BNI memastikan bahwa perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin kokoh melalui struktur permodalan yang kuat

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (kode saham: BBNI) memperkuat struktur permodalannya melalui penerbitan instrumen Additional Tier-1 (AT1) Perpetual Non-Cumulative Capital Securities senilai 700 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp11,9 triliun.

Menurut perseroan, aksi korporasi ini mendapat respons positif dari investor global dengan tingkat permintaan mencapai lebih dari 2,5 miliar atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 3,6 kali.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa penerbitan ini merupakan kali kedua yang dilakukan perseroan setelah sebelumnya menerbitkan instrumen serupa sebesar 600 juta dolar AS pada 2021.

"Sebagai salah satu bank sistemik di Indonesia, BNI memastikan bahwa perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin kokoh melalui struktur permodalan yang kuat,” kata Okki.

Merujuk keterbukaan informasi, proses bookbuilding dan penetapan harga (pricing) dilakukan pada 15 April 2026, sementara penyelesaian transaksi (settlement) pada 22 April 2026.

Perseroan menjelaskan bahwa instrumen AT1 yang diterbitkan memiliki karakteristik sebagai modal tambahan yang bersifat subordinasi, tanpa jatuh tempo (perpetual), serta pembayaran imbal hasil yang tidak diakumulasikan.

Penerbitan dilakukan berdasarkan ketentuan Regulation S (Reg S) dalam US Securities Act dan dicatatkan di Singapore Exchange (SGX).

Menurut perseroan, hal ini menandai akses yang semakin luas terhadap pasar keuangan internasional. Di samping itu, catat perseroan, tingginya minat investor juga mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental dan prospek kinerja.

Selain itu, basis investor pada penerbitan kali ini semakin terdiversifikasi, mencakup kawasan Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, hingga offshore Amerika Serikat. Perseroan mencatat bahwa hal ini menunjukkan meningkatnya daya tarik instrumen keuangan BNI di mata investor global.

Sebagai bagian dari pengelolaan struktur permodalan, BNI juga telah mengumumkan rencana pembelian kembali (buyback) atas instrumen AT1 yang diterbitkan pada 2021 melalui mekanisme penawaran tender (tender offer)sekitar 94,7 persen dari total AT1 Eksisting. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan komposisi permodalan secara keseluruhan.

Penerbitan instrumen AT1 ini menunjukkan langkah BNI dalam memanfaatkan instrumen pasar global untuk memperkuat struktur permodalan.

Perseroan menilai dukungan investor yang kuat mencerminkan kepercayaan terhadap kinerja dan prospeknya, serta membuka ruang yang lebih luas untuk ekspansi bisnis dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat di hari kerja akan kita kembalikan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menargetkan pengembalian dana nasabah BNI anggota Credit Union (CU) Paroki di Aek Nabara, Sumatera Utara, yang terdampak dugaan penyimpangan dana sekitar Rp28 miliar dapat diselesaikan pada pekan ini.

Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan penyelesaian dilakukan berdasarkan perkembangan penyidikan aparat penegak hukum yang telah memberikan kejelasan nilai kerugian.

“Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat di hari kerja akan kita kembalikan,” kata Munadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan BNI telah melakukan pengembalian dana tahap awal sebesar Rp7 miliar sebagai bentuk itikad baik kepada nasabah.

Menurut dia, proses pengembalian sisa dana dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Munadi mengatakan dasar penyelesaian mengacu pada hasil penyelidikan aparat penegak hukum yang menjadi landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Ia menambahkan mekanisme pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

Kasus tersebut, lanjut dia, pertama kali terungkap pada Februari 2026 melalui hasil pengawasan internal BNI.

Munadi menegaskan peristiwa itu merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan, dan di luar prosedur resmi perbankan.

“Produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI,” ujarnya.

Ia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa tersebut.

Direktur Network and Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan menambahkan pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian hingga tuntas.

