JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid menyebut, pemerintah telah menarik 27.000 hektar lahan menganggur. Lahan nganggur dimaksud merupakan bidang tanah berstatus Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah dua tahun ditelantarkan atau tidak digunakan.

“Jumlahnya yang telantar sudah kita serahkan ada sekitar sudah 27.000 hektar, dari tahun 2020 sampai sekarang,” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Puluhan ribu lahan yang ditarik itu tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Nusron mengatakan, ketentuan terkait pengambilalihan lahan HGU dan HGB oleh negara telah diatur dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

PP itu menekankan, masyarakat yang mendapatkan HGU atau HGB dari pemerintah harus segera memanfaatkan lahan tersebut.

“Tanah tidak boleh dianggurin, tanah enggak boleh ditelantarkan,” ujar Nusron.

Jika lahan itu berstatus HGB, maka harus digunakan untuk bangunan, sementara jika HGU maka harus digunakan untuk tanaman pertanian.

Melalui PP itu, pemerintah menetapkan, jika dalam waktu 2 tahun lahan tersebut menganggur atau ditelantarkan maka berpeluang diambil alih oleh negara.

Nantinya, lahan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan dan mau mendayagunakan lahan telantar itu. “Wong dia ini sudah punya, dikasih negara kesempatan untuk mendayagunakan kenapa dibiarkan gitu loh,” tutur Nusron.

Lahan Terindikasi Terlantar

Adapun Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyebut, sekitar 800.000 hektar lahan diduga telantar.

Pemerintah hendak menertibkan tanah-tanah yang menganggur selama dua tahun karena adanya dugaan penguasaan 55,9 juta hektar lahan bersertifikat hanya dikuasai 60 keluarga.

“(Jumlahnya) ada 800.000 hektar (tanah terindikasi telantar),” ungkap Ossy saat ditemui di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan, Rabu (23/7/2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari total angka pengangguran sebanyak 7,35 juta orang per November 2025, yang paling banyak adalah lulusan SMK sebesar 8,45 persen.

Sedangkan, pengangguran yang paling sedikit adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) yang sebesar 2,29 persen dari 7,35 juta orang yang tidak bekerja.

Berdasarkan data BPS yang dirilis pada Kamis (5/2), pengangguran tingkat SMK turun dari 8,63 persen pada Agustus 2025. Begitu juga dengan lulusan SD yang turun dari 2,3 persen.

Pengangguran tertinggi kedua adalah lulusan SMA dengan besaran 6,55 persen atau turun dari 6,88 persen pada Agustus 2025. Ketiga, pengangguran terbanyak adalah lulusan D-IV, S1, S2 dan S3 yang tercatat 5,38 persen.

Lalu, disusul lulusan DI/II/III dengan jumlah sebanyak 4,22 persen yang menganggur. Kemudian, lulusan SMP yang menganggur ada sebanyak 3,76 persen hingga November 2025.

Pengangguran yang dicermati BPS adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja atau sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja atau berusaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Adapun pengangguran tercatat dari perhitungan jumlah penduduk yang seharusnya masuk angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang, hanya 147,91 juta orang yang berhasil bekerja, sehingga sisanya menganggur.

Pengangguran terbanyak ada di wilayah perkotaan sebanyak 5,65 persen dan di perdesaan hanya 3,31 persen. Di mana, berdasarkan jenis kelamin, pengangguran laki-kali sebanyak 4,75 persen dan perempuan 4,71 persen.

Sementara itu, secara rinci, dari 147,91 juta orang penduduk bekerja, hanya 100,49 juta yang tercatat bekerja penuh. Sisanya, sebanyak 35,85 juta orang bekerja paruh waktu dan 11,55 juta orang setengah menganggur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah pengangguran tercatat menjadi 7,35 juta orang, berkurang sekitar 109.000 orang per November 2025.

Dengan hal tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada November 2025 turun menjadi 4,74 persen, lebih rendah 0,11 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Penurunan TPT terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, serta dialami oleh penduduk laki-laki dan perempuan.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja adalah pengangguran, di mana jumlah orang menganggur pada November 2025 adalah sebanyak 7,35 juta orang," ujar Kepala BPS, Amalia, dalam rilis di Jakarta pada Kamis (5/2/2026).

