Warta Ekonomi, Jakarta -

Kerajaan Arab Saudi mempererat kemitraan strategis dengan Indonesia di sektor pertambangan dan mineral melalui kunjungan resmi Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi, Bandar Al-Khorayef. Kunjungan selama dua hari ini menandai langkah konkret Arab Saudi dalam memperluas ekspansi investasi global, khususnya lewat Manara Minerals.

Manara Minerals merupakan perusahaan patungan antara Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) dan Public Investment Fund (PIF) yang menjadi kendaraan utama investasi luar negeri Arab Saudi di sektor pertambangan. Fokus utama kunjungan ini ialah menjajaki peluang kerja sama jangka panjang, alih teknologi, dan integrasi rantai pasok dengan Indonesia.

Dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi, delegasi Arab Saudi bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan utama industri pertambangan Indonesia, termasuk MIND ID dan PT Vale Indonesia. Pertemuan ini mencerminkan keseriusan Arab Saudi untuk mengamankan pasokan mineral strategis, seperti nikel dan logam penting lain yang krusial untuk transisi energi global.

Dalam keterangan resmi Kerajaan Arab Saudi yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (17/4/2025), Indonesia dipandang sebagai mitra potensial karena memiliki cadangan nikel besar, kebijakan hilirisasi, serta iklim investasi yang pro-industri. Sejak pembatasan ekspor bijih nikel pada 2022, Indonesia semakin diperhitungkan dalam rantai pasok mineral dunia.

Arab Saudi, di sisi lain, tengah memosisikan diri sebagai pusat pertambangan global. Negara itu memiliki potensi cadangan mineral yang belum tergarap senilai USD 2,5 triliun. Sejak 2018, transformasi sektor pertambangan menjadi pilar ketiga ekonomi nasional terus digalakkan melalui reformasi struktural dan peningkatan daya tarik investasi.

Sebagai bagian dari agenda investasi global, Arab Saudi membuka putaran kesembilan penawaran lisensi eksplorasi pada tiga sabuk mineral utama seluas hampir 25.000 km² di kawasan Madinah dan Riyadh. Penawaran ini terbuka bagi investor asing, termasuk dari Indonesia, dengan insentif berupa pendanaan hingga 75% dari biaya modal, kepemilikan penuh, dan akses data geologi detail melalui platform digital Taade’en.

Kolaborasi antara Indonesia dan Arab Saudi sejalan dengan visi jangka panjang kedua negara yang menekankan diversifikasi ekonomi, penguatan industri hilir, dan keberlanjutan. Peta jalan hilirisasi Indonesia mendukung ambisi Vision 2030 Arab Saudi, termasuk dalam pembangunan ekosistem energi bersih global.

Kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut Forum Mineral Masa Depan (Future Minerals Forum/FMF) yang berlangsung Januari lalu. Dalam forum tersebut, Arab Saudi mengumumkan rencana menawarkan lisensi eksplorasi seluas lebih dari 50.000 km² pada 2025. FMF memperkirakan kebutuhan investasi global untuk sektor mineral mencapai lebih dari USD 5,4 triliun hingga 2035, dengan 40% di antaranya berada di negara berkembang.

Arab Saudi turut mengundang Indonesia untuk kembali berpartisipasi dalam FMF ke-5 yang akan digelar Januari 2026. Kerja sama ini diharapkan memperkuat posisi kedua negara dalam ekosistem pertambangan global serta mendukung ketahanan pasokan mineral strategis dunia.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot mengatakan peresmian Akatara Gas Processing Facility (AGPF) memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan AGPF yang berlokasi di Lapangan Kerja Akatara, milik Jadestone Energy (Lemang) Pte. Ltd., Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, (Rabu, 16/4/2025).

"Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwa Lapangan Akatara kini sudah mampu memproduksi kondensat, gas, dan LPG. Karena kalau kita liat kebutuhan LPG untuk masyarakat harus mengimpor sekitar 80% dari kebutuhan nasional," ujar Yuliot, dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Kamis (17/4).

