Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat mulai menunjukkan kritik terbuka terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, setelah video perlakuan terhadap aktivis flotilla bantuan Gaza memicu kecaman internasional.

Dikutip dari Al Jazeera, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee menjadi pejabat pertama dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang secara terbuka mengkritik Ben-Gvir. Kritik itu muncul setelah Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis asing yang ditahan dalam kondisi tangan terikat dan berlutut di lantai.

Dalam video tersebut, Ben-Gvir terlihat membawa bendera Israel sambil berteriak dan menunjuk ke arah para tahanan. Sejumlah aktivis bahkan tampak didorong hingga jatuh ke lantai.

Melalui unggahan di platform X, Huckabee menyebut aksi flotilla sebagai “aksi bodoh”, tetapi menilai Ben-Gvir telah mencoreng martabat Israel.

“Aksi konvoi itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir mengkhianati martabat bangsanya,” tulis Huckabee.

Kecaman terhadap Ben-Gvir juga datang dari sejumlah negara Barat. Italia, Prancis, Belanda, dan Kanada memanggil duta besar Israel masing-masing untuk meminta penjelasan terkait video tersebut.

Namun, kritik dari Washington dinilai paradoksal lantaran sehari sebelumnya Departemen Keuangan AS justru menjatuhkan sanksi terhadap empat penyelenggara Global Sumud Flotilla, misi kemanusiaan yang berupaya menembus blokade Gaza dan mengirim bantuan bagi warga Palestina.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut para aktivis sebagai bagian dari “pro-terror flotilla” yang dianggap mendukung Hamas. Tuduhan itu langsung dibantah penyelenggara flotilla.

Kelompok solidaritas tahanan Palestina Samidoun mengecam sanksi tersebut dan menilai langkah AS sama saja dengan “membantu dan mendukung genosida”.

Direktur Israel-Palestina dari organisasi advokasi DAWN, Michael Omer-Man, menilai langkah Washington menunjukkan standar ganda terhadap Israel dan Palestina.

“Kita melihat perbedaan besar antara AS dan negara-negara Barat lainnya yang memandang kebebasan navigasi di perairan internasional sebagai prinsip dasar hukum internasional,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Menurutnya, pemerintahan Trump cenderung menerima begitu saja narasi Israel bahwa upaya mematahkan blokade Gaza merupakan tindakan ilegal.

Omer-Man juga mempertanyakan apakah kritik para pejabat Israel terhadap Ben-Gvir benar-benar didasari keberatan atas perlakuan terhadap tahanan, atau sekadar karena video tersebut dipublikasikan ke ruang publik.

“Saya percaya mereka lebih fokus pada sisi hubungan masyarakat dan citra internasional,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan peneliti Quincy Institute for Responsible Statecraft, Annelle Sheline. Ia menilai tindakan Ben-Gvir bukan penyimpangan, melainkan konsekuensi dari kebijakan AS yang selama bertahun-tahun memberikan impunitas kepada Israel.

“Israel tahu bahwa selama mendapat dukungan tanpa syarat dari AS, mereka tidak akan menghadapi konsekuensi nyata,” ujar Sheline.

Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden juga sempat mendapat tekanan dari anggota Kongres untuk menjatuhkan sanksi kepada Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich atas dugaan hasutan kekerasan terhadap warga Palestina dan dukungan terhadap permukiman ilegal di wilayah pendudukan.

Namun, langkah tersebut tidak pernah direalisasikan hingga akhir masa jabatan Biden pada 2024.

Setelah kembali berkuasa, pemerintahan Trump justru mencabut sanksi terhadap pemukim Israel yang sebelumnya dianggap terlibat kekerasan terhadap warga Palestina. Pemerintah AS kemudian menjatuhkan sanksi baru kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil Palestina dan pihak-pihak yang mendukung penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pejabat Israel.

Analis menilai kritik verbal dari Washington terhadap Ben-Gvir tidak akan banyak berarti selama AS tetap memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel.

“Gestur yang lemah… tidak berarti apa-apa di hadapan miliaran dolar per tahun,” kata Sheline.

