Jakarta (ANTARA) - Anak usaha Garuda Indonesia Group, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), membukukan laba bersih sebesar 33,9 juta dolar AS atau sekitar Rp570 miliar sepanjang tahun 2025.

"Pada tahun 2025, perseroan membukukan laba bersih sebesar 33,9 juta dolar AS (Rp570 miliar), naik signifikan sebanyak 26,3 persen dibanding tahun 2024 sebesar 26,9 juta dolar AS (Rp451 miliar)," kata Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

GMFI sebagai bagian dari Garuda Indonesia Group, menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat (22/05).

RUPSLB dihadiri oleh 117.047.128.927 suara atau sebesar 93,76 persen pemegang saham, sementara RUPST dihadiri oleh 117.437.717.575suara atau sebesar 94,07 persen pemegang saham, dengan sejumlah keputusan strategis yang disetujui dalam rapat.

GMFI juga berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja finansial yang solid dengan pendapatan usaha mencapai 491,9 juta dolar AS (Rp8,25 triliun) pada tahun 2025, tumbuh 16,8 persen dari tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, kinerja perseroan juga meningkat dari sisi neraca dengan total aset melesat menjadi 813 juta dolar AS (Rp13,6 triliun) atau tumbuh 91,5 persen dari tahun sebelumnya.

Struktur permodalan juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan ekuitas berbalik dari yang sebelumnya negatif sebesar 257,9 juta dolar AS (-Rp4,33 triliun) menjadi positif sebesar 114,6 juta dolar AS (Rp1,92 triliun).

Peningkatan kinerja disebut turut didukung oleh aksi korporasi berupa inbreng lahan senilai Rp5,6 triliun yang memperkuat nilai aset tetap Perseroan serta mengembalikan posisi ekuitas menjadi positif.

Peningkatan kinerja finansial Perseroan ditopang oleh transformasi operasional yang dijalankan secara konsisten sepanjang tahun 2025, mulai dari peningkatan produktivitas operasional, percepatan turnaround time (TAT), penguatan infrastruktur, hingga pemenuhan berbagai sertifikasi dan kualifikasi internasional.

"Tahun 2025 menjadi momentum pembuktian GMF dalam mengeksekusi berbagai langkah transformasi dan aksi korporasi strategis secara agresif sekaligus terukur. Pencapaian positif ini tentu tidak akan terwujud tanpa fundamental operasional yang semakin solid," ujarnya.

Pada tahun 2025, GMFI berhasil menjaga momentum pertumbuhan dengan kontribusi pendapatan dari segmen non-group-afiliasi yang mencapai 141,3 juta dolar AS atau setara 28,7 persen dari total pendapatan.

Pada sektor perawatan pesawat komersial, GMFI berhasil mempertahankan kepercayaan existing customer seperti Korean Air, Vietjet Air, dan Cebu Pacific, sekaligus memperluas basis customer baru seperti One Air, Air Swift, dan Texel Air.

Sepanjang tahun 2025, GMFI juga berhasil menyelesaikan reaktivasi 13 pesawat Airbus A320 milik Citilink dan dua pesawat Airbus A330 milik Garuda Indonesia sebagai bagian dari sinergi Garuda Indonesia Group dalam mengoptimalisasi kesiapan armada penerbangan nasional.

Pada sektor pertahanan, GMFI berhasil menyelesaikan pekerjaan perawatan helikopter Bell 412 hingga unit keempat dan dua pesawat VIP Boeing 737-800.

Perseroan memperluas kapabilitas industri pertahanan melalui kerja sama strategis dengan Dassault Aviation dalam implementasi program Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Offset (IDKLO) untuk pesawat Rafale.

Lini bisnis non-commercial aircraft, khususnya SBU Defense Industry, Industrial Solutions, dan Power Services, turut mencatatkan pertumbuhan positif dengan capaian pendapatan sebesar 36,7 juta dolar AS atau tumbuh 59,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan efektivitas strategi diversifikasi perseroan.

