JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penerapan skema gross split ke sektor mineral dan batu bara (minerba) kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas penataan sektor pertambangan di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pemerintah disebut ingin mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam melalui pola pembagian hasil baru, termasuk dengan mengadopsi skema yang selama ini dikenal di sektor migas.

“Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” ujar Bahlil, saat itu.

Edi Permadi, Tenaga Profesional bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, menilai penerapan gross split di sektor minerba perlu dikaji hati-hati karena karakter industrinya berbeda dengan migas.

“Sejak diberlakukannya gross split pada 2017, sektor hulu migas Indonesia tidak menunjukkan lompatan signifikan. Produksi minyak yang sempat berada di kisaran 800 ribu barrel per hari pada awal implementasi, terus menurun hingga sekitar 580 ribu barrel per hari pada 2024,” tulis Edi dalam artikelnya, Minggu (24/5/2026).

Menurut dia, salah satu persoalan utama berada pada aktivitas eksplorasi yang melemah akibat meningkatnya risiko bagi kontraktor. Dalam sistem gross split, kontraktor tidak lagi mendapatkan mekanisme penggantian biaya atau cost recovery sehingga proyek eksplorasi berisiko tinggi menjadi kurang menarik.

Risiko Eksplorasi dan Daya Saing

Edi menjelaskan, sektor minerba memiliki karakteristik berbeda dibandingkan migas karena membutuhkan investasi awal besar, periode pengembalian panjang, serta struktur biaya yang dipengaruhi kondisi geologi, teknologi pengolahan, lingkungan, hingga dinamika pasar.

“Dalam konteks minerba antar mineral saja memiliki kompleksitas teknologi, risiko dan sensitivitas komersial yang berbeda-beda apalagi dibandingkan dengan batu bara,” tulisnya.

Menurut dia, jika gross split diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan struktur biaya, proyek dengan margin tipis atau risiko tinggi berpotensi tidak berjalan. Dampak terbesar dinilai bukan pada produksi jangka pendek, melainkan eksplorasi jangka panjang.

Tanpa mekanisme berbagi risiko, investor disebut akan cenderung menghindari eksplorasi greenfield dan lebih memilih fokus pada tambang existing. Padahal, masa depan komoditas seperti nikel, tembaga, timah, bauksit, emas, hingga batu bara bergantung pada keberhasilan eksplorasi saat ini.

Gross Split Kembali Dibahas

Munculnya kembali wacana gross split dinilai menarik karena skema tersebut sebelumnya sempat kehilangan dominasi di sektor migas. Gross split pertama kali diterapkan pada 2017 pada era Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 untuk menggantikan cost recovery.

Namun dalam perjalanannya, banyak kontraktor migas menilai gross split membuat risiko investasi terlalu besar, terutama untuk proyek eksplorasi berisiko tinggi dan wilayah frontier. Karena itu, sejak 2020 pemerintah kembali memberi fleksibilitas penggunaan skema kontrak, baik gross split maupun cost recovery, pada era Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sejak 2025, pemerintah tengah merevisi aturan perpajakan untuk sistem kontrak gross split di sektor hulu migas.

Pada 2025 lalu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, revisi aturan tersebut dilakukan untuk meningkatkan gairah investasi migas.

“Saat ini kami sedang merevisi aturan gross split untuk perpajakannya,” ujar Djoko di sela Plenary Session IPA Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/5/2025).

Menurut Djoko, sejak 2019 sudah ada 46 kontrak migas yang menggunakan skema gross split.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya pembahasan proyek pipanisasi gas yang akan terhubung lintas Sumatra dan Jawa usai bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (13/5/2026).

Usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Purbaya awalnya mengungkap bahwa keduanya bertemu untuk membahas soal penguatan PNBP di sektor migas.

"Kami membahas rencana beliau [Bahlil] memperkuat PNBP dari sektor migas, rencananya cukup baik saya pikir," terangnya kepada wartawan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Purbaya menyebut salah satu rencana yang diajukan Bahlil untuk penguatan sektor migas Indonesia adalah proyek pipanisasi gas dari Sumatra ke Jawa.

"Yang menarik adalah ada satu proyek pipanisasi gas yang dari Sumatra ke Jawa, di tengah masih ada yang belum dikerjain. Nanti mungkin dari Sumatra ke Jawa nyambung," lanjut Bendahara Negara.

