JAKARTA - Pegiat media sosial, Ade Armando menegaskan tak pernah bersalah saat merespons cuplikan video ceramah Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Ia pun tak bermaksud untuk mengadu domba atau memprovokasi pihak manapun.

Pernyataan itu sekaligus merespons langkah 40 ormas Islam yang melaporkan Ade Armando ke Bareskrim. Ia meyakini, laporan itu tak akan dicabut.

"Saya yakin juga laporan terhadap saya juga tidak akan dicabut nih, akan terus. Tapi saya merasa bahwa saya nggak bersalah kok. Saya tidak pernah mengadu domba, memprovokasi, menghasut siapapun, bahkan untuk membenci JK nggak pernah. Jadi saya tetap yakin dengan sikap saya," ujar Ade.

Ade pun menilai, laporan terhadap dirinya terasa berbeda. Pasalnya, kata dia, ada banyak organisasi Islam yang melayangkan laporan terhadapnya dan dipimpin oleh tokoh agama, Din Syamsuddin. Bahkan, ia mengklaim telah mendapat serangan di sosial media.

"Tapi serangannya itu bukan hanya ke saya. Buat saya untuk pertama kalinya serangannya diarahkan kepada PSI yang berulang kali disebut," ucap Ade.

Bahkan, kata dia, PSI telah mendapat surat ancaman. "Kita baca sama-sama surat-suratnya yang mengatakan bahwa, 'nggak bisa nih selama Ade Armando masih ada di sana, kita nggak akan dukung PSI.' Karena tuduhannya adalah penodaan agama bahwa saya menghina Islam," ucap Ade.

"Sehingga saya menangkap bahwa memang ada upaya sengaja nih beramai-ramai ingin menghabisi saya dan kemudian menghabisi PSI," imbuhnya.

Sebelumnya, pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda hingga Grace Natalie dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh puluhan Aliansi Ormas Islam yang diklaim terdiri atas 40 organisasi.

Laporan dilayangkan terkait beredarnya potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di UGM beberapa waktu lalu.

"Kami hari ini mewakili sekitar 40 ormas Islam yang kita sebut dengan Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama datang untuk membuat laporan kepolisian yang akan melaporkan tiga orang, yaitu saudara Ade Armando, Permadi Arya dan Grace Natalie," kata Direktur LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026. Ini soal perlindungan pekerja transportasi online. Isinya mendobrak tatanan lama.

Gebrakan utamanya adalah pemangkasan fee aplikasi. Dulu, aplikator seperti Grab dan Gojek mengambil potongan 20 persen. Pengemudi hanya dapat 80 persen.

Sekarang, angkanya dibalik: 8 persen untuk aplikasi, 92 persen untuk pengemudi.

Prabowo tidak mau tawar-menawar. Saat May Day di Monas, dia bertanya ke pengemudi. Mau dipotong berapa? Ada yang teriak 10 persen. Prabowo menolak. Dia mau di bawah itu. Jadilah 8 persen.

"Elo yang keringetan, dia yang dapet duit. Sorry aje. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah usaha di Indonesia," ujar Prabowo tegas.

Tidak hanya soal uang. Perpres ini juga mewajibkan aplikator memberikan BPJS Kesehatan. Juga asuransi jaminan kecelakaan kerja. Ini kado yang sudah ditunggu pengemudi selama bertahun-tahun.

Namun, industri digital mulai waswas. Neneng Goenadi, CEO Grab Indonesia, mengaku masih menunggu dokumen resmi. Dia ingin mempelajari detailnya. Sebab, ini adalah perubahan mendasar pada model bisnis marketplace.

Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) —lebih tajam lagi. Agung Yudha, sang Direktur Eksekutif, menyebut angka 8 persen ini yang terendah di dunia. Secara global, rata-rata platform fee itu 15 sampai 30 persen.

Dampaknya menurut Agung, bisa sistemik. Potongan 8 persen dianggap memangkas ruang operasional platform hingga 60 persen. Ini angka yang besar. Aplikator jadi punya sedikit ruang untuk menjaga kualitas layanan, teknologi, dan keamanan transaksi.

Dampak bagi Pengemudi:

Ada 4 juta mitra pengemudi aktif yang seharusnya akan merasakan kenaikan pendapatan langsung. Jaminan BPJS memberikan rasa aman saat bertaruh nyawa di jalanan. Pendapatan minimal 92 persen adalah rekor baru kesejahteraan pengemudi ojol.

