Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 tersangka kasus dugaan korupsi impor barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kamis (5/2/2026).

Mereka adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono;

Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan; Pemilik PT Blueray (PT BR), John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, Andri; dan Manajer Operasional PT BR, Dedy Kurniawan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 (lima) tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026) malam.

Asep menjelaskan untuk tersangka John melarikan diri sehingga masih dicari oleh tim lembaga antirasuah. Asep menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai.

Selain itu, Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman Rizal, Orlando, dan PT BR serta lokasi lainnya senilai Rp40,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar;

2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah USD 3.900;

3. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD 1,48 juta;

4. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000;

5. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar;

6. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar;

7. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Atas perbuatannya, Rizal, Sisprian, dan Orlando selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 jo. pasal 20 dan Pasal 21 uu no.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan selaku pemberi, disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Lalu, bagi Rizal, Sisprian, dan Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebanyak Rp40,5 Miliar dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Tidak hanya itu, KPK juga menyita emas seberat 5,3 Kg.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, barang bukti dengan nili Rp40,5 miliar itu diamankan di sejumlah tempat.

"Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman Rizal, Orlando dan PT Blueray serta lokasi lainnya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini, total senilai Rp40,5 miliar," kata Asep dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Adapun barang bukti yang diamankan penyidik KPK antara lain; uang tunai pecahan rupiah senilai Rp1,89 miliar. Lalu, uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah USD182.900. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD1,48 juta.

Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000; logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar; logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar; 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

KPK menetapkan enam tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Namun, satu di antaranya yakni, John Field selaku Pemilik PT Blueray berhasil melarikan diri saat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Lihat video: KPK Tangkap Pejabat Bea Cukai Serta Sita Uang Miliaran dan Emas 3 Kilogram



Kenam tersangka adalah; Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026.

Kemudian, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC).

Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC); John Field selaku Pemilik PT Blueray; Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional PT Blueray.

Asep menjelaskan, pada Oktober 2025, terjadi permufakatan jahat antara Orlando Hamonangan, Sisprian, John Field, Andri, Deddy Kurniawan untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, telah ditetapkan dua kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabean, yakni jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang dan jalur merah dengan pemeriksaan fisik barang," ujar Asep.

Selanjutnya, pegawai Bea Cukai FLR atau Filar, menerima perintah dari Orlando untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%.

Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang).

Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT Blueray diduga tidak melalui pemeriksaan fisik. Sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai.

Setelah terjadi pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi. "Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai 'jatah' bagi para oknum di DJBC," ucap Asep.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap lima tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 sampai 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Rizal, Sisprian, Orlando selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2021 dan 605 ayat (2) dan pasal 606 ayat (2) jo pasal 20 dan Pasal 21 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara, John, Andri, Dedy, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) a dan b dan 606 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, terhadap Rizal, Sisprian, Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2021 jo Pasal 20 jo Pasal 21 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) menegaskan komitmen dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional melalui keterlibatan aktif di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Dukungan ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia yang kini telah menembus lebih dari 100 ribu unit.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto mengatakan berdasarkan paparan pemerintah dalam pembukaan IIMS 2026 yang disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, jumlah kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai sekitar 103 ribu unit, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 150 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Perkembangan ini menuntut kesiapan infrastruktur yang matang. PLN mengambil peran penting untuk memastikan ekosistem kendaraan listrik tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Adi di sela pembukaan rangkaian IIMS 2026.

Sebagai tulang punggung transisi energi di sektor transportasi, PLN terus memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di jalur-jalur padat dan strategis. Hingga awal 2026, jumlah SPKLU yang telah beroperasi tercatat lebih dari 5.000 unit dan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk untuk mendukung mobilitas masyarakat saat musim mudik dan libur panjang.

PLN juga mengembangkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile yang kini mengusung slogan baru “PLN Mobile, Your EV Partner.” Aplikasi ini memungkinkan pengguna kendaraan listrik mengakses lokasi SPKLU, memantau ketersediaan daya, hingga melakukan transaksi pengisian secara real time.

PLN menghadirkan layanan SPKLU Mobile sebagai solusi darurat bagi pengguna kendaraan listrik yang mengalami kehabisan daya di perjalanan,sehingga pengguna mendapatkan bantuan pengisian baterai secara cepat dan praktis.

