JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) memamerkan barang lelang di kegiatan Car Free Day (CFD) Jakarta pada Minggu (10/5/2026). Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan BPA Fair 2026 untuk menyosialisasikan kegiatan lelang dari hasil rampasan perkara yang ditangani Korps Adhyaksa.

Pantauan lokasi, aset-aset tersebut ditampilkan di Gate 6 Gelora Bung Karno (GBK) Jalan Jenderal Sudirman. Di sana, barang lelang berjejer rapi yang terdiri dari sejumlah kendaraan mewah, seperti Ferrari 488 yang dibuka dengan harga awal Rp6.595.215.000 dan Ducati Superleggera V4 yang dibuka dengan harga awal Rp1.473.959.000.

Kemudian, Harley Davidson Road Glide yang dibuka dengan harga Rp87.445.700 dan Porsche 911 silver. Bukan hanya kendaraan, dalam kegiatan ini juga ditampilkan sejumlah tas mewah seperti Hermes, Dior, dan Louis Vuitton. Kemudian sejumlah perhiasan dan lukisan emas.

"Acara ini kami adakan untuk lebih membuka diri, untuk lebih mengukur integritas kita, untuk lebih mempercepat proses penjualan dalam rangka untuk pemulihan kerugian negara, dalam rangka untuk pemulihan kerugian masyarakat sebagai korban dari tindak pidana," kata Kepala BPA Kuntadi di lokasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri pergadaian barang mewah di Indonesia kini tidak lagi sekadar identik dengan kebutuhan mendesak, melainkan mulai menjadi bagian dari gaya hidup finansial kalangan atas.

Tren ini mencerminkan perubahan cara pandang, di mana aset mewah seperti jam tangan, tas desainer, hingga perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai simbol status, tetapi juga instrumen likuiditas yang strategis.

PT Lesca Gadai Premier menjadi salah satu pemain yang mendorong transformasi tersebut. Perusahaan pergadaian premium ini resmi mengantongi dua sertifikasi internasional sekaligus, yakni ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu dan ISO 27001 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Direktur Lesca Gadai Premier, Bastian Purnama, mengatakan bahwa perubahan ini bukan sekadar peningkatan standar operasional, tetapi bagian dari upaya membangun ekosistem layanan finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah kelas atas.

“Kami ingin menghapus stigma 'tawar-menawar' yang subjektif dalam dunia gadai. Melalui sertifikasi mutu ini, setiap barang yang masuk ke Lesca Gadai Premier dinilai menggunakan metodologi ilmiah dan data pasar real-time. Kami menggunakan instrumen teknologi terbaru dan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi internasional untuk menjamin bahwa taksiran kami adalah yang paling kompetitif dan adil di pasar,” ujar Bastian dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/4/2026).

Di kalangan nasabah premium, aspek privasi dan keamanan menjadi faktor utama. Sertifikasi ISO 27001 yang diraih perusahaan menjadi jaminan bahwa seluruh data dan transaksi nasabah terlindungi dengan standar keamanan tinggi.

“Di era digital di mana kebocoran data menjadi ancaman nyata, ISO 27001 adalah janji kami kepada nasabah bahwa privasi mereka adalah prioritas absolut. Kami menerapkan sistem enkripsi data tingkat tinggi dan manajemen risiko informasi yang diaudit secara berkala,” kata Bastian.

Perubahan paradigma ini juga tercermin dari cara nasabah memanfaatkan layanan gadai. Hermawan (45), seorang pengusaha properti sekaligus kolektor arloji mewah, mengaku kini memiliki alternatif baru dalam mengelola likuiditas.

“Dulu, jika membutuhkan modal kerja cepat untuk ekspansi bisnis, pilihannya hanya dua yakni menjual koleksi pribadi atau melalui proses pinjaman bank yang memakan waktu berminggu-minggu. Dengan Lesca Gadai Premier yang sekarang sudah tersertifikasi ISO, saya memiliki alternatif ketiga. Saya bisa mendapatkan likuiditas dalam hitungan jam hanya dengan menjaminkan koleksi saya,” ujar Hermawan.

Ia menambahkan, aspek keamanan menjadi alasan utama dirinya memanfaatkan layanan tersebut.

“Sertifikasi ISO 27001 memberikan saya kepercayaan diri bahwa transaksi ini bersifat privat dan profesional. Ini adalah instrumen keuangan yang sangat strategis bagi pengusaha,” lanjutnya.

