Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan alat berat oleh multifinance tumbuh 1,09% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan pertumbuhan itu membuat pembiayaan mencapai Rp47,24 triliun.

“Atau memiliki porsi 8,69% dari total pembiayaan industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Di sisi lain, OJK memandang kebijakan penyesuaian kuota produksi batu bara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) berpotensi memengaruhi permintaan pembiayaan alat berat, khususnya dari sektor pertambangan.

Oleh karena itu, ujar Agusman, diversifikasi pembiayaan menjadi hal yang penting bagi industri multifinance. Diversifikasi dilakukan antara lain dengan memperluas ke sektor lain yang memiliki prospek pertumbuhan.

“Untuk menjaga kinerja industri multifinanceyang stabil dan berkelanjutan,” tuturnya.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengatakan kondisi itu membuat pengusaha tambang berhati-hati, baik untuk menambah armadanya atau alat-alat berat lainnya. Pasalnya, dengan alat yang ada saja belum tentu akan digunakan semuanya.

“Kalau misalnya, izinnya sendiri belum diberikan penambahan, bahkan dikurangi. Ya, kalau saya kembali sebab akibat kan, ada permohonan, ya kita proses,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, Jumat (24/4/2026).

Suwandi meneruskan, jika tidak ada permintaan baru pembiayaan alat berat, maka industri pembiayaan berharap pada debitur yang sudah ada agar tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.

Selain itu, lanjutnya, supaya industri pembiayaan bisa tumbuh, maka perusahaan akan berharap pada pertumbuhan pembiayaan modal usaha atau modal kerja.

“Kalau pun turun berarti apakah berhenti menambangnya? Kan enggak. Tetap menambang, paling kalau enggak menambah alat, perlu beri sparepart, perlu beri solar. Nah di situ kami ada kesempatan untuk membiayai,” tutur Suwandi.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono berpendapat kebijakan pemangkasan produksi pada persetujuan RKAB batu bara 2026 sangat berdampak pada industri pertambangan di Indonesia.

Dia berujar bahwa dampak tersebut terutama bagi kelangsungan operasional perusahaan tambang. Pasalnya, banyak rencana tambang ataupun investasi yang sudah dibuat menjadi tidak bisa dieksekusi.

“Begitu pula dengan sektor penyediaan alat-alat berat. Kami mendengar jika sudah banyak perusahaan pertambangan maupun jasa pertambangan [mining contractor] yang telah menunda pemesanan alat-alat berat, hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai target produksi batu bara yang disetujui pemerintah,” bebernya kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Dilanjutkan Sudirman, bahkan sebagian perusahaan sudah ada yang memutuskan untuk membatalkan pemesanan alat-alat berat.

“Namun, seiring telah diberikannya persetujuan RKAB 2026 kepada para pemegang IUP batu bara oleh Dirjen Minerba, yang mana total volume produksi dari keseluruhan IUP batu bara yang telah diberikan persetujuan RKAB-nya itu, diharapkan konfirmasi atas pemesanan alat-alat berat dapat lebih dipastikan,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan fondasi implementasi nasional biodiesel 50 persen (B50) setelah hasil uji pada sektor alat berat pertambangan menunjukkan kinerja positif. Temuan itu menjadi pijakan awal pemerintah dalam mematangkan arah kebijakan dan standar teknis pemanfaatan B50 secara luas.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan, uji B50 yang masih berlangsung sejauh ini memperlihatkan performa stabil, baik dari sisi teknis maupun operasional. Menurut dia, hasil itu penting karena sektor pertambangan memiliki karakter beban kerja tinggi dan menuntut ketahanan mesin yang konsisten.

“Secara umum, hasil sementara uji penggunaan B50 pada mesin diesel di sektor pertambangan menunjukkan performa yang stabil dan tidak ditemukan gangguan signifikan pada mesin,” kata Eniya di Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).

Ia menerangkan, pengujian B50 pada alat berat pertambangan dilakukan secara komprehensif. Cakupannya meliputi kualitas bahan bakar, kinerja mesin, ketahanan operasional, hingga stabilitas penyimpanan.