BNI juga, lanjut dia, memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap penawaran investasi yang tidak melalui kanal resmi perbankan,” ucap Rian.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BNI segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu Aek Nabara, Sumatera Utara.

OJK juga menyatakan telah memanggil direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

OJK kemudian meminta bank tersebut melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sejumlah keputusan strategis yang disepakati dalam RUPST ini merupakan bagian dari upaya menjaga kinerja berkelanjutan serta memperkuat fondasi permodalan Perseroan ke depan,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp13,03 triliun.

Dividen tersebut setara 65 persen dari laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp20,04 triliun.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan, keputusan tersebut mencerminkan komitmen Perseroan untuk tetap memberikan nilai optimal kepada pemegang saham sekaligus menjaga fundamental perusahaan melalui penguatan struktur permodalan.

“Sejumlah keputusan strategis yang disepakati dalam RUPST ini merupakan bagian dari upaya menjaga kinerja berkelanjutan serta memperkuat fondasi permodalan Perseroan ke depan,” ujar Okki.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga menyetujui alokasi 35 persen laba bersih atau sekitar Rp7,01 triliun sebagai saldo laba ditahan.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis serta memperkuat kapasitas permodalan BNI di tengah dinamika industri perbankan.

Selain pembagian dividen, RUPST juga menyetujui rencana pembelian kembali saham (buyback) dengan nilai transaksi maksimal Rp905,48 miliar, termasuk biaya transaksi.

Buyback akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku di pasar modal.

Okki menjelaskan, langkah buyback ini menjadi salah satu instrumen Perseroan dalam menjaga stabilitas harga saham sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal perusahaan.

“Keputusan buyback ini menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek jangka panjang Perseroan sekaligus memberikan ruang fleksibilitas dalam penguatan permodalan,” kata Okki.

Saham hasil buyback nantinya akan disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) yang dapat dialihkan melalui penjualan kembali di Bursa Efek Indonesia maupun di luar bursa.

Saham tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Pengurus Perseroan.

Dalam RUPST yang sama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait reklasifikasi saham Seri B milik BP BUMN menjadi saham Seri A Dwiwarna.

Reklasifikasi dilakukan terhadap 223.783.877 lembar saham sebagai bagian dari penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Okki mengatakan, penyesuaian tersebut merupakan bentuk kepatuhan Perseroan terhadap regulasi terbaru sekaligus upaya memperkuat tata kelola perusahaan sebagai BUMN.

“Penyesuaian ini merupakan bagian dari kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku sekaligus memastikan tata kelola perusahaan tetap berjalan optimal,” ujar dia.

RUPST yang sama juga menyetujui sejumlah mata acara lainnya, antara lain pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2026, penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026, serta pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) 2026–2030 dan RKAP 2027.

Rapat juga menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Sustainability Bond Tahap I Tahun 2025 serta penegasan kembali pelimpahan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris terkait perubahan peraturan Dana Pensiun Perseroan.

Perseroan menyampaikan, keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RUPST tersebut diharapkan dapat memperkuat fundamental bisnis BNI sekaligus menjaga momentum pertumbuhan perusahaan di tengah dinamika industri keuangan yang semakin kompetitif.

Dengan strategi penguatan permodalan, tata kelola yang adaptif, serta kebijakan korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, BNI optimistis dapat terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) atau BBNI mengungkapkan telah menyalurkan kredit mencapai Rp1,5 triliun kepada 577 debitur, dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“BNI telah memberikan pembiayaan untuk 577 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp1,5 triliun,” ungkap Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Selain itu, perseroan telah membantu proses digitalisasi program MBG melalui pembuatan Virtual Account dan BNI Direct di sebanyak 6.560 titik, atau mencakup 38 persen dari total sebanyak 19.188 dapur MBG.

“Dan BNI telah membantu proses digitalisasi MBG, dengan pembuatan Virtual Account serta BNI Direct kurang lebih di 6.560 titik, kurang lebih 34 persen dari total 19.188 dapur telah terintegrasi dengan BNI Direct dengan volume transaksi mencapai Rp26 triliun,” ujar Putrama.