Adapun Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai fenomena ini sebagai bagian dari tren global yang menggabungkan layanan gadai dengan pengelolaan kekayaan.

“Fenomena ini menandakan adanya konvergensi antara layanan gadai dengan wealth management. Bagi nasabah kaya, menggadaikan barang mewah bukan lagi tanda kesulitan keuangan, melainkan langkah optimasi portofolio,” ujar Piter.

Ia menambahkan, hadirnya standar internasional seperti ISO turut memperkuat kepercayaan dan meningkatkan eksklusivitas layanan di segmen ini.

Di sisi lain, Lesca Gadai Premier juga memperkuat aspek layanan premium melalui fasilitas penyimpanan berstandar tinggi. Barang-barang mewah yang diagunkan disimpan dalam safe deposit box dengan pengaturan suhu dan kelembapan otomatis untuk menjaga kondisi tetap prima.

Tak hanya itu, perusahaan juga tengah menyiapkan layanan “white glove service” yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi langsung dari rumah atau kantor dengan pengawalan keamanan dan penilai profesional.

“Visi kami adalah menjadikan Lesca Gadai Premier sebagai mitra gaya hidup finansial yang paling terpercaya di Asia Tenggara. Kami ingin membuktikan bahwa perusahaan lokal Indonesia mampu memenuhi standar kualitas dan keamanan global dalam melayani nasabah kelas dunia,” tutur Bastian.

Dengan berbagai inovasi tersebut, gadai barang mewah kini tidak lagi dipandang sebagai solusi darurat, melainkan bagian dari ekosistem gaya hidup modern yang mengutamakan fleksibilitas, keamanan, dan ketenangan bagi pemilik aset bernilai tinggi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Barang-barang mewah yang diagunkan tidak sekadar disimpan di gudang, melainkan ditempatkan dalam fasilitas brankas khusus

Jakarta (ANTARA) - Pionir dan pemimpin pasar sektor gadai barang mewah PT Lesca Gadai Premier memastikan jaminan keamanan aset sekaligus kerahasiaan data nasabah perseroan.

Seiring dengan itu, perseroan meraih dua sertifikasi internasional secara simultan, yakni ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu dan ISO 27001 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

"Kami ingin menghapus stigma 'tawar-menawar' yang subjektif dalam dunia gadai. Melalui sertifikasi mutu ini, setiap barang yang masuk ke Lesca Gadai Premier dinilai menggunakan metodologi ilmiah dan data pasar real-time," ujar Direktur Lesca Gadai Premier, Bastian Purnama dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Bastian menjelaskan perseroan menggunakan instrumen teknologi terbaru dan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi internasional, untuk menjamin bahwa taksiran yang ditetapkan adalah yang paling kompetitif dan adil di pasar.

Sertifikasi ISO 9001 menjamin bahwa seluruh alur kerja, mulai dari penerimaan nasabah, proses taksiran aset, hingga manajemen penyimpanan berjalan di atas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan konsisten.

Dalam industri barang mewah, Bastian menjelaskan ketepatan penilaian adalah segalanya, yang mana kesalahan kecil dalam mengidentifikasi keaslian jam tangan langka atau tas desainer dapat berakibat fatal bagi reputasi dan finansial perusahaan maupun nasabah.

Adapun, SOP yang tersertifikasi mencakup pemeriksaan berlapis, verifikasi nomor seri dengan database global manufaktur, pengecekan kondisi fisik menggunakan mikroskop digital, hingga validasi dokumen pelengkap.

"Hal ini memastikan bahwa nasabah menerima nilai pencairan yang maksimal sesuai dengan harga pasar aset mereka," ujar Bastian

Sementara itu, raihan ISO 27001 menempatkan perseroan di jajaran elite lembaga keuangan non-bank yang memiliki standar keamanan siber setara perbankan internasional.

Bagi nasabah premium, privasi sering kali bernilai lebih tinggi daripada nominal transaksi itu sendiri. Mereka membutuhkan jaminan bahwa informasi mengenai aset berharga, jumlah pencairan dana, serta identitas pribadi mereka tidak akan bocor ke publik atau pihak yang tidak berwenang.

"Di era digital di mana kebocoran data menjadi ancaman nyata, ISO 27001 adalah janji kami kepada nasabah bahwa privasi mereka adalah prioritas absolut," katanya.

Pihaknya menerapkan sistem enkripsi data tingkat tinggi dan manajemen risiko informasi yang diaudit secara berkala.