Hingga akhir Maret 2026, pengujian ketahanan dinamis telah menembus lebih dari 900 jam operasional tanpa indikasi gangguan mesin yang dipicu kualitas bahan bakar. Hasil itu memperkuat keyakinan pemerintah bahwa B50 memiliki kesiapan teknis untuk dilanjutkan ke tahap pengujian yang lebih luas.

Hasil pengujian di lapangan dari kalangan pelaku usaha juga menunjukkan arah yang sejalan. General Manager Plant PT Harmoni Panca Utama (HPU) Rochman Alamsjah menyampaikan, perusahaannya melakukan pembandingan langsung penggunaan B40 dan B50 pada unit alat berat.

“Saat ini kita sudah running kurang lebih 1000 jam dengan membandingkan performa dua unit HD785 Komatsu yang satu mengkonsumsi B40 dan yang lainnya mengkonsumsi B50,” kata Rochman.

Ia menjelaskan, hingga mendekati 1.000 jam operasi, performa mesin tidak menunjukkan persoalan berarti. Catatan yang masih dicermati berada pada konsumsi bahan bakar B50 yang tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan B40.

Dalam pengujian tersebut, konsumsi bahan bakar B50 tercatat naik sekitar 3,12 persen dibandingkan B40. Kenaikan itu masih dinilai dalam batas wajar dan belum memengaruhi produktivitas alat berat secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah 14 lokasi di Jakarta, Jawa Barat hingga Kalimantan dalam kasus dugaan korupsi kelola tambang terkait Samin Tan.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan dari 14 lokasi itu pihaknya telah menyita dokumen terkait perkara, kendaraan hingga alat berat di lokasi.

"Dari hasil penggeledahan dan penyitaan, saat ini sudah dikumpulkan beberapa barang bukti, baik itu berupa dokumen maupun juga alat bukti elektronik, juga beberapa alat berat di lokasi tambang, kendaraan-kendaraan," ujar Anang di Kejagung, Senin (30/3/2026).

Kemudian, dia merincikan 14 lokasi yang digeledah itu 10 lokasi berada di Jakarta. Perinciannya, kantor PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), kantor yang terafiliasi hingga sejumlah kediaman Samin Tan dan saksi dalam perkara ini.

Di samping itu, penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kalimantan Tengah dan satu lokasi di Kalimantan Selatan.

"Penggeledahan sudah selesai, tinggal dirincikan nanti, dikompilasi, dikumpulkan dulu, didata, nanti kemudian diajukan penyitaan," imbuhnya.

Adapun, Anang menambahkan bahwa penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara Samin Tan.

"Yang jelas, tim penyidik tidak hanya memproses pidananya, tetapi akan asset recovery-nya untuk pemulihan kerugian negara pasti ada. Dan salah satu kegiatan ini melakukan penggeledahan dan penyitaan ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan tambang terkait Crazy Rich Samin Tan periode 2016-2025.

Dalam hal ini, Samin Tan selaku beneficial owner atau penerima manfaat PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara secara ilegal selama 207-2025 dengan melawan hukum.

Sejatinya, aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, aktivitas penambangan ilegal ini tetap berlanjut lantaran Samin Tan diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

Namun, hingga saat ini korps Adhyaksa masih belum mengungkap pihak regulator yang diduga terlibat dalam praktik dugaan korupsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pembiayaan atau multifinance berpeluang tumbuh lebih baik jika mampu mengoptimalkan pasar alat berat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira berpendapat saat ini pemerintah tengah berfokus dalam pengembangan sektor pertanian, yang membutuhkan banyak alat berat.

Penyaluran pembiayaan ke sektor alat berat, menurut Bhima, dapat mendongkrak kinerja perusahaan pembiayaan.

“Misalnya, di sektor pangan ya ada sektor terkait dengan B50 itu akan mendorong juga dari sisi permintaan alat berat,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Selain itu, dia mengingatkan perusahaan pembiayaan untuk memperhatikan pembukaan hilirisasi-hilirisasi, terutama produk-produk olahan dari tambang selain nikel, misalnya bauksit dan tembaga yang membutuhkan permintaan alat berat.

“Nah itu berapa banyak proyeknya dan lokasinya di wilayah mana untuk 2026, itu yang akan menentukan pertumbuhan dari penyaluran alat berat multifinance,” ucap Bhima.

