Warta Ekonomi, Jakarta -

Pidatomology, istilah yang digunakan warganet untuk menggambarkan anggapan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto dapat memicu pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Isu tersebut kembali mencuat seiring kabar bahwa Presiden Prabowo akan lebih sering menyampaikan pidato dalam berbagai agenda sepanjang Juli 2026.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik membantah anggapan bahwa pidato Presiden menjadi penyebab anjloknya IHSG seperti yang beredar di media sosial.

"Seharusnya enggak ya," kata Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (30/6).

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengimbau investor agar tetap rasional dan tidak mudah terpengaruh sentimen negatif maupun spekulasi yang tidak relevan.

"Saya kayaknya no comment, tapi intinya mohon investor tetap rasional ya," ujar Hasan saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Menurut Hasan, pergerakan harga saham dan IHSG dipengaruhi berbagai faktor, terutama di tengah kondisi pasar yang dinamis dan volatil. Karena itu, koreksi yang terjadi di pasar tidak serta-merta menunjukkan adanya penurunan kinerja fundamental emiten.

Ia menegaskan bahwa setiap saham mencerminkan kegiatan operasional dan bisnis perusahaan yang dapat dinilai melalui keterbukaan informasi kepada publik.

"Dalam kondisi pasar yang demikian dinamis dan volatile banyak aspek memang yang mau tidak mau mempengaruhi pergerakan harga di pasar. Tapi pada akhirnya tolong dicermati, setiap saham itu kan di balik nama empat huruf setiap saham ada kegiatan operasi, ada kegiatan bisnis dari perusahaannya," kata Hasan.

Hasan menilai investor sebaiknya menjadikan laporan keuangan dan keterbukaan informasi emiten sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi, bukan terpengaruh isu-isu yang tidak memiliki kaitan langsung dengan fundamental pasar.

"Di balik kegiatan operasional itu ada keterbukaan informasi, yang jelas laporan keuangan setiap kuartalnya harus dipublikasikan dan menjadi sarana untuk menilai kira-kira value-nya si perusahaan itu sudah cukup berat, kemahalan, dan bagaimana prospeknya ke depan dilihat dari tren yang ada," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada pemajakan berganda berkaitan dengan pencairan dana pensiun atau jaminan hari tua (JHT).

“Yang pasti pada saat menerima gaji bulanan itu sudah dikeluarkan dari penghitungan penghasilan kena pajak, itu harus kita pahami semua nih sama sehingga enggak ada yang namanya double tax itu benar-benar enggak ada, gitu, itu masih kami jaga,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).

Inge menuturkan, berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf c UU PPh serta Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023 dituliskan bahwa dalam perpajakan, pembayaran tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, baik bagi pegawai maupun bagi pemberi kerja

Juga, adanya pengecualian pengembangan JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai objek PPh sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf h UU PPh dan PMK 234/2009.

“Harus digarisbawahi pula bahwa ini tidak double tax ya kan karena pada saat dia menerima gaji ini sudah dikeluarkan iuran JHT itu,” kata Inge.

Ia juga menuturkan bahwa prinsip pajak yakni membayar saat menerima penghasilan, atau ‘pay as you earn’.

“Dan kalau kita bicara prinsip pajak kita bayar pajak pada saat kita menerima penghasilan ya, kan mana mau penghasilannya belum diterima sudah dipajakin kan enggak ada,” kata dia.

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat meredam kepanikan pasar terkait rumor penurunan status pasar modal Indonesia dari kelompok pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintisan (frontier market). Isu miring ini mencuat pasca-rilis dokumen MSCI 2026 Market Classification Review oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley and Capital International (MSCI), Rabu (24/6/2026) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan, kabar yang beredar di publik mengenai ancaman degradasi bursa domestik adalah bentuk salah paham.

Menurutnya, dokumen resmi MSCI tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan nota tuntutan agar otoritas pasar modal Indonesia konsisten mengawal agenda reformasi struktural serta memperketat aspek transparansi transaksi.

"Yang seolah-olah mengatakan bahwa kita 'digantung' sampai November. Itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif dalam menerapkan seluruh rencana aksi tersebut," ucap Hasan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"November itu apa? Kalau dibaca secara cermat, sejauh-jauhnya apabila kita terkonfirmasi tidak melakukan seluruh upaya ini secara konsisten dan tidak melaksanakannya secara efektif, maka Indonesia hanya akan masuk ke dalam Consultation List. Di FTSE Russell ada Watch List, sedangkan di MSCI ada Consultation List," tuturnya.

Hasan menambahkan, status pasar modal Indonesia baru akan dimasukkan ke dalam daftar konsultasi (consultation list) apabila dalam perjalanannya pemerintah dan regulator terbukti abai dalam membenahi catatan evaluasi. 

