Bisnis.com, MEDAN – Tim Operasi Gabungan Kementerian Kehutanan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut mengamankan 1.677 batang kayu bulat (gelondongan) tanpa penanda legalitas pada lima industri pengolahan kayu (sawmill) di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatra Hari Novianto mengatakan ribuan batang kayu bulat jenis rimba campuran dan meranti itu diduga ilegal lantaran tidak dilengkapi barcode atau penanda legalitas.

Temuan ribuan batang kayu bulat di sejumlah sawmill di wilayah Asahan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang melaporkan dugaan aktivitas pembalakan liar di Desa Poldung dan wilayah Desa Simoni, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Ada laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas pembalakan liar. Kayu bulat yang disinyalir hasil kegiatan ilegal itu diduga diangkut dan ditampung oleh sejumlah industri pengolahan kayu di wilayah Kisaran Timur sehingga kami melakukan pengecekan ke lapangan,” kata Hari dikonfirmasi Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Hari mengatakan ada 5 industri pengolahan kayu yang diperiksa tim selama operasi gabungan yang berlangsung sejak 13 Mei 2026. Tim menelusuri asal-usul kayu, legalitas dokumen angkutan, serta kesesuaian kegiatan industri pengolahan kayu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pemeriksaan terhadap CV AMS, tim menemukan sebanyak 758 batang kayu log dan 12 unit mesin bandsaw. Lalu, pada pemeriksaan di UD R ditemukan sekitar 413 batang kayu log dan 5 unit mesin bandsaw ; dan pada CV F J ditemukan kurang lebih 36 batang kayu log dan 6 unit mesin band saw.

Begitu pula pada pemeriksaan terhadap CV MBS yang ditemukan kurang lebih 360 batang kayu log dan 2 unit mesin bandsaw, serta pada CV SJP yang ditemukan sekitar 110 batang kayu log dan 5 unit mesin bandsaw.

Total kayu bulat yang ditemukan dan diamankan tim di lokasi sejumlah industri tersebut pada Senin (18/5/2026) lalu sebanyak 1.677 batang, bersamaan dengan 30 unit mesin bandsaw dan sejumlah kayu hasil olahan dalam bentuk papan dan reng kaso

“Kayu-kayu tersebut akan diperjualbelikan ke sejumlah daerah di Sumut,” ujar Hari.

Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan tim untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Penyidik Gakkum Kehutanan juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pemilik sawmill, tenaga teknis, pekerja, dan sejumlah saksi.

Secara bersamaan, BPHL Wilayah II Medan dan DLHK Sumut juga melakukan pengukuran kayu log serta pengecekan dokumen legalitas kayu, termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO), barcode atau penanda legalitas kayu, serta dokumen perizinan lainnya.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keabsahan asal-usul kayu dan menentukan langkah hukum selanjutnya,” tambahnya.

Adapun, penertiban peredaran hasil hutan kayu merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola kehutanan yang bersih, adil, dan dapat dipercaya.

Tanpa asal-usul yang jelas, lanjutnya, kayu tak hanya berpotensi merusak hutan, tetapi juga menekan pelaku usaha yang taat aturan, mengganggu iklim pasar yang sehat, dan mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya kembali ke negara dan masyarakat.

Tim Operasi Gabungan Kementerian Kehutanan mengamankan sekitar 1.677 batang kayu bulat (gelondongan) tanpa penanda legalitas dari 5 (lima) industri pengolahan kayu (sawmill) di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Senin (18/5/2026). Dok. Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatra

TABANAN - Tumpukan kayu yang terbawa ombak dan menepi di pesisir kerap menjadi bagian dari persoalan sampah pantai di Bali, termasuk di kawasan Tabanan. Namun, di tangan Wayan Sudira, limbah kayu laut tidak berhenti sebagai masalah lingkungan.

Dari kayu-kayu yang terdampar di pantai, dia melihat peluang untuk menghadirkan karya, membuka ruang ekonomi, sekaligus membantu upaya pemerintah dalam mengurangi sampah pantai.

