JAKARTA - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) memusnahkan 14 jam mewah hasil sitaan dari terpidana kasus korupsi Asabri Jimmy Sutopo. Hal itu dilakukan karena belasan jam telah dinyatakan sebagai barang palsu.

Pemusnahan jam tangan dilakukan dalam gelaran Badan Pemulihan Aset (BPA) Fair 2026, Rabu (20/5/2026). “Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI melaksanakan pemusnahan barang sita eksekusi berupa 14 jam tangan berbagai merek yang berasal dari Terpidana Jimmy Sutopo,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dikutip Kamis (21/5/2026).

“Di mana dari hasil penyitaan dan hasil dari penelitian baik dari ahlinya bahwa ternyata barang yang disita ini, 14 jam ini dinyatakan tidak identik atau palsu,” sambungnya.

Harga 14 jam tangan palsu itu beda jauh dari produk asli. Jam tangan asli merek tersebut bisa berharga miliaran rupiah, sedangkan barang palsu itu bernilai belasan juta rupiah.

"Harganya lumayan tapi masih jauh dibanding harga asli. Harga aslinya kan satu jam bisa miliaran. Kalau ini (yang palsu) rata-rata Rp15 jutaan segitu," ucapnya.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna mengatakan, barang palsu tersebut sebenarnya punya nilai ekonomis. Namun, negara tidak boleh mengambil untung dari barang palsu yang melanggar hukum.

"Untuk counterfeit, itu ada standar internasional. Namanya barang yang dijual harus sesuai dengan yang aslinya. Ini berkaitan dengan hak cipta, paten, dan lain lain," ujar Narendra.

Negara tidak dapat mengedarkan kembali barang-barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) karena akan merugikan pemilik paten dan merek asli. Kejaksaan akhirnya memutuskan untuk memusnahkan barang-barang KW tersebut.

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) Rudi Margono meminta agar Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI memberikan pendampingan hukum kepada pemenang lelang BPA Fair 2026 atas barang yang didapatkannya. Sehingga, kepastian balik nama barang tersebut terjamin dengan baik.

"BPA Fair hari ini bukan hanya barang bukti dari tindak pidana korupsi, pidana umum juga, dan pajak mungkin. Kami selaku Jamwas sebagai penjamin mutu di Kejaksaan mendorong pemenang lelang bukan hanya menerima risalah lelang, tapi didampingi secara hukum agar yang diserahkan nanti sudah balik nama pada pemenang lelang," ujarnya kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Dia menuturkan, dasar hukumnya karena Kejaksaan sebagai penjual harus memastikan pemenang lelang bisa membalik nama barang yang dilelang tersebut, seperti tanah, mobil, dan sebagainya. Sehingga, ke depan saat ada pelelangan di Kejaksaan, masyarakat akan berduyun-duyun ikut lelang di Kejaksaan lantaran segala kepengurusannya, kaitannya risalah lelang telah dilakukan dengan baik.

"Setelah purnalelang ada risalah lelang ini seperti apa, biar ada percepatan, kenyamanan, pola prima untuk pemenang lelang bagi masyarakat sehingga substansi dari BPA Fair ini bukan hanya sekedar terjual, tapi bermanfaat bagi Indonesia berkelanjutan, penyumbang modal pembangunan," tuturnya.

Dia menerangkan, Jamwas hadir dalam BPA Fair 20 gelaran BPA Kejaksaan RI karena pengawasan bukan hanya melakukan penindakan belaka, penghukuman, hingga penegakan disiplin. Namun, terpenting pengawasan itu sebagai penjamin mutu.

"Diawali proses penanganan perkara harus ada strategi penuntutan berbasis PNDP. Karena kejaksaan mempunyai PP 37 tahun 2024. Sehingga penegakan hukum indikator keberhasilannya bukan hanya sekadar terbuktinya perkara di depan pengadilan, tetapi juga harus ada optimalisasi asset tracing dan asset recovery seperti hari ini" terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI Kuntadi menambahkan, semua barang hasil rampasan negara itu masih terawat baik dan kondisi juga terjamin baik. Terlebih, membeli barang tersebut berarti membantu negara," paparnya.

Dia menambahkan, masyarakat harus tahu membeli barang tersebut itu bukan membeli barang bermasalah, tapi barang yang sudah selesai masalahnya. Sehingga, ada kepastian bagi masyarakat membeli barang itu sama artinya membantu negara menyelesaikan barang-barang rampasan yang ujungnya uang itu akan disetorkan ke kas negara dan bisa dipakai untuk pembangunan negara.