Kemudian, Putrama mengungkapkan perseroan merupakan satu-satunya bank yang mendapatkan mandat untuk mengelola sebanyak 166 Sekolah Rakyat (SR) melalui penyediaan layanan perbankan digital.

“BNI juga telah mendukung pemerataan pendidikan nasional melalui penyediaan Agen46 Mini Bank, Bank Sampah, pembukaan rekening bagi siswa dan guru, dan penyediaan kartu siswa berbasis reader untuk absensi,” ujar Putrama.

Dalam rangka mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), perseroan telah memberikan pembiayaan sindikasi kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), dalam rangka pembangunan fisik koperasi, termasuk perlengkapan dan kendaraan operasional KDMP.

Melalui Agrinas, BNI telah menyalurkan kredit mencapai Rp66 triliun, yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) masyarakat.

“Kontribusi Agen46 di KDMP adalah untuk memperluas layanan keuangan dan mendorong ekonomi kerakyatan di berbagai daerah,” ujar Putrama.

Sementara itu, untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, Putrama mengungkapkan perseroan turut serta dalam melakukan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Jumlah debitur FLPP BNI per 31 Desember 2025 adalah 15.159 dengan jumlah mencapai Rp1,9 triliun. Dan untuk 2026, kami mendapatkan mandat untuk menyalurkan 17.356 KPR FLPP,” ujar Putrama.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

kami telah menyalurkan Rp88 triliun dari Rp55 triliun dari dana SAL yang ditempatkan oleh pemerintah di BI

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) atau BBNI mengungkapkan bahwa pemerintah telah menarik kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp23 triliun, dari dana SAL total senilai Rp80 triliun yang telah ditempatkan di BNI.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menjelaskan perseroan telah menerima aliran dana SAL dari pemerintah dalam dua tahap, yaitu tahap pertama senilai Rp55 triliun dan tahap kedua senilai Rp25 triliun.

“Mengenai dana SAL, dana SAL di BNI disalurkan ada dua tahap, yang pertama ditempatkan Rp55 triliun oleh Menteri Keuangan, kemudian di Desember (2025) ditambahkan lagi Rp25 triliun. Jadi total ada Rp80 triliun," ujar Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin.

Pada 15 Desember 2025, Ia menjelaskan bahwa sebagian dana SAL yaitu senilai Rp23 triliun telah ditarik kembali oleh pemerintah dan kembali ditempatkan ke Bank Indonesia (BI).

“Kemudian yang tahap kedua Rp25 triliun, telah ditarik oleh pemerintah pada 15 Desember 2025 sebesar Rp23 triliun dan sudah kembali ke Bank Indonesia (BI)," ujar Putrama.

Meskipun terdapat penarikan dana, Ia memastikan bahwa perseroan masih menunjukkan performa intermediasi yang impresif selama tahun lalu.

Dari basis penempatan dana tahap pertama senilai Rp55 triliun, perseroan berhasil melakukan leverage sehingga total kredit yang disalurkan ke sektor produktif jauh melampaui angka tersebut.

“Kemudian, kami telah menyalurkan Rp88 triliun dari Rp55 triliun dari dana SAL yang ditempatkan oleh pemerintah di BI,” ujar Putrama.

Menyambut tahun 2026, Putrama memastikan perseroan berkomitmen untuk tetap menjaga profil risiko dan likuiditas yang sehat, dengan tetap menjaga rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) di bawah 90 persen.

Level konservatif tersebut dijaga demi memastikan bank memiliki ruang yang cukup untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah ke depan.