Melalui Ulu Sari Handicraft, Wayan mengolah limbah kayu laut menjadi produk kerajinan bernilai jual tinggi sejalan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, khususnya poin 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, poin 14 tentang menjaga ekosistem laut.

Sejak bergabung dengan PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) pada 2017, Wayan mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha secara rutin. Dukungan tersebut turut memperkuat langkah Ulu Sari Handicraft untuk berkembang lebih terarah. Kini, usaha yang dia bangun telah memiliki dua workshop yang berlokasi di Singaraja dan Tegallalang serta mempekerjakan 45 karyawan saat itu.

Tidak sedikit dari mereka merupakan saudara, masyarakat sekitar, hingga mantan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja saat pandemi Covid-19. Siapa sangka, dari yang semulanya persoalan lingkungan, lahir ruang penghidupan baru bagi banyak keluarga.

Di saat pandemi membuat banyak usaha mikro dan kecil melemah, Ulu Sari Handicraft justru mendapatkan permintaan yang semakin besar dari pasar mancanegara. Hingga kini, hampir setiap hari, karya-karya Wayan dikirim ke berbagai negara seperti Selandia Baru, Australia, Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, hingga Amerika Serikat.

Bagi Wayan, capaian tersebut bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang rasa syukur karena dapat mengubah sesuatu yang sebelumnya dianggap sisa menjadi manfaat bagi lingkungan dan sesama.

“Semua ini titiang yakini karena jalan Tuhan. Dari kayu yang terbuang, astungkara bisa menjadi rezeki untuk keluarga, untuk karyawan, dan untuk orang-orang di sekitar. Jadi yang bisa kami lakukan adalah terus bersyukur, menjaga kepercayaan, dan bekerja sebaik-baiknya,” ujar Wayan dikutip Minggu (17/5/2026).

Kisah ini menjadi contoh bagaimana pembiayaan dan pendampingan PNM dapat memperluas dampak usaha mikro dan kecil, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Ulu Sari Handicraft menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat tumbuh dari kepekaan terhadap persoalan di sekitar.

Limbah pantai yang semula menjadi tantangan diolah menjadi produk bernilai membuka lapangan kerja bagi masyarakat serta membantu keluarga untuk ikut bertumbuh bersama usaha tersebut.

Semangat seperti inilah yang membuat pemberdayaan terasa lebih bermakna. Sebab ketika sebuah usaha tumbuh yang ikut bergerak bukan hanya pemiliknya, tetapi juga keluarga, tetangga, lingkungan, dan harapan banyak orang di sekitarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) membahas penguatan akses pasar produk kehutanan Indonesia ke Amerika Serikat melalui forum internasional terkait legalitas dan keberlanjutan produk kayu.

Diskusi bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability yang digelar Kamis (14/5/2026) tersebut membahas standar legalitas, keberlanjutan, dan keterlacakan produk hutan di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap rantai pasok industri kehutanan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan hubungan perdagangan produk kehutanan Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung lebih dari 30 tahun dengan penekanan pada tata kelola hutan berkelanjutan.

“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujarnya dalam pidato yang dikutip Jumat (15/5/2026).

Menurut Raja Juli, mayoritas ekspor plywood Indonesia ke pasar Amerika Serikat telah dilengkapi sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+).

Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk kehutanan selain kayu lapis ke pasar AS, termasuk kayu non-dipterokarpa untuk kebutuhan konstruksi, furnitur, dan kendaraan rekreasi (recreational vehicle/RV).

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo mengatakan pasar Amerika Serikat kini semakin menuntut transparansi rantai pasok dan standar keberlanjutan produk.

“Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+,” katanya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti menambahkan sistem SVLK+ terus disesuaikan dengan perkembangan regulasi internasional, termasuk U.S. Lacey Act dan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Menurutnya, sistem tersebut kini mencakup aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen.

“SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Laksmi, juga memperkuat pengawasan kawasan hutan produksi melalui digitalisasi, pemantauan satelit, dan sistem pelacakan berbasis geolokasi serta QR code.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan Amerika Serikat masih menjadi salah satu pasar utama produk kayu olahan Indonesia.

