia-Jepang. Dalam pertamuan itu, Indonesia-Jepang akan melakukan mutual respect dan mutual benefit, mutual advantage.

"Kami akan melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga kita akan saling bekerja sama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam," tutur Sjafrie.

Hal itu dituangkan dalam bentuk DCA antara Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Jepang. Perjanjian ini juga merupakan instrumen dalam memperkuat kerangka kerja sama di bidang kegiatan pertahanan antara kedua negara.

"Kami berdua sudah sepakat untuk mendorong kerja sama secara substantif di bidang industri pertahanan dan juga di bidang pembangunan pengawakan dari personel-personel antara kedua negara Indonesia dan Jepang dengan memperhatikan kepentingan nasional masing-masing," ucap Sjafrie.

Bahkan, Sjafrie menilai, Indonesia-Jepang perlu tukar-menukar informasi terkait perkembangan strategis dinamika global, dengan menghormati konstitusi yang berlaku di negara masing-masing.

"Kami juga sudah melakukan pertukaran pikiran sejak berada di Bali sampai dengan pagi ini bahwa kita memang perlu untuk tukar menukar informasi tentang perkembangan strategis dan kita harus menunjukkan bahwa kita menghormati kepentingan nasional masing-masing dan menghormati konstitusi yang berlaku di negara kami antara Indonesia dan Jepang," ucap Sjafrie.

Sementara itu, Menhan Jepang H.E. Koizumi Shinjiro mengucapkan terima kasih kepada Sjafrie dan seluruh jajaran Kemhan. Ia mengaku pertama kali bertemu Sjafrie pada akhir tahun lalubdi Malaysia. Pertemuan itu, berlanjut di Tokyo dan komunikasi terus dijalin melalui sambungan telepon.

"Tidak banyak mitra kerja yang menjalin komunikasi seerat dan seterbuka ini dalam kurun waktu yang singkat," kata Koizumi.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali mengunjungi Prancis dalam waktu dekat. Terakhir, Prabowo bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4/2026).

"Rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis yang akan dilakukan dalam waktu dekat," ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (23/4/2026).

Sugiono mengatakan bahwa Prabowo dan Macron memiliki kedekatan hubungan pribadi. Hal ini menjadi sebuah modal besar dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.

Dalam kunjungan Prabowo ke Prancis akan membuat peningkatan hubungan kemitraan strategis yang lebih komprehensif. "Ini sedang dibahas sehingga diharapkan saat itu terjadi nanti cakupan kerja sama yang kita lakukan dengan Prancis juga akan menjadi lebih luas dan lebih strategis."

Sementara itu, Sugiono juga membeberkan hasil kunjungan Prabowo ke Prancis beberapa waktu lalu saat bertemu empat mata dengan Macron.

Lihat video: Prabowo-Macron Bahas Konflik Israel-Palestina, Prancis Dukung Two State Solution



"Beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa tentu saja Presiden menyampaikan kepada Presiden Macron, menekankan kembali pentingnya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis," katanya.

Sugiono pun mengatakan bahwa keduanya juga membahas intensif mengenai peningkatan kerja sama di berbagai bidang industri pertahanan. "Karena kita ketahui bahwa kita memperoleh ataupun membeli alat-alat pertahanan yang cukup strategis dari Prancis, dan ini juga memiliki turunan bahwa kita harus juga bisa meningkatkan penguasaan teknologi terhadap alat-alat tersebut."

Kemudian, kata Sugiono, diturunkan di dalam keinginan untuk bekerja sama di bidang pendidikan, khususnya di sektor STEM. "Sehingga terjadi apa yang disebut satu kerja sama beyond procurement kita tidak hanya sebatas membeli saja, tetapi juga melakukan transfer teknologi dan penguasaan teknologi dari barang-barang yang kita beli."

"Kemudian pembicaraan juga menyangkut tentu saja, karena ini dirasakan di seluruh dunia, mengenai energi, juga pemanfaatan mineral kritis, pendidikan, dan ekonomi kreatif, infrastruktur dan transportasi," tandasnya.

Harryanto Aryodiguno, Ph.D.