"Nasabah kami, yang sebagian besar adalah tokoh masyarakat, kolektor dan pengusaha besar, dapat bertransaksi dengan tenang tanpa khawatir profil keamanan mereka terancam," ujar Bastian.

Adapun, implementasi ISO 27001 mencakup kontrol akses fisik ke ruang penyimpanan data, proteksi terhadap serangan siber, hingga pelatihan berkala bagi staf mengenai integritas informasi.

"Ini memberikan lapisan perlindungan ekstra yang jarang ditemukan di perusahaan gadai swasta konvensional," ujar Bastian.

Selain keamanan data, Bastian memastikan perseroan juga memperkuat infrastruktur preservasi aset fisik.

"Barang-barang mewah yang diagunkan tidak sekadar disimpan di gudang, melainkan ditempatkan dalam fasilitas brankas khusus (safe deposit box) yang dilengkapi dengan pengatur suhu dan tingkat kelembapan yang dikontrol secara otomatis," ujar Bastian.

Menurutnya, upaya ini sangat penting bagi tas kulit eksotis atau jam tangan mekanik yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan.

"Kami menyadari bahwa bagi kolektor, barang-barang ini adalah investasi. Maka dari itu, kami berkomitmen untuk menjaga kondisi barang tetap prima. Saat barang dikembalikan kepada nasabah setelah pelunasan, kondisinya harus persis sama atau bahkan lebih bersih berkat layanan perawatan ringan yang kami berikan selama masa penyimpanan," ujar Bastian.

Berbekal kepercayaan dari raihan ISO, Lesca Gadai Premier memproyeksikan pertumbuhan volume transaksi sebesar 25-30 persen year on year (yoy) pada 2026.

Di sisi lain, perseroan tengah dalam tahap finalisasi untuk meluncurkan layanan White Glove Service di Surabaya dan Medan, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dari kenyamanan rumah atau kantor mereka dengan pengawalan keamanan pribadi dan penilai profesional yang datang langsung ke lokasi.

"Visi kami adalah menjadikan Lesca Gadai Premier sebagai mitra gaya hidup finansial yang paling terpercaya di Asia Tenggara. Kami ingin membuktikan bahwa perusahaan lokal Indonesia mampu memenuhi standar kualitas dan keamanan global dalam melayani nasabah kelas dunia," ujar Bastian.

Sementara itu, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah melihat langkah Lesca Gadai Premier sebagai bagian dari tren global Luxury Asset-Backed Lending.

"Sertifikasi ini merupakan strategi cerdas untuk membangun trust di segmen yang sangat eksklusif," ujar Piter.

Ia mengatakan langkah Lesca Gadai Premier mengadopsi ISO 9001 dan 27001, menunjukkan bahwa industri gadai barang mewah di Indonesia sudah naik kelas. Fenomena ini menandakan adanya konvergensi antara layanan gadai dengan wealth management.

"Bagi nasabah kaya, menggadaikan barang mewah bukan lagi tanda kesulitan keuangan, melainkan langkah optimasi portofolio. Sertifikasi ini secara otomatis meningkatkan barrier of entry dan memaksa industri gadai swasta lainnya untuk meningkatkan standar mereka jika ingin tetap relevan di mata nasabah premium," ujar Piter.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Merek-merek mewah ikut menghadapi tekanan karena perang di Iran. Penjualan merek-merek mewah terbesar Eropa dikabarkan menurun di Dubai dan Abu Dhabi.

Ini menjadi pukulan baru bagi industri barang mewah yang sebelumnya sudah terus menyusut dalam tiga tahun terakhir. Dilansir Reuters, Senin (13/4/2026), merek-merek mewah pada Maret melaporkan penurunan penjualan sebesar 30–50 persen di Mall of the Emirates, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Dubai, Uni Emirat Arab.

Menurut sumber yang mengetahui data tersebut, angka ini mencerminkan dampak konflik terhadap sektor mewah. Brand LVMH, Kering, dan Hermes dijadwalkan melaporkan penjualan kuartalan mereka pekan ini.

Jumlah pengunjung di Mall of the Emirates, yang menjadi rumah bagi butik mewah seperti Louis Vuitton dan Dior (LVMH), Gucci (Kering), Cartier (Richemont), Chanel, dan Rolex, serta dilengkapi resor ski indoor dan klinik kesehatan dilaporkan turun 15 persen pada Maret, menurut sumber tersebut.

Sementara itu, lalu lintas pengunjung di Dubai Mall yang lebih populer di kalangan wisatawan turun sekitar 50 persen, menurut dua sumber industri. Ini mengindikasikan potensi penurunan penjualan yang lebih besar.