Berdasarkan data APHI, nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke AS sepanjang 2025 mencapai sekitar US$1,94 miliar atau setara 15% dari total ekspor global produk kayu olahan Indonesia.

“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” kata Soewarso.

Forum tersebut juga menghadirkan perwakilan industri kehutanan internasional, termasuk Chief Executive Officer International Wood Products Association Ashley Amidon dan konsultan Recreation Vehicle Industry Association Mattie Amagai.

Kegiatan itu turut didukung Program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris dalam penguatan tata kelola kehutanan dan pengembangan bisnis kehutanan berkelanjutan.

IDXChannel - Kementerian Kehutanan mendorong eksportir untuk menjual lebih banyak produk kayu ke Amerika Serikat (AS). Indonesia dinilai memiliki sumber daya yang melimpah serta memiliki sertifikat berupa Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) yang mampu menelusuri asal-usul hasil hutan.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengungkapkan, saat ini lebih dari 70 persen ekspor kayu lapis (plywood) Indonesia ke AS telah memiliki sertifikasi SVLK+ dan Forest Stewardship Conuncil (FSC) yang berstandar global. Dia pun mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar AS, sehingga tidak hanya bergantung pada plywood dan kayu dipterokarpa.

Raja Juli mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di AS. Namun, akselerasi produk hutan perlu dibarengi dengan mengedepankan aspek legalitas, transparansi, dan keberlanjutan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap aspek lingkungan.

“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujarnya dalam webinar bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability, dikutip Jumat (15/5/2026).

Raja Juli menambahkan, Indonesia dan AS memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari. Dia juga berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar RI untuk AS, Dwisuryo Indroyono Soesilo menyebut, hubungan perdagangan Indonesia dan AS terus berkembang, termasuk di sektor kehutanan yang menjadi salah satu penopang penting kerja sama ekonomi kedua negara. Indonesia perlu terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan.

Indroyono mengatakan permintaan pasar AS terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain.

Dia menilai sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kehutanan Indonesia. Adapun SVLK+ mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional yang mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia.

“SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis,” ujar Laksmi.

Laksmi juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki skala kawasan hutan produksi yang besar dengan tata kelola yang terus diperkuat melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga pengembangan SVLK+ yang telah dilengkapi sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyampaikan AS masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia. Dia menyebut nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke AS pada 2025 mencapai USD1,94 miliar dolar AS atau 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.

“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” kata Soewarso.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mendorong International Tropical Timber Organization (ITTO) atau Organisasi Industri Kayu Tropis Internasional untuk semakin memperkuat dukungan terhadap peningkatan daya saing industri kayu tropis, termasuk melalui alih teknologi dan penguatan kapasitas yang lebih terarah.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melakukan pertemuan bilateral dengan Executive Director International Tropical Timber Organization (ITTO) Sheam Satkuru di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026).

Menurut Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama Indonesia dan ITTO dalam mendukung pengelolaan hutan lestari, pengembangan industri kayu tropis berkelanjutan, serta peningkatan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar global.

Menteri menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk terus memperkuat Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), termasuk melalui integrasi teknologi penandaan geografis (geotagging) guna meningkatkan transparansi dan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

"SVLK+ memberikan jaminan kredibel bahwa produk kehutanan Indonesia berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kehutanan nasional," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga mengundang dukungan ITTO dalam mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap SVLK+, khususnya di negara-negara konsumen, guna meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk kayu lestari terverifikasi dari Indonesia.

Pertemuan bilateral tersebut, lanjut Raja Juli, menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat diplomasi kehutanan di tingkat global sekaligus memperluas kolaborasi internasional untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, perdagangan hasil hutan yang bertanggung jawab, serta kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Sementara itu, Executive Director ITTO Sheam Satkuru menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Indonesia melalui berbagai proyek yang didanai ITTO, termasuk inisiatif pengelolaan ekosistem gambut, rehabilitasi dan konservasi mangrove, serta pengembangan produk hasil hutan.