Amalia menyebut, mereka yang pengangguran merupakan angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja.

Tercatat sebanyak 147,91 juta orang yang bekerja dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 155,27 juta orang per November 2025.

Jumlah penduduk yang bekerja itu bertambah sebanyak 1,371 juta orang dibandingkan Agustus 2025.

Jika dirinci, penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh waktu dengan jumlah 100,497 juta orang atau bertambah 1,85 juta orang.

Sedangkan pekerja paruh waktu 35,858 juta orang atau menurun 0,438 juta orang, serta setengah pengangguran sebanyak 11,558 juta orang atau menurun 0,042 juta orang.

Peningkatan Pekerja Formal

Lebih perinci dijelaskan, proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus-November 2025.

Hal ini utamanya didorong oleh meningkatnya buruh/karyawan/pegawai. "Proporsi pekerja formal pada November 2025 menjadi 42,30 persen dari total penduduk bekerja," ucap Amalia.

Namun, angka penduduk usia kerja mencapai 218,85 juta orang, dengan angkatan kerja 155,2 juta orang dan bukan angkatan kerja 63,58 juta orang.

Menurut Amalia, seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu termasuk dalam kategori penduduk bekerja, sesuai standar International Labour Organization (ILO).

BPS membagi penduduk bekerja ke dalam tiga kategori, yaitu: pekerja penuh waktu (jam kerja minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan, dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain), dan setengah pengangguran (jam kerja antara 1-34 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain).

Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah orang menganggur di Indonesia pada November 2025 mencapai 7,35 juta orang. Jumlah ini turun dibandingkan Agustus 2024 sebanyak 7,47 juta orang, tetapi naik dibandingkan Februari 2025 sebanyak 7,28 juta orang.

Adapun jumlah orang menganggur ini juga turun dibandingkan posisi bulan sebelumnya atau Agustus 2025 sebanyak 7,46 juta orang. BPS biasanya merilis data ketenagakerjaan periode Februari dan Agustus setiap tahunnya. Namun kali ini, BPS memberikan gambaran data ketengakerjaan hingga November 2025.

"Tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 turun menjadi 4,74%," ujar Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Kamis (5/2).

BPS mencatat, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 mencapai 155,27 juta orang, naik 1,262 juta orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,95 persen, naik sebesar 0,36 persen poin dibanding Agustus 2025.

Penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebanyak 147,91 juta orang, naik 1,371 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbanyak adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang mencapai 381 ribu orang.

Kementerian Ketenakerjaan sebelumnya mencatat, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia sepanjang 2025 mencapai 88.519 orang. Jumlah tersebut naik 13,54% dibandingkan 2024 yang mencapai 77.965 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan naiknya angka PHK disebabkan faktor ekspor dan impor Indonesia.

Indah menyebut ada banyak faktor penyebab PHK, salah satunya berasal dari tekanan ini berasal dari dinamika geopolitik dunia yang terjadi pada paruh pertama 2025. Geopolitik yang dimaksud adalah perang antara negara.

KOMPAS.com - Hampir satu juta anak muda di Inggris masih kesulitan masuk ke dunia kerja. Data Kantor Statistik Nasional Inggris (Office for National Statistics/ONS) menunjukkan, sekitar satu juta penduduk berusia 16–24 tahun berstatus NEET (not in education, employment, or training) pada periode Juli hingga September 2025.

Situasi tersebut dinilai mengkhawatirkan. Pemerintah Inggris pun meluncurkan tinjauan independen terkait kelompok NEET pada Desember 2025. Kajian ini dipimpin mantan Menteri Kesehatan dari Partai Buruh, Alan Milburn.

ONS mencatat, dari jumlah tersebut, hampir 600.000 anak muda yang menganggur tidak secara aktif mencari pekerjaan.

Dikutip dari CNBC, Minggu (11/1/2026), tekanan di pasar tenaga kerja turut mempersempit peluang. Institut Student Employers Inggris mencatat, lebih dari 1,2 juta lamaran masuk untuk hanya 17.000 posisi graduate sepanjang tahun lalu.