Di sisi pengembangan kapabilitas dan ekspansi bisnis, GMFI mencatatkan sejumlah tonggak strategis, termasuk groundbreaking Kertajati Aerospace Park bersama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) serta dimulainya kerja sama dengan Pelita Air dalam pemanfaatan hanggar milik Pelita Air Service di Bandar Udara Pondok Cabe untuk layanan perawatan pesawat tipe propeller.

Perseroan juga berhasil menyelesaikan pembangunan hangar door di Hanggar 1 guna memperkuat kapasitas operasional yang selaras dengan standar internasional, khususnya European Union Aviation Safety Agency (EASA).

“Kami telah bertumbuh secara signifikan dan berkelanjutan. Dengan kapabilitas semakin kuat dan adaptif, GMFI akan terus membuka peluang baru untuk memenuhi kebutuhan industri penerbangan nasional maupun global,” ujar Andi.

Kinerja keuangan GMFI di awal tahun 2026 menunjukkan performa yang solid, didorong oleh fundamental operasional yang semakin sehat. Pada Kuartal I 2026, Perseroan berhasil membukukan laba berjalan sebesar 6,76 juta dolar AS dan pendapatan usaha sebesar 114,94 juta dolar AS.

GMFI menargetkan total pendapatan tahunan sebesar 542,8 juta dolar AS dengan estimasi laba bersih mencapai 35,1 juta dolar AS. Target ini akan dicapai melalui keberlanjutan transformasi korporasi, penguatan fundamental operasional, dan pertumbuhan bisnis profitable.

“Melalui pencapaian positif dan efisiensi yang terjaga di tengah dinamika pasar dan tantangan industri, GMFI siap melangkah lebih jauh dalam menghadirkan solusi terintegrasi bagi industri aviasi maupun sektor lainnya,” kata Andi.

Adapun pada RUPSLB tersebut, rapat menyetujui penyesuaian, penambahan, dan/atau perubahan anggaran dasar perseroan sesuai dengan surat BP BUMN, surat Danantara asset management.

Selain itu penyesuaian Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), dan penyelarasan dengan Anggaran Dasar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Pada RUPST, rapat menyetujui sejumlah mata acara di antaranya Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2025.

Kemudian penetapan gaji honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2026 serta remunerasi atas kinerja tahun buku 2025 bagi pengurus perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2026.

Selanjutnya persetujuan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2027 termasuk perubahannya,

Kemudian penerimaan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) menempuh pembiayaan non-perbankan senilai Rp633,44 miliar untuk mengamankan akuisisi kapal strategis yang merupakan bagian dari pengembangan dan penguatan kegiatan usaha.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (16/4/2026), langkah tersebut dilakukan melalui entitas anak, PT ELPI Trans Cargo (ETC), yang memperoleh fasilitas pinjaman dari pihak ketiga nonlembaga keuangan untuk membiayai pembelian kapal Multi Purpose Support Vessel (MPSV) Bourbon Evolution 805.

Nilai pinjaman mencapai Rp633,44 miliar dengan bunga 9% per tahun dan tenor maksimal 9 bulan atau hingga refinancing dilakukan.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, nilai transaksi tersebut telah melampaui 20% dari total ekuitas ELPI sebesar Rp2,70 triliun, sehingga dikategorikan sebagai transaksi material sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen menyatakan keputusan mengambil pinjaman nonbank didorong oleh kebutuhan pendanaan yang mendesak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran lelang kapal yang jatuh tempo pada 7 April 2026.

Di sisi lain, proses pendanaan melalui perbankan masih berjalan dan belum dapat direalisasikan dalam waktu yang dibutuhkan. Kondisi tersebut memaksa perseroan mencari alternatif pembiayaan jangka pendek agar akuisisi tidak tertunda.

Kapal yang diakuisisi merupakan unit DP3 MPSV buatan 2014 dengan panjang 100,2 meter dan tonase kotor 6.146, yang akan digunakan untuk memperkuat kegiatan usaha angkutan laut dan penunjangnya.

Perseroan menegaskan transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi. Seluruh informasi material juga telah diungkapkan sesuai ketentuan regulator.

