JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah enam bulan beruntun sepanjang semester pertama 2026.

Pada hari terakhir di paruh pertama 2026 kemarin, IHSG ditutup melorot 177,59 poin atau 3,05 persen ke level 5.643,19.

Associate Director of Research and Investment di Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan, IHSG bergerak di zona negatif, seiring pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang mendekati Rp 17.900 per dollar AS.

"Depresiasi rupiah terjadi di tengah ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter The Fed yang tetap ketat," kata dia dalam analisisnya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, pasar tampaknya belum merespons positif pernyataan pejabat senior Bank Indonesia (BI) yang menegaskan komitmen untuk mengerahkan seluruh instrumen kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, pejabat BI juga menyampaikan bank sentral perlu mengambil berbagai kebijakan jangka pendek sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakstabilan ekonomi.

Nico menjelaskan, sentimen lain yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah rilis sejumlah data ekonomi domestik pada awal bulan ini, seperti inflasi, neraca perdagangan, dan aktivitas manufaktur. "Data-data tersebut diperkirakan akan menjadi barometer kondisi perekonomian Indonesia sekaligus memberikan gambaran mengenai arah kebijakan ekonomi ke depan," ungkap dia.

Pengaruh pengumuman MSCI

Head of Online Trading BCA Sekuritas, Achmad Yaki mengatakan, pelemahan IHSG saat ini masih dipengaruhi oleh pengumuman lembaga rating internasional Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Outflow masih terkait pengumuman MSCI minggu lalu," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026). Ia berpandangan, saat ini belum ada stimulus khusus untuk mendorong kinerja pasar modal.

Secara umum, Achmad bilang, upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari pemerintah belum terlihat di sektor riil.

Di sisi lain, imbal hasil obligasi (bond yield) yang tinggi membuat aliran modal bergeser dari pasar saham ke surat utang atau obligasi.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani menjabarkan, kepercayaan investor pasar modal masih rendah.

Padahal beberapa metrik makro seperti nilai tukar rupiah menguat hingga harga minyak mentah global yang turun sepatutnya menjadi sentimen positif untuk outlook domestik.

"Namun kepercayaan investor masih belum tinggi, investor asing masih keluar, tren saham masih turun jadi investor menunggu titik rendah lagi sebelum kembali masuk," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026). Arjun memproyeksikan, untuk level terdekat IHSG diperkirakan akan menuju level 5.600.

Saat melewati level tersebut, IHSG akan menguji level 5.350. "Ketika dia sampai level 5.350 itu udah membentuk pola double-bottom kemungkinan tinggi bisa rebound (pembalikan arah) market lagi uji level support kunci saat ini intinya sebelum berani masuk lagi," ucap dia.

Pergerakan bursa Asia melemah

Di sisi lain, Analis teknikal MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana memperkirakan, pergerakan IHSG sejalan dengan pergerakan bursa Asia yang mayoritas bergerak melemah pada perdagangan hari ini.

Kinerja tersebut terjadi meskipun Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur China Juni pada 26 berada di atas zona ekspansi.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga terpantau melemah.

Saat ini kurs rupiah berada di level Rp 17.932 per dollar AS.

Kemudian, investor masih akan menanti data pekerjaan AS dan juga inflasi Indonesia.

Dari harga komoditas, harga emas dunia tercatat turun ke level 3.991 dollar AS per ounce. "Yang diperkirakan menjadi sentimen negatif bagi emiten yang berkorelasi," tutup dia.

Sebagai informasi, IHSG ditutup melorot 177,59 poin atau 3,05 persen ke 5.643,19 pada akhir perdagangan Selasa (30/6/2026). Sebanyak 136 saham naik, 564 saham turun dan 99 saham stagnan.

Total volume perdagangan saham di bursa kemarin mencapai 21,87 miliar saham, dengan total nilai Rp 14,85 triliun.

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Senin (18/5/2026).

IHSG merah di paruh pertama 2026

Selain itu, penutupan pasar saham di akhir Juni ini menandai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melemah selama enam bulan berturut-turut.

IHSG mengawali 2026 di level 8.748,13 pada 2 Januari 2026 dan menutup semester pertama di level 5.643,2 atau merosot 34,74 persen setara 3.003 poin.

Sepanjang 2026 ini, IHSG selalu mencetak rapor merah setiap bulannya.

Pada akhir Januari 2026, IHSG berada di 8.329,61, atau turun 3,67 persen dibandingkan awal tahun setara 317,33 poin.

Pada pertengahan Januari 2026, IHSG sempat mencetak rekor tertinggi di level 9.134, atau menguat 5,56 persen sepanjang tahun setara 487,76 poin.

Lalu, pada akhir Februari 2026 IHSG melanjutkan tren pelemahan dengan berada di level 8.235,49, atau melemah 4,76 persen sepanjang tahun setara 411,45 poin.

IHSG menutup Maret di tingkat 7.048,22, atau turun 18,49 sepanjang tahun setara 1.598,72 poin.

Rapor merah IHSG berlanjut di kuartal II-2026 dengan penurunan 19,55 persen setara 1.690,13 poin sepanjang tahun ke level 6.956,80 di akhir April.

Per akhir Mei 2026, IHSG terus melemah dan berada di level 6.125,38.

IHSG turun 29,14 persen sepanjang tahun setara 2.519,56 poin.

Sedangkan di akhir semester pertama IHSG ditutup pada level 5.643,2 atau melemah 34,74 persen sepanjang tahun setara 3.003,73 poin.