Di sisi lain, jumlah lowongan kerja turun hampir 10 persen secara tahunan menjadi 729.000 pada periode September–November 2025.

ONS juga mencatat terdapat 2,5 penganggur untuk setiap satu lowongan kerja pada periode Agustus–Oktober, naik dari 1,8 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, persoalan tidak semata berasal dari kondisi ekonomi. Sejumlah pemberi kerja dan pakar menilai Generasi Z belum cukup siap untuk memasuki dunia kerja.

Milburn mengatakan kepada The Times bahwa banyak perusahaan menilai anak muda “belum siap kerja” ketika mulai bekerja penuh waktu setelah lulus sekolah.

“Anak muda tidak selalu memiliki pengalaman kerja, dan apa yang mereka pelajari di sekolah belum tentu relevan dengan dunia kerja,” ujar Milburn.

Dampak Generasi Lockdown

Lembaga amal berbasis di Inggris, Shaw Trust, yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja, menilai pandemi Covid-19 meninggalkan kesenjangan sosial yang signifikan.

Chief Impact Officer Shaw Trust, Julie Leonard, mengatakan pembelajaran jarak jauh dan kebijakan tinggal di rumah saat lockdown 2020 menghambat perkembangan sosial Gen Z, terutama kelompok usia 20–24 tahun.

“Banyak anak muda kehilangan kesempatan pendidikan tatap muka, pengalaman kerja, kesiapan kerja, dan keterampilan lunak. Kini mereka sudah dewasa, tetapi menghadapi pasar kerja yang sangat sulit dan lanskap rekrutmen yang telah berubah,” kata Leonard.

Leonard menekankan, keterampilan lunak seperti kepemimpinan, kerja sama, dan kemampuan mengikuti instruksi merupakan aspek penting dalam kesiapan kerja. Menurut dia, keterampilan tersebut banyak terlewatkan selama pandemi.

Ia menambahkan, banyak anak muda tidak terdorong keluar dari zona nyaman selama di rumah, termasuk berinteraksi dengan orang baru atau membiasakan diri datang tepat waktu ke sekolah dan tempat kerja.

Milburn menegaskan, anak muda tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Ia menyebut peluang kerja bagi kelompok usia muda mengalami penurunan tajam.

“Sudah lama terjadi penurunan jumlah remaja usia 16 dan 17 tahun yang memiliki pekerjaan paruh waktu,” kata Milburn, seperti dikutip The Times.

“Generasi sebelumnya terbiasa bekerja sambilan, seperti mengantar koran. Itu tidak hanya memberi penghasilan, tetapi juga mengenalkan budaya kerja,” lanjut dia.

Leonard menilai pekerjaan paruh waktu seperti menjaga anak, berkebun, atau mengantar koran merupakan tahapan penting dalam membangun disiplin kerja. “Pendekatan bertahap itu kini banyak hilang,” ujarnya.

Kekurangan keterampilan dasar juga teridentifikasi di perusahaan besar. Firma Big Four, seperti KPMG dan PwC, menilai rekrutan termuda mereka masih lemah dalam etika kerja dasar, termasuk komunikasi dan kolaborasi.

PwC mulai memberikan pelatihan ketahanan mental bagi lulusan baru sejak 2025 dan mengaitkan minimnya keterampilan manusia dengan dampak pandemi.

Sementara itu, KPMG sejak 2023 menggelar pelatihan keterampilan lunak, termasuk kerja tim dan teknik presentasi.

Melamar Kerja Secara Langsung

Leonard menyarankan anak muda kembali menggunakan pendekatan konvensional dalam mencari pekerjaan. Menurut dia, pengiriman CV secara massal melalui sistem digital sering berujung penolakan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan.

Saat proses rekrutmen semakin digital, banyak CV juga dibuat menggunakan AI. “Prosesnya menjadi sangat tidak personal. Mereka mengirim email dan sering kali tidak mendapat respons sama sekali. Itu sangat melelahkan,” kata Leonard.

Ia menyarankan pencari kerja mendatangi langsung usaha di sekitar mereka. “Buat CV, datang ke pusat pertokoan, dan sampaikan secara langsung ke manajer bahwa Anda ingin bekerja,” ujarnya.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif di usaha kecil dan menengah, seperti toko keluarga, bar, kafe, atau bisnis lokal lainnya.