Ass. Prof. International Relations, President University

Penandatanganan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan sekadar peristiwa bilateral dalam bidang pertahanan. Ia mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam politik global, khususnya bagaimana regionalisme di Asia berkembang dan berfungsi. Dalam banyak literatur hubungan internasional, regionalisme Asia tidak mengikuti pola integratif seperti Uni Eropa. Sebaliknya, ia berkembang dalam bentuk yang terfragmentasi, saling tumpang tindih, dan berlapis-lapis—atau yang dapat disebut sebagai layered regionalism.

Kawasan Asia-Pasifik hari ini dipenuhi oleh berbagai kerangka kerja regional yang berjalan secara paralel. ASEAN menjadi fondasi utama kerja sama kawasan Asia Tenggara, sementara APEC menghubungkan ekonomi lintas kawasan. Di sisi lain, mekanisme seperti ASEAN+3 dan kerangka Indo-Pasifik menghadirkan konfigurasi yang berbeda dengan aktor dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Dalam konteks ini, tidak ada satu arsitektur regional tunggal yang dominan, melainkan banyak lapisan kerja sama yang saling beririsan.

Implikasi dari kondisi ini terlihat jelas dalam kasus MDCP. Kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan bilateral, melainkan sebagai bagian dari lapisan regionalisme Indo-Pasifik yang lebih luas. Indonesia tetap menjadi bagian dari ASEAN, tetapi pada saat yang sama juga masuk ke dalam orbit kerja sama keamanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Yang menarik, keterlibatan ini tidak mengharuskan Indonesia keluar dari struktur regional lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai overlapping regional commitments, di mana negara berpartisipasi dalam berbagai kerangka kerja sekaligus tanpa komitmen eksklusif.

Dalam perspektif teoritis, hal ini sejalan dengan pandangan Andrew Hurrell yang menekankan bahwa regionalisme sering kali bukan alternatif dari tatanan global, melainkan reproduksi dari tatanan tersebut. Dalam konteks Asia-Pasifik, Amerika Serikat tetap berperan sebagai penyedia keamanan utama (security provider), dan berbagai inisiatif regional, termasuk Indo-Pasifik, dapat dipahami sebagai ekstensi dari sistem global yang berpusat pada Amerika. Dengan demikian, MDCP tidak menunjukkan bahwa Indonesia keluar dari sistem tersebut, melainkan bahwa Indonesia sedang mengadaptasi posisinya di dalamnya.

Di sinilah relevansi pernyataan bahwa Asia tidak sedang menjadi independen, tetapi beradaptasi dalam struktur global yang ada. Negara-negara di kawasan ini tidak berupaya memutus hubungan dengan kekuatan besar, melainkan mencari cara untuk menavigasi dan memanfaatkan hubungan tersebut demi kepentingan nasional mereka.

Strategi Indonesia dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk strategic hedging. Asia-Pasifik dikenal sebagai kawasan di mana negara-negara tidak memilih satu blok secara tegas, tidak membentuk aliansi militer yang kaku, tetapi juga tidak sepenuhnya netral. Indonesia, misalnya, menjalin kerja sama militer dengan Amerika Serikat, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga hubungan ekonomi dan politik dengan Tiongkok. Lebih jauh lagi, Indonesia secara tegas menolak memberikan akses bebas bagi pesawat militer asing ke wilayah udaranya. Sikap ini mencerminkan strategi “berpartisipasi tanpa berkomitmen penuh,” sebuah pendekatan yang memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika geopolitik.

Namun demikian, praktik ini juga mengungkap ketegangan mendasar dalam regionalisme Asia, yaitu antara prinsip ASEAN centrality dan penetrasi kekuatan eksternal. Di satu sisi, ASEAN berupaya mempertahankan otonomi kawasan dan menjadi pusat arsitektur regional. Di sisi lain, realitas geopolitik menunjukkan bahwa kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tetap memiliki pengaruh yang signifikan. MDCP menunjukkan bahwa ASEAN belum cukup kuat untuk menjadi kerangka keamanan yang sepenuhnya mandiri, sehingga negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, masih membutuhkan kerja sama eksternal untuk menjaga keseimbangan kekuatan.

