Bisnis.com, JAKARTA - Cara cek status BPJS Kesehatan aktif atau tidak bisa dilakukan secara mudah.

Anda bahkan tidak perlu datang ke kantor BPJS atau ke kelurahan untuk bisa cek apakah BPJS Kesehatan Anda masih aktif atau tidak.

Manfaat BPJS Kesehatan yang Aktif

• Akses layanan kesehatan berjenjang (FKTP hingga rumah sakit rujukan)
• Pemeriksaan dan konsultasi dokter
• Rawat jalan dan rawat inap
• Obat-obatan sesuai ketentuan BPJS
• Tindakan medis dan operasi tertentu
• Persalinan (sesuai indikasi medis)
• Layanan gawat darurat tanpa rujukan
• Pengobatan penyakit kronis (diabetes, jantung, hipertensi, dll.)
• Cuci darah (hemodialisis)
• Kemoterapi dan radioterapi
• Perlindungan biaya kesehatan dengan iuran terjangkau
• Berlaku di fasilitas kesehatan BPJS di seluruh Indonesia

Cara Cek Status BPJS Kesehatan PBI Aktif atau Tidak

BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal resmi bagi peserta untuk mengecek status kepesertaan PBI. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi, lalu pilih menu Daftar.
• Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.
• Lakukan verifikasi data dan buat akun.
• Setelah berhasil login, pilih menu Info Peserta.
• Status kepesertaan BPJS Kesehatan akan ditampilkan secara lengkap.

2. WhatsApp PANDAWA

• Kirim pesan ke WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165.
• Pilih menu Informasi.
• Pilih opsi Cek Status Kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS (Noka).
• Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
• Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau nonaktif.

3. BPJS Kesehatan Care Center 165

• Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
• Pilih layanan cek status kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Noka.
• Masukkan tanggal lahir.
• Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.

Itulah cara mengecek BPJS Kesehatan aktif atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapati status kepesertaan mereka mendadak nonaktif. Akibatnya, ratusan penerima PBI ditolak untuk menerima layanan cuci darah oleh rumah sakit.

Kondisi ini umumnya terjadi akibat pemutakhiran data penerima bantuan yang dilakukan pemerintah, melalui Kementerian Sosial, secara berkala untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran.

Cara Cek Status BPJS Kesehatan PBI Aktif atau Tidak

BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal resmi bagi peserta untuk mengecek status kepesertaan PBI. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi, lalu pilih menu Daftar.
• Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.
• Lakukan verifikasi data dan buat akun.
• Setelah berhasil login, pilih menu Info Peserta.
• Status kepesertaan BPJS Kesehatan akan ditampilkan secara lengkap.

2. WhatsApp PANDAWA

• Kirim pesan ke WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165.
• Pilih menu Informasi.
• Pilih opsi Cek Status Kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS (Noka).
• Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
• Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau nonaktif.

3. BPJS Kesehatan Care Center 165

• Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
• Pilih layanan cek status kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Noka.
• Masukkan tanggal lahir.
• Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.

Alasan BPJS PBI Dinonaktifkan

Penonaktifan kepesertaan PBI umumnya terjadi akibat penyesuaian data berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2026, pembaruan serta verifikasi data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran, serta penggantian peserta lama dengan peserta baru tanpa mengurangi jumlah total peserta PBI JK secara nasional.

Peserta PBI yang dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan memenuhi kriteria tertentu.

Reaktivasi dapat diajukan oleh peserta yang tercatat sebagai penerima PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026, tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan hasil verifikasi lapangan, serta peserta yang mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

Ratusan Penerima PBI Tak Bisa Cuci Darah

Ratusan pasien cuci darah dari berbagai wilayah melaporkan kehilangan akses pengobatan secara mendadak karena mereka tidak lagi tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Sekretaris Jenderal Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Petrus Hariyanto menjelaskan bahwa pada Selasa (3/2/2026) pihaknya menerima sekitar 30 laporan pasien yang mendadak tidak bisa menjalani pengobatan cuci darah karena tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI. Jumlahnya kemudian melonjak dari hari ke hari.

Menurutnya, sudah lebih dari 100 laporan yang masuk hingga hari ini, Kamis (5/2/2026), sehingga seluruh pengurus harus turun menampung keluhan dan menenangkan para pasien.

"Ramai banget laporannya, sampai kewalahan mendatanya, mereka mengeluh dan minta bantuan KPCDI untuk menangani. Banyak yang berangkat cuci darah lalu pulang [karena tidak bisa berobat], mereka ketakutan," ujar Petrus kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, beberapa pasien cuci darah langsung mendatangi Dinas Sosial di daerahnya, tetapi tidak membuahkan hasil karena mereka bingung terkait prosedur.