Meski dilakukan dalam keterbatasan waktu, ETC tetap akan menunjuk penilai independen untuk memastikan kewajaran transaksi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan cataan Bisnis.com, Rabu (15/4/2026), Corporate Secretary ELPI Wawan Heri Purnomo mengatakan akuisisi kapal tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat kapasitas armada, khususnya di segmen jasa offshore.

ELPI menyebut kapal tersebut memiliki berbagai fungsi, mulai dari diving support, supply vessel, fire fighting ship, hingga oil recovery ship, sehingga dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan konstruksi dan operasional di sektor offshore.

Menariknya, kapal ini akan menjadi kapal pertama berbendera Indonesia dengan spesifikasi DP3 MPSV multi guna, yang mampu menunjang kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas lepas pantai.

Manajemen menilai penambahan kapal ini akan membuka peluang peningkatan pendapatan, seiring dengan potensi penempatan kapal pada proyek-proyek offshore dengan nilai tambah tinggi.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kelangsungan usaha ETC, terutama dalam pengembangan bisnis jasa offshore yang menjadi salah satu fokus pertumbuhan perseroan.

Meski demikian, penggunaan pembiayaan eksternal akan berdampak pada peningkatan liabilitas. Namun, perseroan optimistis peningkatan tersebut dapat diimbangi oleh kontribusi pendapatan dari optimalisasi operasional kapal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 bagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta saat Lebaran 2026. Kebijakan tarif khusus berlaku dua hari, Hari H dan H+1 Idulfitri.

Informasi pemberlakuan tarif tersebut diumumkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui akun Instagram resmi mereka @dishubdkijakarta, Rabu (17/3).

Dishub DKI menjelaskan tarif Rp1 dapat dinikmati pada seluruh layanan utama transportasi publik di Jakarta. Layanan tersebut meliputi Transjakarta (BRT, non-BRT, hingga rute Transjabodetabek), MRT Jakarta, serta LRT Jakarta untuk rute Velodrome-Pegangsaan Dua.

Tarif Rp1 ini berlaku bagi seluruh pengguna tanpa pengecualian.

Masyarakat dapat menggunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia, seperti kartu uang elektronik (e-money, Flazz, TapCash, Brizzi), Kartu JakLingko, KMT, Jakcard, hingga aplikasi JakLingko dan MyMRTJ.

Sementara layanan lain, seperti Mikrotrans dan layanan Transjakarta gratis bagi kelompok tertentu tetap mengikuti ketentuan tarif sebelumnya.

"Layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares (Layanan penugasan Transportasi Jakarta lainnya), serta layanan gratis bagi Masyarakat berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.133 tahun 2018 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat tertentu yang sudah memiliki tarif Rp 0 tetap berlaku sesuai tarif awal," tulis Dishub.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, pemerintah menetapkan dua hari libur nasional dan tiga hari cuti bersama untuk Lebaran.

• Sabtu, 21 Maret 2026

• Minggu, 22 Maret 2026

• Jumat, 20 Maret 2026

• Senin, 23 Maret 2026

• Selasa, 24 Maret 2026

Dengan rangkaian libur tersebut, mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama periode Lebaran.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A Purwantono mengungkapkan nomor baru Call Center 133 dibuat untuk mempermudah pengguna jalan yang mengalami kondisi darurat untuk segera menghubungi layanan bantuan.

"Kode akses nomor 133 akan mempermudah pengguna jalan yang mengalami kondisi darurat untuk segera menghubungi layanan bantuan. Selain itu, nomor ini juga lebih mudah diingat karena angkanya yang unik," ujar Rivan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dengan nomor tiga digit, lanjutnya, layanan menjadi lebih responsif serta memudahkan pengguna jalan dalam mengakses informasi, melaporkan kejadian darurat, maupun meminta bantuan kepada petugas di lapangan.

Jasa Marga melalui Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin) di lima Ruas Tol Regional Nusantara sejak H-10 hingga H-4 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (H) atau 11-17 Maret 2026.