"Untuk surat-surat setelah dinyatakan sebagai pemenang, nanti akan ada proses nanti pelunasan, setelah dilunasi nanti surat-surat risalah lelangnya akan kita berikan dan dengan surat risalah lelang ini nanti bisa dipakai untuk mengurus administrasi berikutnya," pungkasnya.

JAKARTA - BPA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar lelang hasil rampasan negara dari para tersangka kasus dugaan korupsi hingga pidana dalam BPA Fair 2026 pada 18-21 Mei 2026. Ada barang termahal hingga barang termurah dalam pelelangan tersebut.

"Kalau paling fantastis kami jual tentunya crude oil ya. Kita tahu ada crude oil yang di awal praevent sudah kita jual itu harga limitnya di Rp800 miliar sekian dan sudah laku di angka Rp900 miliar sekian, ada peningkatan," ujar Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Kuntadi, Senin (18/5/2026).

Menurut Kuntadi, paling mahal barang hasil rampasan berupa crude oil hasil kasus dugaan perkara pidana pencemaran lingkungan, sedangkan termurah berupa patung-patung kecil. Maka itu, patung-patung kecil tersebut dijual secara borongan.

"Barang paling banyak diminati saya lihat sampai saat ini Harley Davidson dan nilai penawarannya pun dari masyarakat sudah banyak mengalami peningkatan. Artinya, kami yakin barang ini akan terjual dengan harga yang sepantasnya," tuturnya.

Dia menerangkan, motor Harlev Davidson yang banyak diminta masyarakat tersebut merupakan hasil rampasan dari kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. "Crude oil dari perkara pidana umum pencemaran lingkungan. Harley Davidson ini, perkara TPPU Indra Kenz," jelasnya.

Lihat video: Kejagung Sulap Area CFD Jadi Galeri Lelang Tas Mewah dan Kendaraan Koruptor!



Dia menerangkan, BPA Fair 2026 tersebut sejatinya bisa diakses dimana saja, baik melalui forum yang dibuat BPA Kejaksaan RI ataupun datang langsung ke Gedung BPA di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ada sebanyak 400 item yang diupayakan untuk dilelang, tapi baru 308 item yang telah dinilai sehingga sisanya masih bertuliskan coming soon.

"Coming soon itu memang belum dinilai, nanti setelah selesai penilaian itu baru masuk tahap penjualan. Kami sampaikan kita mengupayakan 400, ternyata hasil penilaian baru dapat sampai saat ini 308, sisanya setelah keluar akan kita jual di next pelelangan," katanya.

Ari Sandita – Sindonews

JAKARTA - Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi meresmikan kegiatan lelang barang rampasan negara bertajuk BPA Fair 2026 yang digelar pada hari ini Senin (18/5/2026) hingga Kamis (21/5/2026). Setidaknya, sebanyak 308 aset yang telah dinilai dan akan dilelang ke publik.

"Dalam gelaran BPA Fair ini ada 308 aset dalam 245 lot yang akan kita jual lelang secara terbuka dan akuntabel. Ini merupakan penjualan lelang yang terbesar dalam satu periode karena rata-rata kami sebulan hanya menjual 10 sampai 20 item," ujarnya, Senin (18/5/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian pemulihan aset masih kurang optimal sehingga masyarakat timbul pertanyaan tentang barang hasil sitaan atau rampasan negara. Umumnya, masyarakat belum tahu tentang itu semua.

"Kalau toh tahu caranya mengikuti lelang, juga tidak tahu kapan dan di mana. Ketidakpahaman masyarakat akhirnya menurunkan kinerja BPA, ujungnya barang rampasan negara tidak dapat dioptimalkan asetnya dan tidak bisa dimanfaatkan negara dalam rangka memulihkan kerugian korban kejahatan, dalam hal ini negara dalam hal kejahatan korupsi, ataupun masyarakat dalam hal kejahatan pidana umum biasa," katanya.

Melalui BPA Fair itu, kata dia, pihaknya menekankan transparansi dengan membuka membuka seluas-luasnya informasi, mekanisme, dan pola pelelangan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kedua, integritas dan ketiga kaitannya akselerasi penyelesaian aset guna peningkatan pendapatan negara.

Lihat video: Kejagung Sulap Area CFD Jadi Galeri Lelang Tas Mewah dan Kendaraan Koruptor!