Salah satu pasien cuci darah itu adalah Ajat (37), pedagang es keliling asal Lebak, Banten, yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Adjidarmo Rangkasbitung. Ajat terpaksa harus berurusan dengan birokrasi saat dirinya sedang dalam kondisi lemas pasca-tindakan medis.

"Saya sedang cuci darah, jarum sudah ditusuk, tiba-tiba dipanggil karena BPJS [Kesehatan] tidak aktif. Istri saya harus menempuh perjalanan satu jam ke kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos [Dinas Sosial], tetapi ditolak dan disuruh pindah ke jalur mandiri," keluh Ajat.

Bagi Ajat dan banyak pasien kurang mampu lainnya, berpindah menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan adalah kemustahilan.

"Untuk ongkos ke rumah sakit saja sudah susah, apalagi harus bayar iuran setiap bulan. Saya jualan es, sekarang malah sedang tidak dagang karena musim hujan. Kami hanya ingin sehat, jangan disusahkan seperti ini," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapati status kepesertaan mereka mendadak nonaktif. Akibatnya, ratusan penerima PBI ditolak untuk menerima layanan cuci darah oleh rumah sakit.

Kondisi ini umumnya terjadi akibat pemutakhiran data penerima bantuan yang dilakukan pemerintah, melalui Kementerian Sosial, secara berkala untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran.

Cara Cek Status BPJS Kesehatan PBI Aktif atau Tidak

BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal resmi bagi peserta untuk mengecek status kepesertaan PBI. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi, lalu pilih menu Daftar.
• Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.
• Lakukan verifikasi data dan buat akun.
• Setelah berhasil login, pilih menu Info Peserta.
• Status kepesertaan BPJS Kesehatan akan ditampilkan secara lengkap.

2. WhatsApp PANDAWA

• Kirim pesan ke WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165.
• Pilih menu Informasi.
• Pilih opsi Cek Status Kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS (Noka).
• Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
• Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau nonaktif.

3. BPJS Kesehatan Care Center 165

• Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
• Pilih layanan cek status kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Noka.
• Masukkan tanggal lahir.
• Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.

Alasan BPJS PBI Dinonaktifkan

Penonaktifan kepesertaan PBI umumnya terjadi akibat penyesuaian data berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2026, pembaruan serta verifikasi data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran, serta penggantian peserta lama dengan peserta baru tanpa mengurangi jumlah total peserta PBI JK secara nasional.

Peserta PBI yang dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan memenuhi kriteria tertentu.

Reaktivasi dapat diajukan oleh peserta yang tercatat sebagai penerima PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026, tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan hasil verifikasi lapangan, serta peserta yang mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

Ratusan Penerima PBI Tak Bisa Cuci Darah

Ratusan pasien cuci darah dari berbagai wilayah melaporkan kehilangan akses pengobatan secara mendadak karena mereka tidak lagi tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Sekretaris Jenderal Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Petrus Hariyanto menjelaskan bahwa pada Selasa (3/2/2026) pihaknya menerima sekitar 30 laporan pasien yang mendadak tidak bisa menjalani pengobatan cuci darah karena tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI. Jumlahnya kemudian melonjak dari hari ke hari.

Menurutnya, sudah lebih dari 100 laporan yang masuk hingga hari ini, Kamis (5/2/2026), sehingga seluruh pengurus harus turun menampung keluhan dan menenangkan para pasien.

"Ramai banget laporannya, sampai kewalahan mendatanya, mereka mengeluh dan minta bantuan KPCDI untuk menangani. Banyak yang berangkat cuci darah lalu pulang [karena tidak bisa berobat], mereka ketakutan," ujar Petrus kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, beberapa pasien cuci darah langsung mendatangi Dinas Sosial di daerahnya, tetapi tidak membuahkan hasil karena mereka bingung terkait prosedur.

Salah satu pasien cuci darah itu adalah Ajat (37), pedagang es keliling asal Lebak, Banten, yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Adjidarmo Rangkasbitung. Ajat terpaksa harus berurusan dengan birokrasi saat dirinya sedang dalam kondisi lemas pasca-tindakan medis.

"Saya sedang cuci darah, jarum sudah ditusuk, tiba-tiba dipanggil karena BPJS [Kesehatan] tidak aktif. Istri saya harus menempuh perjalanan satu jam ke kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos [Dinas Sosial], tetapi ditolak dan disuruh pindah ke jalur mandiri," keluh Ajat.

Bagi Ajat dan banyak pasien kurang mampu lainnya, berpindah menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan adalah kemustahilan.