Lebih lanjut, Yuliot menyampaikan bahwa Proyek AGPF yang dioperasikan oleh Jadestone Energy ini tergolong efisien dibandingkan proyek sejenis. Dengan total investasi sekitar USD 130 juta atau setara Rp2 triliun, proyek ini bisa menjadi contoh pengembangan fasilitas gas yang efektif dan dapat direplikasi di wilayah lain.

"Kalau dibandingkan dengan proyek serupa, investasi di AGPF ini relatif lebih efisien. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan di sini bisa diduplikasi di proyek-proyek (migas) lainnya dalam negeri," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa pembangunan Proyek AGPF mencakup tiga komponen utama, yaitu pembangunan gas plant yang dilengkapi dengan fasilitas pengolahan LPG, pembangunan stasiun pengukuran gas (gas metering station), serta instalasi jaringan pipa.

Menurut Djoko, proyek ini menghasilkan tambahan kapasitas produksi sebesar 25,5 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD), 185 metrik ton LPG per hari, dan 1.098 barel kondensat per hari.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengkaji usulan lahan bagi pembangunan gedung untuk program Sekolah Rakyat di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Jawa Timur.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Maulidya Indah Junica di Malang, Kamis, mengatakan bahwa dari peninjauan yang telah dilakukan didapati hasil lahan untuk dibangun gedung Sekolah Rakyat milik Pemkab Malang.

Tapi, kata dia perlu merancang teknis pelaksanaan pembangunan untuk Sekolah Rakyat, yakni program inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto tentang model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sekolah Rakyat secara teknis adalah program pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

"Pak Bupati juga menjelaskan bahwa lahan ini secara clear and clean ya hampir 100 persen. Poin verifikasinya apakah ini hak milik, ada sertifikatnya, dan tak sengketa itu sudah pasti," kata Maulidya.

Lalu verifikasi juga dilakukan dengan melihat pada dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat.

Selain itu, pembangunan tak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat.

"Setelah itu selesai kemudian baru aspek yang lain, ada dokumen perencanaan dan segala macam," ujarnya.

Pembangunan fisik bangunan Sekolah Rakyat, kata dia, memperhatikan dan menyesuaikan pada kontur tanah di lahan tersebut.

"Perencanaan ada di Kementerian Pekerjaan Umum, makanya kami lihat bangunannya nanti yang sesuai seperti apa. Karena sesuai arahan presiden, ada tiga level (jenjang pendidikan), yakni SD, SMP, dan SMA dengan segala fasilitasnya," kata dia.

Jika sesuai time line yang disampaikan oleh pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto, maka pembangunan mulai dilaksanakan pada Juni 2025 dan diharapkan tuntas pada Februari 2026.

"Karena ini kan bangun dari awal artinya dari tidak ada menjadi ada, kami berharap semuanya berjalan harmonis, itu yang penting," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Malang M Sanusi menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk dibangun gedung Sekolah Rakyat mencapai 9,6 hektare.

"Dokumennya sudah tersertifikat," kata Sanusi.

Selain gedung yang peruntukannya sebagai ruang belajar mengajar, pembangunan meliputi sejumlah fasilitas penunjang aktivitas pelajar.

"Masuk, sarana olahraga 1 hektar lagi masih bisa karena yang dibutuhkan itu lima hektare dan masih ada ruang empat hektare bisa untuk sarana penunjang," ujar dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambahkan syarat baru bagi warga yang bisa mendapatkan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2) tahun ini.

Penambahan syarat tersebut adalah NIK yang harus sudah tervalidasi di akun Pajak Online. Syarat baru tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati.

"Betul (NIK jadi syarat baru). Iya, perbaikan data," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/4).

Lusiana mengatakan dengan update NIK, maka akan ketahuan apakah wajib pajak mempunyai lebih dari satu rumah.

"Jika lebih dari satu, maka rumah kedua dan seterusnya bayar PBB 50 persen," imbuhnya.

Kebijakan PBB-2 DKI Jakarta untuk 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 25 Maret lalu.