Dia menyatakan Indonesia merupakan negara anggota dengan kawasan hutan terbesar di Asia yang menjadi anggota kunci bagi ITTO.

ITTO, lanjutnya, menyambut baik keberadaan perwakilan kehutanan Indonesia di ITTO melalui mekanisme yang berlaku.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Produksi industri kayu lapis (plywood) nasional mengalami penurunan signifikan pada awal 2026, di tengah kenaikan harga bahan baku yang kian menekan kinerja sektor tersebut.

Dari catatan Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo), produksi kayu bulat dari hutan alam pada kuartal I/2026 diperkirakan hanya sekitar 2 juta meter kubik secara tahunan, atau merosot sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi merata di berbagai wilayah utama produksi.

“Sumatera mengalami penurunan paling dalam, diikuti Kalimantan, Jawa-Bali, hingga kawasan Indonesia Timur,” seperti dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Penyusutan pasokan salah satunya dipengaruhi oleh pencabutan sejumlah izin usaha pemanfaatan hutan (HPH), yang secara langsung mengurangi ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan kayu.

Di tengah keterbatasan pasokan tersebut, harga bahan baku justru mengalami kenaikan. Harga log meranti berada pada kisaran Rp2,5 juta hingga Rp2,6 juta per meter kubik dengan skema free on board (FOB). Sementara di Pulau Jawa, harganya mencapai Rp3,8 juta hingga Rp4 juta per meter kubik.

“Kondisi ini menempatkan industri pada posisi yang tidak menguntungkan, karena harus menghadapi kombinasi antara keterbatasan pasokan dan kenaikan harga bahan baku secara bersamaan,” tulis Apkindo.

Tekanan pada sisi produksi pun kian terlihat. Produksi kayu lapis nasional pada Maret 2026 tercatat hanya sekitar 158.000 meter kubik, turun sekitar 31% dibandingkan Februari 2026. Secara tahunan, penurunan bahkan mencapai sekitar 40%.

Secara kumulatif, produksi sepanjang Januari—Maret 2026 tercatat menyusut sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencerminkan perlambatan aktivitas manufaktur di sektor tersebut.

Selain faktor bahan baku, lonjakan biaya energi turut memperparah kondisi industri. Sejak awal Maret 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) industri dilaporkan melonjak hingga sekitar 100%, dipicu gangguan pasokan energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Kenaikan harga energi tersebut katanya berdampak luas, mulai dari aktivitas penebangan di hutan, transportasi log, hingga operasional pabrik. Biaya bahan penunjang seperti lem juga ikut meningkat, sementara ongkos pengiriman internasional menjadi semakin fluktuatif.

Dalam situasi ini, pelaku industri menghadapi dilema. Kenaikan biaya produksi mendorong kebutuhan untuk menaikkan harga jual, namun di saat yang sama permintaan global justru melemah.

Kondisi tersebut berpotensi menggerus daya saing produk plywood Indonesia di pasar internasional. “Kombinasi ini menciptakan tekanan yang signifikan terhadap profitabilitas industri,” sebut Apkindo.

Bisnis.com, SAMARINDA — Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan menetapkan PS alias R (51), penanggung jawab gudang penampungan kayu ilegal sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar yang melibatkan jaringan pengangkutan kayu ulin tanpa izin sah.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom menyatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan tangan terhadap F (24), sopir truk pengangkut kayu ulin yang membawa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan di Pelabuhan Semayang Balikpapan.

"PS diamankan oleh petugas pada tanggal 21 April 2026 di Jalan Soekarno Hatta Km 8 Samarinda-Balikpapan setelah sebelumnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap F (24) yang diamankan oleh tim Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Benang kusut praktik ilegal ini mulai terurai ketika Tim Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan mengamankan satu unit truk bermuatan kayu ulin yang dikemudikan F bersama kernet berinisial AF (17).

Pemeriksaan awal mengindikasikan dokumen pengangkutan yang digunakan bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Setelah Lanal Balikpapan melimpahkan kasus ke Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, tim gabungan yang melibatkan Ditreskrimsus Polda Kaltim melakukan penelusuran asal-usul kayu.