"Untuk ongkos ke rumah sakit saja sudah susah, apalagi harus bayar iuran setiap bulan. Saya jualan es, sekarang malah sedang tidak dagang karena musim hujan. Kami hanya ingin sehat, jangan disusahkan seperti ini," ungkapnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Informasi mengenai penonaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menjadi sorotan usai banyaknya laporan warga yang ditolak untuk mendapat layanan cuci darah dari rumah sakit.

Munculnya isu ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait status kepesertaan dan ketersediaan layanan kesehatan bagi peserta yang selama ini menerima bantuan iuran dari pemerintah.

Menanggapi informasi yang beredar di media sosial, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan tanggapan dalam unggahan video di media sosial Instagram BPJS Kesehatan. Dalam video tersebut, Ali menuturkan bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang dalam mengaktifkan atau menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran.

“Tahukah anda? beberapa orang yang biasa PBI, tiba-tiba dinonaktifkan. Sebetulnya BPJS bukan yang mengaktifkan atau nonaktifkan sebagai PBI,” tutur Ali, dikutip Jumat (06/2/2026).

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa PBI ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) terutama dalam Surat Keputusan yang telah berlaku sejak 1 Februari 2026.

“PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial dalam hal ini Surat Keputusan (SK) Mensos No.3/HUK/2026 yang berlaku Februari 2026. Mereka yang tidak memenuhi syarat tentu tidak diaktifkan sebagai PBI,” jelasnya.

Diketahui bahwa sejak 1 Februari 2026, Kemensos resmi menetapkan Surat Keputusan (SK) Mensos No.3/HUK/2026 yang mengatur penyesuaian data peserta PBI dalam Program JKN. Dalam SK tersebut, penyesuaian sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, akan digantikan dengan peserta baru.

Pembaruan data PBI JK disebut dilakukan secara berkala oleh Kemensos agar bantuan iuran benar-benar diterima masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima.

Mengenai penonaktifan PBI JK, Ali mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan berkala terkait kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN. Ali juga menambahkan para peserta yang telah dinonaktifkan, dapat melakukan pengaktifan kembali dengan memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan.

“Jika Anda merasa berhak, Anda juga bisa diaktifkan kembali dengan tiga syarat. Syarat pertama, Anda memang masuk PBI untuk periode bulan sebelumnya. Yang kedua, tentu Anda termasuk ke golongan keluarga miskin atau rentan miskin atau rentan yang lain. Dan yang ketiga, Anda memang membutuhkan emergency pelayanan kesehatan,” katanya

Bagi peserta yang terkena dampak penonaktifan BPJS PBI JK, Ali berharap agar para peserta bisa langsung melaporkan permasalahan ini ke Dinas Sosial. “Nah untuk itu, segera melaporlah ke Dinas Sosial dan tentu koordinasi dengan menginformasikan ke BPJS Kesehatan. Tolong cek kepesertaan Anda,” tutup Ali

Bisnis.com, SEMARANG — Informasi mengenai penonaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menjadi sorotan usai banyaknya laporan warga yang ditolak untuk mendapat layanan cuci darah dari rumah sakit.

Munculnya isu ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait status kepesertaan dan ketersediaan layanan kesehatan bagi peserta yang selama ini menerima bantuan iuran dari pemerintah.

Menanggapi informasi yang beredar di media sosial, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan tanggapan dalam unggahan video di media sosial Instagram BPJS Kesehatan. Dalam video tersebut, Ali menuturkan bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang dalam mengaktifkan atau menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran.

“Tahukah anda? beberapa orang yang biasa PBI, tiba-tiba dinonaktifkan. Sebetulnya BPJS bukan yang mengaktifkan atau nonaktifkan sebagai PBI,” tutur Ali, dikutip Jumat (06/2/2026).

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa PBI ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) terutama dalam Surat Keputusan yang telah berlaku sejak 1 Februari 2026.

“PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial dalam hal ini Surat Keputusan (SK) Mensos No.3/HUK/2026 yang berlaku Februari 2026. Mereka yang tidak memenuhi syarat tentu tidak diaktifkan sebagai PBI,” jelasnya.

Diketahui bahwa sejak 1 Februari 2026, Kemensos resmi menetapkan Surat Keputusan (SK) Mensos No.3/HUK/2026 yang mengatur penyesuaian data peserta PBI dalam Program JKN. Dalam SK tersebut, penyesuaian sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, akan digantikan dengan peserta baru.

Pembaruan data PBI JK disebut dilakukan secara berkala oleh Kemensos agar bantuan iuran benar-benar diterima masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima.