Dampak bagi Aplikator:

Ruang operasional menyusut 60 persen. Aplikator harus mengubah model bisnis secara mendadak. Ada kekhawatiran daya tarik investasi digital di Indonesia akan merosot. Padahal ekosistem ini menyumbang ratusan triliun rupiah per tahun bagi ekonomi nasional.

Dampak bagi Konsumen:

Ini yang harus diwaspadai. Dengan potongan aplikasi yang kecil, subsidi promo dan diskon kemungkinan besar akan hilang. Harga layanan ojol bisa jadi lebih mahal demi menjaga keberlanjutan bisnis platform.

Kini bola panas ada di tangan aplikator. Ikut aturan main atau angkat kaki dari pasar Indonesia yang gemuk ini.

Fakta Data Perpres 27/2026:

•⁠ ⁠Batas Potongan: Maksimal 8% (sebelumnya mencapai 20%).

•⁠ ⁠Hak Pengemudi: Minimal 92% pendapatan masuk ke dompet pengemudi (sebelumnya 80%).

•⁠ ⁠Jaminan Sosial: Wajib BPJS Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

•⁠ ⁠Basis Pengguna: Melibatkan 4 juta mitra pengemudi aktif di seluruh Indonesia.

•⁠ ⁠Standar Global: Rata-rata dunia di angka 15-30%, menjadikan 8% sebagai yang terendah secara internasional.

JAKARTA - Sebanyak 40 organisasi masyarakat (ormas) Islam melaporkan Grace Natalie, Ade Armando, dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri hari ini. Ketiganya dilaporkan atas dugaan penghasutan dan ujaran kebencian melalui media elektronik, terkait konten yang dianggap mem-framing Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri. Para pelapor diwakili oleh advokat sekaligus perwakilan LBH Syarikat Islam, Gurun Arisastra.

"Saya Gurun Arisastra termasuk pelapor dalam hal ini yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Syarikat Islam beserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN, dan organisasi-organisasi lainnya telah melaporkan tiga figur Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natalie," ujar Gurun di Gedung Bareskrim Polri, Senin (4/5/2026).

Gurun menjelaskan, ketiga terlapor diduga mengunggah potongan video ceramah Jusuf Kalla melalui berbagai platform, termasuk Cokro TV untuk Ade Armando, serta media sosial masing-masing terlapor. Menurutnya, potongan video tersebut disertai narasi yang tidak utuh dan berpotensi menyesatkan publik.

"Video penggalan dan dibangun narasi-narasi yang mengarah kepada perspektif atau konklusi yang tidak utuh di dalam masyarakat. Yang di mana di situ mereka mem-framing bahwa Pak JK dalam ceramah videonya adalah dituduh mengenai terkait dengan pembahasan ajaran agama Kristen terkait dengan syahid," tegas dia.

Lihat video: HEBOH! Jusuf Kalla Dilaporkan Dugaan Penistaan Agama Usai Ceramah!



Padahal dalam video ceramah yang sama, Jusuf Kalla justru menyampaikan kekhawatiran terkait pemahaman keagamaan yang berpotensi menimbulkan kesalahan berpikir. Ia menilai, pemotongan narasi tersebut dapat memicu gangguan hubungan antarumat beragama.

"Pernyataan ini terpotong. Lantas konklusi itu menjadi beredar negatif sehingga menimbulkan keresahan di antar umat beragama, organisasi Islam kami segera melakukan sebuah pelaporan terhadap hal ini karena ada video yang dinarasikan yang tidak utuh sehingga itu menjadi perspektif di lingkungan masyarakat yang dikhawatirkan terjadi perpecahan antar umat beragama lalu disharmonisasi antarumat beragama akibat narasi yang tidak utuh, narasi bohong, ketidakjujuran, ini kan berbahaya," sambungnya.

Para pelapor juga menyerahkan barang bukti berupa flashdisk kepada pihak kepolisian. Atas laporan tersebut, para terlapor dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) junto Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) junto Pasal 48 UU ITE. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 243 junto ketentuan penyesuaian pidana serta Pasal 247 KUHP.

(Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyoroti sejumlah risiko dari intervensi Danantara dalam industri ojek online (ojol) . Terutama terkait potensi konsolidasi besar yang dapat mengarah pada monopoli pasar.

Dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026) ISEAI menyebut masuknya Danantara ke struktur pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), serta potensi keterlibatan dalam Grab, memicu spekulasi merger antara dua perusahaan raksasa tersebut.

"Jika Danantara bertindak sebagai jembatan untuk merger Grab-Gojek, maka akan tercipta entitas gabungan yang menguasai 91% pasar Indonesia," tulis ISEAI.

Ungkap Risiko, MODANTARA Minta Batas Potongan Platform 8% Ditinjau Kembali



Menurut ISEAI, kondisi tersebut menimbulkan kontradiksi kebijakan. Di satu sisi, pemerintah mendorong penurunan komisi aplikator menjadi 8 persen untuk melindungi pengemudi. Namun di sisi lain, potensi dominasi pasar oleh satu entitas justru berisiko merugikan konsumen akibat minimnya persaingan harga.

"Jika Danantara hanya fokus pada penurunan komisi tanpa memperbaiki struktur biaya industri, maka investasi negara di GOTO atau Grab akan mengalami capital loss yang masif," kata ISEAI.

Dalam skenario terburuk, lanjutnya, pemerintah bahkan bisa dipaksa melakukan bailout apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban finansial, demi mencegah dampak sosial dari hilangnya mata pencaharian jutaan pengemudi.

Prabowo Teken Aturan Potongan Aplikator 8%, Driver Ojol: Semoga Aplikator Patuh



Di sisi lain, ISEAI juga memaparkan skenario positif jika intervensi Danantara diiringi dengan konsolidasi industri. Melalui merger, perusahaan dapat menghilangkan perang subsidi, meningkatkan efisiensi skala besar, serta mengamankan data mobilitas dan finansial masyarakat sebagai aset strategis nasional.

"Dalam skenario merger, meskipun potongan komisi hanya 8 persen, efisiensi dari hilangnya persaingan bisa membuat perusahaan tetap profit. Namun, hal ini menuntut pengawasan super ketat agar efisiensi tersebut tidak justru dibebankan kembali kepada konsumen dalam bentuk tarif perjalanan yang mahal," lanjut ISEAI dalam laporannya.

JAKARTA - Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 8% melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan kebijakan itu merupakan kemenangan perjuangan para pengemudi ojol yang selama ini menuntut keadilan dalam pembagian pendapatan antara aplikator dan mitra pengemudi.

"Kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi, tetapi juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem transportasi digital modern," ujar Igun dalam keterangannya Sabtu (2/5/2026).

Menurut dia, penyesuaian komisi hingga 8% bahkan melampaui tuntutan awal para pengemudi yang sebelumnya memperjuangkan batas maksimal potongan sebesar 10%. Dengan skema baru tersebut, pengemudi berpotensi memperoleh hingga 92 persen dari pendapatan perjalanan.

Igun menilai keputusan pemerintah mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial dalam merespons aspirasi masyarakat akar rumput, khususnya para pekerja sektor informal digital.

"Potongan aplikasi sebesar 8%, yang berarti pengemudi memperoleh porsi pendapatan hingga 92%, diharapkan menjadi salah satu faktor eksponensial peningkatan kesejahteraan pengemudi ojol," ujar dia.

Asosiasi ojol ini meminta implementasi Perpres tersebut dikawal secara ketat guna memastikan seluruh platform digital mematuhi aturan baru tanpa mengalihkan beban biaya kepada pengemudi melalui kebijakan lain.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5), menegaskan ketidaksetujuannya terhadap potongan komisi sebesar 20 persen yang selama ini diterapkan aplikator karena dinilai memberatkan pengemudi.

"Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen. Enak aje, elu yang keringat dia yang dapat duit. Kalau tidak mau ikut kita, tidak usah berusaha di Indonesia," ujar Prabowo.

JAKARTA - Platform transportasi daring Grab dan GoTo menyatakan komitmennya untuk mematuhi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembatasan potongan komisi aplikasi maksimal sebesar 8%. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi kepala negara guna meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi di seluruh Indonesia.

"Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (2/5).

Neneng memaparkan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 mengenai Perlindungan Pengemudi Transportasi Online untuk menelaah rincian kebijakan tersebut. Menurutnya, struktur komisi baru ini merupakan transformasi fundamental bagi pola operasional platform digital yang berfungsi sebagai lokapasar (marketplace).