Penelusuran tersebut berujung pada penemuan gudang penampungan kayu di kawasan Loa Janan, Kota Samarinda.

Dalam operasi di lokasi gudang, petugas mengamankan dua orang, yaitu PS selaku penanggung jawab gudang dan SM (24), sopir pick up yang melakukan pelangsiran kayu dari gudang ke lokasi lain.

Selain dua tersangka, penyidik juga menyita satu unit truk bermuatan kayu ulin ilegal beserta dokumen SKSHH yang diduga dipalsukan. Kayu-kayu yang berada di gudang dan beberapa lokasi terkait diamankan untuk pendalaman lebih lanjut.

Dia mengungkapkan penyidik menjerat PS dengan Pasal 12 huruf k jo Pasal 87 ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 14 huruf b jo Pasal 88 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 16 jo Pasal 88 ayat (1) huruf a UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (5) huruf a UU No 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Ancaman hukuman mencapai lima tahun penjara dan denda hingga Rp2,5 miliar.

"Kami akan terus melakukan penegakan hukum terkait pengangkutan kayu hasil hutan yang dilakukan secara tidak sah. Saya meminta penyidik untuk mengembangkan kasus ini guna mendalami pelaku lain yang terlibat," tegas Leo.

Adapun, dia menuturkan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan buah dari kolaborasi solid antara Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Pangkalan TNI AL Balikpapan, dan Polda Kalimantan Timur.

"Keberhasilan penanganan kasus ini tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dengan baik antara ketiga institusi," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ubi kayu mulai didorong masuk rantai industri untuk menopang ketahanan pangan dan energi nasional. Penguatan tidak lagi berhenti di budi daya, tetapi diarahkan ke hilirisasi hingga pengolahan bioetanol.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyiapkan pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk komoditas ini. Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino Mauna mengatakan, model yang disiapkan mencakup peningkatan produktivitas di kebun hingga penguatan industri pengolahan.

"Program ini dirancang sebagai model pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir,” kata Denaldy dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Pada sisi hulu, perusahaan fokus pada optimalisasi lahan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan varietas unggul yang adaptif. Sementara di hilir, penguatan diarahkan pada industri bioetanol melalui kerja sama operasional di fasilitas pabrik di Lampung.

“Program ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam membangun ekosistem agroindustri masa depan yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Denaldy.

Ia menilai ubi kayu memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai komoditas pangan tetapi juga bahan baku energi. Karena itu, pengembangannya perlu dilakukan menyeluruh agar rantai nilai terbentuk dan efisien.

PTPN III juga menjajaki kolaborasi dengan pemerintah daerah, petani, hingga pelaku industri untuk memastikan pasokan bahan baku dan keberlanjutan produksi. Di Lampung, perusahaan telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, asosiasi petani, serta mitra industri pengolahan.

“Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah daerah, petani, hingga mitra operasional untuk memastikan kesiapan implementasi,” kata Denaldy.

Selain itu, penguatan riset dilakukan bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan produktivitas, termasuk melalui pengembangan varietas dan teknik budidaya.

Pengembangan industri bioetanol dinilai berpotensi menciptakan efek ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan nilai tambah komoditas pertanian.

PTPN III menilai integrasi hulu-hilir menjadi kunci agar komoditas seperti ubi kayu tidak hanya menjadi bahan mentah, tetapi masuk ke rantai industri yang lebih luas dan bernilai tambah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai tegas dalam menjaga kelestarian hutan.

Presiden Prabowo menyoroti langkah Menteri Kehutanan yang belum memberikan izin kepada seluruh perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta (8/4/2026). Rapat ini dihadiri seluruh jajaran anggota kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan terkait keberadaan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini mendorong Presiden untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan dan kebijakan yang diambil oleh jajaran kementerian terkait.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, atau IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek,” ujar Presiden Prabowo.

Setelah melakukan penelusuran, Presiden mengaku puas dengan kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Prabowo menyebut Menhut Raja Antoni tidak mengeluarkan izin penebangan kayu.