Mengenai penonaktifan PBI JK, Ali mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan berkala terkait kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN. Ali juga menambahkan para peserta yang telah dinonaktifkan, dapat melakukan pengaktifan kembali dengan memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan.

“Jika Anda merasa berhak, Anda juga bisa diaktifkan kembali dengan tiga syarat. Syarat pertama, Anda memang masuk PBI untuk periode bulan sebelumnya. Yang kedua, tentu Anda termasuk ke golongan keluarga miskin atau rentan miskin atau rentan yang lain. Dan yang ketiga, Anda memang membutuhkan emergency pelayanan kesehatan,” katanya

Bagi peserta yang terkena dampak penonaktifan BPJS PBI JK, Ali berharap agar para peserta bisa langsung melaporkan permasalahan ini ke Dinas Sosial. “Nah untuk itu, segera melaporlah ke Dinas Sosial dan tentu koordinasi dengan menginformasikan ke BPJS Kesehatan. Tolong cek kepesertaan Anda,” tutup Ali

BPJS Kesehatan menegaskan penonaktifan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan saat ini tengah dilakukan proses validasi data peserta PBI.

"Memang ada validasi apakah orang masih PBI atau sudah bukan lagi PBI, tetapi yang menentukan itu bukan BPJS Kesehatan," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/2).

Ia menyampaikan masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai peserta PBI dapat mengurus administrasi melalui Dinas Sosial setempat sebagai perpanjangan tangan Kemensos di daerah.

"Jika seseorang masih merasa berhak sebagai PBI, bisa mengurusnya melalui dinas sosial setempat," ujarnya.

Keluhan mengenai status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif sebelumnya ramai disampaikan warganet di media sosial.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan pada 19 Januari 2026 dan berlaku mulai 1 Februari 2026.

"Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi secara jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya," kata Rizzky melalui keterangan tertulis yang dikutip Antara, Rabu (5/2).

Dalam keputusan tersebut, dilakukan penyesuaian data peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK), di mana sejumlah peserta yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru sehingga total peserta PBI JK tetap.

Rizzky menegaskan pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran. Meski demikian, BPJS Kesehatan belum merinci jumlah peserta yang dinonaktifkan dalam proses tersebut.

BPJS Kesehatan juga memastikan penonaktifan status kepesertaan tidak serta-merta menghilangkan hak layanan kesehatan. Peserta yang dinonaktifkan masih dapat mengajukan reaktivasi melalui dinas sosial setempat apabila memenuhi kriteria yang berlaku.

"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan bisa melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi," jelas Rizzky.

Jika lolos verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta sehingga dapat kembali mengakses layanan kesehatan.

Peserta juga dapat mengecek status kepesertaan melalui layanan PANDAWA, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara menanggapi kasus peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tiba-tiba berstatus nonaktif menyusul ramai keluhan warganet di media sosial.

Ghufron menegaskan saat ini memang ada proses validasi terhadap status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, tetapi keputusan yang menentukan seseorang masih berhak sebagai PBI atau tidak tersebut bukan menjadi kewenangan BPJS Kesehatan.

"Memang ada validasi apakah orang masih PBI atau sudah bukan lagi PBI, tetapi yang menentukan itu bukan BPJS Kesehatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/2).

Ia menyarankan bagi warga yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai peserta PBI dapat menempuh jalur administrasi di tingkat daerah.

"Jika seseorang masih merasa berhak sebagai PBI, bisa mengurusnya melalui dinas sosial setempat," jelas Ali.

Sebelumnya, banyak peserta PBI BPJS Kesehatan yang mengeluh mendadak dinonaktifkan. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan pada 19 Januari 2026 dan berlaku mulai 1 Februari 2026.

"Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi secara jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya," kata Rizzky melalui keterangan tertulis yang dikutip Antara, Rabu (5/2).

Menurut Rizzky, pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan penerima bantuan iuran tepat sasaran. Meski demikian, ia belum merinci jumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan dalam proses tersebut.

BPJS Kesehatan juga menegaskan penonaktifan status peserta tidak serta-merta menghilangkan hak layanan kesehatan. Peserta yang dinonaktifkan masih dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan apabila memenuhi kriteria yang berlaku.

Kriteria tersebut antara lain peserta termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026 dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan masih tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin. Reaktivasi juga dapat dilakukan bagi peserta dengan penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan bisa melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi," jelas Rizzky.

Jika lolos verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta sehingga dapat kembali mengakses layanan kesehatan. Peserta juga dapat mengecek status kepesertaan melalui layanan PANDAWA, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Peserta BPJS Kesehatan diwajibkan membayar iuran sesuai aturan yang berlaku sebagai syarat untuk tetap mendapatkan manfaat layanan jaminan kesehatan.