Di Abu Dhabi, pusat belanja yang lebih kecil dan tidak terlalu bergantung pada wisatawan, penjualan di mal Galleria pada Maret lebih stabil, tetapi tetap turun sekitar 10 persen, menurut sumber kedua. Tidak ada pihak pengelola Mall of the Emirates, Dubai Mall, maupun Galleria yang memberikan komentar kepada Reuters.

LVMH, Kering, dan Hermes juga tidak menanggapi permintaan komentar terkait penjualan mereka di Timur Tengah dan dampak konflik tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bea Cukai Jakarta memeriksa 82 kapal pesiar atau yacht yang berada di perairan dan sandar di dermaga Batavia Marina, Ancol. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban kepabeanan serta administrasi impor atas kapal-kapal tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi mengatakan, pemeriksaan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha. “Kami menjalankan kegiatan ini sebagai mandatory pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan penerimaan negara,” kata Hendri dalam siaran per, Selasa (17/3/2026).

Hendri menambahkan, pemeriksaan juga bertujuan memastikan kesetaraan dalam pemenuhan kewajiban fiskal. “Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya tetap membayar pajak. Kami ingin memastikan kepatuhan yang sama juga berlaku bagi pemilik barang bernilai tinggi,” kata Hendri.

Bea Cukai Jakarta mendalami kemungkinan adanya pelanggaran, termasuk penggunaan skema impor sementara atau penggunaan bendera asing yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen serta status kepemilikan kapal.

Dari hasil pendataan awal, terdapat 82 yacht yang diperiksa, terdiri dari 48 berbendera Indonesia dan 34 berbendera asing. Dari jumlah tersebut, terdapat kapal berbendera asing yang terindikasi dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun perusahaan dalam negeri.

Bea Cukai Jakarta menyatakan proses pemeriksaan masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah pendalaman selesai. “Bagaimana dengan hasilnya nanti, sedang kami dalami lebih lanjut,” kata Hendri.

Selain pemeriksaan yacht, Bea Cukai Jakarta juga menyatakan akan terus melakukan penertiban terhadap aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau underground economy. Upaya ini dilakukan melalui pemeriksaan administrasi barang impor dan ekspor secara berkelanjutan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut aktivitas ekonomi bawah tanah sulit diukur karena tidak tercatat secara resmi. Namun, pemerintah tetap berupaya memantau potensi tersebut karena berdampak pada penerimaan negara.

Berdasarkan studi Medina dan Schneider yang dirilis Bank Dunia, ukuran ekonomi bawah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 21,8 persen dari produk domestik bruto pada 2015. Temuan ini menunjukkan masih adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergarap optimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Toyota Indonesia pernak diajak berdiskusi oleh perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mengenai proyek pengadaan 105.000 kendaraan niaga untuk mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Memang benar kami dari Toyota sempat diajak berdiskusi dengan rekan-rekan dari Agrinas mengenai rencana kebutuhan pengadaan untuk pikap dan light truck, sayangnya tidak terjadi kesepakatan," kata Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

"Kenapa keputusannya kita tidak bisa penuhi, mohon maaf, salah satunya (perihal) jenis kendaraan, harga, itu kita tidak ketemu," katanya.

Hal lain yang membuat Toyota tidak mencapai kesepakatan dengan Agrinas perihal pengadaan pikap dan truk, menurut Ernando, berkenaan dengan struktur biaya pembelian kendaraan.

"Kalau dilihat di harga kami, misalnya Hilux double cabin, sekitar Rp456 juta. Tapi di dalam harga on the road itu ada banyak komponen, mulai dari harga kendaraan, pajak barang mewah, bea balik nama, dan lain sebagainya," kata Ernando menjelaskan.

Menurut dia, kendaraan pikap 4x4 di Indonesia dikenai pajak cukup tinggi karena menurut regulasi dikategorikan sebagai kendaraan yang dapat digunakan untuk keperluan personal.

"Padahal kalau kita lihat yang terjadi di lapangan lebih banyak digunakan untuk alat kerja, itu juga salah satu kenapa secara struktur akhirnya kita tidak bisa terjadi kesesuaian," kata dia menjelaskan.

Namun, Ernando menolak menyebutkan penawaran harga dari Agrinas. Ia meminta awak media menanyakannya langsung kepada Agrinas.