“Menteri kehutanan saya cek, oh alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” lanjut Presiden.

Prabowo lantas mencari dan berinteraksi langsung dengan Menteri Kehutanan saat menyampaikan pernyataannya. Menhut Raja Antoni tampak berdiri dan tersenyum merespon pernyataan presiden.

“Mana menteri kehutanan ada? Oh kau ya menteri kehutanan, hehe, aduh dia berbinar-binar dia itu, saya nggak tanya partai apa dong,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo pun langsung memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap ratusan IUP yang dinilai bermasalah, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang yang tidak jelas IUP-nya, termasuk di hutan lindung. Kalau tidak jelas, cabut IUP-nya,” tegas Prabowo.

Target Laporan Dipercepat

Saat meminta laporan evaluasi, Prabowo awalnya diberi target dua minggu oleh Menteri ESDM. Namun, dia langsung meminta percepatan menjadi satu minggu.

Prabowo menegaskan, langkah penertiban IUP merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali negara atas sumber daya alam.

“Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Harus di tangan negara agar kita bisa memperkuat institusi kita,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengumumkan pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 30% pada 29 ruas jalan tol selama periode mudik Lebaran 2026/1447 H.

Dody menjelaskan, kebijakan ini diterapkan dalam rangka memecah kepadatan kendaraan agar tidak menumpuk pada puncak arus mudik yang diprediksi bakal jatuh pada 18 Maret 2026.

Adapun, pemberian diskon tersebar ke dalam empat koridor utama, yakni Tol Jabodetabek sebanyak 4 ruas, Trans Jawa 10 ruas, Non-Trans Jawa 4 ruas, dan Trans Sumatra sebanyak 11 ruas.

“Diskon tarif tol sebesar 30% sebenarnya hanya untuk menghindari penumpukan berlebih di hari H. Dengan adanya diskon lebih, diharapkan pemudik berangkat dan balik lebih awal dari waktu prakiraan puncak arus mudiknya,” kata Dody di dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Potongan harga ini berlaku untuk semua golongan kendaraan yang melakukan perjalanan jarak jauh atau barrier gate to barrier gate. Pengguna wajib menggunakan metode pembayaran uang elektronik dengan saldo yang cukup.

Besaran diskon 30% tersebut tidak akan berlaku apabila transaksi gagal akibat saldo uang elektronik tidak mencukupi atau kartu tidak terbaca oleh sistem. Selain itu, diskon hanya diberikan pada periode waktu tertentu yang telah ditetapkan otoritas terkait.

Secara teknis, waktu penerapan diskon dilaksanakan selama empat hari yang terbagi dalam dua fase. Untuk arus mudik, diskon berlaku pada 15—16 Maret 2026, sedangkan untuk arus balik pada 26—27 Maret 2026.

Selain diskon umum 30%, terdapat kebijakan khusus pada beberapa ruas seperti Tol Becakayu dengan diskon dinamis 10%—20%.

Ruas Tol Cibitung—Cilincing juga memberikan potongan harga lebih besar yakni 12%—44% khusus untuk kendaraan golongan II hingga V.

"Lebih banyak kendaraan roda 4 gunakan tol akan memgurangi beban di jalan nasional," pungkas Dody.

Secara terperinci, berikut daftar ruas tol yang bakal menerapkan diskon Lebaran 2026 hingga 30%:

Koridor Trans Jawa (Diskon 30%)

- Tangerang–Merak

- Jakarta–Cikampek

- Japek Elevated (MBZ)

- Cikampek–Palimanan

- Palimanan–Kanci

- Kanci–Pejagan

- Pejagan–Pemalang

- Pemalang–Batang

- Batang–Semarang

- Semarang ABC

- Cipularang

- Padaleunyi

- Cisumdawu

- Cimanggis–Cibitung

- Kelapa Gading–Pulogebang

- Krian–Legundi–Bunder

Diskon Khusus Trans Jawa:

- Tol Becakayu: Diskon dinamis 10%–20% (hingga 31 Maret 2026)

- Cibitung–Cilincing: Diskon 12%–44% khusus Golongan II–V (hingga 30 April 2026)