“Kamu datang, membawa CV, berbicara langsung, dan mulai membuka peluang. Inilah bentuk pendampingan yang kami lakukan—membangun ketahanan dan kepercayaan diri, bukan hanya mengirim CV dari balik layar,” kata Leonard.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat fasilitas pinjaman yang belum dicairkan atau undisbursed loan di bank pada November 2025 masih bernilai jumbo yakni menembus lebih dari Rp 2.500 triliun. Hal itu mengindikasikan bahwa dana tersebut belum terserap maksimal oleh sektor riil.

Menurut catatan BI, kredit menganggur tercatat terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada November 2025, angka undisbursed loan mencapai Rp 2.509,4 triliun, atau 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia.

“Ketika kita melihat kenapa undisbursed loan-nya tinggi, memang umumnya mereka wait and see, ini dari sisi demand,” kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Solikin M Juhro dalam acara Taklimat Media bertajuk ‘Asesmen Efektivitas Kebijakan Makroprudensial dalam Mendorong Pertumbuhan Kredit di 2025’ di Kompleks BI, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Di samping adanya sikap debitur yang wait and see, dari sisi demand Solikin juga menilai para debitur beranggapan lebih memilih menggunakan dana internal atau sumber yang lain dibandingkan meminjam kredit dengan suku bunga yang tinggi.

Diketahui, BI telah menurunkan suku bunga acuan/BI Rate sebanyak 125 basis poin (bps) di sepanjang 2025. Seiring dengan itu, transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, terutama pada suku bunga dana. Suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 67 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,14 persen pada November 2025.

Namun, penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Yaitu sebesar 24 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,96 persen pada November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menempatkan dana pemerintah yang bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) senilai 76 triliun setelah pada tahap pertama mengguyur likuiditas Rp200 triliun.

Kendati demikian, langkah agresif pemerintah menempatkan dananya ke perbankan belum berhasil mengerek pertumbuhan kredit dan menekan angka kredit menganggur alias undisbursed loan.

Bank Indonesia (BI) melaporkan fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.450,7 triliun pada Oktober 2025. Nilai itu setara 22,97% dari platform kredit yang tersedia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Wajiyo dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu (19/11/2025). “Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan, undisbursed loan, pada Oktober 2025 masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.450,7 triliun atau 22,97% dari platform kredit yang tersedia,” kata Perry.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terdapat peningkatan dari sisi nominal. Pada September 2025, undisbursedloan tercatat mencapai Rp2.374,8 triliun. Kendati begitu dari sisi porsi dibandingkan plafon kredit menyusut yakni dari 22,54%.

Pada Oktober 2025, kredit perbankan tumbuh melambat 7,36% YoY dari 7,70% YoY pada bulan sebelumnya. Menurutnya, permintaan kredit yang belum kuat tersebut disebabkan oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi (wait and see), optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

Syarat Makin Longgar

Dari sisi minat penyaluran kredit perbankan, Perry mengatakan bahwa kondisi cukup baik. Hal ini tercermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar.

Kendati begitu, Perry menyebut bahwa lending requirement segmen kredit konsumsi dan UMKM masih meningkat seiring dengan sikap kehati-hatian bank, sejalan dengan tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Kondisi ini memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM Oktober 2025 yang turun menjadi sebesar 0,11% YoY.

Adapun otoritas moneter memprakirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah pada September 2025 telah menempatkan dana senilai Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Terbaru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kembali menginjeksi perbankan senilai Rp76 triliun.

Perinciannya, Mandiri, BNI dan BRI masing-masing senilai Rp25 triliun. Kemudian, PT Bank Jakarta atau Bank Jakarta turut mendapat kucuran dana sebesar Rp1 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, beban bunga dari dana pemerintah pusat maupun daerah yang hanya mengendap atau tidak terbelanjakan bisa mencapai 6%.

Hal inilah yang membuatnya gencar bersafari ke kementerian atau lembaga hingga daerah untuk mendorong mereka mempercepat belanja anggaran, dan mengurangi dana mengendap atau yang selama ini sebatas menganggur di bank.