Meski demikian, satu hal yang tetap menjadi garis merah dalam kebijakan Indonesia adalah kedaulatan. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa setiap kerja sama harus melalui evaluasi ketat dan tidak boleh mengorbankan prinsip kedaulatan nasional. Dalam teori regionalisme, pendekatan ini dikenal sebagai sovereignty-sensitive regionalism, yaitu bentuk kerja sama yang tetap mempertahankan kontrol penuh negara terhadap kebijakan domestik dan keamanan nasional. Berbeda dengan model integrasi Eropa yang rela mengorbankan sebagian kedaulatan demi integrasi yang lebih dalam, Asia memilih jalur yang lebih berhati-hati dan pragmatis.

Akhirnya, regionalisme di Asia-Pasifik juga tidak dapat dilepaskan dari konteks kompetisi kekuatan besar. Kawasan ini menjadi arena di mana Amerika Serikat dan Tiongkok berupaya memperluas pengaruhnya. Dalam kerangka ini, MDCP dapat dilihat sebagai bagian dari strategi Amerika Serikat untuk memperkuat posisinya di Indo-Pasifik, termasuk dengan menarik Indonesia lebih dekat dalam kerja sama keamanan. Namun, Indonesia tidak serta-merta menerima atau menolak sepenuhnya. Sebaliknya, Indonesia memilih untuk mempertahankan ambiguitas strategis sebagai instrumen kebijakan.

Dengan demikian, MDCP bukanlah tanda bahwa Indonesia sedang memilih pihak, melainkan cerminan dari strategi yang lebih kompleks. Indonesia berpartisipasi dalam struktur global, tetapi tidak sepenuhnya tunduk; bekerja sama dengan kekuatan besar, tetapi tetap menjaga jarak. Inilah wajah regionalisme Asia kontemporer—bukan tentang kemandirian absolut, melainkan tentang kemampuan untuk beradaptasi, menavigasi, dan mempertahankan ruang otonomi di tengah tekanan sistem global.

JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin bersama rombongan menggelar pertemuan dengan Secretary of War Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth di Pentagon, Washington DC, pada Senin (13/4/2026). Pertemuan ini guna membahas penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

"Pertemuan ini merupakan line of departure bagi penguatan program International Military Education and Training melalui pengembangan capacity building dan human invest dalam bidang pendidikan dan latihan, termasuk untuk pasukan khusus," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Rico Sirait dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan semangat penguatan hubungan pertahanan Indonesia–AS yang diarahkan untuk mendukung perdamaian, stabilitas kawasan, peningkatan profesionalisme kedua angkatan bersenjata dengan tetap menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Dalam kesempatan tersebut kata Rico, telah diumumkan kesepakatan bersama terkait peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) yang diresmikan pada 13 April 2026.

MDCP merupakan kerangka panduan untuk memperluas kerja sama pertahanan bilateral secara lebih strategis. Melalui kerangka ini, Indonesia-AS menjajaki inisiatif-inisiatif yang disepakati bersama.

"Bagi Indonesia, kerja sama ini dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional, namun tetap dijalankan dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara," ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam rangkaian pertemuan itu juga dilakukan MoU Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA).

"PAA pada prinsipnya merupakan bentuk kerja sama kemanusiaan dan historis untuk penelitian, pencarian, pemulihan, identifikasi, dan repatriasi sisa-sisa kerangka jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia," ucapnya.

Terkait Letter of Intent (LoI) Overflight Clearance, Rico menegaskan hal tersebut baru usulan dari AS dan masih menjadi bahan pertimbangan RI.

"Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara," tuturnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti isu perjanjian akses wilayah udara Indonesia oleh Amerika Serikat (AS). Sukamta menegaskan bahwa seluruh kerja sama militer harus memprioritaskan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Sukamta mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi isu strategis dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum adanya klarifikasi resmi dari pemerintah. "Namun terlepas dari itu, kami memegang teguh prinsip bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan," tegas Sukamta dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (15/4/2026).

Sukamta menyampaikan, Indonesia membuka ruang kerja sama pertahanan dengan berbagai negara mana pun sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas nasional. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional serta tidak mengganggu prinsip politik luar negeri bebas aktif.