Beleid itu menyebut kebijakan PBB-2 untuk 2025 meliputi pembebasan pokok, pengurangan pokok, keringanan pokok, dan pembebasan sanksi administratif.

1.Wajib Pajak orang pribadi

2. Rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NOJP) maksimal Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650 juta.

3. Jika memiliki objek lebih dari satu, maka yang dibebaskan hanya salah satu objek dengan NJOP paling tinggi

4. NIK sudah tervalidasi di akun Pajak Online.

Mengutip laman resmi Bapenda Jakarta, yang dimaksud dengan "NIK sudah tervalidasi di akun Pajak Online" yaitu memenuhi ketentuan berikut:

1. NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2

2. Server data pajak daerah telah terhubung dengan server data kependudukan sehingga setiap NIK yang diinput akan langsung terverifikasi apakah NIK yang didaftarkan tersebut valid

3. Valid yang dimaksud yaitu tercatat pada server data kependudukan, pemilik NIK adalah orang pribadi yang masih hidup, dan nama di SPPT sesuai dengan NIK baik penulisan atau urutan

4. Jika nama wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2.

Kami masih merumuskan metode pelatihan secara menyeluruh dan belum sampai pada tahap penetapan kebutuhan pembiayaan maupun skema pendanaannya

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai biaya pelatihan bagi pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang beredar di beberapa media.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Ahmad Zabadi menegaskan bahwa informasi mengenai biaya pelatihan pengawas koperasi sebesar Rp5 juta per orang tidak berasal dari kebijakan resmi kementerian.

"Kami masih merumuskan metode pelatihan secara menyeluruh dan belum sampai pada tahap penetapan kebutuhan pembiayaan maupun skema pendanaannya," kata Zabadi.

Zabadi mengatakan bahwa pelatihan kepada 240.000 pengawas koperasi ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan agar Kopdes Merah Putih dapat beroperasi dengan baik dan akuntabel.

Langkah ini merupakan bagian integral dari strategi penguatan tata kelola koperasi yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Lebih lanjut, Seskemenkop menjelaskan bahwa upaya peningkatan kapasitas tidak hanya menyasar pengawas koperasi.

Kemenkop juga berencana melatih pengurus koperasi, dengan estimasi minimal 5 orang per koperasi, serta para pengelola yang merupakan karyawan rekrutan koperasi.

"Dari estimasi 80.000 koperasi yang akan dibentuk, diperkirakan akan ada sekitar 400.000 orang pengurus dan para pengelola usaha-usaha Kopdes Merah Putih yang diperkirakan mencapai 1,2 juta orang yang menangani berbagai unit usaha koperasi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa mengingat adanya enam jenis gerai usaha (sembako, apotek, klinik, cold storage/logistik, simpan pinjam, dan kantor koperasi), tenaga kerja yang kompeten dan siap dikelola secara profesional sangat dibutuhkan.

Mengenai pembiayaan program Kopdes Merah Putih, termasuk pelatihan, Ahmad Zabadi menyatakan bahwa Kemenkop hingga saat ini belum menetapkan kebutuhan maupun sumber pendanaannya.

Proses pematangan program masih terus berlangsung, termasuk penjajakan skema pendanaan bersama kementerian/lembaga dan pemangku kebijakan terkait. Model pelatihan yang sedang dirancang akan menggunakan pendekatan hybrid untuk memastikan efektivitas pembelajaran sekaligus efisiensi pelaksanaan program.

Pendekatan ini diharapkan dapat menjangkau peserta secara luas, adaptif, dan hemat anggaran, sesuai dengan prinsip penyelenggaraan program yang efektif dan efisien.

Seskemenkop juga menyinggung arahan Presiden yang menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program strategis nasional. Oleh karena itu, seluruh perencanaan program, termasuk pelatihan SDM koperasi, harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan menghindari pemborosan anggaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

PONOROGO - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) PT Andhika Putra Mandiri tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah Bank Jatim R. Arief Wicaksono menjelaskan, KUR Penempatan PMI merupakan pembiayaan yang khusus diberikan kepada calon PMI yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya penempatan ke negara tujuan penempatan.