Secara keseluruhan, total volume lalin tercatat sebanyak 1.311.659 kendaraan. Jumlah tersebut meningkat 2,85 persen dari total volume lalin normal yaitu 1.275.366 kendaraan.

Adapun rincian volume lalin ruas tol di lima ruas Regional Nusantara hingga H-4 Hari Raya Idul Fitri 1447 H yakni Ruas Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa tercatat jumlah volume lalin sebesar 586.770 kendaraan atau meningkat 1,66 persen dari total volume lalin normal yakni 577.165 kendaraan.

Dari lalin tersebut, 151.890 kendaraan meninggalkan Kota Medan melalui GT Amplas. Angka tersebut meningkat 6,55 persen dibanding total volume lalin normal yaitu 142.554 kendaraan.

Sementara itu, sebanyak 138.751 kendaraan menuju kota Medan melalui GT Amplas, meningkat sebesar 2,66 persen dibanding normal yaitu 135.161 kendaraan.

Selanjutnya di Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi tercatat sejumlah 116.878 kendaraan melintas. Angka tersebut meningkat 10,27 persen dibanding total volume lalin normal yaitu 105.991 kendaraan.

Berdasarkan data tersebut, 37.504 kendaraan tercatat masuk dari GT Kualanamu yang berasal dari arah Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Angka tersebut lebih tinggi 13,52 persen dibanding total volume lalin normal yang melintas di GT Kualanamu yaitu 33.037 kendaraan. Sementara, 40.126 kendaraan terdata menuju Bandar Udara Internasional Kualanamu melalui GT Kualanamu, meningkat 13,38 persen dibanding total volume lalin normal yaitu 35.390 kendaraan.

Untuk Ruas Tol Balikpapan–Samarinda tercatat volume lalin sebesar 83.158 kendaraan atau meningkat 13,17 persen dari volume lalin normal yakni 73.479 kendaraan.

Ruas Tol Manado–Bitung tercatat volume lalin sejumlah 52.024 kendaraan atau meningkat 13,06 persen dibanding volume lalin normal, yaitu 46.015 kendaraan.

Sedangkan untuk Ruas Tol Solo–Yogyakarta NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura–Prambanan tercatat total volume lalin sebesar 111.507 kendaraan, atau meningkat 18,05 persen dari total volume lalin normal yakni 94.458 kendaraan.

Tercatat sebanyak 53.611 kendaraan menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan. Angka itu meningkat sebesar 11,01 persen dibanding normal yaitu 48.296 kendaraan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Target ini mencerminkan pendekatan yang pragmatis, yaitu berupaya mencapai hasil yang lebih baik namun tetap melangkah secara mantap,

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah ekonom menilai target pertumbuhan ekonomi China pada 2026 di kisaran 4,5–5 persen merupakan target yang realistis dan pragmatis, sekaligus mencerminkan upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Target tersebut diumumkan dalam sidang tahunan “Dua Sesi” yang dibuka di Beijing pada Rabu (4/3). Agenda politik tahunan tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah China untuk menetapkan arah kebijakan ekonomi dan sosial negara itu, termasuk pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Lima Tahun ke-15.

Kepala Tim Penyusun Laporan Kerja Pemerintah China sekaligus Direktur Kantor Penelitian Dewan Negara, Shen Danyang dikutip dari Xinhua pada Rabu mengatakan, target pertumbuhan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik serta dinamika lingkungan eksternal.

Menurut dia, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan ekonomi sehingga sasaran pertumbuhan tetap ambisius namun tetap realistis.

“Target ini mencerminkan pendekatan yang pragmatis, yaitu berupaya mencapai hasil yang lebih baik namun tetap melangkah secara mantap,” kata Shen.

China sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dalam tiga tahun terakhir. Penetapan target dalam bentuk kisaran dinilai memberikan fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi risiko global, termasuk ketegangan geopolitik dan meningkatnya proteksionisme perdagangan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan New Asia Strategy Research Center, Koh King Kee, menilai target tersebut menunjukkan stabilitas kebijakan ekonomi China sekaligus memberi ruang penyesuaian terhadap dinamika global.