Jakarta, CNBC Indonesia - Nigeria menyatakan terbuka terhadap bantuan dari Amerika Serikat (AS) untuk memerangi kelompok bersenjata garis keras, asalkan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara itu tetap dihormati. Namun, Pemerintah Nigeria menegaskan bahwa tuduhan adanya genosida terhadap umat Kristen di negaranya tidak benar.

Dalam pernyataannya di media sosial pada Sabtu, Trump mengatakan telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk mempersiapkan "aksi militer cepat" jika Nigeria gagal menindak "pembunuhan terhadap umat Kristen". Ia juga mengancam akan memutus semua bantuan AS kepada Nigeria apabila pemerintah setempat tidak menghentikan kekerasan tersebut.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, membantah keras tudingan itu.

"Kami tidak bangga dengan situasi keamanan yang sedang kami alami, tapi untuk mengikuti narasi bahwa hanya umat Kristen yang menjadi sasaran. Tidak, itu tidak benar. Tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria," katanya kepada Al Jazeera, Minggu (2/11/2025).

Ebienfa menegaskan bahwa kekerasan di Nigeria bukanlah hasil kebijakan pemerintah atau serangan yang ditujukan secara khusus kepada kelompok agama tertentu.

"Kami telah menyampaikan dengan jelas bahwa memang terjadi pembunuhan di Nigeria, tetapi pembunuhan itu tidak terbatas pada umat Kristen saja," ujarnya.

"Pemerintah Nigeria tidak mensponsori atau membenarkan kekerasan tersebut. Pemerintah justru sangat menentang itu. Setiap warga Nigeria yang terbunuh di mana pun merupakan kehilangan bagi bangsa ini."

Ia menyebut kelompok teroris seperti Boko Haram serta jaringan yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) sebagai pelaku utama kekerasan di wilayah-wilayah tertentu. "Mereka adalah pihak yang menyebabkan krisis ini," tambahnya.

Sementara itu, juru bicara kepresidenan Nigeria, Daniel Bwala, kepada Reuters mengatakan negaranya akan menyambut baik kerja sama dari Amerika Serikat jika dilakukan dengan menghormati kedaulatan nasional.

"Nigeria akan menyambut bantuan AS selama mereka mengakui integritas teritorial kami," kata Bwala. "Saya yakin ketika kedua pemimpin bertemu dan berdiskusi, akan muncul hasil yang lebih baik dalam tekad bersama untuk memerangi terorisme."

Presiden Bola Tinubu sebelumnya juga menolak tudingan bahwa pemerintahannya membiarkan intoleransi agama berkembang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Nigeria tetap berkomitmen menjaga kebebasan beragama.

"Sejak 2023, pemerintahan kami terus menjalin komunikasi terbuka dengan para pemimpin Kristen dan Muslim serta menangani tantangan keamanan yang memengaruhi warga dari berbagai agama dan wilayah," ujar Tinubu.

"Pencitraan Nigeria sebagai negara yang tidak toleran terhadap agama tidak mencerminkan realitas nasional kami, juga tidak mempertimbangkan upaya tulus pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama dan keyakinan bagi seluruh warga," tambahnya.

Nigeria, negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, terbagi antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan selatan yang didominasi umat Kristen. Konflik bersenjata selama lebih dari 15 tahun di timur laut negara itu sebagian besar melibatkan kelompok ekstremis, dan menurut para analis, sebagian besar korbannya justru adalah warga Muslim.

"Semua data menunjukkan bahwa tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria," kata Bulama Bukarti, pengacara kemanusiaan dan analis konflik asal Nigeria. "Ini adalah narasi ekstrem kanan yang berbahaya dan telah lama beredar, yang kini diperkuat oleh Presiden Trump."

Ia memperingatkan bahwa retorika seperti itu hanya akan memperparah ketidakstabilan di Nigeria.

"Kelompok bersenjata di negara ini menyerang semua warga tanpa pandang bulu. Mereka mengebom pasar, gereja, dan masjid. Mereka menyerang siapapun yang mereka temui, baik Muslim maupun Kristen," ujarnya.

Senada dengan itu, Ebenezer Obadare, peneliti senior di Council on Foreign Relations (CFR) di Washington, mengatakan bahwa saat ini justru waktu yang tepat bagi AS untuk bekerja sama dengan pemerintah Nigeria melawan ancaman bersama.