Senada dengan Grab, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) juga menegaskan kepatuhannya terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah. Direktur Utama GOTO, Hans Patuwo, menyatakan bahwa perseroan senantiasa mengikuti arahan Presiden Prabowo terkait perlindungan pekerja transportasi daring yang dituangkan dalam Perpres terbaru tersebut.

Hans menambahkan bahwa GoTo kini tengah melakukan kajian mendalam untuk memahami implikasi serta penyesuaian operasional yang diperlukan. Langkah ini diambil guna memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan tanpa mengganggu manfaat berkelanjutan bagi mitra maupun pelanggan.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat," tandas Hans.

Sebelumnya, dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jumat (1/5), Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap potongan 20% yang selama ini diberlakukan aplikator. Presiden menilai angka tersebut sangat memberatkan para pengemudi yang bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di lapangan.

Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak setuju jika potongan komisi masih berada di angka 10% atau lebih. Menurutnya, pembagian hasil harus lebih adil agar keringat para pengemudi tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan semata.

Menanggapi hal tersebut, Grab menyatakan siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal perubahan ini. Kolaborasi ini bertujuan agar regulasi tetap memberikan proteksi bagi mitra pengemudi, namun tarif tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

Pihak aplikator menegaskan bahwa dukungan terhadap taraf hidup mitra pengemudi beserta keluarga selalu menjadi prioritas utama. Sejak beroperasi di Indonesia, platform digital tersebut mengklaim telah mendampingi jutaan mitra dan pelaku UMKM dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional.

Langkah pemangkasan komisi ini diharapkan menjadi babak baru dalam industri transportasi daring di tanah air. Pemerintah dan aplikator diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri secara jangka panjang.

Hingga saat ini, pelaku industri masih menantikan salinan resmi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sebagai panduan teknis pelaksanaan di lapangan. Penyesuaian ini diprediksi akan mengubah lanskap kompetisi dan layanan jasa transportasi berbasis aplikasi di masa mendatang.

kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Grab Indonesia menyatakan siap untuk mengkaji dan berkolaborasi dengan pemerintah terkait pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Monumen Nasional Jakarta, Jumat.

“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan ini, guna memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya dalam melindungi mitra pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Neneng mengatakan, pihaknya menghormati arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh Internasional 2026.

“Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Ia melanjutkan, Grab Indonesia juga masih menunggu penerbitan resmi Perpres No. 27 Tahun 2026 agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut.

“Sejak hari pertama hadir di Indonesia, Grab Indonesia telah mendampingi jutaan mitra pengemudi dan UMKM dalam mengembangkan ekonomi digital, serta mendukung penghidupan mereka beserta keluarga yang senantiasa menjadi prioritas kami,” kata Neneng.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata dia.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan.

Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Prabowo menyebut bahwa sebelumnya pihak aplikator meminta setoran atau potongan sebesar 20 persen dari pendapatan pengemudi.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi daring.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Lebih dari 445.000 Mitra Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Mitra Pengemudi di seluruh Indonesia telah mengakses pendanaan senilai lebih dari Rp6 triliun melalui GrabModal by OVO Finansial sejak layanan pendanaan ini diluncurkan. Di balik angka tersebut, ada ribuan kisah perempuan tangguh yang memanfaatkan akses finansial ini untuk bertahan, bangkit, dan membangun kembali kehidupan keluarganya.

Di momen Hari Kartini, dua di antaranya adalah Mak Netty, Mitra Pengemudi GrabBike yang menjadi tulang punggung keluarga di usia lebih dari 50 tahun, dan Ibu Fitri Farhatani, Mitra UMKM yang membangun kembali tabungan keluarga dari dapur rumah kontrakan setelah menjadi korban penipuan digital.

Melalui GrabModal by OVO Finansial, para mitra dapat mengakses layanan pendanaan yang telah berizin serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan proses cepat, cicilan ringan, dan skema pembayaran yang menyesuaikan pola pendapatan harian.

Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga Sebut AI Mesin Pertumbuhan Baru



Kisah keduanya memperlihatkan bagaimana akses pendanaan yang tepat dapat menjadi pembeda nyata bagi perempuan yang sedang menghadapi titik terberat dalam hidup, baik ketika harus mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga maupun ketika harus memulai kembali dari nol.