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menambahkan, produsen lokal kemungkinan bisa memenuhi pesanan kendaraan untuk operasional KDKMP jika proyek itu direalisasikan.

Namun, ia menjelaskan, proses produksi kendaraan dalam jumlah besar melalui perakitan komponen kendaraan di fasilitas lokal membutuhkan persiapan matang dan waktu.

"Kalau kita bicara CKD atau produksi lokal itu perlu waktu, perlu volume dan skala ekonomi yang mencukupi. Memang 105 ribu unit itu angka yang besar, tetapi kita juga harus melihat timing-nya,” kata dia.

PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menjadi sorotan karena menjalankan proyek pengadaan kendaraan operasional berskala besar untuk mendukung distribusi hasil pertanian di berbagai wilayah Indonesia.

Perusahaan negara itu berencana mengimpor 105.000 kendaraan dari pabrikan India.

Sebanyak 70.000 kendaraan niaga akan dibeli dari Tata Motors, yang menyediakan 35.000 pikap Tata Yodha dan 35.000 truk ringan Tata Ultra T.7. Mahindra & Mahindra, perusahaan India yang lain, akan menyuplai 35.000 unit Mahindra Scorpio Pickup.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengaudit pengembalian pajak atau restitusi pada APBN 2025 yang tembus Rp361 triliun.

Purbaya menyebut audit yang dimaksud olehnya akan ditujukan kepada wajib pajak (WP) yang restitusinya dalam nominal besar dan 'mencurigakan'.

"Kami akan jadi, kami akan audit yang kelihatan besar-besar, yang mencurigakan tahun lalu. Tahun lalu kami keluarin berapa tuh? Rp360 triliun. Menurut saya kebesaran, saya akan lihat ada enggak yang main-main di situ," ujarnya dikutip Selasa (24/2/2026).

Tujuan audit restitusi itu, terang Purbaya, untuk melihat apabila ada praktik kecurangan dalam pengembalian kelebihan bayar pajak. Dia juga menginginkan agar ke depannya penerimaan negara tidak tergerus akibat restitusi, meski itu adalah hak dari wajib pajak (WP).

"Tujuannya supaya ke depan kalau restitusi jangan main-main. Supaya uang saya enggak hilang gitu, dan memperbaiki kondisi fiskal juga," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada APBN 2026 sampai dengan 31 Januari lalu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat restitusi mencapai Rp54,1 triliun atau turun 23% (YoY) dari Januari 2025.

Secara terperinci, restitusi awal tahun meliputi pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp15,8 triliun, serta pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mencapai Rp37,37 triliun.

Adapun pajak lainnya seperti di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB) dan PPh migas mencapai Rp879 miliar.

Kriteria Seleksi

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan audit bakal dilakukan sesuai dengan kriteria seleksi dari otoritas. Menurutnya, otoritas pajak akan melihat apabila persyaratan restitusi itu sudah dipenuhi atau belum oleh WP yang mengajukan.

"Jadi kami akan lihat, kami akan review lagi kira-kira kriteria yang seharusnya memang eligible itu dipenuhi apa enggak," ujar Bimo usai konferensi pers.

Namun demikian, Bimo tak menampik bisa saja kondisi dunia usaha terkait yang menyebabkan restitusi jebol hingga Rp361 triliun. Contohnya, industri batu bara yang dimungkinkan untuk mengajukan restitusi lantaran komoditas tersebut ditetapkan sebagai barang kena pajak (BKP) sebab Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja.

"Maka otomatis ketika commodity turun harganya, dia investasi besar-besaran di tahun sebelumnya, ya pasti pajak inputnya akan sangat tinggi. Di tahun berikutnya kami kena hit harus membalikkan, baik PPh maupun PPN. Itu aja," ungkapnya.

Untuk diketahui, restitusi pajak sepanjang 2025 mencapai Rp361 triliun. Hal ini turut menekan penerimaan pajak tahun lalu yang akhirnya hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN.

Jakarta (ANTARA) - Paxel, perusahaan logistik berbasis teknologi, memperkuat layanan pengiriman barang mewah guna mendukung industri perhiasan melalui fitur high value shipment dengan perlindungan asuransi hingga Rp100 juta.

"Paxel menyediakan layanan high value shipment yang dirancang khusus untuk pengiriman barang berharga seperti perhiasan, logam mulia, dan produk premium lainnya," kata Head of Ecommerce & Paxel Market Suci Wulandari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Suci menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung industri perhiasan dan produk premium dengan berpartisipasi dalam 17th Jakarta International Jewellery Fair 2026.