Tak hanya itu PLN menghadirkan layanan PLN EV Charger Mobile sebagai solusi darurat bagi pengguna kendaraan listrik yang mengalami kehabisan daya di perjalanan. Layanan ini dapat diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile, sehingga pengguna mendapatkan bantuan pengisian baterai secara cepat dan praktis.

Adi menegaskan, kehadiran PLN di IIMS 2026 sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan kendaraan listrik dan pencapaian target Net Zero Emission. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, industri otomotif, dan penyedia infrastruktur energi menjadi kunci keberhasilan transisi energi nasional.

“Kami menyambut baik penyelenggaraan IIMS sebagai ajang strategis penguatan ekosistem kendaraan listrik. PLN siap menjadi mitra utama dalam perjalanan Indonesia menuju transportasi ramah lingkungan dan ekonomi rendah karbon,” kata Adi.

PLN Mobile Memudahkan Pelanggan

Kehadiran PLN di IIMS 2026 juga dirasakan langsung oleh pengunjung, khususnya pengguna kendaraan listrik yang ingin memahami layanan pengisian daya secara lebih mendalam. Salah satunya, Octavianus. Ia sengaja datang untuk mencari informasi terkait pemasangan home charging.

“Saya ingin tahu soal pemasangan home charging seperti apa. Tadi sudah dijelaskan cara pemasangannya dan ketersediaan merek-mereknya. Buat saya sudah cukup jelas, tinggal pasangnya lewat PLN Mobile,” ujar Octavianus.

Ia menilai aplikasi PLN Mobile semakin memudahkan kebutuhan pengguna kendaraan listrik, baik untuk pengisian daya di SPKLU maupun pengelolaan token listrik dan pengaduan layanan. Respons layanan melalui aplikasi tersebut relatif cepat dan mudah digunakan.

“Sekarang sudah gampang dan user-friendly. Kalau ada gangguan listrik, saya pernah lapor lewat PLN Mobile dan responsnya lebih cepat. Mungkin ke depan bisa dipermudah lagi, tapi sejauh ini sudah cukup baik,” kata Octavianus.

Untuk saat ini kebutuhan utamanya adalah home charging karena penggunaan kendaraan listrik sehari-hari. Ia juga mengakui belum menemui kendala berarti dalam pemanfaatan layanan PLN untuk kendaraan listriknya.

“Support-nya sekarang lebih baik. Keunggulannya jelas, biaya lebih murah dibanding pakai bensin. Untuk sekarang masih aman dan tidak ada kendala,” tutur Octavianus.

IIMS 2026 diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 5-15 Februari 2026. Penguatan ekosistem kendaraan listrik menjadi fokus acara tahun ini. Kehadiran PLN dengan ekosistem EV dan promosi home charging, memperlihatkan bahwa transformasi menuju mobilitas rendah emisi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pengunjung tak hanya melihat mobil listrik, tetapi juga mendapat gambaran infrastruktur dan layanan pendukungnya.

Pengunjung yang akan masuk ke arena pameran IIMS 2026 diharuskan membeli tiket, yaitu Reguler Ticket Rp 50 ribu (weekdays) dan Rp 90 ribu(weekend). Sementara, harga tiket Premium Day hanya bisa dibeli khusus pada 5 Februari mulai pukul 13.00 WIB, seharga Rp150 ribu.

Tiket dapat dibeli melalui aplikasi PLN Mobile selaku salah satu platform ticketing resmi untuk pembelian tiket masuk IIMS 2026. Praktis, cepat, dan aman dalam satu aplikasi.

PLN Mobile your EV partner

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan satu tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berhasil kabur atau melarikan diri saat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, tersangka yang kabur saat OTT itu adalah, John Field (JFI) selaku Pemilik PT Blueray. "1 lagi saat di lapangan itu saudara JF melarikan diri," kata Asep dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Asep mengultimatum kepada John untuk segera menyerahkan diri. "Sekaligus saya imbau kepada JF segerah serahkan diri," ujar Asep.

Sementara terhadap John, KPK bakal menerbitkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri (cekal) dan meminta agar yang bersangkutan kooperatif mengikuti proses hukum ini.

KPK menetapkan enam orang tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Mereka adalah; Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026.

Kemudian, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC).

Lihat video: KPK Tangkap Pejabat Bea Cukai Serta Sita Uang Miliaran dan Emas 3 Kilogram



Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC); John Field selaku Pemilik PT Blueray; Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional PT Blueray.