"Boleh Nangis, Tapi Tetap Harus Berjalan," Kisah Mak Netty di atas Motor

Hal ini benar-benar dialami Mak Netty, Mitra Pengemudi Grab yang bergabung sejak 2018, yang memulai perjalanannya bersama GrabBike di usia lebih dari 50 tahun. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai pengajar sebelum akhirnya berhenti untuk merawat orang tuanya yang sakit.

Ketika suaminya kemudian jatuh sakit dan membutuhkan pengobatan rutin, Mak Netty mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Di tengah kondisi fi nansial yang terbatas, ia tetap bekerja dan memanfaatkan GrabModal by OVO Finansial untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pinjaman pertamanya, sekitar Rp2 juta, digunakan untuk membayar biaya berobat suaminya. “Namun, ketika kondisi kesehatan suami semakin menurun, saya harus bekerja lebih keras lagi dan lebih aktif untuk membantu biaya pengobatannya, sekaligus untuk kebutuhan keluarga,” tutur Mak Netty.

Ia juga pernah menggunakannya saat handphone yang menjadi alat utamanya untuk bekerja rusak, sehingga bisa segera kembali bekerja tanpa harus berhenti di tengah kondisi sulit.

Ketika Ride-Hailing Menjadi Alat Disrupsi EV: Grab Gandeng GAC Sediakan Taksi Listrik



Meski usianya tak lagi muda dan sang suami telah berpulang, Mak Netty tetap memilih untuk bekerja dan hidup mandiri. Ia sempat menghadapi pandangan dari sebagian keluarga yang meremehkan pilihannya bekerja sebagai pengemudi ojek online. Namun, baginya, yang terpenting adalah tetap bisa berdiri di atas kaki sendiri.

"Selama pekerjaannya baik dan tidak melanggar aturan, kenapa harus malu? Yang penting kita semua bisa membantu kehidupan keluarga," ujar Mak Netty.

Semangat itu juga Mak Netty bawa ke Komunitas Wiramudi Jakarta Selatan, tempat ia aktif berbagi pengalaman, memberi semangat, dan mendorong sesama Mitra Pengemudi perempuan. Melalui komunitas tersebut, Mak Netty mendorong rekan-rekannya untuk tetap percaya diri dalam bekerja, mandiri, dan tidak mudah menyerah dalam tantangan pekerjaan maupun kehidupan.

Pengalaman yang ia lalui pun menjadikannya sosok yang tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memberi inspirasi bagi komunitasnya. Kini meski usianya tak lagi muda dan sang suami telah berpulang, Mak Netty tetap memilih untuk bekerja dan hidup mandiri.

“Selama pekerjaannya baik dan tidak melanggar aturan, kenapa harus malu? Yang penting kita semua bisa membantu kehidupan keluarga,” ujar Mak Netty.

Saat ini anaknya telah berumah tangga, dan ia memilih untuk tidak bergantung maupun merepotkan siapa pun, termasuk anaknya sendiri. “Selama saya masih diberi kesehatan dan tenaga, saya akan terus bekerja. Saya tidak ingin merepotkan siapa pun, termasuk anak saya yang sudah berumah tangga. Saya tidak mau mengganggu,” katanya.

Perjalanan Ibu Fitri Membangun Kembali dari Dapur: Kehilangan Rp120 Juta hingga Membeli Tunai Rumah

Jika Mak Netty berjuang di jalan sebagai Mitra Pengemudi, kisah lain datang dari Fitri Farhatani, Mitra UMKM pemilik usaha Pecel Ayam Sambal Rampai Harjatani di Serang, Banten, yang membangun kembali kehidupannya dari dapur rumah kontrakan.

Sebelum menjadi pelaku usaha rumahan, Fitri sempat bekerja selama hampir lima tahun di rumah sakit swasta, sebelum memutuskan berhenti setelah melahirkan anak pertamanya. Sempat mencoba berjualan pakaian secara online dan membuka usaha lain, Fitri beberapa kali berada di titik ragu dan kehilangan arah.



Titik terendah datang ketika tabungan keluarga sejumlah Rp120 juta hilang akibat penipuan digital dengan modus phising melalui tautan palsu yang menyebabkan rekening diakses tanpa izin. Peristiwa tersebut tidak hanya mengguncang kondisi keuangan, tetapi juga membawa tekanan besar dalam rumah tangga mereka, bahkan hingga berada di titik hampir berpisah. Bagi Fitri, momen tersebut menjadi titik balik untuk bangkit dan membangun kembali kehidupan keluarganya.