Guna membentengi kepercayaan investor, OJK bersama seluruh elemen Self-Regulatory Organization (SRO), termasuk BEI, KPEI, dan KSEI, memberikan garansi penuh untuk mengawal efektivitas perbaikan instrumen pasar.

"Saya jamin, kami di OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar akan konsisten melakukan ini. Dan akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif," kata dia.

Demi memantau perkembangan persepsi global, Hasan memastikan bursa domestik tidak akan mengalami pergeseran klasifikasi pada pengumuman bulan November nanti. 

OJK juga telah menjadwalkan rangkaian agenda diplomasi finansial, mulai dari rapat teknis dua mingguan bersama MSCI dan FTSE Russell, hingga paparan berkala setiap bulan di hadapan para manajer investasi global.

"Saya jamin tidak perlu khawatir. Jadi market classification itu ada tanggalnya ya, kalau pun ini kami akan kabarkan setiap bulan. Nanti kami akan lakukan tentu pertemuan teknis 2 mingguan bersama MSCI dan FTSE tetap dilanjutkan, kemudian bulanan bersama investor global ini akan kami lakukan nanti," ucap Hasan.

Sebagai informasi, desas-desus penurunan kelas ini bermula dari adanya laporan keberatan dari sejumlah investor institusional raksasa dunia yang menanam modal di Indonesia. 

Berdasarkan hasil peninjauan awal, para pemegang modal asing menyoroti struktur kepemilikan saham di emiten lokal yang dinilai kurang transparan, serta adanya indikasi pola perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading).

Kondisi tersebut diperparah dengan langkah MSCI yang telah memangkas nilai aksesibilitas pasar modal Indonesia pada kriteria arus informasi (information flow) dari predikat positif menjadi negatif dalam pengumuman berkala pada Jumat (19/6/2026) lalu.

"Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada saat Peninjauan Indeks MSCI bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi mengenai penanganan yang tepat untuk pasar Indonesia, yang mungkin mencakup konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets," bunyi pengumuman resmi manajemen MSCI.

Editor: Aditya Pratama

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan kebijakan baru. Ketentuan tersebut telah diatur sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan aturan tersebut baru ramai diperbincangkan karena sebagian masyarakat baru merasakan dampak pengenaan pajaknya.

"Bahwa ini peraturan yang sudah lama, bahwa ini bukan pajak baru, kenapa ributnya baru sekarang? Memang barangkali karena ada yang baru merasakan efek pengenaan pajaknya itu sekarang. Padahal ini aturan sudah lama sekali," kata Inge dalam media briefing di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Tiga Skema Pencairan JHT

Menurut DJP, besaran PPh Pasal 21 atas manfaat JHT bergantung pada waktu pencairan dana. Secara umum terdapat tiga skema pengenaan pajak, yaitu:

1. Pencairan sebagian saat peserta masih aktif bekerja.
2. Pencairan saat memasuki usia pensiun dalam jangka waktu maksimal dua tahun sejak pencairan pertama.
3. Pencairan setelah lebih dari dua tahun sejak memasuki usia pensiun.

Pencairan sebagian saat masih bekerja

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mencairkan sebagian saldo JHT dengan ketentuan:

• Maksimal 10 persen dari saldo untuk persiapan memasuki masa pensiun.
• Maksimal 30 persen dari saldo untuk kepemilikan rumah.

Atas pencairan tersebut, PPh Pasal 21 dikenakan menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan bersifat tidak final.

Sebagai ilustrasi, seorang pekerja mencairkan sebagian saldo JHT sebesar Rp10 juta pada Januari 2024 setelah menjadi peserta lebih dari 10 tahun. Pajak yang dipotong sebesar 5 persen atau Rp500 ribu.

Apabila pekerja tersebut kemudian memasuki masa pensiun pada Mei 2026 dan mencairkan sisa saldo JHT sebesar Rp120 juta, maka pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan PMK Nomor 16 Tahun 2010, yakni:

• Saldo hingga Rp50 juta dikenakan tarif 0 persen.
• Sisa Rp70 juta dikenakan tarif final 5 persen.

Dengan demikian, PPh Pasal 21 yang dipotong atas pencairan sisa saldo tersebut sebesar Rp3,5 juta dan bersifat final.

Pencairan saat memasuki usia pensiun hingga dua tahun

DJP menjelaskan pemerintah memberikan fasilitas tarif PPh final bagi peserta yang mencairkan manfaat JHT paling lama dua tahun kalender sejak pencairan pertama di masa pensiun.

Ketentuannya adalah:

• Saldo JHT hingga Rp50 juta dikenakan tarif PPh final 0 persen.
• Saldo di atas Rp50 juta dikenakan tarif PPh final 5 persen.

Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Eddy Triono mengatakan fasilitas tersebut diberikan agar peserta memperoleh tarif pajak yang lebih rendah saat mencairkan dana pensiun.

"Artinya kita kasih fasilitas murah dalam dua tahun kalender sejak Anda pensiun, kalau dicairkan di sana hanya kena PPh Final 0% sampai Rp50 juta. Di atas itu, semuanya sampai berapa miliar pun kenanya 5%," ujar Eddy.

Sebagai contoh, peserta yang memiliki saldo JHT Rp130 juta dan tidak pernah mencairkan sebagian manfaat saat masih aktif bekerja akan dikenakan pajak sebagai berikut:

• Rp50 juta pertama dikenakan tarif 0 persen.
• Sisa Rp80 juta dikenakan tarif final 5 persen.

Dengan perhitungan tersebut, PPh yang dipotong sebesar Rp4 juta.

Pencairan setelah lebih dari dua tahun sejak pensiun

Apabila manfaat JHT baru dicairkan pada tahun ketiga atau setelahnya sejak memasuki usia pensiun, maka fasilitas tarif PPh final tidak lagi berlaku. Pengenaan pajak kembali menggunakan tarif progresif PPh Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

• Penghasilan Kena Pajak (PKP) hingga Rp60 juta: 5 persen.
• PKP di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta: 15 persen.
• PKP di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta: 25 persen.
• PKP di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar: 30 persen.
• PKP di atas Rp5 miliar: 35 persen.

MOSKOW - Di jalan-jalanMoskow, para pengemudi yang kesal menunggu dengan sabar bensin dalam antrean panjang mobil dan truk di tengah kekurangan nasional yang akut. Banyak yang telah menghabiskan sepanjang hari, kata mereka kepada CNN, mengemudi berkeliling mencari bahan bakar — hal yang luar biasa di ibu kota salah satu produsen energi terbesar di dunia dan tidak terduga di kota yang telah lama terlindungi dari dampak perang Ukraina.

Namun kini, untuk pertama kalinya dalam konflik yang telah berlangsung selama lima tahun, kenyataan pahit dari apa yang masih terus disebut Kremlin sebagai "operasi militer khusus" telah menjadi sesuatu yang mustahil untuk diabaikan begitu saja oleh warga Rusia biasa.

Dalam sebulan terakhir, kampanye drone Ukraina yang belum pernah terjadi sebelumnya telah luar biasa dalam skala dan dampaknya.

Rusia Sedang Dibakar Ukraina, Putin Tidak Akan Gentar

1. Drone Ukraina Membanjiri Rusia

Pada satu malam pekan lalu, Rusia melaporkan telah mencegat 660 drone di 12 wilayah — salah satu serangan Ukraina terbesar sejak Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada tahun 2022.

Target-target tersebut, jauh dari acak, dipilih dengan cermat: kilang minyak, terminal minyak, kapal angkatan laut, pabrik senjata jauh di dalam wilayah Rusia. Ini adalah kampanye yang dirancang untuk menguras ekonomi perang Rusia, meningkatkan biaya ekonomi dan politik bagi Kremlin untuk melanjutkan perangnya.

Dan itu berhasil.

Di seluruh Rusia, media independen telah mendokumentasikan antrean kendaraan yang semakin panjang yang menunggu di stasiun pengisian bahan bakar karena kekurangan bahan bakar — pemandangan yang lebih disukai pihak berwenang untuk disembunyikan. Di Krimea, yang dianeksasi dari Ukraina pada tahun 2014, penjualan bahan bakar dihentikan karena semenanjung tersebut berada di bawah keadaan darurat.

Bahkan bagi Kremlin, yang sering meremehkan kemunduran yang menyakitkan, kenyataan pahit ini menjadi sulit untuk dihindari.

2. Krisis Energi Melanda Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin memimpin pertemuan darurat pada akhir pekan dan mengungkapkan bahwa cadangan bensin nasional telah berkurang hingga tingkat yang mengkhawatirkan.

“Anda sangat menyadari bahwa masalah bagi pengemudi dan bisnis masih berlanjut,” kata Putin kepada para pejabat senior yang berkumpul, mengakui apa yang telah diremehkan oleh pihak berwenang selama berminggu-minggu.

“Sayangnya, masih ada antrean di SPBU juga,” tambahnya.

Warga Rusia merasakan tekanan di SPBU karena serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak memicu kekurangan bahan bakar di seluruh negeri, termasuk di ibu kota, Moskow. Zahra Ullah dari CNN melaporkan dari luar sebuah SPBU di Moskow.

