Makna Pertemuan Prabowo dengan Elite Parpol dan Mantan Presiden di Istana
Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan elit politik dan mantan presiden di Istana. Bahas posisi RI dalam konflik di TIran dan evaluasi keanggotaan BOP.
(Bisnis.Com) 04/03/26 14:05 154736
Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah lanskap geopolitik global yang kian bergejolak, Presiden Prabowo Subianto memilih jalur yang tidak biasa: mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, hingga eks menteri luar negeri untuk duduk bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.
Pertemuan selama kurang lebih tiga setengah hingga empat jam itu bukan sekadar silaturahmi, tetapi menjelma menjadi forum konsolidasi nasional, ruang dialektika lintas generasi kepemimpinan, sekaligus panggung pembacaan ulang posisi Indonesia di tengah konflik yang kian memanas antara Amerika Serikat–Israel dan Iran.
Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wapres ke-13 Ma\'ruf Amin.
Selain itu, hadir pula Ketum partai politik, antara lain Surya Paloh (Nasdem), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (PKB), Almuzzammil Yusuf (PKS), serta mantan menteri-menteri di pemerintahan terdahulu, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, dan perwakilan dari dunia usaha.
Di balik pintu Istana, terselip sejumlah agenda strategis mulai dari evaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP), kalkulasi dampak perang terhadap pasokan energi dan pangan, kesiapan evakuasi warga negara Indonesia (WNI), hingga tawaran Indonesia menjadi mediator konflik.
Evaluasi Board of Peace: Realisme di Tengah Eskalasi
Salah satu pokok pembahasan paling krusial adalah rencana evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Forum internasional tersebut, yang digagas untuk mendorong gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah konflik, kini dinilai menghadapi ujian berat.
Serangan militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran, yang menjadi pemicu eskalasi terbaru, memunculkan pertanyaan mendasar: masih relevankah mandat BoP ketika salah satu inisiatornya justru terlibat langsung dalam operasi militer?
Mantan Menteri Luar Negeri 2001–2009 Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh. Dengan perkembangan terakhir, potensi keberhasilan misi BoP disebut menurun. Target ceasefire dan distribusi bantuan kemanusiaan terancam tereduksi oleh realitas perang terbuka.
“Dengan perang di Iran ini, bayangan bahwa BoP dan misi yang ditujukan untuk ceasefire, kemudian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi, bisa jadi potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai,” ujarnya di Istana, Rabu (3/3/2026) malam.
Namun, keputusan Indonesia untuk keluar dari BoP belum diambil. Pemerintah akan menghitung tingkat penurunan efektivitasnya terlebih dahulu. Opsi hengkang tetap berada di atas meja, tetapi pendekatannya berbasis kalkulasi, bukan reaksi emosional.
Di titik ini, Prabowo memperlihatkan corak realisme dalam politik luar negeri: loyalitas pada komitmen internasional tetap dijaga, tetapi kepentingan nasional menjadi jangkar utama.
Bahkan, kata Hassan, Presiden Prabowo bahkan secara terbuka menyebut opsi keluar dari BoP apabila efektivitasnya tidak lagi terjaga.
“Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” ujar Hassan.
Tak kalah penting, rencana pengiriman hingga 8.000 personel TNI dalam kerangka mandat BoP turut dibahas. Keputusan itu, sebagaimana disampaikan Hassan, bergantung pada satu variabel utama: efektivitas BoP di lapangan.
Jika misi perdamaian dinilai tidak lagi memiliki peluang keberhasilan yang memadai, maka pengiriman pasukan menjadi tidak relevan. Ini bukan semata soal keamanan prajurit, tetapi juga kredibilitas diplomasi Indonesia.
Pendekatan ini memperlihatkan kehati-hatian. Pemerintah tidak ingin terjebak dalam komitmen simbolik yang kehilangan substansi.
Menurut Hassan, keberlanjutan rencana tersebut sangat bergantung pada efektivitas organisasi.
“Tergantung pada BoP-nya dinilai akan efektif atau tidak,” katanya.