Dengan modal Rp200 ribu dari ibunya, Fitri mulai berjualan makanan dari rumah pada tahun 2024. Tak disangka, di hari pertama berjualan, dagangannya habis hanya dalam waktu sekitar dua jam. Sejak saat itu, usahanya perlahan berkembang dan menjadi sumber penghidupan baru bagi keluarga.

“Awalnya saya berharap bisa dapat Rp50 ribu sampai Rp100 ribu sehari, itu saja sudah Alhamdulillah. Tapi ternyata usaha ini bisa jadi harapan baru untuk keluarga kami,” ujar Fitri.

Di awal, usaha ini dijalankan hampir seorang diri, di tengah hubungan yang masih terasa dingin. Namun seiring waktu, suaminya mulai ikut membantu, dan perlahan hubungan mereka kembali membaik. Bagi Fitri, usahanya bukan hanya menghadirkan pemasukan, tetapi juga memulihkan harapan di dalam rumah tangganya.

Seiring usaha berkembang, Fitri mulai membutuhkan peralatan yang lebih memadai agar operasional lebih lancar. Ia pun memanfaatkan GrabModal by OVO Finansial, yang awalnya dicoba dengan nominal kecil, sebelum kemudian dengan pinjaman Rp10 juta digunakan untuk membantu pengembangan usahanya.

Bagi Fitri, yang paling terasa bukan hanya tambahan modal, tetapi juga rasa tenang. Kini, usaha rumahan Fitri telah berkembang pesat. Dari dapur sederhana, ia berhasil mengembalikan tabungan keluarga yang sempat hilang, bahkan membeli rumah secara tunai pada tahun 2026. Meski rumah tersebut masih dalam tahap renovasi, pencapaian itu menjadi bukti nyata dari perjalanan panjang yang berhasil ia lewati bersama keluarganya.

Kartini Masa Kini: Tangguh di Jalanan, Berdaya di Dapur Rumah

Di momen Hari Kartini, kisah Mak Netty dan Fitri menunjukkan bahwa perempuan Indonesia punya daya juang yang luar biasa dalam bentuk yang sangat nyata. Ada yang berjuang di atas motor untuk menjaga keluarga tetap bertahan, ada pula yang membangun kembali harapan dari dapur rumah kontrakan.

Keduanya memperlihatkan bahwa perempuan bisa menjadi sosok yang tangguh, mandiri, dan berdaya ketika keadaan menuntut mereka untuk melangkah lebih jauh.

Bagi Mak Netty, semangat Kartini adalah tentang tidak malu bekerja dan terus kuat menghadapi hidup. Sementara itu bagi Fitri, Kartini masa kini adalah perempuan yang berdaya, punya penghasilan sendiri, tetapi tetap tidak melupakan perannya di dalam keluarga. Meski latar belakang dan jalan hidup mereka berbeda, keduanya punya benang merah yang sama: tidak menyerah pada keadaan.

“Boleh nangis, tapi tetap harus jalan,” kata Mak Netty.

“Jangan pernah takut untuk memulai. Perempuan juga harus berdaya dan percaya pada diri sendiri,” ujar Fitri.

Melalui kisah para mitra seperti Mak Netty dan Fitri, GrabModal by OVO Finansial secara konsisten hadir sebagai solusi pendanaan yang dapat diakses oleh para Mitra Pengemudi dan Mitra UMKM di ekosistem Grab.

Dengan proses yang cepat, cicilan ringan, dan fl eksibilitas yang menyesuaikan kebutuhan mitra, layanan ini diharapkan dapat membantu para mitra tetap produktif, menjaga kestabilan fi nansial, dan terus melangkah menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Di Hari Kartini ini, Kartini masa kini tidak selalu berdiri di panggung besar. Mereka hadir di jalanan Jakarta di atas motor GrabBike, di dapur rumah kontrakan di Serang, dan di setiap keputusan kecil untuk bangkit lagi hari ini.