"Kami dari sangat support untuk pekerja migran. Sebab, wilayah Jatim memiliki kantong-kantong yang luar biasa untuk penempatan PMI. Kerja sama ini merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan para PMI. Sehingga ketika kita memberikan penyaluran KUR ke PMI itu sudah memiliki payung hukum yang jelas," paparnya, Kamis (17/4/2025).

Menurut Arief, syarat yang harus dipenuhi untuk KUR PMI juga cukup mudah. Antara lain harus sebagai calon pekerja migran Indonesia, plafon maksimal Rp100 juta atau sesuai dengan cost structure yang ditentukan, serta jangka waktu sama dengan perjanjian kerja dan tidak melebihi tiga tahun.

"Sinergitas hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk saling menguatkan sinergi antar kelembagaan demi memberikan penghidupan yang lebih baik untuk pekerja migran," terang Arief.

Bank Jatim sebagai salah satu bank devisa juga turut mendukung transaksi para PMI yang berangkat ke luar negeri dengan menyediakan Jconnect Remittance. Layanan tersebut merupakan layanan inbound remittance / transfer uang dari luar negeri ke Indonesia dengan sinergi bersama Money Transfer Operator (MTO) di Malaysia dengan Merchantrade Asia dan Hongkong dengan Chandra Remittance. Sehingga dengan begitu para PMI dapat memanfaatkan outlet-outlet MTO yang tersebar di Malaysia maupun Hongkong.

IDXChannel - Emiten properti milik Aguan dan Salim Group, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) membidik angka marketing sales atau pra penjualan 2025 sebesar Rp5,3 triliun.

Target tersebut turun 12 persen dibandingkan realisasi marketing sales 2024 yang mencapai Rp6,01 triliun.

Presiden Direktur PANI, Sugianto Kusuma mengatakan, proyeksi ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan tantangan ekonomi global dan domestik yang disertai dengan pasar bisnis properti di Jabodetabek.

"Memasuki 2025, kami menetapkan target pra penjualan sebesar Rp5,3 triliun, mencerminkan pandangan kami terhadap dinamika pasar selama kuartal pertama serta kondisi ekonomi global dan domestik. Strategi ini kami ambil untuk tetap agile dalam menghadapi peluang dan tantangan ke depan," kata Sugianto alias Aguan dalam keterangan resmi di keterbukaan informasi BEI, Kamis (17/4/2025).

Untuk mencapai target tersebut, PANI tengah menambah berbagai fasilitas di PIK2 termasuk Nusantara International Convention and Exhibition (NICE) seluas +188.000 m² yang akan beroperasi penuh pada 2026.

Selain itu, Tol KATARAJA (Kamal-Teluk Naga-Rajeg) juga akan mulai beroperasi pada semester pertama 2025. Dengan dibukanya tol tersebut, akses Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke PIK 2 hanya membutuhkan waktu 7 menit sehingga mempermudah masyarakat dan wisatawan untuk mengakses destinasi wisata yang ada kawasan tersebut.

Sebagai informasi, kawasan PIK2 juga telah terhubung dengan empat ruas jalan tol utama melalui PIK yakni Tol Lingkar Luar Jakarta, Tol Lingkar Dalam Jakarta, Tol Jakarta-Merak, dan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Hingga Kamis (17/4/2025), saham PANI menguat 1,55 persen ke harga Rp9.825 dengan mencatatkan transaksi Rp37,26 miliar dan volume 3,81 juta saham. Dalam sepekan, saham PANI melompat 10,70 persen tapi turun 3,44 persen dalam satu bulan.

(DESI ANGRIANI)

Medan (ANTARA) - PT Hutama Karya menyebut pemberlakukan tarif Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi 3 ruas Tanjung Pura-Pangkalan Brandan akan dimulai 19 April 2025.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyampaikan bahwa ruas ini merupakan bagian dari Jalan Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Tanjung Pura yang sebelumnya telah lebih dulu ditetapkan tarifnya.