Lebih jauh, dia menilai ada decopule dalam tren permintaan alat berat karena setiap komoditas tidak semua arahnya sama. Misalnya, harga batu bara sedang jatuh, tetapi harga CPO atau kelapa sawit sedang rebound.

“Nah ini juga akan mendorong permintaan alat berat itu di sisi perkebunan sawit misalnya, jadi tipikal alat beratnya pun akan berbeda dibandingkan dengan batu bara misalnya atau tambang lainnya,” katanya.

Sebab demikian, Bhima menyarankan agar multifinance ke depannya mencari sektor-sektor atau komoditas yang memiliki prospek permintaan cukup bagus, baik orientasi ekspornya maupun pasar domestiknya.

Bila itu dilakukan, dia optimistis perusahaan bisa meningkatkan penyaluran pembiayaan alat berat dan sekaligus risiko non-performing financing (NPF) bisa terjaga dengan baik.

“Jadi ini semua dibutuhkan untuk 2026 ke depan harus dilakukan dengan sangat selektif. Walaupun dalam satu komoditas yang sama, tidak semua perusahaan sawit juga menghasilkan return atau risiko pengembalian pinjaman yang rendah, jadi harus dicek dari sisi kondisi perusahaan internal keuangannya,” pungkas dia.

Berdasarkan statistik OJK pada Juni 2025, piutang pembiayaan berdasarkan objek alat-alat berat mencapai Rp48,76 triliun, tumbuh 13,65% secara year-on-year (YoY).

Adapun secara keseluruhan dengan data terbaru, OJK mencatat piutang pembiayaan di multifinance per Agustus 2025 mencapai Rp505,59 triliun atau tumbuh 1,26% (year on year/YoY). Hal itu didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 7,62% YoY.

Sementara itu, profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio NPF gross tercatat sebesar 2,51% dan NPF net 0,85%. Gearing rasio tercatat sebesar 2,17 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Sarana Mitra Luas Tbk. (SMIL) mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba pada 9 bulan 2025 seiring dengan peningkatan pemasukan sewa dari pelanggan seperti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP).

SMIL mencatatkan pendapatan Rp325,44 miliar per September 2025, menanjak 21,49% dari posisi sama tahun lalu Rp267,86 miliar. Komposisi pendapatan berasal dari sewa forklift Rp305,55 miliar dan penjualan forklift Rp19,89 miliar.

Pelanggan terbesar SMIL adalah emiten kertas Grup Sinar Mas, yakni seperti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP). INKP berkontribusi Rp71,38 miliar terhadap pendapatan SMIL.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan bertambah menjadi Rp178,54 miliar dari sebelumnya Rp176,61 miliar. Namun, laba kotor masih naik menuju Rp146,9 miliar dari Rp91,25 miliar per September 2024.

SMIL pun menghimpun laba bersih Rp77,94 miliar. Laba tersebut meningkat 37,84% dari sebelumnya Rp56,54 miliar. Menyusul hasil tersebut, laba per saham ikut melonjak menjadi Rp8,92 dari posisi sebelumnya Rp6,46.

Jumlah ekuitas terakumulasi senilai Rp748,43 miliar, mengalami peningkatan dari akhir tahun sebelumnya Rp721,87 miliar. Total liabilitas Rp405,84 miliar, bertambah sedikit akhir 2024 senilai Rp396,71 miliar. Jumlah aset mencapai Rp1,15 triliun, menanjak dari akhir tahun lalu Rp1,11 triliun.

Sebelumnya, manajemen SMIL menyampaikan akan memperluas lini usahanya ke sektor pertambangan batu bara, khususnya jenis kalori tinggi atau premium. SMIL optimistis kontribusi dari sektor tambang akan memiliki potensi pendapatan ratusan miliar per bulan mulai 2026.

Direktur Utama SMIL Hadi Suhermin menyampaikan ekspansi SMIL ke sektor tambang dilakukan melalui skema Joint Operation (JO) dengan sejumlah mitra strategis. Aksi tersebut merupakan bagian dari strategi diversifikasi bisnis untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang perseroan.