"Seluruh bentuk kerja sama tersebut harus tetap menghormati prinsip kedaulatan serta tidak mengganggu kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia," tegas Sukamta.

Legislator dari Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa pihaknya memiliki mandat pengawasan terhadap kebijakan pertahanan dan hubungan luar negeri sebagai bagian dari fungsi konstitusional.

Oleh karena itu, ia berkata, setiap perjanjian strategis yang berdampak pada aspek kedaulatan dan pertahanan negara semestinya dikonsultasikan dan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU/XVI/2018 mengenai kewenangan DPR dalam pengesahan perjanjian internasional.

Terkait substansi isu, Sukamta menegaskan bahwa ruang udara Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara. Untuk itu, ia berkata, setiap aktivitas penerbangan asing, khususnya yang bersifat militer, wajib tunduk pada mekanisme perizinan yang ketat, termasuk diplomatic clearance dan security clearance.

"Tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas terhadap ruang udara nasional kepada pihak asing."

Ia juga mengingatkan bahwa posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menuntut kehati-hatian dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses militer asing, termasuk mempertimbangkan implikasinya terhadap keseimbangan geopolitik regional.

Dalam konteks tersebut, Sukamta menilai transparansi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari potensi mispersepsi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. "Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang utuh, proporsional, dan berbasis fakta."

Diketahui, isu ini mencuat setelah beredarnya dokumen yang disebut berasal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat terkait rencana strategis untuk memperoleh akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access) bagi pesawat militer AS di wilayah kedaulatan Indonesia.

PARIS - Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4/2026). Kedua kepala negara membahas kerja sama pengadaan alutsista hingga pengembangan energi.

Sebelum bertemu Macron, Presiden Prabowo terlebih dahulu melakukan lawatan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, pada Senin (13/4/2026).

"Usai merampungkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia, Presiden melanjutkan agenda lawatan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Republik Prancis, Yang Mulia Emmanuel Macron," tulis akun resmi @presidenrepublikindonesia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor, termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan, infrastruktur dan transportasi, hingga pendidikan dan ekonomi kreatif.

"Sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa, Indonesia terus mendorong kerja sama berkelanjutan dengan Prancis guna membuka peluang kolaborasi baru yang semakin konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara," tulis keterangan tersebut.

Sementara itu, ketibaan Presiden Prabowo di Istana Élysée disambut secara resmi oleh Presiden Macron beserta pasukan kehormatan. Pasukan Guard of Honor Prancis memberikan penghormatan militer sebagai simbol persahabatan dan penghargaan tinggi terhadap kunjungan Presiden Prabowo.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, kedua pemimpin tampak berjabat tangan dan berbincang singkat sebelum melanjutkan agenda utama. Presiden Prabowo dan Presiden Macron kemudian menuju ruang Les Salon des Portraits untuk melaksanakan pertemuan tête-à-tête.

Pertemuan empat mata tersebut menjadi forum strategis bagi kedua pemimpin untuk membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas, sekaligus bertukar pandangan mengenai dinamika global yang tengah berkembang.

Agenda dilanjutkan dengan jamuan makan siang resmi yang menjadi bagian dari diplomasi tingkat tinggi untuk mempererat hubungan personal antar pemimpin serta memperkuat fondasi kemitraan kedua negara.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dan Indonesia telah mengumumkan pembentukan pakta kerja sama pertahanan utama baru. Pakta ini diklaim sebagai kerangka kerja yang bertujuan untuk memperluas hubungan militer bilateral dan meningkatkan stabilitas regional di Indo-Pasifik.

Dalam pernyataan bersama, Departemen Pertahanan—yang sekarang dikenal sebagai Departemen Perang—AS dan Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan pakta ini mencerminkan “puluhan tahun kerja sama” dan komitmen bersama terhadap perdamaian, keamanan, dan penghormatan terhadap kedaulatan.

"Kedua negara saling mengakui sebagai mitra penting dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kerja sama berdasarkan rasa saling menghormati, kedaulatan, dan kepentingan bersama dalam perdamaian dan stabilitas regional," bunyi pernyataan tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pakta ini bertumpu pada tiga pilar inti. Yakni, modernisasi militer dan peningkatan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional.