Asep menjelaskan, pada Oktober 2025, terjadi permufakatan jahat antara Orlando Hamonangan, Sisprian, John Field, Andri, Deddy Kurniawan untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, telah ditetapkan dua kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabean, yakni jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang dan jalur merah dengan pemeriksaan fisik barang," ujar Asep.

Selanjutnya, pegawai Bea Cukai FLR atau Filar, menerima perintah dari Orlando untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%.

Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang).

Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT Blueray diduga tidak melalui pemeriksaan fisik. Sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai.

Setelah terjadi pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi. "Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai 'jatah' bagi para oknum di DJBC," ucap Asep.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap lima tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Rizal, Sisprian, Orlando selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2021 dan 605 ayat (2) dan pasal 606 ayat (2) jo pasal 20 dan Pasal 21 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara, John, Andri, Dedy, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) a dan b dan 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, terhadap Rizal, Sisprian, Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2021 jo Pasal 20 jo Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Perekonomian DKI Jakarta catatkan akselerasi pertumbuhan sebesar 5,71% pada akhir 2025. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,96%.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setiawan menjelaskan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat DKI Jakarta masih menopang perekonomian nasional sebesar 16,61%.

"Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung oleh menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Jasa Keuangan, serta LU Konstruksi," terang Iwan, Kamis (5/2/2026).

Dalam data itu pula, Iwan melihat pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan yang tercatat sebesar 5,11%.

Secara rinci, Iwan menjelaskan peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 5,51% didorong oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan MICE pada akhir tahun, serta didukung oleh perbaikan pendapatan masyarakat seiring dengan implementasi paket insentif pemerintah, seperti bantuan sosial dan diskon pajak.

Selain itu, adanya investasi juga turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 6,81%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 3,67%.

Lihat video: Q3, Ekonomi jakarta Tumbuh 4,93 Persen



"Peningkatan investasi didukung oleh tingginya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), akselerasi penyelesaian proyek menjelang tutup buku akhir tahun, berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitahun, serta meningkatnya impor barang modal," jelas Iwan, Kamis (5/2/2026).

Sekalipun konsumsi Pemerintah tetap tumbuh positif sebesar 8,60%, namun mengalami perlambatan secara tahunan dibandingkan triwulan sebelumnya 19,96%. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh akselerasi pelaksanaan program prioritas pemerintah yang telah dilakukan sejak triwulan III 2025, frontloading realisasi belanja pada triwulan sebelumnya yang tercermin dari tingginya pertumbuhan konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2025, serta lebih rendahnya realisasi belanja modal non-bangunan.

Begitupun dengan ekspor tetap tumbuh sebesar 7,62 persen, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 8,62 persen. Pertumbuhan ekspor terutama ditopang oleh ekspor otomotif, pakaian, produk kimia, dan barang manufaktur. Sementara, impor tumbuh sebesar 8,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (7,96%; yoy), terutama dari impor barang konsumsi, serta impor barang modal dan bahan baku.

Sementara dari sisi Lapangan Usaha, perekonomian DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan yang tumbuh 6,55% dibandingkan triwulan sebelumnya 5,15%. Kinerja positif ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi rumah tangga pada akhir tahun.

Ke depan, Iwan menegaskan pihaknya akan terus memperkuat peran dan kontribusi dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain difokuskan pada sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif serta penyelenggaraan event strategis seperti Jakarta Economic Forum (JEF) dan Jakarta Kreatif Festival (JKF).

"Upaya tersebut diharapkan dapat berperan sebagai game changer dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di DKI Jakarta sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi, inklusif, dan berkelanjutan," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menegaskan perusahaannya mendukung penuh konektivitas di wilayah Papua Barat Daya melalui penyeberangan kapal ferry guna menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di daerah tersebut.

"Di wilayah kepulauan Papua Barat Daya, laut bukan sekadar bentang alam, melainkan jalur kehidupan yang menghubungkan keluarga, perdagangan, pendidikan, hingga layanan kesehatan," kata Heru dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Karena itu, lanjut Heru, konektivitas penyeberangan menjadi nadi mobilitas masyarakat, khususnya bagi kawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Ia mengatakan ASDP terus memperkuat perannya di Sorong melalui layanan penyeberangan yang andal, memastikan setiap perjalanan antarpulau tetap terhubung dan akses ekonomi masyarakat terus bergerak.