Ada indikasi lain bahwa Kremlin merasakan tekanan. Putin mengungkapkan bahwa larangan total ekspor diesel sedang dipertimbangkan — setelah wakil perdana menterinya sendiri mengatakan kepada wartawan bahwa larangan seperti itu tidak diperlukan. Pemimpin Rusia itu mengkonfirmasi bahwa gugus tugas sekarang sedang bekerja untuk mengatasi masalah bahan bakar.

Putin juga memperingatkan bahwa sektor pertanian berisiko dan mengatakan Rusia harus “mengurangi seminimal mungkin dampak serangan teroris terhadap target sipil dan infrastruktur kita” — sebuah perubahan yang diungkapkan dengan hati-hati bagi seorang pemimpin yang sebelumnya menganggap serangan pesawat tak berawak Ukraina tidak relevan.

3. Karma Rusia

Ironisnya, selama bertahun-tahun, penghancuran sistematis infrastruktur energi Ukraina — pembangkit listrik, gardu induk, pembangkit pemanas — telah menjadi salah satu strategi perang Rusia yang paling disengaja, yang dirancang untuk menghancurkan moral warga sipil dengan membuat kehidupan sehari-hari menjadi tidak tertahankan. Ukraina tampaknya kini telah membalikkan logika tersebut, dan Rusia mulai merasakan dampak langsung dari strategi itu sendiri.

Namun, hal ini memicu harapan di antara para kritikus Barat terhadap Moskow.

4. UE Yakin Rusia Kalah

Pada KTT Kelompok Tujuh di Prancis awal bulan ini, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sangat tegas. “Situasi berbalik untuk Ukraina,” tegasnya. “Situasi di tahun 2026 sangat berbeda dari tahun 2025. Kelelahan Rusia terlihat jelas. Inilah saatnya untuk meningkatkan dukungan kita.”

Para pejabat Barat mengatakan kampanye Ukraina telah mencekik pasokan bahan bakar dan pengiriman militer Rusia, menghambat upaya Moskow di medan perang.

Dalam laporan baru-baru ini, Dewan Hubungan Luar Negeri mencatat bahwa peningkatan operasi drone secara langsung berkontribusi pada keberhasilan Ukraina merebut kembali 78 mil persegi wilayah pada bulan Februari dan membalikkan tren keuntungan Rusia yang telah menjadi ciri khas medan perang sepanjang tahun 2025.

Bahkan nada bicara Presiden AS Donald Trump tampaknya telah berubah.

5. Trump Dorong Kesepakatan dengan Rusia

Pada KTT G7, ia mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia “harus membuat kesepakatan.” Beberapa hari kemudian, kembali ke Washington dan berbicara dari Ruang Oval, ia menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai sosok yang "berani" dan seseorang yang "berkinerja cukup baik" dalam perang — kata-kata yang jauh lebih hangat dari seorang presiden yang menghabiskan sebagian besar tahun lalu secara terbuka menekan Kyiv untuk bernegosiasi dari posisi yang lemah.

Zelensky, sendiri, telah secara eksplisit menyatakan apa yang menurutnya dapat dicapai oleh kampanye drone-nya. Dengan dukungan yang tepat, Ukraina dapat "dengan cepat menciptakan kondisi di mana Rusia akan dipaksa untuk memilih perdamaian," katanya.

6. Putin Tidak Kenal Kompromi

Namun, mungkin keliru untuk menyimpulkan bahwa masalah Rusia saat ini akan memaksa Kremlin untuk menyerah, setidaknya belum dan mungkin tidak dalam waktu dekat.

Putin selama beberapa dekade telah membangun citra yang relatif rapuh sebagai pemimpin yang tidak kompromi — sebuah fakta yang membuat penyerahan diri, penarikan diri, atau bahkan kompromi di Ukraina sangat tidak mungkin dan sulit baginya untuk dilakukan.

Dengan lebih dari satu juta orang tewas dan terluka dalam invasi Putin, menurut perkiraan terbaik Barat, dan klaim kedaulatan atas empat wilayah Ukraina yang masih belum sepenuhnya dikuasainya, setiap penyelesaian yang tidak dapat digambarkan di Moskow sebagai kemenangan yang menentukan berisiko memicu ketegangan politik internal yang serius.

Para pendukung garis keras di lingkaran Putin masih mengatakan kepadanya bahwa seluruh wilayah Donbas di Ukraina dapat dan harus direbut. Argumen itu tidak hilang hanya karena kilang minyak Rusia terbakar.

Dan meskipun kekurangan bahan bakar yang saat ini dialami negara itu sangat nyata, hal itu tidak boleh disalahartikan sebagai tanda menyerah.