"Kemudian tentunya ke depan kami masih harus mempertimbangkan untuk menjaga LDR di bawah 90 persen, karena di situlah kami akan mempersiapkan dukungan terhadap program-program pemerintah ke depan," ujar Putrama.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengalokasikan dana SAL senilai Rp200 triliun hingga Rp276 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 2025, sebagai upaya mendorong likuiditas dan intermediasi industri perbankan di tanah air.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bagi pasar publik, jumlah entitas yang lebih sedikit dapat berarti lebih sedikit konflik mandat dan keputusan bisnis yang lebih konsisten..,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyebut bahwa reformasi perusahaan-perusahaan BUMN besar akan menjadi agenda selanjutnya yang akan dijalankan mulai tahun 2026.

Danantara menyebut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), semuanya berada di posisi tepat untuk pemulihan pendapatan seiring biaya dana yang menurun dan pertumbuhan pinjaman yang membaik.

Sementara itu, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dinilai berada di posisi yang tepat untuk siap memberikan nilai kepada para pemegang saham dengan memanfaatkan aset yang lebih tinggi, sebagaimana dikutip dari dokumen Danantara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.

Danantara telah memperoleh kredibilitas pasar sampai batas tertentu, dari upaya pemulihan yang tengah berlangsung di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), serta PT Timah Tbk (TINS).

Danantara menyebut, total aset BUMN secara kolektif mencakup lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia, yang artinya perbaikan operasional akan memiliki implikasi yang luas bagi prospek pertumbuhan Indonesia.

Selain itu, aktivitas ekonomi sehari-hari terkait erat dengan BUMN, diantaranya listrik dari PT PLN, bahan bakar dari PT Pertamina, perjalanan udara melalui Garuda Indonesia, serta tabungan yang dipercayakan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Presiden RI Prabowo Subianto secara eksplisit menetapkan tujuan untuk mengurangi jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200, yang perlu dipahami sebagai program multi-tahun, bukan kalender tindakan korporasi satu tahun.

“Bagi pasar publik, jumlah entitas yang lebih sedikit dapat berarti lebih sedikit konflik mandat dan keputusan bisnis yang lebih konsisten, yang pada akhirnya akan menghasilkan pengembalian yang lebih besar bagi pemegang saham dalam bentuk dividen,” tulis Danantara.

Danantara menargetkan perusahaan BUMN untuk berkembang menjadi entitas yang lebih tangguh, mampu menghadapi siklus ekonomi makro seperti fluktuasi harga komoditas dan volatilitas yang meningkat di pasar keuangan global, yang dapat mengganggu keputusan pembiayaan.

“Pasar telah merespons secara positif terhadap pemulihan beberapa BUMN, sebagaimana dibuktikan oleh kenaikan tajam harga saham. Investor menghargai kemajuan restrukturisasi yang nyata, menandakan kepercayaan pada agenda reformasi,” tulis dokumen Danantara Economic Outlook 2026.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank pelat merah kompak menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) rencananya akan mengadakan RUPSLB pada 15 Desember 2025. Selanjutnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadwalkan RUPSLB pada 17 Desember 2025.

Terakhir, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) akan melaksanakan RUPSLB pada 19 Desember 2025.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk (BBTN) akan mengadakanRUPSLB lebih dahulu atau pada 18 November 2025.

Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut. Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional.

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Adapun tiga bank BUMN lain belum mengumumkan agenda rapat.

BNI akan melakukan pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham pada Jumat (21/11/2025). Kemudian BRI pada Selasa (25/11/2025) dan Bank Mandiri Kamis (27/11/2025). Lazimnya pemanggilan rapat tersebut akan disertai dengan agenda pembahasan.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) optimistis dapat menyalurkan seluruh dana penempatan pemerintah senilai sekitar Rp 200 triliun pada bulan ini.

Direktur Operations BNI Ronny Venir mengatakan, pihaknya berkomitmen menuntaskan seluruh penyaluran sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Selesai ini, bulan ini selesai," tandas Rony saat dikonfirmasi usai Edukasi Keuangan PMI, di Jakarta, Senin, (10/11/2025).