“Target yang pragmatis ini mencerminkan stabilitas dan fleksibilitas kebijakan China,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom senior Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Liang Guoyong, menilai penggunaan kisaran pertumbuhan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah dalam mengantisipasi tantangan eksternal.

Menurut dia, pendekatan tersebut juga mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Dari Indonesia, Profesor Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai, makna utama dari target tersebut tidak semata terletak pada angkanya, tetapi pada arah pembangunan ekonomi China dalam lima tahun ke depan.

Ia mengatakan, pertumbuhan yang moderat memberi ruang bagi reformasi struktural, transformasi ekonomi, serta pengelolaan risiko.

Landasan pertumbuhan ke depan akan semakin bertumpu pada permintaan domestik, peningkatan produktivitas, serta penguatan inovasi sains dan teknologi, kata Rahma.

Selain target pertumbuhan ekonomi, perhatian internasional juga tertuju pada rencana penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2026 di Shenzhen, Provinsi Guangdong.

Pertemuan para pemimpin ekonomi APEC ke-33 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mengusung tema “Building an Asia-Pacific Community for Shared Prosperity” dengan fokus pada keterbukaan, inovasi, dan kerja sama.

Ekonom menilai penyelenggaraan KTT tersebut berpotensi memperkuat keterbukaan ekonomi China serta meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.

Melalui momentum tersebut, China juga diharapkan dapat memperluas kolaborasi teknologi, industri, dan perdagangan dengan negara-negara anggota APEC, sekaligus memperkuat peran kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Indonesia akan membahas penguatan konsolidasi reformasi pertanian untuk diangkat di Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dijadwalkan berlangsung pada 26-29 Maret 2026 di Kamerun.

Budi mengatakan KTM ke-14 perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang beberapa tahun
terakhir stagnan.

"Indonesia menekankan, KTM ke-14 WTO harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang dalam beberapa tahun terakhir stagnan. Indonesia selaku koordinator G-33 mengimbau agar reformasi pertanian WTO tetap berorientasi pada pembangunan," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Beberapa aspek seperti ketahanan pangan, kesejahteraan petani kecil, dan agenda pembangunan nasional harus menjadi bagian utama dari arah reformasi tersebut, katanya menambahkan.

Pertemuan Menteri G-33 kali ini mengusung tema "G-33 Priorities and Collective Action toward MC- 14 for Advancing Inclusive WTO Agricultural Negotiation".

Dan salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah penyelarasan Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement) G-33 yang akan disampaikan pada KTM ke-14 WTO, lanjutnya.

Dalam pernyataan bersama itu nantinya, menurut Budi, para Menteri G-33 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, adil, inklusif, dan transparan dengan WTO sebagai fondasinya.

Indonesia akan terus mendorong pendekatan yang tegas namun konstruktif agar kepentingan negara berkembang, termasuk isu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) untuk menjamin ketahanan pangan, Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai instrumen untuk mengatasi lonjakan impor, serta Special and Differential Treatment (S&DT) tetap menjadi bagian dari agenda reformasi pertanian WTO.

Ia mengatakan Indonesia bersama negara-negara anggota G-33 akan terus memperkuat koordinasi untuk memastikan isu-isu prioritas negara berkembang tetap mendapat perhatian dalam agenda reformasi pertanian WTO menjelang KTM ke-14.

"Kepemimpinan aktif Indonesia dalam forum ini menegaskan komitmen nasional untuk memperjuangkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan pembangunan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil," ujar Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten perkebunan sawit dan CPO milik Anthoni Salim, PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) tengah mengajukan surat keberatan atas denda senilai Rp2,33 triliun yang dikenakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Manajemen SIMP menjabarkan bahwa peraturan yang mengatur sektor perkebunan di Indonesia, tempat Grup beroperasi, terus berkembang dan dapat diubah secara berkala baik di tingkat nasional maupun daerah. Perubahan tersebut mencakup pembaruan terhadap ketentuan tata ruang dan penetapan kawasan hutan.