Eskalasi Timur Tengah dan Risiko Ekonomi
Diskusi tidak berhenti pada aspek diplomatik. Presiden Prabowo memaparkan implikasi konflik terhadap stabilitas global, terutama potensi gangguan pasokan minyak dan gas.
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran menjadi salah satu kekhawatiran utama. Jalur tersebut merupakan arteri vital ekspor minyak dunia, menghubungkan negara-negara produsen utama di Teluk dengan pasar global. Gangguan distribusi berpotensi mendorong lonjakan harga energi dan tekanan inflasi.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pemerintah menghitung seluruh efeknya, termasuk durasi kemungkinan perang. Sektor pangan dan energi disebut menjadi fokus utama kesiapsiagaan nasional.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya optimisme dan persatuan. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi adalah dua bantalan strategis untuk menghadapi tekanan eksternal.
Di ranah eksternal, Prabowo tidak berpangku tangan. Ia disebut telah menghubungi sejumlah pemimpin negara Teluk, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, serta Arab Saudi. Komunikasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman masih menunggu penyesuaian waktu.
“Sudah telepon. Yang masih menunggu waktu MBS (Mohammed bin Salman), yang lain sudah,” kata Sugiono.
Komunikasi tersebut mencerminkan upaya menjaga kanal dialog tetap terbuka, sekaligus membaca arah pergerakan politik kawasan.
Sugiono juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.
“Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam memajukan perdamaian, termasuk menawarkan kesediaan kami untuk memfasilitasi dialog atau mediasi,” ujarnya.
Konteks konflik sendiri bermula dari kebuntuan perundingan nuklir di Jenewa. Israel mengonfirmasi serangan lebih dulu, disusul pengumuman Presiden AS saat itu, Donald Trump, mengenai keterlibatan negaranya. Iran membalas dengan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Teluk.
Tawaran Mediasi: Antara Ideal dan Realitas
Indonesia menyatakan kesiapan menjadi mediator. Namun, sebagaimana ditegaskan Hassan Wirajuda, mediasi hanya mungkin jika kedua pihak yang bertikai menghendakinya. Tanpa penerimaan dua belah pihak, peran mediator menjadi ilusi.
Menlu Sugiono menyampaikan tawaran itu langsung kepada Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Indonesia menawarkan diri sebagai jembatan, mendorong de-eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Di sini terlihat kesinambungan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak memihak blok tertentu, tetapi aktif menawarkan solusi.
Indonesia menyatakan kesiapan menjadi mediator. Namun, Hassan mengingatkan syarat mendasar diplomasi mediasi.
“Untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Jika kedua belah pihak berkeinginan, Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi, kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut sikap Indonesia sudah tepat mempertahankan bebas aktif sembari menunjukkan empati terhadap perjuangan Palestina.
“Beliau menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap perjuangan rakyat Palestina,” katanya.
Sementara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai pertemuan tersebut sebagai upaya mengamankan negara dari dampak global.
“Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” ujarnya
Ketua Umum PKS, Almuzzammil Yusuf, bahkan menyebut keanggotaan di BoP sebagai pilihan paling mungkin di tengah opsi yang tidak ideal.
“Pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” imbuhnya
Yang membuat pertemuan ini istimewa adalah kehadiran para pemimpin lintas era: Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma\'ruf Amin.
Dalam sistem demokrasi yang sering diwarnai kompetisi keras, momen duduk bersama seperti ini menjadi simbol stabilitas politik domestik. Pasar, investor, dan publik melihat adanya kesatuan sikap elit.
Pertemuan ini juga memiliki dimensi psikologis. Di tengah potensi gejolak harga energi dan pangan, konsolidasi elit menjadi pesan menenangkan bagi publik dan pelaku usaha.
Ketika elit politik menunjukkan soliditas, risiko kepanikan pasar dapat ditekan. Dalam konteks ekonomi, stabilitas persepsi sering kali sama pentingnya dengan stabilitas kebijakan.
#prabowo-istana #pertemuan-elite-parpol #prabowo-bertemu-jokowi #prabowo-bertemu-sby #mantan-presiden-indonesia #geopolitik-global #konflik-amerika-iran #board-of-peace #evaluasi-bop #mediator-konflik #n-a