Terkait potensi tambahan penempatan dana pemerintah ke depan, Ronny menyebut keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah. Meski demikian, ia mengaku BNI siap apabila pemerintah kembali menempatkan dana tambahan di perseroan.

Lebih lanjut, Ronny menuturkan BNI memiliki sejumlah program pendukung yang membutuhkan dukungan likuiditas. Beberapa di antaranya meliputi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Malakan Bergizi Gratis (MBG), serta inisiatif pemerintah lainnya yang masih berjalan.

Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan dana Rp 200 triliun itu ke lima bank milik negara sejak 12 September 2025. Bank Mandiri mendapat jatah Rp 55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rp 55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun

Purbaya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menuturkan penempatan Rp 200 triliun adalah bentuk cash management atau manajemen keuangan pemerintah yang turut menentukan likuiditas.

"Ini tecermin dari uang primer yang tumbuh 13% secara tahunan (September) year on year (yoy)," kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025, Senin (3/11/2025).

Selain pertumbuhan uang primer, Purbaya menuturkan likuiditas perekonomian juga longgar. Pertumbuhan M2 atau uang beredar, mencapai 8% secara tahunan (yoy) pada September 2025.

Angka M2 ini, kata Purbaya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 6,5% (yoy) pada Juni 2025. Ke depan, Purbaya memastikan investasi juga akan terus diperkuat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jakarta, CNBC Indonesia — Sepuluh bank dengan total aset terbesar di Indonesia kembali menunjukkan kinerja solid hingga akhir kuartal III-2025. Berdasarkan laporan keuangan per September 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan dominasinya sebagai bank terbesar di Tanah Air dari sisi aset.

Bank-bank pelat merah masih mendominasi lima besar dengan porsi aset signifikan terhadap total industri. Tren kenaikan aset secara umum juga menunjukkan solidnya intermediasi perbankan nasional di tengah normalisasi suku bunga dan persaingan perebutan dana.

Hingga 30 September 2025, total aset konsolidasi Bank Mandiri mencapai Rp 2.563,36 triliun, naik 10,3% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang ekspansi kredit di segmen korporasi dan wholesale banking, serta kinerja positif anak-anak usaha.

Posisi kedua ditempati oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan total aset Rp 2.123,45 triliun, tumbuh 8,23% yoy. BRI masih menjadi motor utama penyaluran kredit sektor UMKM, dengan rasio kredit mikro terhadap total kredit di atas 45%.

Menariknya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat pertumbuhan aset tertinggi di antara bank-bank besar, yaitu 18,86% yoy menjadi Rp 1.269,49 triliun.

Di posisi kelima, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) membukukan aset Rp 510,86 triliun atau naik 12,25% yoy, didorong oleh peningkatan pembiayaan perumahan dan proyek pemerintah.

Kemudian, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mengantongi aset Rp 416,57 triliun, tumbuh 12,37% yoy, memperkuat posisinya sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air.

Selengkapnya berikut daftar 10 bank terbesar di Indonesia dari segi aset berdasarkan laporan keuangan per September 2025:

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp934,3 triliun pada kuartal III-2025. Perolehan ini tumbuh double digit, yakni melesat 21,4% yoy dari periode yang sama setahun sebelumnya.

Direktur Treasury & International Banking Abu Santosa Sudradjat menuturkan, strategi digital transaction banking yang agresif telah menciptakan pertumbuhan yang kuat. Dana murah atau CASA yang terhimpun juga naik double digit, yakni 13,3% yoy menjadi Rp613,4 triliun.

"Porsi dana murah ini memperkuat struktur pendanaan dan menekan biaya dana (cost of fund), menjaga profitabilitas tetap sehat," ujar Abu dalam keterangannya, Jumat (23/10/2025).

Selain peningkatan DPK khususnya CASA, strategi digital transaction banking yang agresif juga menghasilkan pertumbuhan fee-based income sebesar 11% YoY dan berkontribusi sebesar 30% dari total fee-based income BNI hingga akhir kuartal III tahun 2025.