“Grup secara aktif memantau perkembangan regulasi tersebut serta melaksanakan prosedur klarifikasi dan verifikasi yang diperlukan untuk memastikan status hukum atas lahan-lahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku di Indonesia,” paparnya dalam laporan keuangan 2025, dikutip Rabu (4/3/2026).

Manajemen Salim Ivomas Pratama menjabarkan bahwa pada 1 Desember 2025, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mengenakan denda administratif kehutanan kepada SIMP sebesar Rp2,33 triliun. Hal itu berdasarkan peraturan pemerintah yang diterbitkan terkait tata kelola kawasan hutan dan persyaratan kepatuhan.

Denda administratif tersebut telah dibayarkan sepenuhnya dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu pada 30 Desember 2025. Dana itu masuk ke dalam rekening penampungan (escrow account) yang dikelola oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Setelah menerima penetapan denda administratif tersebut, grup telah menyampaikan surat keberatan yang diperlukan kepada Satgas PKH. Namun, sampai dengan tanggal 26 Februari 2026, Grup belum menerima keputusan dari Satgas PKH atas keberatan tersebut.”

Manajemen SIMP menjelaskan bahwa jumlah denda sebesar Rp2,33 triliun yang telah dibayarkan tersebut dicatat sebagai bagian dari akun Aset Tidak Lancar Lainnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) memacu sertifikasi broker properti sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

Permendag tersebut mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal.

Ketua Umum AREBI Clement Francis menyampaikan, AREBI berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait implementasi Permendag No. 33 Tahun 2025. Peraturan tersebut mewajibkan broker properti untuk memiliki lisensi resmi sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen dan peningkatan standar industri.

Oleh karena itu, asosiasi melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada seluruh anggota. Sampai saat ini, sudah ada 5.000 orang yang telah mendaftar sertifikasi broker properti Indonesia.

“Melalui Rakernas ini, AREBI ingin memastikan seluruh anggota memahami dan siap menjalankan kewajiban perizinan sesuai Permendag No. 33 Tahun 2025. Ini adalah langkah penting untuk membangun industri broker properti yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan. Selain itu AREBI juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mendukung dengan memakai jasa broker properti yang berlisensi,” tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

AREBI menggelar Rapat Kerja Nasional pada 17–18 Januari 2026 di Bandung, Jawa Barat. Rakernas menjadi forum strategis kepengurusan tingkat nasional yang menghadirkan seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AREBI se-Indonesia.

Forum ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi organisasi, penguatan sinergi, serta penyelarasan program kerja AREBI dalam menghadapi tantangan dan peluang industri properti nasional di tengah percepatan transformasi digital.

Clement Francis menegaskan pentingnya Rakernas sebagai momentum memperkuat peran broker properti yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan regulasi maupun teknologi.

“Rakernas AREBI 2026 menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara AREBI dan pemerintah, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme broker properti di era digital. Industri properti membutuhkan broker yang tidak hanya kompeten, tetapi juga patuh regulasi dan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal,” ujar Clement Francis.

Rakernas AREBI 2026 secara resmi dibuka oleh Bambang Wisnubroto, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Kementerian Perdagangan RI. Kehadiran Kemendag menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan ekosistem perdagangan jasa, termasuk sektor broker properti yang kini semakin terintegrasi dengan platform digital.

Dalam rangka penguatan kepatuhan terhadap regulasi, Rakernas AREBI 2026 juga menghadirkan sosialisasi perubahan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) oleh Enzelin Sariah, Ketua Tim Kerja Kebijakan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan.

Ada perubahan kode KBLI 68200 yang sebelumnya mengacu pada KBLI 2020 menjadi kode KBLI 68210 tentang Aktivitas Jasa Intermediasi Real Estat.

