PT PLN (Persero) bergerak cepat mengamankan sistem kelistrikan Aceh menyusul terjadinya longsoran berupa sinkhole di Desa Pondok Balik, Kabupaten Aceh Tengah.

Longsoran itu dinilai berpotensi mengganggu jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) Bireuen-Takengon yang menjadi penghubung utama pasokan listrik antara Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Dalam rilisnya, PLN menyatakan pihaknya langsung mengerahkan tim transmisi pada Sabtu (31/1) untuk melakukan relokasi jalur transmisi menjauhi area sinkhole.

Jaringan yang sebelumnya berjarak sekitar 25 meter dari titik longsoran dipindahkan ke lokasi yang lebih aman sehingga saat ini kondisi sistem kelistrikan telah kembali dalam status aman.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga keandalan urat nadi kelistrikan nasional, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan kerawanan bencana alam.

"Sebagai langkah mitigasi risiko, PLN melakukan pengamanan jaringan transmisi melalui relokasi jalur ke titik yang lebih aman guna menjaga stabilitas sistem kelistrikan," ujar Darmawan pada Minggu (1/2).

Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung cepat selama sekitar 3,5 jam dan dilakukan dengan pemadaman sementara secara terukur demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Dengan selesainya relokasi tersebut, kondisi pasokan listrik kini telah kembali aman dan andal.

"Pekerjaan ini tidak mungkin berhasil tanpa kolaborasi dengan para stakeholder, untuk itu kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri," kata Darmawan.

Sementara itu General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatra, Amiruddin, menegaskan bahwa keandalan sistem kelistrikan dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama PLN.

"PLN tidak menunggu risiko berkembang menjadi gangguan. Begitu terdeteksi potensi bahaya akibat longsor, kami langsung bergerak di lapangan," katanya.

Amiruddin menambahkan PLN terus melakukan pemantauan intensif serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan aman dan lancar.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah desa dan dusun di Provinsi Aceh dilaporkan hilang setelah diterjang banjir bandang dan tanah longsor.

Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat permukiman warga di tujuh kabupaten terdampak tidak lagi dapat dihuni akibat rusak parah dan terseret arus.

Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, mengatakan berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh serta DPMK kabupaten, banyak permukiman lenyap sehingga seluruh penduduknya terpaksa mengungsi.

"Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dan DPMK kabupaten, banyak pemukiman lenyap akibat terseret arus banjir dan longsor, sehingga tidak lagi dapat dihuni," kata di Banda Aceh, Selasa, dilansir dari Antaranews (6/1/2026).

Daftar Desa dan Dusun di Aceh yang Dilaporkan Hilang Tersapu Banjir dan Longsor

1. Kabupaten Aceh Tamiang

Kecamatan Sekerak:

• Desa Lubuk Sidup
• Desa Sekumur
• Desa Tanjung Gelumpang
• Desa Sulum
• Desa Baling Karang

Seluruh penduduk di wilayah tersebut telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman maupun ke rumah kerabat.

2. Kabupaten Aceh Utara

Kecamatan Sawang

• Satu dusun di Desa Guci, Wilayah Riseh Teungoh, Riseh Baroh

Kecamatan Langkahan

• Dusun Rayeuk Pungkie

3. Kabupaten Nagan Raya

Kecamatan Kuta Teungoh dan Babah Suak

• Desa Beutong Ateuh Banggalang dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga sebagian besar permukiman tidak tersisa.

4. Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan Ketol dan Bintang

• Desa Bintang Pupara
• Desa Kalasegi

Kedua desa tersebut kini hanya menyisakan beberapa rumah dengan kondisi rusak berat dan penduduk masih mengungsi.

5. Kabupaten Gayo Lues

• Desa dan dusun di Kecamatan Pantan Cuaca, Blangkejeren, Tripe Jaya, dan Putri Betung dilaporkan hilang akibat banjir dan longsor.

6. Kabupaten Aceh Tenggara

• Satu dusun di Kecamatan Ketambe dinyatakan hilang.

7. Kabupaten Pidie Jaya

• Satu dusun di Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, mengalami kondisi serupa.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeli 40 ton cabai petani dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Kebijakan itu ia lakukan sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera.

Dalam kesempatan ini sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pengiriman dilakukan dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma.

Amranmenegaskan bahwa langkah penyerapan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar petani tidak terlalu rugi akibat bencana dan hasil panen mereka tetap terserap pasar.

"Pesan saya satu. Jangan merugikan petani kita. Kalau perlu, naikkan harganya. Supaya petani untung. Yang penting, jangan rugi," tegas Mentan Amran dalam keterangannya kepada pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/12).

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules dan helikopter yang mengangkut bantuan logistik ke Bandara Rembele tidak kembali dalam kondisi kosong, melainkan dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen petani.

"Ini pesawat bolak-balik ke Aceh, angkut bantuan dari pemerintah, maupun bantuan dari saudara-saudara kita. Jadi pulangnya kosong," tegasnya.

Untuk penyaluran cabai di Jakarta, Kementan berkoordinasi dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Kramat Jati (PIKJ).

Mentan Amran juga menekankan bahwa kebijakan distribusi ini dirancang agar seluruh mata rantai pangan dapat berjalan seimbang dan saling menguatkan, mulai dari petani hingga konsumen.

"Kita ingin semua tersenyum. Petani tersenyum, pedagang tersenyum, dan konsumen tersenyum karena harga tetap stabil. Jangan ada berteriak salah satunya," ujar Mentan Amran.

Melalui langkah ini, Mentan Amran menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap pasar, serta memperkuat kehadiran negara dalam melindungi petani, khususnya pada situasi darurat dan pascabencana.