"Tarif pada Jalan Tol Binjai – Langsa Seksi 3 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan mulai Sabtu, 19 April 2024 pukul 07.00 WIB," ujar Adjib Al Hakim dalam keterangan resmi yang diterima, di Medan, Kamis.

Adjib mengatakan total akumulasi tarif untuk Golongan I dari Binjai menuju Pangkalan Brandan dan sebaliknya adalah sebesar Rp81.000.

Transaksi pembayaran, kata dia, akan dilakukan di Gerbang Tol (GT) yang berada di sepanjang Tol Binjai-Pangkalan Brandan.

Sedangkan, Adjib menambahkan besaran tarif tol berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut yakni ruas Pangkalan Brandan-Tanjung Pura Golongan I yakni Rp26.500, Golongan II-III Rp40.000, dan Golongan IV-V Rp53.500.

Lalu, Pangkalan Brandan-Stabat Golongan I Rp64.500, Golongan II-III Rp96.500, dan Golongan IV-V Rp129.000

Untuk Pangkalan Brandan-Binjai Golongan I Rp81.000, Golongan II-III Rp122.000, dan Golongan IV-V Rp162.500.

Dia mengatakan sebelumnya tol tersebut telah dioperasikan tanpa tarif dalam menyambut mudik Lebaran 2025.

Pengoperasian itu, kata dia, dilakukan menyusul diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan pengoperasian tol tersebut pada 25 Februari 2025.

"Sebelumnya seksi tol ini telah diuji coba dengan dioperasikan secara fungsional pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau 21 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan jam operasional di mulai pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB," kata dia

Adjib menambahkan sosialisasi pemberlakuan tarif tol tersebut telah dilakukan baik melalui kanal komunikasi maupun diskusi dengan akademisi dan pemangku kebijakan terkait.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai aturan berkendara yang tepat dan manfaat dari keberadaan jalan tol ini," sebut dia.

Dengan tersambung-nya ruas tol tersebut, menurut Adjib, aksesibilitas antara wilayah Sumatra Utara dan Aceh akan semakin baik, sehingga distribusi logistik dan mobilitas masyarakat pun menjadi lebih lancar dan efisien.

"Hutama Karya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mengecek tarif gerbang tol tujuan sebelum berangkat dan memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik (UE) agar menghindari antrean di gerbang tol serta memantau informasi melalui akun resmi kami," ujarnya.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Platform investasi kriptoIndodax menyatakan terdampak gangguan sistem Amazon Web Services (AWS) di mana banyak platform investasi kripto lain di seluruh dunia mengalami dampak tersebut.

Member seperti pemilik Bitcoin di Indodax dipastikan aman.

Sejumlah platform investasi kripto global dan lokal dilaporkan mengalami gangguan sistem pada Selasa (15/4/2025) malam waktu Indonesia, akibat gangguan jaringan (network issue) pada salah satu pusat data milik AWS.

Gangguan ini menyebabkan layanan beberapa platform seperti Binance dan Kucoin tidak dapat diakses secara normal, termasuk beberapa platform investasi kripto lokal.

Permasalahan ini terjadi di salah satu pusat data AWS di kawasan Asia, yang mengakibatkan gangguan koneksi pada sejumlah klaster layanan.

Efek dominonya menjalar ke berbagai sektor, termasuk industri kripto yang sangat bergantung pada infrastruktur cloud untuk menjalankan sistem perdagangan secara real-time.

Beberapa platform investasi kripto ternama seperti Binance dan KuCoin termasuk di antara platform global yang melaporkan gangguan terhadap layanan mereka. Keluhan dari pengguna mencakup kesulitan login, kegagalan transaksi, hingga tidak dapat mengakses wallet mereka selama beberapa jam.

Di tingkat lokal, beberapa platform investasi kripto di Indonesia juga turut terdampak oleh gangguan yang bersumber dari pusat data AWS ini.

Meskipun tidak semua platform mengalami kendala serupa, insiden ini menunjukkan pentingnya ketahanan infrastruktur digital dalam industri kripto.