"Sejak preevent launching pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 hingga pada hari ini acara pembukaan yang nanti ditutup pada tanggal 21, terdapat beberapa aset yang telah berhasil kami jual melalui mekanisme lelang. Berupa tanah di Kabupaten Tangerang yang harga limitnya ditawarkan Rp 6.879.864.000, Alhamdulillah bisa kita jual di harga Rp 32 miliar lebih," terangnya.

Dia menjabarkan, lelang tersebut bisa diikuti semua lapisan masyarakat melalui forum yang telah dibuat BPA Kejaksaan RI melalui kanal resminya. Bahkan, masyarakat bisa datang langsung ke Gedung BPA Kejaksaan RI di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan manakala tak bisa ikut secara online.

"Siapa pun bisa mengikuti, siapa pun bisa membeli, dan siapa pun bisa menawar. Antusiasme masyarakat terhadap BPA Fair tercermin dari pemetaan potensial buyer yang selama preevent kita monitor, terbaca ada 104.200 pengunjung website BPA Fair sejak dibuka, sebanyak 3.400 orang pendaftar sebagai visitor BPA Fair, dan 100 orang telah membuka akun lelang untuk mengikuti BPA Fair," paparnya.

Bahkan, tambah Kuntadi, sudah 400 peserta lelang menyetorkan jaminan lelang BPA Fair 2026 dengan nilai sebesar Rp12,7 miliar.

JAKARTA - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun dari hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Politikus NasDem ini menilai, pola kerja Kejagung yang seperti itu sangat berdampak baik bagi pemulihan aset negara.

“Komisi III optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kejagung akan menjadi game changer penegakan hukum, karena berbasis pada pemulihan aset," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

"Puluhan bahkan ratusan triliun uang hasil kejahatan korupsi akan terus dikembalikan ke negara. Dan itu nantinya akan dipakai lagi untuk program-program masyarakat. Jadi publik tentunya menantikan kinerja-kinerja seperti ini terus berlanjut, ini sangat meningkatkan kepercayaan,” sambungnya.

Sahroni juga berharap uang pemulihan dari hasil kejahatan tersebut nantinya bisa digunakan kembali untuk program-program yang baik untuk masyarakat. Dia optimistis dengan pola seperti ini, penegakan hukum menjadi punya dampak nyata bagi masyarakat.

"Uang yang dulu dicuri, sekarang bisa kembali membiayai program negara, membangun fasilitas publik, dan membantu rakyat. Karena itu, pola kerja Kejagung ini harus dijadikan standar baru dalam pemberantasan korupsi ke depan,” pungkas Sahroni.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (13/5/2026). Dana tersebut merupakan hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Uang hasil penertiban Satgas PKH tersebut diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah akan menerima lahan sitaan seluas 2,3 juta hektare.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan kasus dugaan pengurusan perkara yang dilakukan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumsel Atang Pujiyanto. Hal itu dilakukan pihaknya setelah kasus itu resmi dilimpahkan dari bidang pengawasan.

"Ya sedang kita cek dulu, kita dalami dulu," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, Kamis (14/5/2026).

Meski begitu, Syarief belum mau berbicara lebih jauh perihal kasus yang membelit Atang hingga perkaranya ditangani oleh jajaran Pidsus. Syarief mengatakan pihaknya masih mempelajari berkas pemeriksaan yang telah dilakukan bidang pengawasan sebelumnya.

"Sedang kita pelajari dulu. Yang dibilang penyelidikan kan seperti itu, dipelajari dulu," ujarnya.

Diketahui, Aspidum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) Atang Pujiyanto diperiksa terkait dugaan pengurusan perkara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Ketut Sumedana menyebut pemeriksaan dilakukan terkait kapasitas Atang saat masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara.

Lihat video: Terima Rp10,2 T dari Kejagung, Prabowo Ingatkan Rakyat Butuh Bukti Nyata



Meski demikian, Ketut membantah kabar adanya aksi penjemputan paksa oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Bukan diamankan, kita yang minta yang bersangkutan untuk ke Kejagung karena masih tahap klarifikasi dibidang pengawasan," jelasnya.