Melalui ajang itu, perusahaan itu menghadirkan solusi pengiriman yang cepat dan aman untuk kebutuhan pengiriman barang bernilai tinggi.

Dia menyampaikan untuk memberikan rasa aman yang maksimal, layanan high value shipment dilengkapi dengan perlindungan asuransi pengiriman hingga Rp100 juta, sehingga pelaku usaha maupun pelanggan dapat mengirimkan barang bernilai tinggi dengan lebih tenang.

Selain aspek keamanan, kecepatan menjadi keunggulan utama Paxel. Melalui layanan same day delivery dalam kota Jakarta, Paxel mampu mengantarkan paket kurang dari enam jam untuk rute area Jakarta.

Layanan itu sangat relevan bagi pelaku industri perhiasan yang membutuhkan pengiriman cepat, baik untuk kebutuhan transaksi selama pameran, pengiriman ke showroom, maupun pengantaran langsung ke pelanggan.

"Informasi lebih lanjut mengenai layanan high value shipment atau paket premium khusus corporate dapat diperoleh melalui partnership@paxel.co," ujarnya.

Menurutnya industri perhiasan membutuhkan mitra logistik yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki standar keamanan tinggi.

Sehingga, lanjut Suci, dengan high value shipment yang dilengkapi perlindungan asuransi hingga Rp100 juta serta layanan same day delivery yang cepat, Paxel hadir sebagai solusi

"Pengiriman yang dapat diandalkan bagi industri perhiasan dan logam mulia serta produk premium,” katanya.

Didukung oleh kurir terlatih, sistem operasional yang terstandardisasi, serta teknologi pelacakan real-time, tambah Suci, Paxel terus memperluas perannya sebagai mitra logistik bagi berbagai sektor industri.

Ia berharap kehadiran Paxel di 17th Jakarta International Jewellery Fair 2026 dapat memberikan pengalaman pengiriman yang cepat dan aman bagi para pelaku usaha dan pelanggan industri perhiasan dan logam mulia, serta produk premium.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penerimaan pajak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) mengalami kontraksi tajam hingga 28,87% pada tahun 2025.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur dan Utara Edih Mulyadi menyatakan realisasi penerimaan pajak neto hanya mencapai Rp22,35 triliun, turun drastis dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Hingga 31 Desember 2025, realisasi kinerja penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara bruto mencapai Rp30,76 triliun," ujar Edih Mulyadi dalam keterangan resmi, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, penerimaan pajak senilai Rp30,76 triliun tersebut anjlok 13,55% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dengan kata lain, hampir semua lini penerimaan pajak mengalami penurunan. Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, yang selama ini menjadi andalan, tercatat Rp11,95 triliun secara bruto atau turun 8,13%.

Lebih parah lagi, secara neto PPh Non Migas hanya Rp8,64 triliun, atau merosot 31,64%.

Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatatkan penerimaan bruto Rp14,77 triliun, merosot 30,58%.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika dilihat dari sisi neto yang hanya Rp9,69 triliun, atau terjun bebas hingga 44,57%.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun tak luput dari tren negatif. Penerimaan bruto sebesar Rp0,85 triliun atau susut 33,26%, sedangkan secara neto tercatat Rp0,83 triliun dengan kontraksi 34,47%.

Edih memaparkan ada tiga faktor utama penyebab penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pertama, restitusi perpajakan yang meningkat signifikan. Kedua, harga komoditas batu bara yang terus melemah di pasar global. Ketiga, perubahan administrasi PBB-P3 yang kini dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak pusat," ucap Edih.

Menurutnya, perubahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB-P3) memang berdampak langsung pada pencatatan penerimaan regional.

Wajib pajak yang sebelumnya terdaftar di wilayah Kaltimtara kini beralih ke KPP pusat sesuai domisili pendaftaran mereka.

Di sisi lain, penurunan harga batu bara di tingkat global turut memukul sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Timur.

Hal ini berdampak pada penurunan laba perusahaan tambang, yang pada gilirannya mengurangi setoran pajak penghasilan badan.

Adapun dia menuturkan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Kalimantan Timur dan Utara tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan optimal.

Sebagai tambahan informasi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara Heru Narwanta menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional yang digelar secara hybrid di Aula Etam, Gedung Kanwil DJP Kaltimtara, Selasa (20/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang (UU) No.17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026. Pada UU tersebut, penerimaan pajak senilai Rp2.693,7 triliun diperincikan lebih lanjut.