Pertumbuhan tersebut banyak didorong oleh akselerasi kanal digital, khususnya aplikasi wondr by BNI, yang mencatat lonjakan pengguna dari 2,8 juta pada September 2024 menjadi 10,5 juta pengguna per September 2025. Nilai transaksi wondr by BNI mencapai Rp783 triliun, dengan 866 juta transaksi tercatat sepanjang periode yang sama.

Selain itu, kanal BNIdirect untuk segmen korporasi mencatat nilai transaksi Rp8.080 triliun, tumbuh 26,7% YoY, dan volume transaksi naik 14,8% menjadi 1.061 juta. Pertumbuhan ini turut memperkuat pendapatan berbasis komisi (fee income) yang berkelanjutan.

"Strategi digital transaction banking yang agresif mendorong pertumbuhan CASA yang lebih sustain dan fee income yang konsisten. Kami melihat ini sebagai awal dari fase pemulihan biaya dana yang lebih sehat dan berkelanjutan," jelas Abu.

Sementara itu, pada sisi bottom line, BNI membukukan laba bersih konsolidasi Rp15,12 triliun hingga akhir September 2025. Perolehan itu turun 7,32% secara tahunan dari sebesar Rp16,43 triliun pada periode yang sama setahun sebelumnya.

Pada sisi top line, BNI mencatatkan pendapatan bunga sebesar Rp51,16 triliun, naik 4,77% yoy dari sebelumnya Rp48,83 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencatatkan total penyaluran kredit BNI tumbuh 10,5% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp812,2 triliun hingga kuartal III-2025. Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan, pertumbuhan tersebut tercatat merata di seluruh segmen bisnis, mencerminkan portofolio kredit yang semakin sehat dan berimbang.

"Pertumbuhan kredit BNI kini lebih seimbang di seluruh segmen, baik korporasi, menengah, maupun UMKM. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pembiayaan kami dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif," ujar Paolo dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).

Kredit korporasi naik 12,4% YoY menjadi Rp450,7 triliun, ditopang peningkatan pembiayaan kepada korporasi swasta, BUMN, dan institusi. Sementara itu, kredit segmen menengah tumbuh 14,3% YoY, dan kredit UMKM non-KUR meningkat 13,9% YoY menjadi Rp46,3 triliun, menandakan komitmen BNI dalam memperkuat sektor riil dan mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Segmen konsumer juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp150,2 triliun, ditopang pembiayaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Sinergi dengan anak perusahaan turut memperkuat ekosistem bisnis BNI, tercermin dari pertumbuhan kredit usaha di level grup yang naik 15,3% YoY menjadi Rp17,4 triliun.

Guna menjaga kualitas aset dan profil risiko bank tetap sehat, perseroan terus memperkuat ketahanan keuangannya melalui pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang solid dan disiplin.

Hingga akhir kuartal III 2025, CKPN BNI tercatat sebesar Rp34,7 triliun, dengan rasio cakupan terhadap kredit bermasalah (NPL coverage ratio) mencapai 222,7%. Penguatan cadangan yang dilakukan secara selektif ini menegaskan komitmen BNI dalam mengantisipasi potensi risiko kredit serta menjaga ketahanan keuangan yang berkelanjutan.

"Kami terus memperkuat kualitas portofolio kredit dan menerapkan risk-based provisioning untuk memastikan ketahanan jangka panjang," tambah Paolo.

Kualitas kredit BNI juga terjaga, dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) berada di kisaran 2,0%, sementara Loan at Risk (LAR) membaik ke level 10,4%.

BNI juga mencatat rasio permodalan yang solid, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 21,1%, termasuk Tier-1 Capital yang tetap kuat. Likuiditas juga berada pada level aman dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 86,9%, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 167,4%, dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) 142,1%.

Sementara itu, pada sisi bottom line, BNI membukukan laba bersih konsolidasi Rp15,12 triliun hingga akhir September 2025. Perolehan itu turun 7,32% secara tahunan dari sebesar Rp16,43 triliun pada periode yang sama setahun sebelumnya.