Bisnis.com, MAKASSAR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Makassar memperketat langkah mitigasi risiko dari hulu ke hilir guna menekan laju rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), khususnya pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pengetatan ini dirasa penting untuk menjaga kualitas aset perseroan di tengah tren suku bunga tinggi yang membayangi sektor riil.

Kendati rasio kualitas pembiayaan saat ini dinilai masih berada dalam batas aman regulator, langkah preventif tetap diperkuat guna mengantisipasi potensi penurunan daya beli maupun tekanan likuiditas pada debitur UMKM.

Berdasarkan data kinerja operasional periode Januari hingga April 2026, BRI RO Makassar mencatatkan rasio NPL KUR sebesar 2,01%. Angka tersebut dinilai relatif aman dan solid karena berada jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni sebesar 5%.

Adapun total penyaluran KUR di wilayah kerja tersebut telah menembus Rp4,82 triliun dalam empat bulan pertama tahun ini.

Jika dibedah per segmen, NPL untuk KUR Makro tercatat berada di level 2,4%, sedangkan untuk segmen KUR Kecil memperlihatkan performa yang lebih impresif di posisi 1,6%. Secara umum, portofolio pembiayaan pada kedua segmen tersebut masuk dalam kategori sangat sehat.

Seperti diketahui, wilayah kerja operasional BRI RO Makassar sendiri mencakup empat provinsi strategis di Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

RCEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi potensi gagal bayar dari debitur, perseroan menitikberatkan strategi pada perbaikan proses bisnis sejak tahap awal penyeleksian atau dari 'bibit' sumber kredit.

Langkah pertama yang ditempuh adalah meningkatkan kapabilitas para petugas lapangan, mulai dari Mantri hingga Relationship Manager (RM) Mikro.

"Kami berkomitmen untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kompetensi para pemrakarsa serta pemutus kredit di internal kami. Tujuannya agar mereka semakin cermat dalam melakukan proses analisis kredit, mulai dari tahapan pemilihan debitur hingga proses penandatanganan akad yang benar sesuai prinsip kehati-hatian," ujar Argo kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Argo menguraikan, salah satu pemicu utama terjadinya pemburukan kualitas kredit adalah ketidaksesuaian antara kapasitas riil kebutuhan debitur dengan plafon pembiayaan yang dikucurkan, atau overcrediting.

Menurutnya, proses kredit yang sehat harus mengedepankan kalkulasi kebutuhan yang presisi agar dana yang disalurkan tepat guna.

"Prinsipnya sederhana, jika pelaku usaha butuhnya Rp50 juta, maka harus diberikan Rp50 juta. Jangan dipaksakan naik menjadi Rp150 juta karena kebesaran modal dari kapasitas usaha justru berisiko memicu kredit macet di kemudian hari. Overcrediting merupakan salah satu kekeliruan eksternal yang kami minimalisir melalui edukasi internal," jelasnya.

Regional Mikro Banking Head BRI Region 15 Makassar Iwan Suprianto menambahkan, selain pembenahan di sisi internal, strategi penekanan NPL juga difokuskan pada penguatan edukasi kepada nasabah secara intensif saat penandatanganan akad kredit.

Pihak bank memastikan peninjauan langsung ke lokasi usaha dilakukan secara berkala, baik oleh mantri maupun pejabat pemutus kredit.

Edukasi yang diberikan mencakup kewajiban penggunaan dana untuk sektor-sektor yang produktif dan larangan keras mengalihkan pembiayaan ke ranah konsumtif. Guna memonitor perputaran arus kas nasabah, BRI juga mengedukasi debitur agar mengalihkan seluruh transaksi pendapatan usahanya ke dalam rekening simpanan BRI.

"Faktor penunggakan itu mayoritas dipicu oleh dua hal, yakni pembiayaan yang terlalu besar atau penyalahgunaan peruntukan dana untuk kebutuhan konsumtif. Melalui penguatan edukasi dan pendampingan yang intensif, serta optimalisasi jaringan unit kerja dan Agen BRILink di wilayah terpencil, kami optimistis kualitas kredit bermasalah dapat ditekan ke level seminimal mungkin," pungkas Iwan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah menyerap gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram telah meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

"Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Menurut kami, keseimbangan ini perlu terus dipertahankan," kata Ketua Umum Adkasi Siswanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Siswanto, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Blora, menyampaikan hal itu dalam pertemuan antara jajaran Adkasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Adkasi mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menjaga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Kebijakan penyerapan gabah tersebut menjadi salah satu terobosan paling nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian keuntungan bagi petani.

Ia mengatakan berbagai laporan dari daerah menunjukkan petani saat ini merasakan perubahan yang signifikan sejak pemerintah memperkuat kebijakan harga gabah, penyederhanaan pupuk bersubsidi, serta berbagai program peningkatan produksi pertanian.