Heru menuturkan operasional kapal dari Pelabuhan Klademak, Kota Sorong, dan Pelabuhan Arar di Kabupaten Sorong, merupakan komitmen nyata perusahaan dalam menjaga kesinambungan konektivitas wilayah itu.

Menurut dia, layanan penyeberangan bukan hanya soal memindahkan penumpang dan kendaraan, tetapi menjadi jembatan harapan masyarakat untuk tetap terhubung dengan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.

"Konektivitas ini sekaligus memperkuat integrasi wilayah yang berdampak langsung pada pertumbuhan sosial dan ekonomi Papua Barat Daya," ujar dia.

Ia mengatakan saat ini, ASDP Cabang Sorong mengoperasikan 18 lintasan penyeberangan yang dilayani empat armada, yakni KMP Kurisi, KMP Terubuk I, KMP Arar, dan KMP Kalabia, guna memastikan mobilitas masyarakat kepulauan tetap berjalan lancar sepanjang tahun.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, layanan tersebut telah melayani lebih dari 64 ribu penumpang serta sekitar 12 ribu unit kendaraan.

"Angka ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi penyeberangan, baik untuk perjalanan keluarga maupun distribusi kebutuhan pokok," kata Heru.

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Sorong Eko Yulianto mengatakan peran ASDP juga vital dalam menjaga kelancaran distribusi logistik antarpulau.

Sepanjang 2025, ASDP telah menyeberangkan sekitar tiga ribu muatan barang yang membawa berbagai kebutuhan masyarakat seperti gula, kecap, mie instan, serta komoditas sembako lainnya, sehingga pasokan kebutuhan dasar di wilayah kepulauan tetap terjaga.

Selain menopang mobilitas warga, jalur penyeberangan Sorong juga menjadi gerbang utama menuju Raja Ampat, destinasi wisata kelas dunia yang dikenal melalui pesona Wayag, Manta Sandy, hingga Kali Biru, dengan aktivitas unggulan seperti snorkeling, diving, island hopping, dan birdwatching yang memadukan keindahan laut serta kekayaan hayati.

ASDP kini melayani lintasan strategis menuju kawasan tersebut, di antaranya Sorong–Waisai, Sorong–Waigeo, Sorong–Kalobo, Wejim–Kofiau, Arefi–Pam, serta Gag–Gebe.

Bahkan, sejak Oktober 2025, lintasan baru Foley–Waigama turut dioperasikan guna memperkuat akses masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata.

Sebagai penghubung antarpulau, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, andal, dan berkelanjutan agar keterhubungan wilayah 3T tetap terjaga, membuka peluang ekonomi, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Papua Barat Daya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono mengakui menerimasuap. Dia pun mengakui hal tersebut salah.

Hal itu disampaikan Mulyono saat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK usai diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

Awalnya, Mulyono mengaku telah melakukan tanggung jawabnya sesuai prosedur dan mengklaim negara tidak merugi atas perbuatannya.

"Tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah. Kita jalani prosesnya. Mudah mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," kata Mulyono du Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026) malam.

Sebelumnya disebutkan, Mulyono diduga menerima suap sebanyak Rp800 juta. Uang tersebut kemudian digunakan Rp300 juta untuk DP rumah.

Lihat video: KPK Tangkap Pejabat Bea Cukai Serta Sita Uang Miliaran dan Emas 3 Kilogram



Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY) sebagai tersangka dugaan korupsi. MLY diduga melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimatan Selatan.

Mulyono ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yaitu Dian Jaya Demega (DND) selaku Fiskus Anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin) dan Venasius Jenarus (VNZ) selaku Manager Keuangan PT Buana Karya Bhakti).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka yaitu MLY, DJD dan VNZ," ucap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Asep mengatakan ketiganya akan langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dalam kurun waktu 20 hari. Penahanan ini terhitung sejak 5-24 Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) angkat bicara usai dikaitkan dengan kasus dugaan pidana pasar modal yang tengah diusut Bareskrim.

Corporate Secretary Sanurhasta, Gunawan Angkawibawa mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kaitan dengan kasus yang menyeret Edy Suwarno (ESO), Eveline Listijosuputro (EL), serta Direktur Utama PT Minna Padi Aset Management (MPAM) DJ.

"Perseroan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta dan menyesatkan, karena Perseroan tidak terlibat sedikit pun dalam dugaan tindak pidana ataupun proses hukum yang menjerat pihak-pihak tersebut," ujar Gunawan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Gunawan pun menjelaskan bahwa pengendali perseroan telah mengalami pergantian kepada PT Tirta Orisa Yasa sejak Februari 2025. Pergantian entitas itu dilakukan melalui mekanisme mandatory tender offer dan disampaikan langsung kepada publik.