Untuk diketahui, UU APBN 2026 telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada September 2025 lalu. Secara umum, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dan penerimaan sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 dan telah diundangkan pada hari yang sama. Namun, dokumen salinan UU No.17/2025 itu baru diunggah ke situs resmi Kementerian Sekretariat Negara yang bisa diakses oleh publik.

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," demikian bunyi pasal 54 UU tersebut, dikutip pada Rabu (7/1/2025).

Secara terperinci, penerimaan negara yang ditetapkan Rp3.153,6 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan PNBP Rp459,1 triliun. Sementara itu, hibah ditargetkan senilai Rp666,2 miliar.

Penerimaan perpajakan itu mencakup pendapatan pajak dalam negeri senilai Rp2.601,2 triliun sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2) sampai dengan (7) secara terperinci meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,2 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun.

Kemudian, target penerimaan pajak dalam negeri itu juga mencakup cukai dari hasil tembakau, minuman etil alkohol (MMEA), etil alkohol atau etanol, serta minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp243,5 triliun.

Selanjutnya, pendapatan pajak lainnya yaitu Rp126,93 triliun.

Di sisi lain, pemerintah turut menargetkan pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (8) yakni Rp92,4 triliun.

Lalu, pendapatan lainnya meliputi bea masuk Rp49,9 triliun dan bea keluar Rp42,5 triliun.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden," demikian bunyi pasal 4 ayat (11).

Di sisi lain, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp692,9 triliun.

Sementara itu, pasal 23 UU tersebut mengatur bahwa defisit anggaran yang ditimbulkan akibat pendapatan yang lebih kecil dari belanja yakni sebesar Rp689,1 triliun.

Secara terperinci, pembiayaan mencakup utang Rp832,2 triliun, investasi sebesar minus Rp203 triliun, pinjaman minus Rp404,1 miliar dan pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun.

"Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/ atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan," bunyi pasal 24.

Bisnis.com, MEDAN – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatra Utara (Sumut) mencatat penerimaan pajak hingga November 2025 di Sumut sebesar Rp20,6 triliun, atau baru mencapai 63,3% dari target.

Berdasarkan data DJP Sumut, target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp32,57 triliun. Hingga menjelang berakhirnya kuartal IV/ 2025, realisasi perpajakan baru mencapai 63,3%.

“Penerimaan pajak di Sumut telah mencapai Rp20,6 triliun, angka itu merupakan gabungan penerimaan dari Kanwil DJP Sumut I dan Kanwil DJP Sumut II,” kata Arridel, dikutip Selasa (6/1/2026).

Arridel mengatakan penerimaan pajak di Sumut dari Januari hingga November 2025 terus bergerak positif. Realisasi sebesar Rp20,6 triliun per November atau sekitar 63,3% dari target didominasi oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp10,9 triliun, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp8,8 triliun.

Sebelumnya, Ekonom dari Universitas Sumatra Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menyebut penerimaan pajak di Sumut mengalami perlambatan di tahun 2025.

“Perlambatan sektor pajak disebabkan oleh perubahan sistem administrasi seperti penerapan Coretax, serta kebijakan pembatasan impor yang mengurangi basis PPN/ PPnBM,” kata Wahyu, dikutip Selasa, (6/1/2026).

Wahyu menyebut sumber penerimaan lainnya memang tumbuh di beberapa bagian. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, misalnya, mencapai Rp3,22 triliun per November atau sekitar 177,76% dari target APBN. Sektor ini mampu tumbuh hingga 38% (year-on-year) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar.

Begitu pula dengan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tembus Rp3 triliun dari target Rp2,31 triliun, didorong oleh peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum sebesar 10,48% (yoy) dan PBNP Lainnya sebesar 7,64% (yoy).

Namun, kata dia, capaian penerimaan itu belum mampu menutup besarnya pengeluaran yang datang dari pusat. Adapun, defisit APBN Regional Sumut hingga November tercatat sebesar Rp28,41 triliun.

Jakarta: Barang-barang branded selalu punya tempat tersendiri di hati pencinta fesyen dan gaya hidup premium. Mulai dari tas mewah, jam tangan elegan, hingga perhiasan berkilau, produk-produk ini tak hanya menunjang penampilan agar terlihat lebih berkelas, tetapi juga merepresentasikan kualitas dan eksklusivitas.