Dia menegaskan pemeriksaan yang dilakukan Kejagung tidak terkait tugas Atang selaku Aspidum di Kejati Sumsel. "Tidak ada kaitannya dengan tugas yang bersangkutan selaku Aspidum Kejati Sumsel,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung proses transformasi yang saat ini terus difokuskan pada penguatan fundamental bisnis

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia memperkuat sinergi dan koordinasi bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari komitmen memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah koordinasi, termasuk audiensi serta tindak lanjut penyampaian informasi terkait penguatan tata kelola komersial yang melibatkan sejumlah jajaran manajemen Garuda Indonesia pada Maret 2026.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung proses transformasi yang saat ini terus difokuskan pada penguatan fundamental bisnis, governance, serta praktik bisnis yang lebih prudent, transparan, dan akuntabel," kata Head of Corporate Communications Garuda Indonesia Dicky Irchamsyah dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dicky menyampaikan bahwa hal tersebut sekaligus meluruskan konteks sejumlah pemberitaan yang beredar terkait pemanggilan salah satu direksi Garuda Indonesia.

Dia meluruskan konteks pemanggilan tersebut merupakan bagian dari proses korespondensi permintaan informasi dan penguatan koordinasi yang dilakukan Kejaksaan Agung RI kepada sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan manajemen Garuda Indonesia terkait penguatan aspek tata kelola komersial perusahaan.

Lebih lanjut, Dicky menjelaskan selain Direktur Niaga Garuda Indonesia, terdapat sejumlah pihak terkait lainnya dari jajaran manajemen yang turut dimintai keterangan dan informasi sebagai bagian dari proses koordinasi dan alignment dalam mendukung optimalisasi tata kelola perusahaan.

Garuda Indonesia memastikan akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi bersama Kejaksaan Agung RI serta mendukung penuh penyampaian data maupun informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

Sebagai national flag carrier, tambah Dicky, Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus menjalankan transformasi perusahaan secara konsisten melalui penguatan governance, operational discipline, serta budaya akuntabilitas guna mendukung terciptanya perusahaan yang lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna buka suara terkait bentroknya agenda pembacaan tuntutan Nadiem Anwar Makarim terkait kasus Tindak Pidana Korupsi Chromebook dengan jadwal operasi. Kedua agenda tersebut sama-sama dijadwalkan pada Rabu, 13 Mei 2026 besok.

Anang mengungkapkan belum mengetahui apakah agenda pembacaan tuntutan tersebut akan tetap dilaksanakan dan bakal dilakukan penjemputan terhadap Nadiem atau tidak. Anang menegaskan pihaknya menyerahkan semua persoalan tersebut kepada majelis hakim.

“Ya kita lihat besok hasil persidangan dibuka nanti apakah memang dia sakit atau seperti apa nanti kan besok dibuka oleh majelis hakim. Itu sepenuhnya kewenangan dari majelis hakim,” ungkap Anang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa (12/5/2026).

Meski demikian, hingga saat ini agenda pembacaan tuntutan masih dijadwalkan pada Rabu, 13 Mei 2026 besok. “Agenda besok kalau tidak salah kan tuntutan,” tambah dia.

Nadiem Makarim per 12 Mei 2026 telah dialihkan sebagai tahanan rumah oleh majelis hakim. Nadiem tidak bisa keluar tanpa seizin majelis hakim serta penuntut umum.

Lihat video: Nadiem Makarim Akhirnya Muncul Jalani Sidang Setelah Dikabarkan Sakit!



“Tadi malam tim penuntut umum sudah melakukan melaksanakan penetapan majelis hakim di mana terhadap saudara NM dialihkan menjadi tahanan rumah. Kalau dia tidak bisa keluar dari rumah tanpa seizin daripada majelis hakim dan penuntut umum. Harus ada izin,” kata Anang.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan tanggapan terkait penetapan Nadiem Makarim sebagai tahanan rumah oleh majelis hakim dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Chromebook per Selasa, 12 Mei 2026. Meski jadi tahanan rumah, Nadiem tak bisa keluar rumah tanpa izin.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna mengungkapkan pihaknya saat ini telah mengalihkan Nadiem Makarim sebagai tahanan rumah. Anang menyebut Nadiem tidak bisa keluar dari rumah tahanan tanpa seizin dari Majelis Hakim dan Juga Jaksa Penuntut Umum.

“Tadi malam tim penuntut umum sudah melakukan melaksanakan penetapan majelis hakim di mana terhadap saudara NM dialihkan menjadi tahanan rumah. Kalau dia tidak bisa keluar dari rumah tanpa seizin daripada majelis hakim dan penuntut umum. Harus ada izin,” kata Anang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa (12/5/2026).

Anang mengatakan, rumah yang dijadikan tempat tahanan Nadiem saat ini juga telah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Rencananya, agenda pembacaan tuntutan terhadap Nadiem Makarim akan digelar besok. “Iya kita bekerja sama dengan aparat keamanan juga. Agenda besok kalau tidak salah kan tuntutan,” ungkap dia.