Ia mengaku berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang dihadiri 10 provinsi, pihaknya memperoleh banyak laporan positif mengenai sektor pertanian.

"Kami melihat langsung kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani," ujarnya.

Menurut Siswanto, keberhasilan pemerintah menjaga HPP gabah pada level Rp6.500 per kilogram telah menciptakan keseimbangan yang baik antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain kebijakan harga gabah, Adkasi juga mengapresiasi reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang kini dinilai semakin mudah diakses petani dengan harga yang lebih terjangkau.

"Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk sekarang benar-benar lebih mudah didapat dan harganya lebih murah. Yang paling penting, kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan sampai ke lapangan. Ini patut diapresiasi," jelasnya.

Adkasi menilai berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap sektor pertanian. Di berbagai daerah, minat generasi muda untuk kembali bertani mulai meningkat karena sektor pertanian dinilai semakin menjanjikan secara ekonomi.

"Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah telah memberikan optimisme baru bagi sektor pertanian nasional," kata Siswanto.

Selain memberikan apresiasi terhadap keberhasilan program pertanian, Adkasi juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, termasuk pengembangan komoditas strategis seperti tebu, peternakan, dan kelapa sawit.

Menurut Siswanto, forum dialog yang dibangun Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah sangat membantu dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

"Ini penting agar kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat berjalan seiring dalam mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Adkasi juga mengapresiasi dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan yang aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga mulai mendorong tumbuhnya minat masyarakat terhadap usaha peternakan sebagai sumber pendapatan baru.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani melalui penguatan harga gabah, distribusi pupuk, dan peningkatan produksi pangan nasional.

Amran memastikan berbagai masukan dari Adkasi akan ditindaklanjuti bersama seluruh jajaran Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penyempurnaan program pembangunan sektor pertanian nasional.

Menurutnya, program ketahanan pangan tidak dapat dijalankan pemerintah pusat sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, petani, serta pelaku usaha pertanian.

Ia optimistis target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama memperkuat produksi, distribusi, dan pengembangan sektor pertanian nasional.

Amran menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama yang berperan menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pangan nasional.

Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi lebih rendah, serta akses yang semakin mudah terhadap berbagai sarana produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Humpuss Maritim Indonesia Tbk (HUMI) mengumumkan pembelian dua unit kapal tunda atau tug boat vessel senilai Rp22,5 miliar. Kapal yang digunakan untuk menarik tongkang tersebut biasa digunakan untuk mengangkut komoditas seperti batu bara, pasir, hingga minyak.

"Pembelian kapal dilakukan untuk pengembangan usaha anak perseroan," kata Direktur Utama HUMI, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dalam keterbukaan informasi, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, kapal tug boat dengan nama Noah VII dan Noah VIII tersebut dibeli anak usaha perseroan, PT Humpuss Transportasi Curah (HTC) dari PT Pelayaran Sumber Bahari. HTC merupakan perusahaan yang 99,99 persen sahamnya dimiliki oleh perseroan.

Pihak penjual diklaim bukan merupakan pihak terafiliasi perseroan. PSB tercatat sebagai perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Serang, Banten.

Sementara itu, sumber dana pembelian kedua kapal tersebut sekitar 80 persen berasal dari pinjaman bank. Adapun sisanya berasal dari kas internal.

HUMI terus melakukan langkah ekspansi secara terukur setelah agresif berinvestasi pada tahun lalu. Pada 2026, perseroan berkomitmen mengoptimalisasi aset yang telah dilakukan oleh perseroan.

Sepanjang 2025, HUMI melalui entitas anak usaha telah melakukan investasi signifikan dengan menambah aset-aset produktif berupa kapal pengangkut LNG dan kapal tanker LPG. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat posisi perseroan dalam rantai logistik energi nasional sekaligus meningkatkan kapasitas dalam melayani kebutuhan distribusi energi yang terus berkembang.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen Kecap ABC PT Heinz ABC Indonesia menegaskan belum memiliki rencana untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Perseroan memilih memprioritaskan penguatan bisnis dan inovasi produk di tengah tantangan ekonomi serta kenaikan biaya produksi.

General Counsel and Head of Corporate Affairs PT Heinz ABC Indonesia Mira Buanawati mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai IPO, baik di tingkat perusahaan maupun grup secara global. Adapun, Heinz ABC Indonesia merupakan bagian dari Kraft Heinz dari Amerika Serikat.

"Belum ada rencana [IPO]. Secara global di grup kami memang hanya ada satu perusahaan yang sudah tercatat di bursa. Untuk Heinz ABC sendiri saat ini belum ada rencana IPO di sini," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Alih-alih menyiapkan aksi korporasi di pasar modal, ABC Heinz memilih memusatkan perhatian pada peningkatan daya saing bisnis di tengah tekanan biaya operasional.