Indodax memastikan bahwa sistem mereka tetap beroperasi secara normal selama berlangsungnya gangguan pada layanan AWS. Tidak ditemukan kendala teknis maupun gangguan layanan yang memengaruhi pengalaman pengguna.

Indodax menegaskan bahwa operasional platform tidak terdampak oleh insiden outage AWS tersebut.

Chief Technology Officer (CTO) Indodax William Sutanto, menyatakan pihaknya tidak terdampak oleh insiden outage AWS karena sejak awal menggunakan Cloud Platform lainnya sebagai penyedia layanan komputasi awan.

William juga menekankan bahwa ketersediaan layanan merupakan prioritas utama dalam industri aset digital yang bergerak cepat dan sangat sensitif terhadap waktu.

Oleh karena itu, tim teknologi Indodax senantiasa mengutamakan infrastruktur yang resilient dan scalable untuk menunjang kebutuhan pasar.

"Dalam kondisi seperti ini, transparansi menjadi faktor penting. Indodax mengapresiasi langkah sejumlah platform global yang segera memberikan pemberitahuan kepada penggunanya mengenai gangguan yang terjadi, meskipun hal tersebut bersifat force majeure," jelas William dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pelaku industri akan pentingnya menghadapi gangguan dan tantangan.

William menuturkan, pihaknya percaya bahwa insiden ini dapat menjadi pelajaran bersama dalam memperkuat sistem dan layanan di masa mendatang.

"Dengan terus menjaga transparansi dan keandalan layanan, Indodax berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengguna," ucapnya.

IDXChannel - Saat ini, pasar modal Indonesia mengalami tekanan signifikan selama kuartal pertama 2025. Sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh level 6.510 pada penutupan perdagangan di 27 Maret 2025, tepat sebelum libur panjang Lebaran.

Angka tersebut melemah sekitar 8 persen dibandingkan akhir 2024. Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto mencatat di sepanjang kuartal pertama, arus dana asing keluar (foreign outflow) mencapai Rp30,3 triliun atau sekitar USD1,8 miliar dari pasar saham.

“Tekanan ini nyatanya berlanjut di bulan April, di mana foreign outflow meningkat signifikan menjadi Rp15,5 triliun atau setara USD927 juta di pasar saham dan pasar obligasi. Kondisi tersebut mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap tantangan ekonomi global dan domestik,” ungkapnya pada Media Day: April 2025 by Mirae Asset Sekuritas, Kamis (17/04/2025).

Instrumen SRBI (Sertifikat Rupiah Bank Indonesia), lanjutnya, juga mengalami tekanan jual dari investor asing. Berdasarkan data BI periode 8 hingga 10 April 2025, terjadi arus keluar sebesar Rp10,5 triliun hanya dalam tiga hari perdagangan instrument bank sentral tersebut.

“Prospek pertumbuhan negara berkembang Asia diperkirakan stagnan hingga 2026, terutama karena perlambatan ekonomi di China dan AS yang diperburuk oleh meningkatnya tensi perang dagang. Sementara di dalam negeri, investor masih meragukan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” tutupnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan Pejabat Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan akan segera dilakukan setelah pejabat terpilih kembali dari luar negeri.

Keduanya sebelumnya sempat digugat, tetapi gugatan tersebut ditolak karena proses pengangkatan telah melalui mekanisme resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi masing-masing.

“Bangka Belitung dan Papua Pegunungan ya, yang dulu sempat digugat dan kemudian ditolak gugatannya karena diproses. Sudah diajukan oleh KPUD kemudian DPRD provinsi masing-masing, Babel dan Papua Pegunungan, dan hari ini disiapkan untuk pelantikan setelah beliau kembali dari luar negeri,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

Terkait pelantikan kepala daerah lainnya, Tito menegaskan bahwa pelantikan bupati dan wali kota tetap dilakukan oleh gubernur masing-masing. Dia menambahkan bahwa pelantikan serentak hanya dilakukan sekali, yakni pada 20 Februari 2025 silam.

“Enggak, bupati wali kota oleh gubernur masing-masing. Jadi pelantikan serentak hanya sekali ya, yang tanggal 20 Februari,” jelasnya.