Cakupan berdasarkan deskripsi KBLI 68210 yakni jasa intermediasi real estat pembelian, penjualan dan penyewaan real estat dengan mempertemukan klien dan penjual atau penyedia layanan untuk mendapatkan biaya atau komisi, termasuk jasa intermediasi berdasarkan biaya atau kontrak dapat dilakukan secara offline maupun online.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang kembali mencetak level all time high (ATH) penutupan menjadi sinyal kuat terjadinya January Effect pada 2026.

Pada Selasa (6/1/2026), IHSG kembali menyentuh rekor tertinggi baru setelah ditutup menguat 0,84% atau 74,42 poin ke 8.933,61. Melansir IDX Moblie, pada perdagangan hari ini sebanyak 451 saham ditutup menguat, 269 saham ditutup melemah dan 238 saham tidak berubah. IHSG hari ini bergerak di rentang 8.839,01 sampai 8.940,11.

Sepanjang perdagangan hari ini pasar mencatat transaksi 65,72 miliar saham dengan nilai Rp33,86 triliun. Kapitalisasi pasar saat ini mencapai Rp16.306 triliun.

Tiga hari berturut-turut perdagangan saham awal 2026 ini, IHSG konsisten ditutup di zona hijau. Akumulasi kenaikan IHSG sepanjang 2-6 Januari 2026 sebesar 3,32%.

Performa tersebut menjadi sinyal terjadinya January Effect pada tahun ini, sekaligus mematahkan tren kinerja negatif IHSG pada Januari dalam 2 tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Bloomberg, IHSG melemah tipis 0,16% pada Januari 2023 dan minus 0,89% pada Januari 2024. IHSG hanya naik tipis 0,75% pada Januari 2022 setelah terkoreksi 1,95% pada Januari 2021 dan jeblok 5,7% pada Januari 2020.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menilai momen January Effect sebaiknya dipandang sebagai peluang tambahan, bukan jaminan reli pasar. Menurutnya, pola musiman ini tidak selalu muncul setiap tahun dan sangat bergantung pada kondisi makro serta sentimen global.

“Kendati fenomena January Effect tidak dapat dijamin kepastiannya, investor perlu memandang tren ini sebagai peluang potensial pada awal 2026, alih-alih menjadikannya sebagai satu-satunya strategi andalan dalam portofolio,” ujar Nafan saat dihubungi Bisnis pada Jumat (2/1/2025).

Nafan menjelaskan bahwa secara historis, fenomena January Effect kerap ditopang oleh aksi beli ulang investor setelah tax-loss selling pada Desember, bonus akhir tahun, serta rebalancing portofolio awal tahun. Kondisi ini umum akan memberikan dorongan pada saham berkapitalisasi kecil dan menengah.

Namun, peluang tersebut lebih relevan dibaca dalam konteks fundamental. Inflasi domestik yang masih dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) disebut memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

Selain itu, stimulus fiskal pemerintah dan momentum konsumsi awal tahun, termasuk Imlek dan Ramadan, berpotensi menjadi penopang aktivitas ekonomi kuartal I/2026. Faktor ini dapat memperbaiki sentimen pasar secara bertahap.

“Akumulasi saham-saham pilihan dengan prospek yang solid dan gunakan strategi buy on dip. Selain itu, lakukan aksi ambil untung jika diperlukan dan terapkan manejemen risiko secara efektif,” pungkas Nafan.

Terpisah, Customer Engagement & Market Analyst Department Head BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Chory Agung Ramdhan menyoroti risiko global dan domestik yang mengintai potensi January Effect di lantai bursa.

Dari global, risiko resesi AS, serangan AS ke Venezuela, dan potensi kebijakan tarif perdagangan internasional yang agresif berpeluang menjadi salah satu penghambat reli ini. Sementara dari dalam negeri, likuiditas perbankan yang masih ketat menjadi salah satu tantangannya.

Di tengah kondisi ini, Chory memberikan rekomendasi alokasi aset investasi berupa 60% saham lapis pertama, 30% saham lapis kedua, dan 10% cash. Menurunya, saham lapis pertama yang layak diperhatikan adalah BBCA, BMRI, BBNI, ICBP, hingga CTRA.