Oleh sebab itu, Sanurhasta tidak pernah terlibat dalam penegakan atas dugaan Tindak Pidana Pasar Modal sejak pergantian pengendali utama tersebut.

"Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat ikatan kontrak, kerja sama, maupun hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak ESO, EL, ataupun MPAM," imbuhnya.

Adapun, Gunawan menegaskan, seluruh kegiatan usaha perseroan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance.

"Perseroan berkomitmen untuk menjaga integritas informasi publik dan memastikan bahwa setiap informasi material disampaikan secara transparan dan tepat waktu melalui mekanisme keterbukaan informasi, guna melindungi kepentingan pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya," pungkasnya.

Sekadar informasi, perseroan Sanurhasta disinggung dalam konstruksi perkara kasus insider trading yang menyeret Edy Suwarno Cs.

Berdasarkan keterangan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa selain saham Minna Padi, Edy juga memiliki saham di PT Sanurhasta Mitra.

"Di mana saudara ESO ini merupakan pemegang saham di PT Minna Padi Aset Manajemen, juga pemegang saham di PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra," ujar Ade di Equity Tower, Selasa (3/2/2026).

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah berencana menanggung penuh pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tiket pesawat saat periode libur Idulfitri 2026 mendatang.

Airlangga menyebut pemerintah ingin mendorong mobilitas masyarakat guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sejak libur Natal dan Tahun Baru akhir 2025 lalu.

Dia mengatakan, pemerintah berencana untuk meningkatkan porsi PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP tiket pesawat. Pada periode sebelumnya, porsi yang ditanggung pemerintah dari tarif PPN 11% hanya 6%. Pemerintah berencana untuk membuat tiket pesawat pada libur panjang Lebaran nanti lebih terjangkau.

"Diskon tiket real-nya nanti sekitar 17%-18% dengan PPN ditanggung pemerintah. Kalau yang lalu di Natal kan 6% yang ditanggung, tetapi kalau yang kali ini full," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan bahwa regulasi pemberian PPN DTP tiket pesawat itu akan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dia menyebut regulasinya ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

"Regulasi nanti sedang menunggu PMK, harapannya Senin semua sudah selesai," tuturnya.

Airlangga mengaku bahwa pemerintah ingin mobilitas masyarakat tinggi pada libur Lebaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Pada akhir tahun lalu, pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus ekonomi.

Dia meyakini hal tersebut turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% (YoY).

"Jadi program yang digelontorkan pemerintah itu membuahkan hasil di kuartal keempat. Nah, dengan hal tersebut maka pemerintah juga mendorong di kuartal pertama [2026]," terang mantan Menteri Perindustrian itu.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka terkait kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Hal ini merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga antirasuah pada Rabu, 4 Februari 2026.

Dalam OTT di wilayah Jakarta dan Lampung itu awalnya, KPK menangkap 17 orang. Namun, setelah proses penyidikan enam orang dijadikan tersangka dalam perkara tersebut.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan enam orang sebagai tersangka," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers, Kamis (5/2/2026), malam.

Adapun keenam orang yang dijadikan tersangka itu adalah; Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026.

Kemudian, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC).

Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC); John Field selaku Pemilik PT Blueray; Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional PT Blueray.

Lihat video: KPK Tangkap Pejabat Bea Cukai Serta Sita Uang Miliaran dan Emas 3 Kilogram



Asep menjelaskan, pada Oktober 2025, terjadi permufakatan jahat antara Orlando Hamonangan, Sisprian, John Field, Andri, Deddy Kurniawan untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, telah ditetapkan dua kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabean, yakni jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang dan jalur merah dengan pemeriksaan fisik barang," ujar Asep.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan realisasi penyerapan anggaran di kementeriannya pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp28,68 triliun dalam memperkuat sektor transportasi, konektivitas nasional dan pelayanan publik.

"Realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 mencapai 88,88 persen atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun," kata Menhub dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digelar di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis.

Selain realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan pada 2025, Dudy juga mengatakan realisasi pendapatan kementerian itu pada tahun yang sama berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

Pendapatan Kementerian Perhubungan pada 2025 tercatat mencapai 125,25 persen dari target atau sebesar Rp14,07 triliun, menunjukkan kinerja penerimaan negara yang dinilai cukup positif sepanjang tahun anggaran tersebut.