Hingga saat ini, skema iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Simak cara cek iuran dan tagihan BPJS Kesehatan.

Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan jenis kepesertaan sebagai berikut:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran peserta PBI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah

Meliputi PNS, TNI, Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS.

Iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian:

• 4% dibayar pemberi kerja

• 1% dibayar peserta

3. Peserta PPU BUMN, BUMD, dan Swasta

Besaran iuran sama, yaitu 5% dari gaji bulanan, dengan skema pembayaran 4% oleh perusahaan dan 1% oleh peserta.

4. Keluarga Tambahan PPU

Termasuk anak keempat dan seterusnya, orang tua, serta mertua.

Iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh peserta.

5. Peserta Mandiri (PBPU dan Bukan Pekerja)

• Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan

• Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan

• Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan (termasuk subsidi pemerintah)

6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan

Iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a masa kerja 14 tahun, dan dibayar penuh oleh pemerintah.

Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Peserta akan dikenakan denda apabila menggunakan layanan rawat inap dalam 45 hari setelah kepesertaan diaktifkan kembali.

Ketentuan denda BPJS Kesehatan:

• 5% dari biaya diagnosis awal rawat inap × jumlah bulan tunggakan

• Maksimal tunggakan 12 bulan

• Denda maksimal Rp30 juta

• Untuk peserta PPU, denda ditanggung oleh pemberi kerja

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan:

Peserta dapat mengecek tagihan BPJS Kesehatan secara online melalui beberapa kanal:

1. Aplikasi Mobile JKN

Login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS, lalu pilih menu Info Iuran atau Riwayat Pembayaran.

2. WhatsApp Assistant JKN

Simpan nomor 0811-8750-400, kirim pesan, lalu pilih menu cek tagihan dan masukkan data sesuai instruksi.

3. SMS

Kirim SMS ke 0877-7550-0400 dengan format:

TAGIHAN(spasi) NomorKartuBPJS

4. WhatsApp PANDAWA

Kirim pesan ke 0811-8165-165, lalu ikuti panduan chatbot untuk mengecek status dan tagihan.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Melalui sistem gotong royong, prinsip BPJS Kesehatan dapat terwujud dari pembayaran iuran peserta yang memiliki penghasilan. Sementara itu, bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, pemerintah menanggung pembayaran iuran secara rutin.

Berdasarkan ketentuan resmi, BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dengan kepesertaan aktif, masyarakat berhak memperoleh layanan kesehatan sesuai indikasi medis dan ketentuan yang berlaku. Salah satu informasi yang paling banyak dicari peserta adalah daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Cara Daftar BPJS Kesehatan atau JKN Secara Online

Untuk memudahkan masyarakat, BPJS Kesehatan menyediakan pendaftaran peserta JKN secara digital melalui aplikasi Mobile JKN. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

1. Buka aplikasi Mobile JKN, lalu pilih menu pendaftaran peserta baru
2. Baca syarat dan ketentuan, kemudian tap selanjutnya
3. Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK) dan captcha, lalu tap lanjut
4. Pilih tambah peserta
5. Isi formulir pendaftaran dengan teliti, lalu simpan
6. Pilih kelas rawat inap dan lihat rincian iuran
7. Masukkan email dan nomor telepon aktif
8. Lakukan verifikasi OTP yang dikirim ke ponsel
9. Setujui persetujuan peserta setelah membaca dengan saksama
10. Pendaftaran berhasil dan virtual account pembayaran akan dikirim ke email

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa manfaat JKN hanya dapat digunakan apabila status kepesertaan aktif dan iuran dibayarkan tepat waktu. Selain itu, peserta wajib mengikuti alur pelayanan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rujukan lanjutan sesuai ketentuan.

Daftar Penyakit dan Layanan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Mengacu pada ketentuan manfaat JKN, BPJS Kesehatan menanggung berbagai penyakit kronis, layanan pemeriksaan, hingga alat kesehatan tertentu. Berikut daftar pengobatan dan layanan yang di-cover BPJS Kesehatan:

1. Diabetes mellitus
2. Hipertensi atau tekanan darah tinggi
3. Penyakit jantung
4. Asma
5. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)
6. Epilepsi
7. Skizofrenia
8. Stroke
9. Sindrom Lupus Eritematosus
10. HIV dan AIDS
11. Tuberkulosis (TB)
12. Kanker leher rahim
13. Kanker payudara
14. Pemeriksaan gula darah
15. Pemeriksaan IVA untuk kasus kanker serviks
16. Pap smear
17. Antenatal Care (ANC) atau pemeriksaan kehamilan