Melalui GrabModal by OVO Finansial, Grab dan OVO Finansial berkomitmen untuk terus menghadirkan akses pendanaan yang cepat, ringan, dan fl eksibel bagi para mitra perempuan di seluruh Indonesia, agar setiap langkah perjuangan mereka tidak berhenti di tengah jalan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Super Bank Indonesia Tbk Tigor M Siahaan menegaskan komitmen tata kelola yang kuat, transparansi, dan akuntabilitas dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

“Ini adalah hari pertama kami mengadakan RUPS Tahunan Superbank sebagai publicly listed company, company yang sudah IPO (Initial Public Offering) untuk pertama kalinya. Jadi, kami juga sangat bersyukur bahwa acaranya berlangsung dengan sangat baik, sangat lancar. Kami juga di RUPST tadi menegaskan komitmen kami kepada tata kelola yang kuat, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pelaksanaan RUPST dinilai menjadi tonggak penting bagi Superbank dalam melanjutkan momentum pertumbuhan yang kuat pasca IPO, sejalan dengan kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2025.

Superbank mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp143,3 miliar pada tahun 2025, didukung pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 160 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp1,6 triliun, serta ekspansi kredit yang tumbuh 50 persen persen yoy menjadi Rp9,6 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat signifikan sebesar 139 persen yoy menjadi Rp11,8 triliun, sementara total aset tumbuh 87 persen YoY menjadi Rp21,3 triliun.

“Kami bersyukur bahwa ini mencerminkan dari keberhasilan kami untuk to harness di ekosistem yang mana merupakan shareholder-shareholder kami dari Grab, dari Emtek terutamanya, dan juga dari Singtel dan KaKaoBank,” ujar Tigor.

“Jadi kuncinya memang dari pertumbuhan kami adalah kolaborasi dalam ekosistem tersebut, dan kami juga mengeluarkan produk-produk yang relevan, mudah, aman, transparan untuk masyarakat,” katanya menambahkan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan produser film Agung Winarno (AW) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang di kasus suap dan gratifikasi eks pejabat MA Zarof Ricar. Adapun keduanya menjadi produser film yang berjudul “Sang Pengadil”.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan keduanya saling mengenal dan terlibat dalam sebuah proyek bersama.

"Jadi tersangka AW ini bersama-sama dengan terpidana Zarof Ricar ini ada sebuah proyek pada saat itu dan pada saat proyek itu mereka sudah intens berkomunikasi," kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Pada 2025, kata dia, Zarof kemudian menghubungi Agung untuk menitipkan sejumlah asetnya mulai dari sertifikat tanah, deposito, uang hingga logam mulia emas. Syarief mengatakan aset itu diserahkan Zarof ke kantor milik Agung.

"AW dihubungi oleh Zarof Ricar untuk menitipkan dokumen-dokumen berupa sertifikat tanah, deposito atau uang, dan lain-lain dan diantar ke kantor milik AW," ujar dia.

Lihat video: LIVE | Sindo Prime | Terjerat Suap, Zarof Ricar Dihukum 16 Tahun Penjara



Dalam kasus ini, Syarief menyebut Agung sejak awal juga sudah mengetahui bahwa penitipan aset itu dilakukan Zarog untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan.

"Sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Saudara Zarof Ricar," jelasnya.

Dia menambahkan, dari hasil penggeledahan di kantor Agung penyidik turut menyita dokumen-dokumen berupa bukti kepemilikan tanah, deposito, emas dan uang tunai milik Zarof Ricar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, kembali membuka Program Grant Riset Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan riset sektor perkebunan nasional.

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin, dijelaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menjaga keberlanjutan, serta mendorong lahirnya produk dan pasar baru yang bernilai tambah, khususnya pada komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Dukungan pendanaan riset diharapkan mampu memperkuat sektor perkebunan dari hulu hingga hilir serta memberikan manfaat bagi industri, pemerintah, hingga masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, BPDP mengundang lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia untuk mengajukan proposal riset melalui laman resmi https://program-riset.bpdp.or.id/ paling lambat 30 Juni 2026.

Adapun ruang lingkup bidang riset yang dapat diajukan dalam program ini meliputi bioenergi; biomaterial dan oleokimia; pangan, pakan, dan kesehatan; lahan, tanah, dan budidaya; pascapanen dan pengolahan; pengolahan limbah dan lingkungan; serta sosial ekonomi, manajemen, bisnis, pasar, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Melalui berbagai bidang tersebut, BPDP mendorong lahirnya penelitian yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada penguatan aspek ekonomi, lingkungan, serta tata kelola industri perkebunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen menjaga integritas dan kualitas layanan, BPDP menegaskan pelaksanaan program ini dilakukan dengan prinsip Bersih, Akuntabel, Integritas, dan Kesempurnaan (BAIK), guna mendukung terwujudnya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

Dengan dibukanya Program Grant Riset 2026, BPDP berharap partisipasi aktif dari kalangan akademisi, peneliti, dan praktisi semakin meningkat, sehingga mampu menghasilkan inovasi yang memperkuat daya saing dan keberlanjutan sektor perkebunan Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Besarnya basis pasar domestik Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta penduduk, turut mendorong tingginya aktivitas ekonomi, termasuk pada sektor ekonomi digital . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, nilai ekonomi digital Indonesia sangat menjanjikan.