Di luar soal prestise, barang branded kini semakin dilirik sebagai alternatif investasi. Pasalnya, sejumlah produk dari merek ternama justru mengalami kenaikan harga dari waktu ke waktu, sehingga menawarkan potensi imbal hasil yang menarik bagi pemiliknya.

Tren pasar barang branded 2026

Menariknya, melansir laman BCA Prioritas, setelah sempat mengalami perlambatan dalam dua tahun terakhir, pasar barang mewah diproyeksikan kembali bergairah pada 2026.

Menurut laporan terbaru Bain & Company yang bekerja sama dengan asosiasi barang mewah Italia, Altagamma, pasar barang branded global diprediksi tumbuh sekitar 3 hingga 5 persen pada tahun depan.

Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi barang mewah yang masih kuat di Amerika Serikat. Permintaan lokal di Eropa dan Jepang juga relatif stabil, sementara tren penjualan di Tiongkok menunjukkan perbaikan yang semakin signifikan.

Brand mewah yang diprediksi bersinar di 2026

Seiring prospek pasar yang kembali positif, sejumlah brand mewah diperkirakan akan tetap menonjol pada 2026.

Brand-brand ini telah memiliki reputasi global dan mampu menjaga eksistensinya melalui berbagai strategi, mulai dari kualitas produk yang konsisten, pemasaran omnichannel yang presisi, hingga kemampuan membaca preferensi konsumen di berbagai wilayah.

Sebagai gambaran, berikut lima brand mewah yang diprediksi masih akan trending pada 2026, dikutip dari clickpost.

1. Louis Vuitton
Rumah mode asal Prancis ini dikenal dengan produk-produk berharga fantastis dan aura kemewahan yang kuat. Portofolio Louis Vuitton mencakup barang berbahan kulit, fesyen mewah, jam tangan, perhiasan, hingga produk kecantikan premium.

Pada 2026, Louis Vuitton diproyeksikan semakin mengukuhkan posisinya sebagai brand mewah unggulan. Strategi yang dijalankan antara lain menjaga kelangkaan produk, memperluas lini perhiasan mewah, serta mempererat kerja sama pemasaran dengan sektor perhotelan kelas atas.

2. Hermès
Bagi pencinta tas mewah, nama Hermès tentu sudah tidak asing. Brand ini diprediksi tetap bersinar pada 2026, terutama karena keberhasilannya menjaga eksklusivitas produk melalui produksi yang terbatas.

Mulai dari tas Kelly, Birkin, hingga aksesori kulit dan syal sutra, Hermès konsisten mempertahankan kualitas tinggi dengan kuantitas yang terkontrol. Faktor inilah yang membuat bisnis Hermès tetap solid hingga kini. Pada 2026, brand berusia hampir dua abad ini masih akan memperkuat eksistensinya lewat ekspansi gerai, pelatihan atelier, serta kontrol ketat dalam produksi barang kulit.

3. Kering
Grup induk di balik brand ternama seperti Gucci, Saint Laurent, dan Bottega Veneta ini juga diprediksi akan bersinar pada 2026. Kering fokus pada harmonisasi antar merek, penguatan kredibilitas produk haute couture, serta percepatan pengembangan lini produk pria dan barang berbahan kulit.

Saint Laurent akan memperluas koleksi ready-to-wear dan aksesori fesyen dengan desain inovatif di bawah arahan direktur kreatifnya. Sementara itu, Gucci berupaya menyeimbangkan desain ikonis dengan sentuhan kontemporer untuk menarik minat konsumen muda dan mapan di pasar global.

4. Richemont
Produsen barang mewah asal Swiss ini diperkirakan akan mencatat pertumbuhan positif pada 2026. Richemont dikenal lewat produksi perhiasan dan jam tangan berkualitas tinggi yang mengedepankan daya tahan serta desain elegan yang tak lekang oleh waktu.

Ditambah dengan layanan purna jual dan servis pelanggan yang unggul, nilai produk Richemont tetap terjaga di pasar barang mewah global.

5. Chanel
Chanel merupakan ikon barang mewah dunia yang identik dengan kualitas haute couture, fesyen premium, barang kulit, hingga produk kecantikan kelas atas. Desain yang ikonis dan pengerjaan detail membuat produk Chanel dibanderol dengan harga tinggi dan tetap diminati.

Pada 2026, Chanel diprediksi akan terus menguatkan posisinya melalui kepemimpinan di pasar haute couture, pengembangan layanan kecantikan berbasis pengalaman, serta ekspansi global yang terukur dengan tetap menjaga distribusi eksklusif dan storytelling merek yang kuat.

(ANN)