Koridor Trans Sumatera (Diskon 30%)

- Bakauheni–Terbanggi Besar

- Terbanggi Besar–Pematan–Panggang–Kayuagung

- Kayuagung–Palembang (Diskon kombinasi 10% + 30% pada periode tertentu)

- Indralaya–Prabumulih

- Pekanbaru–Dumai

- Pekanbaru–Bangkinang–Koto Kampar

- Belawan–Medan–Tanjung Morawa

- Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi

- Indrapura–Kisaran

- Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat

- Sigli–Banda Aceh Seksi 2–6

Kementerian Kehutanan atau Kemenhut tengah menindaklanjuti dan memeriksa legalitas 1.085 batang kayu bulat yang terlihat di sungai Kalimantan. Kementerian telah mengidentifikasi rakit kayu bulat itu berada di wilayah Desa Bajuh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom menyampaikan, di lokasi tambat rakit ditemukan dua rakit kayu bulat yang berdasarkan informasi dari pihak penarik kayu berasal dari PT GM dan PT PNT.

PT GM dan PT PNT merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) beroperasi di Kabupaten Kapuas terutama di Kecamatan Mandau Telawang.

"Saat ini Gakkum Kehutanan sudah mengamankan rakit kayu bulat di Sungai Kapuas, selanjutnya tim telah berkoordinasi dengan BPHL Wilayah X Palangka Raya untuk mengecek kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)," kata Kepala Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

"Apabila ditemukan adanya pelanggaran, PPNS Gakkum Kehutanan akan melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku," Leonardo menambahkan.

Dia menjelaskan kayu itu diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara di Desa Mendaun, Kecamatan Mandau Telawang. Jumlah kayu yang diangkut dari PT GM 305 batang dan dari PT PNT 780 batang. Seluruhnya merupakan kayu bulat dari kelompok jenis meranti.

Pada batang kayu bulat ditemukan label barcode PT GM dan PT PNT. Pengangkutan rakit kayu bulat ini disertai dengan SKSHHK.

Dia menyebut saat ini rakit kayu bulat itu diamankan oleh petugas Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan di Sungai Kapuas di wilayah Desa Bajuh.

Pengamanan Gakkum Kemenhut dilakukan dalam rangka penghitungan dan penentuan jenis kayu oleh pihak Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya untuk mengecek kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutannya.

Bilamana dalam pengecekan ditemukan pelanggaran terkait legalitas dokumen kayu, akan ditempuh upaya penegakan hukum terhadap PBPH.

Pengawasan yang konsisten diperlukan guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan izin dan pemanfaatan sumber daya hutan

Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) memperkuat pengawasan izin kehutanan melalui pembinaan industri kayu sebagai langkah meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan memperbaiki tata kelola sektor kehutanan di daerah tersebut.

Kepala Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan Dishut Kalsel Arifuddin di Banjarbaru, Sabtu, mengatakan penguatan itu difokuskan pada perizinan berusaha sektor kehutanan yang mencakup pemanfaatan hasil hutan, penggunaan kawasan hutan, serta kegiatan industri kehutanan.

“Pembinaan dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan hutan lestari,” ucapnya.

Ia menekankan, pengawasan yang konsisten diperlukan guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan izin dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Menurut dia, pembinaan diarahkan pada peningkatan kepatuhan administrasi, kesesuaian kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki, serta penguatan komitmen terhadap kewajiban pelaporan dan aspek lingkungan.

“Pada Ramadhan menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.

Arifuddin juga menekankan penguatan integritas dan profesionalisme aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan efektif dan akuntabel.

Dishut Kalsel menegaskan peningkatan kinerja organisasi harus diikuti dengan penguatan sistem pengendalian internal dan koordinasi lintas bidang agar pengawasan perizinan lebih optimal.

Melalui pembinaan yang terarah dan pengawasan berkelanjutan, Dishut Kalsel berharap sektor kehutanan di Kalimantan Selatan semakin tertib regulasi, transparan, serta mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah tanpa mengabaikan kelestarian hutan.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026