#30 tag 24jam
BPJS Sebut Penonaktifan Status Peserta PBI Wewenang Kemensos
BPJS Kesehatan menegaskan penonaktifan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). [334] url asal
#bpjs-kesehatan #peserta-pbi #penerima-bantuan-iuran #kemensos #antara #rizzky-anugerah #ali-ghufron-mukti #surat-keputusan-menteri-sosial-nomor-3-huk-2026 #pbi #pandawa #aplikasi-mobile-jkn #ca
(CNN Indonesia - Ekonomi) 05/02/26 18:25
v/127224/
BPJS Kesehatan menegaskan penonaktifan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan saat ini tengah dilakukan proses validasi data peserta PBI.
"Memang ada validasi apakah orang masih PBI atau sudah bukan lagi PBI, tetapi yang menentukan itu bukan BPJS Kesehatan," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/2).
Ia menyampaikan masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai peserta PBI dapat mengurus administrasi melalui Dinas Sosial setempat sebagai perpanjangan tangan Kemensos di daerah.
"Jika seseorang masih merasa berhak sebagai PBI, bisa mengurusnya melalui dinas sosial setempat," ujarnya.
Keluhan mengenai status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif sebelumnya ramai disampaikan warganet di media sosial.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan pada 19 Januari 2026 dan berlaku mulai 1 Februari 2026.
"Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi secara jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya," kata Rizzky melalui keterangan tertulis yang dikutip Antara, Rabu (5/2).
Dalam keputusan tersebut, dilakukan penyesuaian data peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK), di mana sejumlah peserta yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru sehingga total peserta PBI JK tetap.
Rizzky menegaskan pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran. Meski demikian, BPJS Kesehatan belum merinci jumlah peserta yang dinonaktifkan dalam proses tersebut.
BPJS Kesehatan juga memastikan penonaktifan status kepesertaan tidak serta-merta menghilangkan hak layanan kesehatan. Peserta yang dinonaktifkan masih dapat mengajukan reaktivasi melalui dinas sosial setempat apabila memenuhi kriteria yang berlaku.
"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan bisa melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi," jelas Rizzky.
Jika lolos verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta sehingga dapat kembali mengakses layanan kesehatan.
Peserta juga dapat mengecek status kepesertaan melalui layanan PANDAWA, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Ramai Peserta PBI BJPS Berstatus Nonaktif, Ini Penjelasan Dirut
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron menyebut memang ada proses validasi terhadap status kepesertaan PBI, tetapi penentuan itu bukan wewenangnya. [365] url asal
#pbi-bpjs #bpjs #bpjs-kesehatan #ali-ghufron-mukti #cnnindonesia-com #antara #care-center-165 #surat-keputusan-menteri-sosial-nomor-3-huk-2026 #bjps #aplikasi-mobile-jkn #dinas-sosial #bpjs-ke
(CNN Indonesia - Ekonomi) 05/02/26 12:30
v/126616/
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara menanggapi kasus peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tiba-tiba berstatus nonaktif menyusul ramai keluhan warganet di media sosial.
Ghufron menegaskan saat ini memang ada proses validasi terhadap status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, tetapi keputusan yang menentukan seseorang masih berhak sebagai PBI atau tidak tersebut bukan menjadi kewenangan BPJS Kesehatan.
"Memang ada validasi apakah orang masih PBI atau sudah bukan lagi PBI, tetapi yang menentukan itu bukan BPJS Kesehatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/2).
Ia menyarankan bagi warga yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai peserta PBI dapat menempuh jalur administrasi di tingkat daerah.
"Jika seseorang masih merasa berhak sebagai PBI, bisa mengurusnya melalui dinas sosial setempat," jelas Ali.
Sebelumnya, banyak peserta PBI BPJS Kesehatan yang mengeluh mendadak dinonaktifkan. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan pada 19 Januari 2026 dan berlaku mulai 1 Februari 2026.
"Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi secara jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya," kata Rizzky melalui keterangan tertulis yang dikutip Antara, Rabu (5/2).
Menurut Rizzky, pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan penerima bantuan iuran tepat sasaran. Meski demikian, ia belum merinci jumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan dalam proses tersebut.
BPJS Kesehatan juga menegaskan penonaktifan status peserta tidak serta-merta menghilangkan hak layanan kesehatan. Peserta yang dinonaktifkan masih dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan apabila memenuhi kriteria yang berlaku.
Kriteria tersebut antara lain peserta termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026 dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan masih tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin. Reaktivasi juga dapat dilakukan bagi peserta dengan penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.
"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan bisa melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi," jelas Rizzky.
Jika lolos verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta sehingga dapat kembali mengakses layanan kesehatan. Peserta juga dapat mengecek status kepesertaan melalui layanan PANDAWA, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Pembaruan Data, BPJS Kesehatan Nonaktifkan Sejumlah Peserta PBI
BPJS Kesehatan menonaktifkan sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). [351] url asal
#bpjs-kesehatan #peserta-pbi #pbi #bpjs #iuran-bpjs-kesehatan #pbi #jk #jaminan-kesehatan-nasional #aplikasi #08118165165 #surat-keputusan-menteri-sosial-nomor-3-huk-2026 #pandawa #kementerian
(CNN Indonesia - Ekonomi) 05/02/26 07:16
v/126221/
BPJS Kesehatan menonaktifkan sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengungkapkan penonaktifan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian data berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan 19 Januari dan berlaku per 1 Februari 2026.
"Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya," kata Rizzky melalui keterangan yang dikutip Antara, Rabu (5/2).
Menurut Rizzky, pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan data penerima bantuan iuran tepat sasaran. Namun, ia belum mengungkap berapa banyak peserta yang statusnya dinonaktifkan.
Kendati demikian, Rizzky memastikan meskipun status peserta dinonaktifkan bukan berarti hak layanan kesehatan peserta tersebut hilang.
Pasalnya, peserta yang dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) status kepesertaannya apabila memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun kriteria peserta PBI JK yang bisa mengaktifkan kembali yaitu ketika peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026 dan jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.
Kriteria berikutnya adalah jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.
"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan," ujar Rizzky.
Apabila peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan
Jika ingin mengecek status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)