Selain pengobatan dan pemeriksaan medis, BPJS Kesehatan juga menanggung alat kesehatan tertentu dengan syarat dan interval waktu berdasarkan rekam medis, antara lain:

1. Kacamata dengan kondisi medis minimal sferis 0,5D dan silindris 0,25D
2. Alat bantu dengar paling cepat 5 tahun sekali
3. Protesa alat gerak berupa kaki palsu dan tangan palsu, paling cepat setiap 5 tahun
4. Protesa gigi dapat diberikan setiap 2 tahun sekali untuk gigi yang sama
5. Korset tulang belakang paling cepat setiap 2 tahun
6. Collar neck atau penyangga leher paling cepat setiap 2 tahun
7. Kruk paling cepat setiap 5 tahun sekali

Layanan tersebut diberikan sesuai indikasi medis dan prosedur rujukan yang ditetapkan dalam sistem JKN.

Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga menetapkan sejumlah layanan dan penyakit yang tidak masuk dalam cakupan jaminan. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Penyakit wabah atau kejadian luar biasa
2. Perawatan kecantikan dan estetika, termasuk operasi plastik
3. Perataan gigi seperti behel
4. Penyakit akibat tindak pidana
5. Cedera akibat menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri
6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat
7. Pengobatan infertilitas atau mandul
8. Cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah seperti tawuran
9. Pelayanan kesehatan di luar negeri
10. Tindakan medis bersifat eksperimen
11. Pengobatan alternatif dan tradisional yang belum terbukti secara ilmiah
12. Alat kontrasepsi
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga
14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai ketentuan rujukan
15. Fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS (kecuali darurat)
16. Cedera akibat kecelakaan kerja
17. Cedera akibat kecelakaan lalu lintas yang telah dijamin program lain
18. Pelayanan kesehatan tertentu terkait TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan
19. Pelayanan dalam rangka bakti sosial
20. Pelayanan yang sudah ditanggung program lain

Layanan lain yang tidak termasuk manfaat jaminan kesehatan.

Dengan memahami daftar penyakit yang ditanggung BPJS serta prosedur pendaftaran JKN, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan kesehatan nasional ini secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Bagi Anda yang ingin mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan maka bisa kini dapat secara online tanpa perlu mendatangi kantor cabang.

Dilansir dari situs BPJS Kesehatan, Sabtu (13/12/2025), peserta BPJS bisa memeriksa statusnya melalui kanal digital yang disediakan BPJS Kesehatan, peserta dapat memastikan apakah kepesertaan masih aktif, mengecek tagihan, hingga memperbarui data hanya bermodalkan ponsel.

Berikut panduan lengkap cara cek status BPJS Kesehatan aktif atau tidak secara online.

1. Cek Status BPJS Lewat Aplikasi Mobile JKN

⦁ Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.

⦁ Login menggunakan NIK, nomor kartu BPJS, atau email terdaftar.

⦁ Pilih menu “Cek Kepesertaan”.

⦁ Status aktif atau tidak akan tampil di layar.

Aplikasi juga menampilkan jumlah tanggungan, informasi iuran, dan berbagai fitur lain seperti penggantian faskes, antrean online, hingga perubahan data.

2. Cek BPJS Kesehatan Lewat Website Resmi

⦁ Kunjungi bpjs-kesehatan.go.id.

⦁ Pilih menu “Cek Kepesertaan”.

⦁ Masukkan NIK dan tanggal lahir.

⦁ Klik “Cari”.

3. Cek Status BPJS via WhatsApp PANDAWA

⦁ Nomor resmi PANDAWA: 0811 8165 165.

⦁ Kirim pesan, misalnya: “Cek status kepesertaan”.

⦁ Masukkan NIK atau nomor BPJS dan ikuti instruksi chatbot

⦁ Informasi status akan dikirim otomatis.

4. Cek Status Lewat Call Center 165

Untuk pengecekan langsung melalui petugas BPJS, peserta dapat menghubungi call center.

⦁ Telepon 165.

⦁ Siapkan NIK atau nomor kartu BPJS.

⦁ Petugas akan menjelaskan status kepesertaan serta membantu jika ada kendala tagihan atau perubahan data. (Angela Keraf)

Bisnis.com, LUMAJANG - Divya Yuni Anggraeni (25), salah satu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mengingatkan pentingnya menjaga perilaku hidup sehat meskipun telah terdaftar sebagai peserta JKN. Ia menekankan bahwa memiliki jaminan kesehatan bukan berarti mengabaikan upaya menjaga kesehatan tubuh.