Sebelumnya, pada hari Senin, Menteri Perang AS Pete Hegseth bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin di Pentagon untuk membahas upaya meningkatkan hubungan pertahanan bilateral.

"Kemitraan baru ini akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan kolaborasi operasional, bermitra dalam modernisasi pertahanan, dan meningkatkan pelatihan serta interoperabilitas," kata juru bicara Pentagon Sean Parnell dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan mereka.

Mengutip dari laman resmi Pentagon, Selasa (14/4/2026), berikut teks lengkap pernyataan juru bicara utama Pentagon Sean Parnell terkait pakta yang dibentuk kedua negara:

Menteri Perang Pete Hegseth bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin hari ini di Pentagon, di mana kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan hubungan pertahanan bilateral AS-Indonesia menjadi Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama. Kemitraan baru ini akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan kolaborasi operasional, bermitra dalam modernisasi pertahanan, dan meningkatkan pelatihan dan interoperabilitas.

Selama pertemuan tersebut, Menteri Hegseth memuji Indonesia atas partisipasinya dalam Board of Peace dan peran kepemimpinannya dalam International Stabilization Force. Para pemimpin menegaskan kembali hubungan pertahanan yang vital dan terus berkembang serta membahas berbagai tujuan bersama, termasuk peningkatan pelatihan pasukan khusus dan pendidikan militer profesional. Kedua pemimpin berkomitmen untuk memperluas cakupan dan kompleksitas latihan bilateral dan multilateral, seperti SUPER GARUDA SHIELD, untuk memperkuat kemampuan kolektif dan mempromosikan Perdamaian melalui Kekuatan.

Ketika pakta ini diumumkan, muncul bocoran dokumen rahasia pertahanan AS yang menyebutkan bahwa Amerika sedang berupaya mengamankan akses wilayah Indonesia untuk pesawat-pesawat militernya.

Dokumen perjanjian untuk akses wilayah udara ini telah dikirim Pentagon ke Kementerian Pertahanan Indonesia. Jika disetujui, ini artinya pesawat-pesawat militer Amerika akan leluasa beroperasi di atas wilayah udara Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sejumlah delegasi Republik Islam Pakistan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026). Pertemuan tersebut menandai komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang, mulai dari pertahanan hingga kerja sama multilateral.

Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, menegaskan kedekatan historis hubungan kedua negara yang telah terjalin bahkan sebelum kemerdekaan masing-masing.

“Pakistan dan Indonesia adalah dua negara bersaudara. Secara historis, kita telah menjalin hubungan bilateral yang sangat baik. Dan saya sangat senang mengatakan bahwa hubungan antara kedua bangsa kita ini telah ada bahkan sebelum kemerdekaan kedua negara kita,” ujar Zahid dalam keterangan persnya usai pertemuan.

Menurut Zahid, Pakistan dan Indonesia selama ini telah bekerja sama erat di berbagai sektor strategis. Momentum penguatan hubungan tersebut, lanjut Zahid, semakin terlihat dalam beberapa bulan terakhir.

Ia menyebut kunjungan Presiden Prabowo ke Pakistan pada bulan lalu sebagai titik penting dalam hubungan bilateral kedua negara.

“Bulan lalu, ketika Presiden Indonesia, Yang Mulia Prabowo Subianto mengunjungi Pakistan, saya dapat mengatakan bahwa itu adalah titik balik yang signifikan dalam hubungan bilateral kita yang sudah sangat baik,” tuturnya.

Zahid juga memaparkan intensitas kunjungan pejabat tinggi kedua negara yang semakin meningkat. Di antaranya adalah kunjungan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, hingga Menteri Kesehatan Pakistan yang berkunjung ke Jakarta beberapa waktu yang lalu.

“Dan kita akan segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi lainnya antara Pakistan dan Indonesia,” tambahnya.

Dalam konteks geopolitik dan kerja sama dunia Islam, Zahid menekankan pentingnya kolaborasi kedua negara yang mewakili lebih dari seperempat populasi Muslim dunia. Sedangkan terkait kerja sama pertahanan, Zahid menegaskan bahwa kolaborasi kedua negara berjalan sangat baik dan akan terus ditingkatkan.

“Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pakistan dan Indonesia memiliki kerja sama yang sangat baik di semua bidang, termasuk kolaborasi sektor pertahanan. Kami telah melatih Perwira Angkatan Bersenjata Indonesia dan kami akan terus meningkatkan kolaborasi sektor pertahanan bilateral kami,” kata Zahid.

Selain itu, Zahid juga menyampaikan harapan besar Pakistan terhadap peran Indonesia dalam forum Developing Eight (D8). Ia menegaskan kesiapan Pakistan untuk mendukung penyelenggaraan KTT D8 mendatang di Indonesia.

“Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk kesuksesan KTT mendatang di Indonesia, dan juga untuk kesuksesan D8 sebagai organisasi kerja sama di antara delapan negara berkembang,” pungkasnya.

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese bertolak kembali ke Australia usai merampungkan kunjungan kerja di Indonesia. Pesawat yang membawa PM Albanese dan delegasi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (7/2/2026), sekitar pukul 06.45 WIB.

Keberangkatan PM Albanese dilepas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier, Atase Pertahanan Australia Brigadir Micah Batt, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono, serta Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi.

Selama kunjungan kerjanya di Indonesia, PM Albanese disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 6 Februari 2026. Pertemuan kedua pemimpin membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Australia di berbagai bidang prioritas.



Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Australia menandatangani Traktat Keamanan Bersama (Treaty on Common Security) antara kedua pemerintah sebagai upaya memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan, serta mekanisme konsultasi bilateral dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.



Kunjungan kerja ini mencerminkan eratnya hubungan persahabatan dan kepercayaan antara Indonesia dan Australia sebagai negara bertetangga sekaligus mitra strategis.

JAKARTA - Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerja samakeamanan. Kesepakatan itu dilakukan saat Pertemuan ke-11 Australia–Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) yang digelar di Kedutaan Besar Australia, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Pertemuan yang dipimpin Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Mendagri Australia Tony Burke MP ini membahas berbagai isu keamanan prioritas kedua negara serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

Isu yang dibahas meliputi keamanan domestik dan regional, kontra-terorisme, keamanan maritim, migrasi ilegal, keamanan siber dan perlindungan infrastruktur kritikal, serta kejahatan transnasional, termasuk peredaran gelap narkoba.

Djamari Chaniago menegaskan kerja sama keamanan Indonesia–Australia memiliki arti strategis, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan.

“Kerja sama ini merupakan kepentingan bersama Indonesia dan Australia dan berdampak bagi stabilitas regional. Karena itu, penguatan kerja sama harus terus ditingkatkan,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Djamari Chaniago juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan isu pelayaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia dan narkoba, serta berbagai pelanggaran di ruang siber. Pertemuan MCM selanjutnya akan dilaksanakan di Indonesia.

Sementara itu, Mendagri Australia Tony Burke MP menyatakan bahwa meningkatnya berbagai ancaman global menuntut Indonesia dan Australia untuk terus memperdalam kerja sama keamanan.

Lihat video: Pertemuan Empat Mata Prabowo dan PM Albanese, Stabilitas Indo-Pasifik Jadi Perhatian Utama



“Apa yang telah kita lakukan sejauh ini sudah baik, namun belum cukup. Kita perlu melakukan lebih banyak langkah konkret untuk memastikan keamanan masyarakat di kedua negara,” kata Tony Burke.

Pertemuan ditutup dengan adopsi Joint Communique yang memuat hasil pembahasan serta langkah tindak lanjut guna memperkuat kerja sama keamanan ke depan.

Delegasi Indonesia antara lain terdiri dari Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Dubes Mohammad K. Koba, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kemlu, Kemenimipas, Kemenkomdigi, KPPPA, KKP, Polri, BIN, BSSN, BNN, BNPT, Bakamla, PPATK, LPSK, dan KBRI Canberra.

Delegasi Australia dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Acting Head of National Security Ciara Spencer, serta perwakilan Australian Border Force (ABF), Australian Federal Police (AFP), dan unsur terkait lainnya.