Perseroan mengakui sepanjang semester I/2026 menghadapi kenaikan harga logistik, bahan baku, hingga material kemasan plastik

Meski demikian, perusahaan menegaskan tetap berhati-hati dalam menentukan strategi harga mengingat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

"Kami harus menjaga keseimbangan. Di satu sisi biaya produksi meningkat, tetapi di sisi lain kami juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga keputusan penyesuaian harga dilakukan dengan sangat hati-hati," terangnya.

Untuk meredam kenaikan biaya kemasan, perusahaan terus mendorong inovasi melalui penggunaan material daur ulang (recycled PET/rPET), pengurangan penggunaan virgin plastic, serta mendesain ulang kemasan agar lebih efisien.

Langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap mengingat pasokan bahan baku plastik daur ulang di dalam negeri masih terbatas.

Di sisi produk, ABC Heinz juga tengah menyiapkan berbagai inovasi yang mengikuti perubahan gaya hidup konsumen. Perseroan mengakui tren konsumsi beberapa kategori, seperti sirup, mengalami perubahan dibandingkan beberapa tahun lalu seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Oleh karena itu, perusahaan terus mengembangkan produk yang selaras dengan program healthier choice yang didorong pemerintah, meski belum bersedia mengungkapkan waktu peluncuran produk baru tersebut.

Meski menghadapi tantangan ekonomi, Heinz ABC menyebut penjualan hingga semester I/2026 masih berada pada level yang cukup baik. Namun, perusahaan tetap mengadopsi target pertumbuhan yang konservatif dengan menyesuaikan kondisi perekonomian nasional.

Dia memperkirakan pertumbuhan bisnis tahun ini diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Saat ini, produk kecap masih menjadi kontributor terbesar terhadap penjualan perseroan sembari memperkuat portofolio melalui inovasi produk dan efisiensi operasional sebagai strategi utama.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengebut target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun ini. Sampai tanggal 27 Juni 2026, realisasi distribusi beras SPHP tersebut sukses menyentuh angka 392 ribu ton.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, mengatakan realisasi penyaluran beras SPHP terpantau telah mencapai 392 ribu ton. Target realisasi tersebut sudah terdata 47,56 persen dari target nasional yaitu sebesar 828 ribu ton tahun ini.
"Secara terata, (realisasi lebih) 45 persen cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan," jelas Maino dalam keterangan pers Bapanas, Selasa (30/6/2026).
Maino menuturkan penyaluran beras SPHP ini juga dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama. Pasar rakyat menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah agar tetap berada pada jalur harga acuan yang ditetapkan.
"Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM (Gerakan Pangan Murah). Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat," terang Maino.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menegaskan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras terkoreksi di sekitar sepertiga wilayah Indonesia. Sementara itu, sebagian besar provinsi mencatat perubahan harga yang relatif rendah bahkan stabil.
"Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.
Diketahui sebelumnya, Inflasi nasional secara year on year pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi angka tersebut karena masih berada dalam rentang target pemerintah yakni 1,5 hingga 3,5 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan untuk menyampaikan data ekspor impor serta neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026, Rabu (1/7/2026). Ada peluang rekor surplus 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 berakhir.

Berdasarkan data performa neraca dagang beberapa bulan sebelumnya, tren penyempitan surplus diketahui terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pada April 2026, neraca dagang kembali mencatatkan surplus ke-72 kalinya secara beruntun. Namun, nilainya mengecil bahkan sampai enam tahun terakhir yaitu US$89,1 juta.

Proyeksi defisit itu disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual. Dia memprakirakan neraca dagang mencatatkan defisit sebesar US$1,04 miliar. Hal ini tidak lepas dari efek penurunan ekspor maupun impor secara bulanan karena hari kerja Mei yang lebih sedikit dari April 2026.

David mencatat bahwa harga komoditas ekspor unggulan Indonesia naik seperti batu bara dan logam, sedangkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) stagnan. Namun demikian, ekspor diprakirakan cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor.

"Namun, indikasi awal dari data negara-negara lain yang menjadi importir utama produk-produk Indonesia, ekspor cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor, terutama untuk ekspor ke Malaysia, Thailand, dan China," jelas David kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

David memproyeksikan ekspor pada dua bulan lalu turun baik secara bulanan maupun tahunan yakni 15,44% (MoM) dan 13,07% (YoY). Sementara itu, impor secara tahunan naik 10,50% (YoY) meski turun 10,98% (MoM).