"Inilah saatnya Nigeria membutuhkan bantuan, terutama bantuan militer," kata Obadare. "Langkah yang salah adalah menginvasi Nigeria dan mengabaikan otoritas pemerintahnya. Itu hanya akan menjadi kontraproduktif."

Adapun ancaman Trump untuk menggunakan kekuatan militer dan memutus bantuan memunculkan kekhawatiran akan ketegangan baru dalam hubungan antara Washington dan Abuja.

Meski Trump menegaskan bahwa langkah itu bertujuan melindungi umat Kristen, para pengamat menilai kebijakan tersebut berisiko menimbulkan dampak diplomatik yang serius dan memperburuk kondisi keamanan di kawasan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Junta militer Myanmar kembali menunjukkan dominasinya setelah merebut sejumlah wilayah strategis dari tangan pemberontak, termasuk kota Kyaukme dan Hsipaw di Negara Bagian Shan. Keberhasilan ini ditopang oleh serangan udara tanpa henti dan dukungan teknologi militer dari China.

Kyaukme, kota yang sebelumnya dikuasai Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), kini porak poranda akibat serangan udara harian.

"Pertempuran sengit terjadi setiap hari, di Kyaukme dan Hsipaw. Tahun ini militer memiliki lebih banyak tentara, lebih banyak senjata berat, dan lebih banyak kekuatan udara," ujar juru bicara TNLA, Tar Parn La, kepada BBC, dikutip Kamis (23/10/2025).

Pengamat menilai kemenangan cepat militer dalam waktu tiga minggu menggambarkan pergeseran keseimbangan kekuatan di medan perang Myanmar, yang kini kembali berpihak pada junta. Serangan udara besar-besaran dengan bom seberat 220 kilogram, artileri berat, serta penggunaan drone dan paralayang bermotor membuat pasukan pemberontak tak mampu bertahan.

Analis militer menilai keberhasilan junta juga dipengaruhi oleh bantuan militer dan diplomatik dari China. Beijing disebut telah memasok ribuan drone, melatih unit-unit tempur Myanmar, serta menjanjikan dukungan teknis dan finansial bagi pelaksanaan pemilu. Langkah ini dinilai sebagai upaya China menjaga stabilitas di kawasan perbatasannya.

"Meskipun Beijing tidak menyukai kudeta 2021, mereka menentang kekacauan dan perang di Myanmar," ujar Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Agustus lalu.

Sementara itu, seorang peneliti di Institut Studi Strategis Internasional Morgan Michaels menilai, "China tidak ingin melihat keruntuhan negara di Myanmar. Ketika rezim militer tampak akan goyah, Beijing justru turun tangan untuk menstabilkan situasi."

Myanmar merupakan mitra strategis bagi China, dengan posisi geografis penting sebagai jalur perdagangan menuju Samudra Hindia serta lokasi investasi besar di sektor minyak, gas, dan infrastruktur.

Namun, langkah Beijing mendukung junta juga menuai kritik, karena dinilai memperpanjang perang saudara yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan warga mengungsi sejak kudeta 2021.

"Militer telah membakar lebih dari 100 ribu rumah di wilayah kering," kata Michaels.

"Kekerasannya begitu besar hingga hampir tidak ada warga yang tidak terdampak. Perdamaian masih jauh dari kenyataan."

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk mengadakan pertemuan puncak baru guna membahas kemungkinan berakhirnya perang di Ukraina. Kesepakatan mengejutkan itu diumumkan Kamis (16/10/2025) waktu setempat, di tengah kekhawatiran Moskow atas potensi bantuan militer baru Washington untuk Kyiv.

Trump mengatakan ia dan Putin berencana bertemu di Budapest, Hungaria dalam dua pekan mendatang, setelah keduanya berbicara lewat sambungan telepon selama lebih dari dua jam. "Sepanjang hidup saya, saya membuat kesepakatan," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. "Saya pikir kita akan menyelesaikan yang satu ini, semoga segera," imbuhnya, dilansir Reuters.

Kremlin mengonfirmasi rencana pertemuan itu, meskipun belum ada tanggal pasti yang diumumkan oleh kedua pihak.