“Saya dan keluarga menjadi peserta JKN sudah lama semenjak saya belum menikah masih menjadi tanggungan orang tua. Saya menyadari bahwa kita harus menjaminkan kesehatan kita tidak hanya pada waktu sakit, tetapi dalam kondisi sehat pun kita harus menjaminkan kesehatan kita, karena kita tidak tahu kapan sakit akan datang dan berapa biaya yang dikeluarkan selama pengobatan,” ungkap Divya, pada Jum’at (14/11).

Untuk menjaga kebugaran tubuh, Divya rutin berolahraga ringan dengan berjalan kaki mengelilingi kompleks rumahnya selama tiga puluh menit sebelum memulai aktivitas. Ia juga menghindari makanan berkolesterol tinggi dan tidak sehat sebagai bagian dari pola hidup sehatnya. Selain itu, Divya selalu memastikan kepesertaan JKN miliknya tetap aktif sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu membutuhkan layanan kesehatan.

Divya mengimbau masyarakat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu. Menurutnya, iuran yang dibayarkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain dalam mendapatkan pengobatan melalui sistem gotong royong. Ia menambahkan bahwa berkat Program JKN, banyak masyarakat, termasuk dirinya, dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

”Dahulu, sebelum adanya JKN, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik itu sangat mahal. Namun, sekarang semua masyarakat bisa mendapatkannya berkat Program JKN. Iuran yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai peserta lain yang membutuhkan pada saat sakit, begitupun sebaliknya ketika kita sedang sakit, biaya pengobatan di rumah sakit akan ditanggung BPJS Kesehatan dari iuran peserta lainnya yang sehat," ucap Divya.

Divya menegaskan bahwa peserta yang ingin merasakan manfaat JKN harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya, termasuk membayar iuran secara rutin setiap bulan. Sebagai peserta yang telah beberapa kali memanfaatkan layanan kesehatan melalui Program JKN, Divya menilai bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN terus mengalami peningkatan. Ia mengungkapkan bahwa pelayanannya semakin baik, meskipun ia tidak pernah sekalipun mengeluarkan biaya selama berobat.

“Pelayanan yang saya terima semakin bagus dari waktu ke waktu, sehingga saya merasa lebih nyaman berobat dengan JKN. Apalagi dengan adanya Aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Aplikasi ini sangat membantu saya mendapatkan pelayanan lebih cepat. Status kepesertaan bisa langsung dicek apakah aktif atau tidak, dan tersedia juga KIS Digital sebagai pengganti kartu fisik,” ujar Divya.

Divya mengungkapkan bahwa meskipun dirinya merupakan peserta JKN dan pernah merasakan manfaat pelayanannya, ia tetap berkomitmen menjalani pola hidup sehat. Divya juga mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta JKN.

Menurutnya, menjadi peserta JKN adalah langkah penting yang tidak boleh dilewatkan karena memberikan banyak manfaat. Ia menilai tidak ada kerugian menjadi bagian dari program ini, justru keberadaannya sangat membantu, terutama dalam menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak terduga.

“Saya memang peserta JKN dan sudah beberapa kali merasakan manfaat dari pelayanannya, tapi itu tidak membuat saya lengah untuk tetap menjaga kesehatan. Buat apa menunggu kalau kita sudah tahu manfaatnya. Jadi, sebaiknya lindungi diri selagi sehat dengan mendaftar JKN. Lebih baik mendaftar JKN sejak dini, karena kita tidak pernah tahu kapan akan memerlukannya. Dengan JKN, setidaknya kita sudah memiliki jaminan untuk menghadapi segala kemungkinan di masa depan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunggakan BPJS Kesehatan Anda akan dihapuskan melalui program terbaru pemerintah.

Jumlah tunggakan yang dihapuskan yakni maksimal 24 tahun alias 2 tahun.

Bagi Anda yang ingin ikut program ini maka wajib mengetahui berapa besar tunggakan yang Anda miliki saat ini.

Berikut Cara Melihat Tunggakan BPJS Kesehatan

Terdapat beberapa cara mudah untuk mengecek tunggakan BPJS Kesehatan. Mulai dari menggunakan aplikasi resmi hingga layanan Whatsapp, semua bisa dilakukan dengan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor. Berikut metode yang bisa Anda coba:

1. Aplikasi Mobile JKN

Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui tunggakan iuran BPJS adalah melalui aplikasi Mobile JKN. Pastikan aplikasi sudah diunduh dan registrasi selesai sebelum mulai. Berikut langkah-langkahnya:

Unduh aplikasi JKN Mobile di Play Store atau App Store.
Login dengan NIK atau nomor kartu BPJS, kata sandi, dan kode captcha.
Pilih menu Lainnya, lalu klik Info Iuran untuk melihat besaran tunggakan.
Untuk riwayat pembayaran, pilih Info Riwayat Pembayaran dan rincian tunggakan akan muncul di layar smartphone.
Jika ingin membayar, gunakan menu Info Virtual Account yang tersedia untuk beberapa bank, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