Dia juga menyarankan agar investor fokus pada emiten dengan yield dividen tinggi dan pertumbuhan laba yang stabil.

Sementara terhadap saham lapis kedua, sektor teknologi, energi, dan ritel dinilai layak diperhatikan. Beberapa saham seperti PT Petrosea Tbk. (PTRO) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Saham lapis kedua penting untuk diperhatikan dalam strategi memanfaatkan rotasi sektoral. Terakhir, kas tetap dibutuhkan investor untuk backup terhadap potensi volatilitas awal tahun.

Kinerja Bulanan IHSG pada Januari

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Presiden Prabowo Subianto mengetahui keterlibatan oknum pejabat pemerintah, termasuk TNI dan Polri yang melindungi bisnis ilegal hingga leluasa beroperasi dalam waktu lama.

Prabowo menyinggung hal tersebut dengan mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

"Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," ujar Prabowo.

Awalnya, Prabowo menyinggung aksi nakal perusahaan yang merugikan Indonesia karena melakukan bisnis ilegal yang melanggar peraturan.

"Sebagai contoh terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," singgungnya.

Dengan begitu, ia berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparat yang melindungi bisnis ilegal dan kegiatan penyelundupan lainnya.

"Pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini," tegas Prabowo.

Dalam kesempatan sama, Prabowo juga menekankan dunia usaha tidak bisa mengatur negara meski pemerintah memang membutuhkan pengusaha untuk menggerakkan ekonomi.

"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," ujarnya.

Prabowo menilai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, tetapi tetap berpedoman kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Lalu, cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga dikuasai negara.

Karenanya, ia menekankan seluruh peraturan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 harus direvisi.

"Jadi sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ini, kita harus berani kita tinggalkan dan kita ubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945 Pasal 33," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya nasional benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Dia meminta seluruh elemen bangsa, termasuk pejabat negara dan pengelola BUMN, untuk bahu-membahu mewujudkan kemakmuran bersama.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Kita ingin Indonesia incorporated, kita ingin semua, tetapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia dari semua tingkatan bahu membahu mari kita meraih kemakmuran bersama. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” kata Prabowo.

Presiden secara khusus mengingatkan para pejabat pemerintah, terutama pimpinan BUMN dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar benar-benar menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga uang rakyat.

“Pejabat-pejabat pemerintah terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara memang harus menjaga uang rakyat, untuk kepentingan rakyat, saudara lalai,” tegasnya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah tegas dalam penertiban pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Hingga saat ini, pemerintah telah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan yang sebelumnya bermasalah secara perizinan.

“Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyatakan sepanjang tahun ini tidak ada satu pun izin baru maupun perpanjangan izin yang dikeluarkan di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut mencakup izin HTI, HPH, maupun izin usaha pertambangan (IUP).

“Tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR dan Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satupun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang… dan juga Menteri ESDM tidak ada satu pun IUP atau sebagainya yang dikeluarkan,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, langkah tersebut diambil karena pemerintah tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh konsesi agar selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh ragu mencabut atau meninjau ulang izin yang tidak menguntungkan rakyat.

“Kita akan review, karena kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan Pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat kita tidak boleh ragu-ragu,” ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam harus benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dia juga memperingatkan pemegang konsesi yang menyalahgunakan izin dan membawa keuntungan ke luar negeri tanpa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

“Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, mengambil keuntungan tetapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk tidak menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia menilai pemerintah akan lalai dan tidak pantas menjalankan pemerintahan apabila membiarkan praktik tersebut terus terjadi.

Menutup Sidang Kabinet Paripurna tahun ini, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan kepala lembaga atas profesionalisme yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya tutup sidang kabinet paripurna tahun ini, dengan mengucapkan sekali lagi kepada menteri, semua kepala badan, saya lihat cukup profesional saudara-saudara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah.

Kesiapan anggaran tersebut, menurut Prabowo, merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 Ri itu mengatakan, pemerintah berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, kebijakan tersebut sempat menuai kritik dan penolakan, meski efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

“Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

“Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.