Trans Jatim Terancam Setop Operasi Gara-gara TKD Dipangkas, Ini Respons Pemprov Jatim
Trans Jatim terancam berhenti 2026 karena kekurangan anggaran. Pemprov Jatim berkomitmen menutupi kekurangan agar layanan tetap berjalan.
(Bisnis.Com) 28/10/25 17:35 18904
Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memastikan akan memenuhi kekurangan anggaran operasional layanan transportasi publik atau Bus Trans Jatim pada 2026. Kekurangan dana operasional diakibatkan oleh pemotongan dana transfer pemerintah pusat ke daerah (TKD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menegaskan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk menutupi kekurangan anggaran Bus Trans Jatim tersebut.
Adhy menyatakan bahwa layanan publik Trans Jatim merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan tetap harus berjalan.
"Itu program prioritas gubernur dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pasti akan kami penuhi [anggaran operasional Bus Trans Jatim]," ujar Adhy, Selasa (28/10/2025).
Sebagai informasi, berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Abdul Halim, total anggaran operasional Trans Jatim pada tahun anggaran (TA) 2026 mendatang mencapai angka Rp260 miliar.
Namun, pagu anggaran yang tersedia untuk tahun depan dikabarkan hanya sebesar Rp160 miliar dan diperkirakan hanya cukup untuk membiayai operasional Trans Jatim sampai pertengahan tahun atau pada sekitar Juni 2026.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Nyono mengaku bahwa ia sudah melapor ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengenai kondisi tersebut supaya dana operasional Bus Trans Jatim tidak dilakukan pemangkasan pada tahun depan.
"Kita sudah matur [izin] ke Ibu [Gubernur Khofifah], sudah melapor agar minimal operasional Trans Jatim sampai koridor 8 itu mohon tidak dikurangi karena kalau dikurangi efeknya sangat luar biasa," ujar Nyono dalam keterangan resminya, Selasa (28/10/2025).
Nyono menyatakan apabila operasional bus Trans Jatim dihentikan secara tiba-tiba, maka akan berdampak signifikan bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya, Trans Jatim telah melayani sebanyak 20.000 ribu penumpang setiap hari atau lima juta penumpang per tahun dari seluruh koridor di Provinsi Jawa Timur.
Nyono menyatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah perlahan mulai memanfaatkan layanan transportasi publik dalam mobilitas sehari-hari.
"Pengguna Trans Jatim sekarang 20.000 per hari. Coba kalau itu putus gimana masyarakat kita, akan protes tentunya kan?," tuturnya.
Selain terancam berhenti melintas, pemotongan dana TKD tersebut juga disebut berdampak pada pembatalan penambahan tiga koridor baru Trans Jatim.
Dengan kondisi keterbatasan fiskal APBD Provinsi Jawa Timur yang terpangkas, Nyono mengharapkan bila dana operasional Trans Jatim tidak turut dipotong. Penundaan penambahan koridor untuk sementara waktu, kata Nyono, menjadi solusi yang masuk akal untuk diterima supaya Bus Trans Jatim tetap bisa melintas hingga akhir tahun depan.
"Cuma karena [keterbatasan] fiskal kita ada pengurangan Rp2,8 triliun dari pusat sehingga kita harus efisiensi. Enggak apa-apa, enggak ada tambahan koridor, tapi operasional sampai akhir Desember jangan dikurangi," pungkasnya.
#trans-jatim #bus-trans-jatim #anggaran-trans-jatim #pemprov-jatim #layanan-publik-jatim #gubernur-khofifah #operasional-trans-jatim #dana-operasional-bus #transportasi-publik-jatim #koridor-trans-jati