Berbeda dengan David, Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Myrdal Gunarto memproyeksikan neraca dagang Indonesia masih akan membukukan surplus, bahkan meningkat pesat dari bulan sebelumnya ke US$2,19 miliar.

Di sisi lain, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan kenaikan surplus yang lebih moderat dibandingkan April 2026, yakni ke US$738 juta atau US$0,74 miliar.

"Kondisi ini menunjukkan resiliensi eksternal yang kuat, di mana performa volume ekspor mampu meredam dampak melambatnya pertumbuhan ekspor ke level 20,54% (YoY) akibat mulainya tren normalisasi atau koreksi harga komoditas unggulan seperti CPO dan batubara di pasar global. Sementara kenaikan impor diperkirakan mencapai 34,91% (YoY)," terangnya kepada Bisnis.

Adapun proyeksi Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro juga lebih moderat yakni pelebaran surplus ke US$451 juta pada Mei 2026. Dia mengestimasikan ekspor sebesar US$24,3 miliar atau turun 3,9% (MoM) dan 1,2% (YoY).

Namun demikian, impor diproyeksikan anjlok lebih dalam yakni sebesar 5,3% (MoM) ke US$23,9 miliar. Hal ini kendati ekspor secara tahunan diproyeksikan masih tumbuh hingga 17,5% (YoY).

"Secara keseluruhan, neraca dagang Indonesia diprakirakan tetap surplus pada Mei 2026 didukung oleh ekspor komoditas yang resilien dan kontraksi yang lebih dalam pada impor. Bagaimanapun, pertumbuhan ekspor yang melandai dan pertumbuhan impor yang masih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan momentum yang tidak seimbang ke depannya," jelas Andry melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan tujuannya, Andry memproyeksikan ekspor ke China masih akan tumbuh kuat sebesar 52,3% (YoY) serta ke Vietnam dan China masing-masing tumbuh 10,2% (YoY) dan 25,1% (YoY).

Harga komoditas dinilai masih mendukung valuasi harga ekspor terutama untuk komoditas utama seperti batu bara, CPO, nikel dan logam besi.

Di sisi lain, impor pada dua bulan lalu diproyeksikan untuk mengalami kontraksi lebih dalam dari ekspor dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kinerja impor tetap kuat dengan pertumbuhan 17,5% (YoY).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan halal kini tidak lagi dipandang semata sebagai isu agama, tetapi telah menjadi simbol kesehatan, kebersihan, dan kualitas yang diterima secara global.

Pernyataan itu disampaikan Haikal saat menghadiri perayaan Matariki atau Tahun Baru Māori, yang diselenggarakan Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta, Selasa.

Selandia Baru telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang skema saling pengakuan dengan lembaga yang dipimpinnya pada tahun lalu.

"Halal sekarang bukan lagi berbicara soal agama. Halal adalah simbol kesehatan. Halal bukan hanya untuk Muslim, halal adalah untuk semua karena halal merupakan simbol kesehatan, simbol kebersihan, dan simbol kualitas," katanya.

Haikal mengatakan cara pandang tersebut merupakan transformasi definisi halal yang juga ia pelajari dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, konsep halal kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan tidak lagi hanya dikaitkan dengan kebutuhan umat Islam.

Ia mencontohkan saat berkunjung ke Amerika Serikat, kalangan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyebut halal sebagai simbol kesehatan.

Sementara di Korea Selatan, salah satu perusahaan farmasi menyebut halal sebagai kebersihan ganda.

Sedangkan, bagi Australia, sebut Haikal, halal dimaknai sebagai kepuasan pelanggan dan di Eropa produk halal dilihat sebagai pangan berkualitas tinggi (elite food) karena diproses dengan standar kebersihan yang lebih tinggi. Lalu, China memandang halal sebagai penggerak ekonomi (economic engine).

"China kini menjadi negara produsen produk halal nomor satu di dunia," ujar Haikal seraya menambahkan bahwa China memproduksi produk halal senilai lebih dari 21 miliar dolar AS setiap tahun.

Haikal mengatakan Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun bukan produsen produk halal terbesar.

Ia menyebut produsen halal terbesar adalah China, disusul Brasil dan Amerika Serikat, sehingga menurutnya halal kini telah menjadi milik semua orang.

"Mulai hari ini, terimalah bahwa halal adalah bagian dari kemakmuran hidup dan merupakan bagian dari peradaban modern," katanya.

Ia menambahkan di Indonesia pengembangan halal mengedepankan tiga prinsip, yakni transparansi, ketertelusuran, dan kepercayaan.

"Seiring kita melangkah ke masa depan, marilah kita merayakan kemitraan yang telah terjalin dan terus memperkuat Kemitraan Komprehensif antara Indonesia dan Selandia Baru," kata Haikal menambahkan.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026