“Pemerintah memandang digitalisasi dan AI (artificial intelligence) sebagai mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki nilai ekonomi digital yang sangat menjanjikan, nilai ekonomi digital Indonesia hampir mencapai USD100 miliar,” jelas Menko Airlangga Hartarto dalam acara GrabX 2026, Rabu (8/4/2026).

Didukung digital, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan laju sebesar 4,99% serta menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni mencapai 53,63%. Kinerja tersebut juga mencerminkan salah satu tingkat kontribusi konsumsi domestik yang relatif tinggi di antara negara-negara G20.

Pemerintah memandang kombinasi antara digitalisasi dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) akan menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.Menko Airlangga: Ekonomi Digital RI Tembus Rp627 Triliun Terbesar di ASEAN



Transformasi digital Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan Global Innovation Index (GII) 2025, posisi Indonesia melesat ke peringkat 55, naik signifikan dari peringkat 85 pada tahun 2020.

Pada Tahun 2025, Indonesia juga telah memiliki sekitar 3.200 startup, serta 7 unicorn berskala global yang bergerak dibidang makanan dan minuman, fintech, e-commerce, dan transportasi.

Sementara itu ekonomi digital di Asia Tenggara juga mengalami peningkatan pendapatan dari berbagai aplikasi berbasis Artificial Intellegent (AI) di Indonesia. Hal tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar AI paling potensial di Asia.

Meski menawarkan peluang besar, perkembangan dan adopsi teknologi turut mendorong pergeseran kebutuhan tenaga kerja. Laporan World Economic Forum mencatat bahwa sekitar 22% jenis pekerjaan diproyeksikan akan mengalami perubahan dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu, ketersediaan talenta digital yang adaptif serta mampu berinovasi menjadi kunci utama dalam memastikan transformasi digital dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Infrastruktur Digital: Kunci Sukses AI dan Ekonomi Digital di Asia Pasifik



Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus memperkuat kesiapan nasional melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk kolaborasi dengan Arm Holdings dalam pengembangan kapasitas teknologi, yang pada tahun ini menargetkan pelatihan bagi 15.000 talenta di bidang AI.

Pada skala regional, Indonesia juga telah menginisiasi penyusunan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai fondasi penguatan ekonomi digital kawasan. Inisiatif ini diharapkan dapat ditandatangani pada tahun 2026 di bawah kepemimpinan Filipina, sebagai langkah konkret dalam mendorong integrasi dan pertumbuhan ekonomi digital ASEAN.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Grab Indonesia atas penyelenggaraan GrabX 2026 yang menjadi platform peluncuran berbagai inovasi dan solusi berbasis AI dalam mendukung mitra pengemudi, pelaku UMKM, serta konsumen. Hal tersebut dapat menjadi pendorong ekosistem digital sebagai mesin vital untuk perkembangan ekonomi nasional dan menciptakan peluang pekerjaan yang baru dan inklusif.

“Agar aplikasi AI GrabX ini tidak hanya digunakan secara eksklusif oleh pengemudi dan mitra, tetapi juga oleh merchant, sehingga mereka dapat meningkatkan efisiensi serta memiliki level playing field yang setara dengan peritel modern di sekitar mereka. Pemanfaatan teknologi AI ini untuk mengoptimalkan daya beli para mitra, khususnya usaha kecil dan menengah,” pungkas Menko Airlangga.

Selain itu terangnya, pemanfaatan data secara instan, mulai dari tren penjualan hingga ringkasan pelanggan, tentu akan membantu pelaku UMKM dalam menentukan jenis produk yang perlu dikembangkan maupun dipasok.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Co-Founder dan CEO of Grab Holdings Anthony Tan, serta CEO of Grab Indonesia Neneng Goenadi.