Pada sisi top line, BNI mencatatkan pendapatan bunga sebesar Rp51,16 triliun, naik 4,77% yoy dari sebelumnya Rp48,83 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perkembangan terbaru terkait penempatan dana pemerintah kepada Himpunan Bank Negara (Himbara) sebesar Rp 200 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kecepatan penyaluran kredit kepada masing-masing bank berbeda-beda. "Memang dari bank ke bank berbeda-beda. Ada yang sudah mendekati 70%, ada yang di kisaran 50%, ada yang masih di bawah itu, masih di 20-30%," ujarnya saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).

Ia juga telah menyampaikan perkembangan penyaluran kredit kepada Menteri Keuangan Purbaya. Hal itu sesuai dengan permintaan Kementerian Keuangan terkait pelaporan perbankan pelat merah dalam pemanfaatan dana tersebut.

"Kami sampaikan kepada Pak Menteri untuk maksudnya juga, beliau dapat masukkan mengenai bagaimana kecepatan dari penyerapan di masing-masing," sebutnya.

Mahendra tidak dapat menjelaskan lebih rinci terkait penyaluran kredit pada masing-masing bank dan sektor mana saja yang penyerapannya lebih tinggi. Namun, dia memastikan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan dapat meningkat berkat adanya program tersebut.

"Secara implementasinya, praktiknya (penyaluran kredit) itu kan dicampur, blended. Yang kami sampaikan adalah dengan besaran yang blended ini, tingkat pertumbuhan kredit di Bank Himbara ini dari sebelum adanya dana itu ke dengan adanya dana itu terjadi peningkatan pertumbuhan," ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa telah menyuntik dana segar Rp 200 triliun ke lima bank Himbara pada 12 September lalu.

Kelima bank tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), plus satu bank syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

Bank Mandiri, BNI, dan BRI mendapatkan masing-masing Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun.

Purbaya juga berencana untuk menarik lagi Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia senilai Rp 70 triliun. Dia memiliki rencana untuk menempatkan uang tersebut, di antaranya di BPD. Ada dua BPD yang sudah masuk radar, yakni Bank Jatim, Bank Jakarta, dan BJB.

Purbaya sempat menyebut nominal yang hendak diletakkan antara Rp 10 triliun hingga Rp 20 triliun. Akan tetapi dia menegaskan bahwa nominal pasti masih dikaji.

Sementara, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, Himbara harus melaporkan perkembangan penyaluran kreditnya setiap tanggal 12 tiap bulannya.

"Waktu itu saya kasih tanggal 12, ya kan berarti setiap bulan lapor yang berarti tanggal 12," kata Prima saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Prima menjelaskan, laporan pemanfaatan dana senilai Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara itu menjadi penting supaya pemerintah bisa mengetahui apakah lima bank itu betul-betul memanfaatkannya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Jadi setiap bulan bank buat laporan. Dari situ kita lihat, kita evaluasi, dan karena penempatannya 6 bulan kemudian bisa diperpanjang jadi ini menjadi penting kararena ini penempatan loh," ucap Prima.

Dalam proses evaluasi pemanfaatan dana Rp 200 triliun yang dibagi ke lima bank milik negara itu, Prima mengatakan, akan melihat sejumlah faktor penting untuk menentukan apakah akan ditambah besaran penempatan dananya atau malah akan ditarik kembali oleh pemerintah.

"Ya pertama kita tunggu laporannya nih, mereka pakainya bagaimana. Dipakai untuk sektor produktif apa enggak, efektif apa enggak, kan gitu, karena kalau kita taruh duit duitnya tapi enggak digerakin ke sektor riil sama saja bohong," tuturnya.

"Harus dicari lagi mungkin metode lain sehingga kita bisa dorong pertumbuhan ekonomi bisa gerak. Nah kedua, adalah pola belanja dan pola penerimaan negara," tegas Prima.