Menurut Purbaya, rencana proyek pipanisasi gas ini akan menunggu prospek dari blok migas di Andaman. Nantinya, proyek pipanisasi yang diajukan Bahlil diharapkan bisa menyalurkan gas dari Sumatra ke Jawa.

"Kalau jadi yang field Andaman selesai, itu bisa ditransfer langsung ke Sumatra-Jawa. Itu suatu proyek bagus tadi," tuturnya.

Dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Central Andaman adalah WK Migas pertama dengan skema New Gross Split. Pada 2024 lalu, kontrak kerja sama ditandatangani antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) antara Harbour Energy Central Andaman Ltd. dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan desain baru tata kelola pertambangan mineral dan batubara kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5/2026) lalu. Pemerintah menyiapkan formulasi baru untuk memperkuat porsi pendapatan negara sekaligus menata ulang izin tambang.

Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) serta langkah penguatan ketahanan energi nasional. Penataan tambang diarahkan agar lebih selaras dengan amanat konstitusi dan memberi kontribusi fiskal yang lebih optimal.

“Saya dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan, termasuk harga crude terhadap ICP. Kemudian juga penataan tambang ke depan yang kepemilikannya harus didominasi negara. Ini terkait implementasi Pasal 33,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).

Penataan pertambangan akan menyasar izin lama maupun izin baru. Pemerintah menyiapkan pendekatan baru agar pembagian hasil lebih optimal bagi negara, dengan tetap membuka ruang kerja sama bersama pelaku usaha.

Skema yang disiapkan mengacu pada pola yang telah diterapkan di sektor minyak dan gas bumi. Pemerintah menilai mekanisme seperti cost recovery dan gross split dapat diadaptasi ke sektor mineral dan batubara dengan sejumlah penyesuaian.

“Khusus pertambangan, baik yang lama maupun baru, kita akan mengoptimalkan pendapatan negara. Kita menggunakan contoh skema pengelolaan migas, seperti cost recovery dan gross split,” ujar Bahlil.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan skema konsesi, namun dengan penekanan pada keseimbangan baru dalam pembagian manfaat. Negara diarahkan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan pola sebelumnya.

“Tetap konsesi, tetapi kita akan optimalkan agar pendapatan negara lebih besar dan lebih seimbang,” kata Bahlil.

Pemerintah kaji CNG

Di luar sektor tambang, pemerintah juga mengkaji substitusi energi untuk menekan impor. Pemanfaatan liquefied petroleum gas (LPG) mulai diarahkan beralih ke compressed natural gas (CNG) berbasis sumber daya domestik.

Harga CNG diperkirakan lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG. Keunggulan tersebut ditopang oleh ketersediaan gas di dalam negeri serta biaya distribusi yang lebih efisien.

“Karena gasnya tersedia di dalam negeri dan industrinya juga ada di dalam negeri, kita tidak perlu impor. Biaya transportasi juga bisa ditekan,” ujar Bahlil.

Program konversi ini diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp 130 triliun serta mengurangi beban subsidi energi. Uji coba penggunaan tabung CNG tengah berlangsung, mengingat tekanan gas mencapai 250 bar dan memerlukan penyesuaian dari tabung LPG 3 kilogram.

Hasil uji coba ditargetkan keluar dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Pemerintah menyiapkan langkah lanjutan agar implementasi berjalan aman dan efisien.

Bisnis.com, PEKANBARU - Mengelola salah satu wilayah kerja minyak dan gas bumi tertua dan terbesar di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Memasuki usianya yang ke-70 tahun lebih, Wilayah Kerja (WK) Rokan menghadapi tantangan geologis yang tidak bisa dihindari oleh lapangan migas mana pun di dunia: Natural Decline atau penurunan produksi alamiah.

Namun, ikhtiar operasional yang masif, penerapan teknologi tepat guna, serta keandalan sumber daya manusia di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mampu menahan laju penurunan tajam tersebut. Hasilnya, tingkat produksi berhasil dijaga stabil guna menopang ketahanan energi nasional.

General Manager Zona Rokan, Andre Wijanarko, menjelaskan bahwa tanpa adanya intervensi pengeboran masif, produksi Blok Rokan akan terjun bebas.