"Kan uangnya nganggur. Saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai dan ekonomi lagi susah enggak kedorong," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Per Agustus 2025, simpanan dana pemerintah pusat di bank masih mencapai Rp 399 triliun, terdiri dari giro Rp 168,5 triliun, tabungan Rp 2,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp 228,1 triliun. Pemerintah daerah nilainya Rp 254,3 triliun, terdiri dari giro Rp 188,9 triliun, tabungan Rp 8 triliun, dan simpanan berjangka Rp 57,5 triliun.

Nilai dana menganggur itu kata Purbaya pasti juga ada yang berasal dari utang, selaian penerimaan negara yang berupa setoran perpajakan, hingga penerimaan negara bukan pajak alias PNBP. Bahkan, jumlahnya bisa dikatakan mayoritas hingga membuat pemerintah juga harus menanggung beban bunga utang yang harusnya bisa dikompensasi bila dibelanjakan secara produktif.

"Karena setiap rupiah yang kita anggarkan, itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, ada komponen utangnya di situ. Kalau enggak dipakai, saya akan membayar bunga utang untuk uang yang enggak dipakai," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan, tak akan gentar bersafari mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk cepat membelanjakan anggaran yang sudah didesain dalam APBN dan APBD. Ia bahkan mengaku tak peduli bila banyak yang merasa terusik.

"Disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain. Saya enggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program anda apa? Habisin uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau enggak kan uangnya nganggur," ucap Purbaya.

Terkait beban bunga dana mengendap pemerintah yang bisa mencapai 6% sempat diungkapkannya pada 7 Oktober 2025 lalu. Saat itu, ia mengatakan bila dana menganggur pemerintah tembus Rp 100 triliun, bunga yang harus dibayarkan mencapai Rp 6 triliun atau setara 6%.

"Saya bayar sekarang 6%. Setiap Rp100 triliun nganggur, saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan? Rugi saya. Kalau nganggur Rp 400 triliun, Rp 24 triliun. Saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai. Mendingan kita beliin kerupuk tuh Rp 6 triliun, dapet berapa tuh?" tuturnya di kantor Kementerian Keuangan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasannya gencar bersafari ke kementerian atau lembaga hingga daerah untuk mendorong mereka mempercepat belanja anggaran, dan mengurangi dana mengendap atau yang selama ini sebatas menganggur di bank.

Menurut Purbaya percepatan belanja ini menjadi penting karena setiap dana publik yang menganggur di perbankan, membuat pemerintah harus mengeluarkan uang pembayaran bunga, plus bunga utang bila uang publik itu berasal dari utang.

Dalam sejumlah kesempatan ia mengungkapkan, beban bunga yang harus ditanggung pemerintah terhadap setiap dana menganggur itu bisa mencapai 6%. Beban bunga dana simpanan itu menurutnya malah menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri karena APBN nya menjadi rugi bila tak dibelanjakan untuk pembangunan.

"Kan uangnya nganggur. Saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai dan ekonomi lagi susah enggak kedorong," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Per Agustus 2025, Purbaya mencatat simpanan dana pemerintah pusat di bank masih mencapai Rp 399 triliun, terdiri dari giro Rp 168,5 triliun, tabungan Rp 2,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp 228,1 triliun. Pemerintah daerah nilainya Rp 254,3 triliun, terdiri dari giro Rp 188,9 triliun, tabungan Rp 8 triliun, dan simpanan berjangka Rp 57,5 triliun.

Nilai dana menganggur itu kata Purbaya pasti juga ada yang berasal dari utang, selaian penerimaan negara yang berupa setoran perpajakan, hingga penerimaan negara bukan pajak alias PNBP. Bahkan, jumlahnya bisa dikatakan mayoritas.

"Karena setiap rupiah yang kita anggarkan, itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, ada komponen utangnya di situ. Kalau enggak dipakai, saya akan membayar bunga utang untuk uang yang enggak dipakai," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan, tak akan gentar bersafari mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk cepat membelanjakan anggaran yang sudah didesain dalam APBN dan APBD. Ia bahkan mengaku tak peduli bila banyak yang merasa terusik.

"Disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain. Saya enggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program anda apa? Habisin uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau enggak kan uangnya nganggur," ucap Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah menyelesaikan investigasi polemik perbedaan data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda, antara yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan di kas daerah masing-masing.

Tito mengungkapkan, salah satu masalah perbedaan data dana mengendap pemda di perbankan itu ialah kesalahan pemasukan data atau input yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke sistem Bank Indonesia (BI). Di samping adanya perbedaan waktu data inputnya.

"Bank daerahnya meng-inputnya salah," kata Tito di kawasan Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

Tito menjelaskan, salah satu masalah input data yang paling mencolok ialah yang dilakukan oleh BPD Bank Kalsel, terhadap data dana mengendap Pemkot Banjarbaru yang terekam di BI mencapai Rp 5,16 triliun. Padahal, PAD tahunannya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru," paparnya.

Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

"Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara,
Rp 2,6 triliun," ucap Tito.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menceritakan momen kantornya didatangi 18 gubernur dari berbagai pemerintahan daerah (Pemda) beberapa waktu lalu. Mereka protes karena anggaran transfer ke daerah (TKD) merosot tajam, yang membuat anggaran Pemdanya dianggap akan kekurangan pada 2026.

Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mulanya memang hanya dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Anggaran TKD itu disusun sebelum Purbaya menjabat sebagai menteri keuangan.

Jumlah anggaran TKD itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Namun, dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya menaikkan sedikit anggaran TKD 2026 Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

"Mereka datanglah ke saya tuh satu saat berapa orang, 18 gubernur, protes, wah uang saya kurang tahun depan gimana," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Merespons protes dari para gubernur Pemda itu, Purbaya mengatakan ia langsung melihat kas masing-masing daerah. Hasilnya, ia malah menemukan masih banyaknya dana menganggur pemda yang tersimpan di perbankan.

Purbaya mengatakan, dana Pemda yang menganggur atau tidak digunakan untuk belanja itu besarannya mencapai kisaran Rp 230 triliun. Karenanya, dia meminta para gubernur yang protes itu untuk lebih dulu memanfaatkan dana mengendapnya untuk belanja menggerakkan ekonomi daerahnya masing-masing.

"Saya lihat uangnya, eh ternyata uang dia kemarin ada Rp 230 triliun-an, nganggur. Kenapa itu enggak dipakai dulu biar ekonominya muter. Jadi tujuannya supaya ekonomi kuartal keempat ini bergerak tumbuh di atas 5,5%," ujar Purbaya yang baru ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden sejak 8 September 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) perbankan masih cukup besar.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa fasilitas pinjaman yang belum dicairkan pada September 2025 mencapai Rp 2.374,8 triliun, atau 22,54 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Meskipun demikian, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see.

“Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 masih cukup besar, yaitu mencapai Rp 2.374,8 triliun atau 22,54 persen dari plafon kredit yang tersedia,” katanya dalam konferensi pers RDG BI yang dilansir pada Kamis (23/10/2025).

Perry mengatakan bahwa kredit nganggur ini utamanya berada pada segmen korporasi, dengan kontribusi utama dari sektor Perdagangan, Industri, dan Pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja.

Pada September 2025, otoritas moneter mencatat kredit perbankan tumbuh 7,70 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Angka itu sedikit meningkat dari 7,56 persen YoY pada Agustus 2025.

Perry mengungkapkan bahwa permintaan kredit yang belum kuat tersebut dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 29,29 persen dan DPK yang tumbuh sebesar 11,18 persen YoY pada September 2025.

Perry mengungkapkan bahwa minat penyaluran kredit perbankan pada umumnya cukup baik, sebagaimana tecermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang cukup longgar.

Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM, seiring dengan sikap kehati-hatian bank di tengah risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit konsumsi melambat menjadi masing-masing sebesar 3,37 persen dan 7,42 persen YoY, sedangkan pertumbuhan kredit investasi meningkat menjadi 15,18 persen YoY.

Kredit UMKM dan pembiayaan syariah tumbuh melambat menjadi masing-masing sebesar 0,23 persen dan 7,55 persen YoY.