2. Website BPJS Kesehatan

Selain aplikasi, Anda juga bisa mengecek tunggakan BPJS Kesehatan secara online melalui website resmi BPJS. Caranya mudah, cukup ikuti langkah-langkah berikut:

Buka browser dan kunjungi situs resmi BPJS Kesehatan di bpjs-kesehatan.go.id.
Pilih menu Cek Iuran BPJS Kesehatan di halaman utama.
Masukkan 13 digit nomor kartu BPJS atau NIK, lengkapi dengan tanggal lahir, dan kode validasi yang muncul.
Setelah itu, informasi pembayaran termasuk tunggakan iuran akan ditampilkan.
Website ini juga menunjukkan denda yang berlaku jika ada. Hal ini menginformasikan peserta untuk melakukan pembayaran agar bisa kembali menikmati layanan BPJS secara penuh.

3. Melalui SMS

Jika akses internet terbatas, Anda tetap bisa mengecek tunggakan BPJS Kesehatan melalui SMS dengan cara berikut:

Buka aplikasi SMS di ponsel.
Ketik pesan dengan format: TAGIHAN [spasi] nomor kartu BPJS (contoh: TAGIHAN 001234567899).
Kirim SMS ke nomor resmi BPJS Kesehatan: 0877-7550-0400.
Anda akan menerima balasan otomatis yang menampilkan informasi iuran, termasuk jumlah tunggakan jika ada.
Metode ini praktis bagi yang belum terbiasa menggunakan aplikasi Mobile JKN atau website resmi BPJS.

4. Menggunakan e-Wallet

Selain aplikasi resmi, tunggakan BPJS Kesehatan juga bisa dicek melalui dompet digital, seperti DANA, OVO, atau ShopeePay. Caranya cukup sederhana:

Buka aplikasi e-wallet yang digunakan.
Pilih menu BPJS atau Tagihan Kesehatan.
Masukkan nomor peserta BPJS Kesehatan milik Anda atau anggota keluarga.
Sistem akan menampilkan status tagihan beserta jumlah tunggakan (jika ada).
Anda juga bisa langsung melunasi iuran melalui aplikasi tersebut.
Metode ini cocok untuk Anda yang ingin cara cepat tanpa harus login ke aplikasi JKN Mobile atau website BPJS.

5. Cek di e-Commerce

Beberapa platform e-commerce, seperti Tokopedia dan Shopee juga menyediakan layanan untuk cek tagihan BPJS Kesehatan. Langkahnya mudah, yaitu:

Buka aplikasi e-commerce (misalnya Tokopedia).
Pilih menu Top Up & Tagihan.
Klik opsi BPJS.
Masukkan nomor peserta BPJS Kesehatan.
Tekan Cek Tagihan, lalu rincian tunggakan akan tampil di layar.
Cara ini praktis karena sekaligus memungkinkan Anda membayar iuran langsung lewat aplikasi e-commerce tersebut.

6. Lewat Aplikasi Gojek / Grab

Selain untuk transportasi, aplikasi Gojek dan Grab juga menyediakan layanan cek serta bayar tagihan BPJS Kesehatan. Fitur ini bisa diakses melalui menu khusus tagihan. Berikut langkah-langkahnya:

Buka aplikasi Gojek atau Grab.
Pilih menu GoTagihan (Gojek) atau Tagihan & Isi Ulang (Grab).
Klik opsi BPJS Kesehatan.
Masukkan nomor VA (Virtual Account) BPJS.
Informasi tunggakan beserta total tagihan akan langsung muncul di layar.
Dengan cara ini, Anda bisa memantau dan melunasi iuran BPJS kapan saja melalui aplikasi yang sudah akrab digunakan sehari-hari.

7. Melalui Whatsapp Chika

BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan chatbot resmi bernama Chika di WhatsApp. Dengan layanan ini, Anda bisa mengecek tunggakan hanya lewat chat ke nomor 0811-8750-400. Caranya adalah sebagai berikut:

Kirim pesan ke WhatsApp Chika.
Pilih informasi layanan yang ditawarkan.
Ketik angka 2 untuk menu cek tagihan iuran.
Masukkan nomor kartu BPJS Kesehatan atau NIK.
Ketik tanggal lahir sesuai format yang diminta.
Chika akan membalas dengan rincian tunggakan kepesertaan BPJS.
Layanan ini praktis karena bisa diakses kapan saja hanya dengan WhatsApp.