Meski demikian, Dudy tidak merinci lebih lanjut mengenai komponen realisasi penyerapan anggaran maupun sumber pendapatan kementerian, termasuk rincian program, kegiatan, dan pos penerimaan yang berkontribusi.

Dalam kesempatan itu, Menhub menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025.

”Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar Dudy.

Karenanya ia berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat kembali mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak tahun 2013 hingga tahun 2024, Kemenhub berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun dalam laporan keuangannya.

"Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus kami jaga. Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya," katanya.

Ia juga mengatakan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Hingga Semester I Tahun 2025 tingkat penyelesaian rekomendasi BPK di lingkungan Kemenhub telah mencapai 87,29 persen.

"Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan keseriusan Kemenhub dalam menindaklanjuti setiap temuan audit," katanya menjelaskan.

Dalam menghadapi pemeriksaan tahun 2026, Menhub menginstruksikan seluruh jajaran untuk menerapkan administrasi dan digitalisasi dokumen secara tertib, melengkapi permintaan data, serta membangun komunikasi efektif dengan tim pemeriksa.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses audit dan meningkatkan kualitas pelaporan.

Dudy juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan itu, bersikap kooperatif, tertib dalam administrasi dan digitalisasi dokumen, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Tim Pemeriksa BPK RI.

"Seluruh jajaran Kememhub diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” kata Dudy.

Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub atas pemeriksaan ini.

Menurut Nyoman, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenhub menunjukkan hasil terbaik dari keseluruhan pemeriksaan BPK. Selama ini Kemenhub memegang rekor, pemeriksaan dengan sampling audit yang paling banyak di BPK dengan angka di atas 70 persen dan juga dengan pendalaman materi.

"Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK. Tentunya kami dengan bangga bisa mengatakan bahwa penilaian kami terhadap Kemenhub itu sudah sangat mewakili karena yang paling menyeluruh," kata Nyoman.

Nyoman menjelaskan, pemeriksaan BPK meliputi berbagai wilayah cakupan pemeriksaan, mulai dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, hingga Papua.

Ia berharap melalui pemeriksaan itu sumbangsih Kemenhub terhadap pembangunan nasional akan semakin meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung penguatan perbibitan ternak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), guna mendorong peningkatan perekonomian dan ketahanan pangan daerah itu.

"Penguatan perbibitan menjadi fondasi utama untuk meningkatkan daya saing subsektor peternakan," kata Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH Kementan Hary Suhada usai menerima kunjungan Bupati Kupang Yosef Lede sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Hary, kunjungan Bupati Kupang menandakan Pemerintah Kabupaten Kupang terus memantapkan arah pengembangan subsektor peternakan sebagai penopang ekonomi daerah sekaligus bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, kata dia, menyiapkan dukungan semen beku dari pejantan unggul guna mendukung peningkatan mutu genetik dan populasi sapi di Kabupaten Kupang melalui program inseminasi buatan (IB).

“Pemanfaatan semen beku unggul akan mempercepat perbaikan kualitas genetik ternak, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat populasi sapi secara berkelanjutan di daerah,” ujar Hary.

Selain aspek teknis, pembahasan juga menyinggung kebijakan pendukung subsektor peternakan.

Hary mengaku pihaknya bersama Bupati Kupang bersepakat bahwa kemajuan peternakan tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan sarana produksi, tetapi juga regulasi yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan jika daerahnya memiliki potensi besar untuk pengembangan komoditas ternak, khususnya sapi dan ayam, yang perlu didukung kepastian berusaha.

“Kami berharap adanya kemudahan regulasi dan kepastian usaha agar investor lebih tertarik mengembangkan peternakan di daerah. Ini penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan populasi dan produksi ternak,” kata Yosef.

Apalagi penguatan peternakan di daerah memiliki keterkaitan strategis dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pasokan daging sapi, ayam, dan produk hewani lain yang berkualitas serta berkelanjutan dari daerah, menurut dia, menjadi faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat, terutama bagi generasi usia sekolah.

Dukungan perbibitan melalui penyediaan semen beku, yang diiringi kemudahan regulasi investasi, diharapkan dapat memperkuat rantai pasok peternakan dari hulu hingga hilir.

"Kolaborasi ini juga diharapkan berkontribusi pada keberhasilan program nasional peningkatan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Kupang," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026