“Masuknya SMIL ke sektor tambang bukan hanya menambah sumber pendapatan baru, tetapi juga membuka peluang sinergi yang lebih besar dengan bisnis eksisting. Penyediaan jasa alat berat di tambang akan menambah utilisasi armada SMIL secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Perseroan dalam rantai pasok pertambangan nasional," ujarnya, Rabu (1/10/2025).

Hadi menambahkan ekspansi ini merupakan milestone penting bagi SMIL. Manajemen memastikan perseroan tidak hanya bertumpu pada satu sektor, tetapi juga tumbuh sebagai perusahaan dengan portofolio yang terdiversifikasi.

Dengan proyeksi produksi batu bara hingga 500.000 ton per bulan, dan dukungan armada alat berat modern, SMIL optimistis kontribusi dari sektor tambang akan memiliki potensi pendapatan ratusan miliar per bulan.

"Dan ini akan mulai terlihat pada kinerja keuangan tahun 2026," ujar Hadi.

Dalam kerja sama di sektor pertambangan, SMIL menggandeng entitas Sarana Cipta Minergi (SCM) dimana Hadi Suhermin sebagai Direktur Utama dan mitra tambang lokal, termasuk PT Barakara dan PT ATOZ, selaku pemilik IUP dengan struktur kepemilikan yang solid.

SCM menguasai 40% saham operasional melalui anak usaha, sedangkan SMIL bertindak sebagai penyedia alat berat utama, mulai dari dump truck, excavator, dozer, hingga support equipment lainnya.

Sementara itu, lokasi tambang dari perluasan bisnis SMIL ini berlokasi di daerah Painan, Sumatera Barat. Target produksi awal sekitar 200.000 metrik ton/bulan dengan potensi peningkatan hingga 500.000 ton, dengan kualitas batu bara kalori tinggi GAR 7.000 kcal

Kontribusi SMIL sendiri dalam penyediaan fleet alat berat setara kapasitas 4 juta ton per tahun. Melalui kolaborasi ini, SMIL diproyeksikan memperoleh tambahan recurring income dari bisnis tambang, sejalan dengan strategi memperluas portofolio di luar bisnis inti transportasi dan logistik.

Bisnis.com, Jakarta — PT Timah Tbk. (TINS) masih menunggu pelimpahan resmi aset rampasan kasus korupsi yang diserahkan pemerintah, sehingga aset tersebut belum bisa dimanfaatkan langsung oleh perseroan.

Fina Eliani, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko TINS menjelaskan aset sitaan itu terdiri atas sekitar 680 ton logam ore. Adapun, proses pelimpahan masih berjalan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Saat ini proses pelimpahan aset masih berlangsung. Jadi selama proses ini belum selesai, kami belum dapat melakukan penjualan,” ujar Fina dalam paparan publik insidentil yang digelar Rabu (15/10/2025).

Fina menambahkan bahwa aset rampasan itu baru diserahkan secara simbolik oleh pemerintah melalui Kejaksaan Agung pada 6 Oktober 2025.

Perseroan kini tengah melakukan pemetaan, pengkajian, dan inventarisasi untuk menentukan mekanisme pengelolaan serta peruntukannya.

“Saat ini TINS sedang mengkaji, memetakan, dan menginventarisir aset yang diserahkan. Kami harus menyusun rencana yang tepat terkait mekanisme pengelolaan dan peruntukannya. Karena itu, kami belum dapat menyampaikan seberapa besar kontribusinya terhadap kinerja tahun 2026,” ucap Fina.

Seperti diketahui aset rampasan yang diserahkan meliputi enam smelter, 108 unit alat berat, 195 unit peralatan tambang, 680.687,6 kilogram logam timah, 22 bidang tanah seluas 238.848 meter persegi, dan satu unit gedung mess.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa penyitaan dan pengembalian aset ke negara ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas penambangan ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

“Enam smelter sudah disita, dan di lokasi-lokasi ini kita temukan tumpukan tanah jarak dan ingot timah dengan nilai yang sangat besar,” ujar Prabowo dalam kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).

Kepala negara juga menyebutkan bahwa potensi kerugian negara yang berhasil dihentikan dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp300 triliun.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.