Langkah tersebut muncul ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan tiba di Gedung Putih pada Jumat untuk mendesak dukungan militer tambahan, termasuk kemungkinan pengiriman rudal jarak jauh buatan AS, Tomahawk.

Trump dalam beberapa hari terakhir sempat mengisyaratkan kesediaan memberikan bantuan baru kepada Kyiv. Namun, nada bersahabat yang ia tunjukkan setelah percakapan dengan Putin menimbulkan tanda tanya mengenai kelanjutan rencana tersebut dan memicu kembali kekhawatiran Eropa terhadap potensi sikap lunak Washington terhadap Moskow.

Sejak menjabat pada Januari, Trump kerap mengancam akan mengambil langkah keras terhadap Rusia, namun berkali-kali menundanya setelah berbicara langsung dengan Putin. Pada pertemuan di Alaska Agustus lalu, Trump berusaha menegosiasikan gencatan senjata, tetapi hasilnya nihil.

Sejumlah analis menilai Putin memanfaatkan pertemuan itu untuk memperoleh konsesi tanpa berniat mengakhiri perang.

Trump selama ini berusaha menampilkan diri sebagai tokoh perdamaian dan negosiator ulung, seraya membanggakan keberhasilannya dalam kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza. Ia juga kerap menyebut bahwa perang Rusia-Ukraina, yang dimulai pada 2022, akan lebih mudah diakhiri karena hubungannya yang baik dengan Putin.

Dalam percakapan telepon terakhir, Putin memperingatkan Trump bahwa pengiriman rudal jarak jauh ke Ukraina akan merusak proses perdamaian dan hubungan bilateral kedua negara.

"Itu akan berdampak buruk bagi proses perdamaian dan hubungan Rusia-Amerika," ujar penasihat Kremlin, Yuri Ushakov.

Sementara itu, Zelensky yang sudah tiba di Washington menyambut kabar tersebut dengan nada percaya diri. "Kami berharap momentum penghentian teror dan perang yang berhasil di Timur Tengah akan membantu mengakhiri perang Rusia terhadap Ukraina," tulisnya di platform X. "Kami sudah melihat Moskow bergegas kembali ke meja dialog segera setelah mendengar tentang Tomahawk."

Rencana lokasi pertemuan Trump-Putin di Budapest juga menarik perhatian. Putin masih berstatus buronan di sejumlah yurisdiksi atas dugaan kejahatan perang, yang membatasi perjalanannya ke berbagai negara.

Hubungan Ukraina dengan Hungaria sendiri belakangan memanas. Bulan lalu, Zelensky menuduh drone Hungaria melintasi wilayah udara Ukraina, tuduhan yang dibantah oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.

Orban membalas bahwa "Ukraina bukanlah negara berdaulat yang independen."

Berbeda dengan sebagian besar pemimpin NATO dan Uni Eropa, Orban tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan mempertanyakan manfaat dukungan militer Barat bagi Kyiv. Sikap itu kerap menimbulkan gesekan dengan Zelensky.

"Pertemuan yang direncanakan antara presiden Amerika dan Rusia adalah kabar baik bagi orang-orang di dunia yang mencintai perdamaian," tulis Orban di X.

"Kami siap!" Ia menambahkan telah berbicara lewat telepon dengan Trump dan bahwa persiapan untuk pertemuan damai AS-Rusia sedang berlangsung.

Trump menyebut bahwa pertemuan itu akan didahului oleh pembicaraan tingkat menteri antara kedua negara pekan depan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan mewakili Washington, sementara Rusia akan diwakili Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan ia akan memberi pengarahan kepada Zelensky mengenai pembicaraannya dengan Putin saat bertemu di Gedung Putih, Jumat. "Saya percaya kemajuan besar telah dicapai lewat percakapan telepon hari ini," tulisnya.

Sementara itu, perang di lapangan masih meningkat. Ukraina dan Rusia terus melancarkan serangan besar terhadap infrastruktur energi lawan, sementara NATO kewalahan menghadapi gelombang pelanggaran udara Rusia.

Serangan terhadap fasilitas energi telah menjadi strategi utama Moskow dalam dua musim dingin terakhir, ketika perang memasuki tahun keempat.