Retreat Gelombang Kedua dan PSU Papua

Menanggapi persiapan retreat gelombang kedua bagi kepala daerah, Tito mengatakan pihaknya telah menyusun skenario pelaksanaan dan akan menyesuaikannya dengan kehadiran dua penjabat gubernur yang baru tersebut.

“Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kita buat skenario, nanti kita tambah yang dua ini. Nanti kita sampaikan,” ucapnya.

Namun, Tito belum merinci lokasi pelaksanaan retreat dan menyebut masih ada beberapa skenario yang sedang dipertimbangkan.

“Nanti akan ada beberapa skenario,” katanya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada, Tito menyebut satu provinsi masih belum menyelesaikan prosesnya, yakni Papua. PSU di tingkat gubernur dijadwalkan pada 6 Agustus 2025, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya ini ada yang belum selesai satu ya, yaitu di Papua yaitu provinsi Papua tinggal satu saja untuk tingkat gubernur yang tanggal 6 Agustus sesuai putusan MK, tanggal 6 Agustus untuk dilaksanakan pemilihan suara ulang,” imbuhnya.

Lebih lanjut menambahkan setelah proses PSU tersebut, akan dilihat apakah masih ada potensi gugatan lebih lanjut yang muncul.

“Kemudian setelah itu kita tahu apakah nanti ada gugatan lain atau tidak,” pungkas Tito.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketegangan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kian meningkat.

Dampaknya bisa mendorong bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan, Fed Funds Rate, dalam waktu dekat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menilai tekanan pada perdagangan kedua negara bisa memicu lonjakan inflasi.

Menurut dia, risiko inflasi akan semakin besar jika AS dan China saling membalas dengan tarif impor dalam jumlah besar. Dampaknya bukan hanya inflasi, tetapi juga potensi resesi di AS.

"Implikasinya adalah kalau inflasinya naik, suku bunga naik. Kemungkinan besar moneternya akan mengetat," ujar Eko dalam diskusi virtual, Kamis (17/4/2025).

Meski begitu, Eko memperkirakan The Fed masih akan menahan Fed Funds Rate di kisaran 4,25–4,5 persen. Nilai tukar dollar AS yang masih lemah jadi alasannya.

Konsensus ekonom juga menunjukkan hal serupa. Sebanyak 81 persen ekonom memperkirakan The Fed belum akan mengubah suku bunga pada rapat Federal Open Market Committee (FOMC) 7 Mei mendatang.

Namun untuk periode FOMC selanjutnya, dari Juni hingga Oktober 2025, mayoritas ekonom memproyeksikan kenaikan Fed Funds Rate.

"Dari sisi keuangan sudah kelihatan bahwa enggak segampang itu juga (naikkan suku bunga), karena ternyata ada tekanan di dalam nilai tukar mereka. Tapi ada analisa lebih ke arah meningkat ke depannya," kata Eko.

Ketegangan dagang AS dan China makin tajam. Keduanya terus saling membalas kebijakan yang memperkeruh hubungan ekonomi global.

Terbaru, AS menaikkan tarif impor barang dari China hingga 245 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tarif sebelumnya yang sebesar 145 persen.

Gedung Putih merilis pernyataan resmi pada Selasa (15/4/2025) malam waktu AS, atau Rabu (16/4/2025) pagi waktu Indonesia.

"China kini menghadapi tarif hingga 245 persen atas impor ke Amerika Serikat sebagai akibat dari tindakan pembalasannya," bunyi pernyataan dari AS, dikutip dari Anadolu.

Langkah ini disebut sebagai respons atas tindakan balasan dari Beijing.

Sebelum tarif 245 persen diberlakukan, Pemerintah China telah lebih dulu memboikot produk pesawat dari Boeing, termasuk suku cadangnya, agar tidak masuk ke negaranya.

Boikot itu merupakan balasan terhadap tarif impor sebesar 145 persen yang diberlakukan sejak era Presiden Donald Trump terhadap barang-barang dari China.