"Lapangan mature (tua) seperti Rokan memiliki laju penurunan alamiah yang sangat agresif. Bisa mencapai 11% hingga belasan persen setiap tahunnya. Ibarat kita berlari ke atas di eskalator yang bergerak turun dengan cepat. Jika kita diam atau hanya berjalan santai, kita akan terseret ke bawah. Pengeboran ratusan sumur baru setiap tahun adalah cara kami 'berlari cepat' untuk memastikan pasokan energi tetap andal dan produksi terjaga di kisaran 150.000 - 160.000 barel minyak per hari (BOPD)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Andre menggarisbawahi bahwa target pengeboran 400 hingga 500 sumur pada dasarnya adalah fondasi teknis yang krusial untuk menambal baseline produksi yang terus menyusut.

Dalam menjalankan operasi berskala raksasa ini, PHR terus berkoordinasi ketat dengan pemerintah (SKK Migas) untuk memastikan setiap program kerja dieksekusi dengan kehati-hatian.

KEANDALAN MANUSIA & TEKNOLOGI: Dua Perwira PHR melakukan inspeksi rutin pada fasilitas pompa angguk, di Wilayah Kerja Rokan. Selain investasi teknologi, keandalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan standar keselamatan (HSSE) yang ketat menjadi kunci sukses PHR dalam menjaga stabilitas produksi di lapangan Rokan.

"Setiap barel yang berhasil kita pertahankan dari natural decline adalah wujud komitmen nyata kami bagi negara. Karena WK Rokan beroperasi dengan skema Gross Split, kami memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh risiko operasional secara mandiri. Oleh karena itu, di tengah tantangan sumur tua, kami terus berupaya melakukan efisiensi operasional dan optimalisasi teknologi. Tujuannya agar setiap aktivitas pengeboran mampu memberikan dampak yang terukur bagi upaya menjaga urat nadi migas nasional," tambah Andre.

Di tengah ritme operasi yang agresif serta komitmen kuat untuk memberdayakan pengusaha lokal Riau, revitalisasi aset warisan dan pengeboran masif akan terus dipacu beriringan dengan pembinaan mitra kerja lokal. "Kami mewajibkan pemenuhan standar keselamatan tanpa pengecualian apa pun. Bagi kami, operasi yang masif wajib menjadi operasi yang selamat," pungkas Andre.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menawarkan reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier untuk menarik investor dalam ajang Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2025.

“Indonesia telah memiliki action plan yang jelas untuk meningkatkan iklim investasi, serta menawarkan insentif, stabilitas, dan arah kebijakan dalam mendorong investasi yang berkelanjutan,” ujar Staf Khusus Menteri bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nanang Abdul Manaf dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada 2024, pemerintah meluncurkan regulasi terbaru yang mengatur kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah, dengan salah satu poin penting pada beleid ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75–95 persen. Pada skema yang sebelumnya, bagi hasil yang diterima kontraktor lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah.

Aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93–95 persen.

“Potensi besar Indonesia perlu dioptimalkan melalui kemitraan global yang menghadirkan teknologi dan pendanaan,” ujar Nanang yang juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas.

Lebih lanjut, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan bahwa kemandirian energi merupakan pilar penting kedaulatan nasional, dan setiap kerja sama internasional harus memberikan manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2029, Pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas nasional sebesar 31 persen untuk minyak dan 51 persen untuk gas pada tahun 2029. Target ini didukung oleh reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier.

Turut berpartisipasi dalam ADIPEC adalah Pertamina EP yang menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kehadiran Pertamina EP, sebagai anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Pertamina (Persero), di ajang bergengsi ADIPEC 2025 sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Manager Communication Relations & CID Pinto Budi Bowo Laksono.

Tahun ini, Indonesia menegaskan arah baru pembangunan energi nasional dengan mengusung tema “Potentials to Discover, Partners to Deliver.”

Tema tersebut menandai visi besar menuju kemandirian energi nasional melalui investasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi strategis lintas negara. Indonesia menampilkan diri sebagai mitra strategis energi global yang berdaulat dan kompetitif, dengan fokus memperkuat ketahanan energi, mempercepat alih teknologi, dan mengembangkan industri pendukung di sektor hulu migas.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025