Disinggung terkait adanya kemungkinan pengunduran agenda pembacaan tuntutan lantaran jadwal operasi yang akan dilakukan oleh Nadiem Makarim pada Rabu, 13 Mei 2026 besok, Anang menuturkan semua itu kembali kepada keputusan majelis hakim.

Lihat video: Mata Berkaca-kaca! Nadiem Makarim Terharu Diserbu Dukungan Ojol Saat Sidang



“Ya kita lihat besok hasil persidangan dibuka nanti apakah memang dia sakit atau seperti apa nanti kan besok dibuka oleh majelis hakim. Itu sepenuhnya kewenangan dari majelis hakim,” ucapnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) memamerkan barang lelang di kegiatan Car Free Day (CFD) Jakarta pada Minggu (10/5/2026). Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan BPA Fair 2026 untuk menyosialisasikan kegiatan lelang dari hasil rampasan perkara yang ditangani Korps Adhyaksa.

Pantauan lokasi, aset-aset tersebut ditampilkan di Gate 6 Gelora Bung Karno (GBK) Jalan Jenderal Sudirman. Di sana, barang lelang berjejer rapi yang terdiri dari sejumlah kendaraan mewah, seperti Ferrari 488 yang dibuka dengan harga awal Rp6.595.215.000 dan Ducati Superleggera V4 yang dibuka dengan harga awal Rp1.473.959.000.

Kemudian, Harley Davidson Road Glide yang dibuka dengan harga Rp87.445.700 dan Porsche 911 silver. Bukan hanya kendaraan, dalam kegiatan ini juga ditampilkan sejumlah tas mewah seperti Hermes, Dior, dan Louis Vuitton. Kemudian sejumlah perhiasan dan lukisan emas.

"Acara ini kami adakan untuk lebih membuka diri, untuk lebih mengukur integritas kita, untuk lebih mempercepat proses penjualan dalam rangka untuk pemulihan kerugian negara, dalam rangka untuk pemulihan kerugian masyarakat sebagai korban dari tindak pidana," kata Kepala BPA Kuntadi di lokasi.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga hukum yang paling dipercaya anak muda. Korps Adhyaksa mengukuhkan posisinya sebagai institusi negara yang paling dipercaya oleh generasi muda Indonesia pada awal 2026.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis GoodStats, Kejagung memimpin di peringkat pertama dengan tingkat kepuasan mencapai 60,3%, melampaui institusi besar lainnya seperti TNI dan Mahkamah Agung (MA). Pencapaian ini menandai tonggak sejarah baru dalam perjalanan reformasi birokrasi di tubuh Korps Adhyaksa.

Keberhasilan Kejagung menempati urutan teratas mencerminkan apresiasi tinggi dari Gen Z dan milenial terhadap kinerja institusi dalam penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Adapun dominasi di tengah institusi negara dalam infografis yang dirilis, Kejagung (60,3%) berhasil mengungguli TNI yang berada di posisi kedua dengan 58,4% dan Mahkamah Agung (MA) di posisi ketiga dengan 57,7%.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pandangan generasi muda yang kini cenderung lebih menaruh kepercayaan pada lembaga independen yang berfokus pada aksi nyata penegakan hukum. "Data ini menunjukkan bahwa anak muda Indonesia sangat menghargai integritas dan keberanian dalam mengusut kasus-kasus besar. Kejaksaan Agung dinilai mampu menjawab ekspektasi publik akan hukum yang tidak tajam ke bawah, tapi juga tegas ke atas," tulis GoodStats, Rabu (6/5/2026).

Peningkatan kepercayaan ini bukanlah hasil instan. Jika dibandingkan dengan data indikator politik pada Januari 2025 di mana Kejagung berada di angka 79% kepercayaan publik secara umum, konsistensi Kejagung dalam menjaga marwah institusi di mata anak muda pada kuartal pertama 2026 ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan keterbukaan informasi yang dijalankan sangat efektif.

Generasi muda yang dikenal kritis terhadap isu korupsi dan keadilan sosial memberikan rapor hijau bagi Kejagung. Hal ini juga sejalan dengan catatan tren bahwa anak muda saat ini cenderung lebih percaya pada lembaga non-politik dengan tingkat kepuasan umum di kisaran 70-76%.

Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi Kejagung untuk terus berinovasi. Fokus pada penanganan kasus korupsi kakap, pemberantasan mafia tanah, hingga pendekatan restorative justice yang humanis menjadi alasan kuat mengapa Kejagung kini menjadi wajah penegakan hukum yang diharapkan oleh masa depan bangsa.

Dengan meraih skor 60,3%, Kejagung membuktikan bahwa institusi hukum bisa menjadi sangat relevan dan dicintai oleh anak muda jika dijalankan dengan integritas tinggi dan dedikasi tanpa henti bagi keadilan.

JAKARTA - Kemendikdasmen dan Kejaksaan Republik Indonesiameluncurkan platform JAGA Indonesia Pintar untuk memperkuat pengawasan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP). Platform ini pun akan gencar disosialisasikan ke masyarakat.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani mengatakan, platform JAGA Indonesia Pintar disiapkan sebagai sistem pelaporan langsung bagi penerima manfaat maupun calon penerima manfaat PIP.

“JAGA Indonesia Pintar ini merupakan platform atau sistem di mana kita memberikan link pelaporan kepada para penerima manfaat atau calon penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar. Harapannya mereka bisa melakukan pelaporan secara langsung,” ujar Reda.

Melalui sistem tersebut, penerima manfaat dapat melaporkan berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan, mulai dari dana yang diterima tidak utuh hingga dugaan pemotongan bantuan.

“Misalnya ternyata siswa menerima tidak penuh, ada yang hanya setengah atau seperempat. Pelaporan-pelaporan itu nanti akan ditindaklanjuti,” katanya.

Reda menjelaskan, laporan yang masuk akan dipilah berdasarkan jenis pelanggaran. Jika ditemukan unsur pidana, maka Kejaksaan akan melakukan penanganan lebih lanjut. Sementara laporan yang bersifat administratif akan diteruskan kepada Kemendikdasmen untuk ditindaklanjuti.

“Kalau memang terkait pidana tentu akan kami tindak lanjuti. Tetapi jika itu terkait administrasi atau tata kelola, maka Kemendikdasmen yang akan melakukan perbaikan maupun teguran,” ujarnya.

Menurutnya, kebocoran dalam penyaluran PIP paling banyak ditemukan pada tahap penerimaan bantuan. Karena itu, sistem pelaporan difokuskan langsung kepada siswa penerima manfaat maupun calon penerima manfaat, bukan kepada pihak sekolah.

“Kebanyakan data yang kami terima itu di tahap penerima. Oleh karena itu kami memberikan link ini kepada penerima manfaat agar mereka bisa berani melaporkan secara langsung,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan juga menggandeng Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membantu proses verifikasi laporan di lapangan. Hal ini dilakukan karena mayoritas penerima manfaat PIP berada di wilayah desa.

Reda menyebut asosiasi BPD nantinya akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk membantu memastikan laporan yang masuk benar adanya.

“Agar mereka bisa menjadi verifikator bahwa laporan-laporan ini memang benar adanya. Anggota BPD akan membentuk satgas dalam menindaklanjuti hal ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem pelaporan tersebut baru mulai diluncurkan sehingga data dan angka laporan masih akan terus berkembang dalam beberapa hari ke depan seiring proses sosialisasi kepada masyarakat.

“Ini baru sistemnya, baru kami mulai. Nanti setelah launching akan berlanjut sosialisasi terhadap para penerima manfaat dan calon penerima manfaat,” katanya.

Reda memastikan platform tersebut mudah diakses masyarakat. Bahkan, anggota BPD di desa juga akan membantu masyarakat apabila mengalami kesulitan saat menyampaikan laporan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat menegaskan bahwa tujuan utama Program Indonesia Pintar adalah memutus mata rantai kemiskinan dan mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

“Tujuan utama PIP adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan dan juga mengurangi bahkan memutus anak putus sekolah dengan alasan ekonomi,” ujar Atip.

Menurutnya, secara umum pelaksanaan PIP telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, masih terdapat sejumlah kekurangan dalam tata kelola dan sistem penyalurannya yang perlu diperbaiki.

“Program ini secara umum sudah sangat bagus dan memberikan dampak positif, akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan dan perbaikan sistem yang belum berjalan optimal,” katanya.

Atip menegaskan, PIP merupakan amanat rakyat yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan transparan agar manfaatnya benar-benar diterima oleh siswa yang membutuhkan.

“Ini adalah amanat rakyat. PIP harus dikembalikan kepada rakyat dengan penuh tanggung jawab dan spirit melaksanakan amanat,” tuturnya.