Pada Juni 2026, IHSG juga sempat mencatat rekor terendah sepanjang tahun di level 5.342,14.

GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali memenuhi ruang pemberitaan dalam beberapa pekan terakhir.

Industri tekstil, garmen, alas kaki, hingga sejumlah sektor manufaktur lainnya menghadapi tekanan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Di balik setiap angka PHK terdapat cerita tentang keluarga yang kehilangan sumber penghasilan, pekerja yang harus memulai kembali pencarian kerja, dan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan industri yang ikut merasakan turunnya aktivitas ekonomi.

Di mata publik, rangkaian peristiwa ini mudah dibaca sebagai pertanda bahwa perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja.

Namun, pada saat yang hampir bersamaan, berbagai indikator makroekonomi justru menyampaikan narasi yang berbeda.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada jalur positif, inflasi relatif terkendali, dan sejumlah proyek investasi terus berjalan.

Secara statistik, ekonomi Indonesia masih bertumbuh.

Di sinilah muncul sebuah pertanyaan yang layak diajukan: jika ekonomi masih tumbuh, mengapa semakin banyak pekerja justru kehilangan pekerjaan?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menyalahkan perlambatan permintaan, pelemahan ekspor, atau kesalahan strategi perusahaan tertentu.

Penjelasan semacam itu mungkin benar untuk beberapa kasus, tetapi tidak cukup untuk memahami fenomena yang kini semakin sering berulang.

Ketika PHK terjadi di berbagai sektor dalam waktu yang hampir bersamaan, persoalannya tidak lagi semata-mata berada pada tingkat perusahaan.

Ada gejala yang lebih mendasar, yakni perubahan dalam struktur ekonomi yang mengubah cara pertumbuhan diciptakan sekaligus mengubah cara pasar kerja bekerja.

Selama bertahun-tahun, masyarakat terbiasa menganggap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berjalan seiring.

Ketika investasi meningkat, pabrik dibangun, produksi bertambah, maka kesempatan kerja pun meluas.

Logika tersebut pernah menjadi ciri pembangunan Indonesia, terutama ketika sektor manufaktur padat karya menjadi motor utama pertumbuhan.

Pada masa itu, kenaikan produk domestik bruto (PDB) relatif cepat diterjemahkan menjadi bertambahnya kesempatan kerja dan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga.

Kini hubungan tersebut tidak lagi sesederhana itu.

Pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung, tetapi sumber pertumbuhan mulai bergeser ke sektor-sektor yang lebih padat modal, lebih berbasis teknologi, dan lebih mengandalkan peningkatan produktivitas daripada penambahan jumlah pekerja.

Digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan, serta perubahan rantai pasok global mendorong perusahaan menghasilkan output yang lebih besar dengan tenaga kerja yang lebih sedikit.

Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti perluasan kesempatan kerja sebagaimana yang terjadi pada dekade-dekade sebelumnya.

Paradoks inilah yang sesungguhnya sedang dihadapi Indonesia. Angka pertumbuhan ekonomi masih memberi kesan optimistis, tetapi sebagian masyarakat justru merasakan meningkatnya ketidakpastian dalam dunia kerja.

Di satu sisi, indikator makro menunjukkan stabilitas; di sisi lain, pekerja menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian, sementara lulusan baru memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif.

Jurang antara capaian statistik dan pengalaman sehari-hari masyarakat menjadi semakin lebar.

Karena itu, gelombang PHK yang terjadi saat ini sebaiknya tidak dipandang semata sebagai persoalan siklus bisnis yang akan selesai ketika permintaan kembali pulih.

Fenomena tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal, struktur ekonomi Indonesia sedang mengalami transformasi yang membawa konsekuensi baru bagi pasar tenaga kerja.

Jika diagnosisnya keliru, maka kebijakan yang diambil pun berisiko hanya bersifat jangka pendek dan reaktif.

Di titik itu, tantangan terbesar Indonesia bukanlah mempertahankan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut tetap mampu menciptakan pekerjaan yang layak, memperkuat kelas menengah, dan memperluas kesempatan bagi mereka yang memasuki dunia kerja.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa cepat ekonomi bertumbuh, tetapi juga dari seberapa luas manfaat pertumbuhan itu dirasakan oleh masyarakat.

Angka Pertumbuhan Tidak Selalu Menceritakan Kondisi Nyata

Selama ini pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolok ukur utama untuk menilai kesehatan suatu negara.

Ketika produk domestik bruto (PDB) meningkat, muncul anggapan dunia usaha sedang berkembang, pendapatan masyarakat membaik, dan kesempatan kerja akan semakin luas.

Cara pandang ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak lagi memadai untuk menjelaskan dinamika ekonomi Indonesia saat ini.

Angka pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah indikator agregat yang menggambarkan besarnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan, bukan bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut tersebar di antara sektor-sektor usaha maupun kelompok masyarakat.

Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi dapat ditopang oleh hanya beberapa sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB, tetapi relatif sedikit menyerap tenaga kerja.

Industri pertambangan, pengolahan mineral, energi, maupun sektor-sektor berbasis teknologi merupakan contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tinggi dengan penggunaan modal dan teknologi yang jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja.

Ketika sektor-sektor tersebut tumbuh pesat, angka pertumbuhan ekonomi nasional memang terdongkrak.

Namun, peningkatan tersebut belum tentu diikuti oleh bertambahnya lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sebanding.

Sebaliknya, sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, dan berbagai industri manufaktur padat karya, justru menghadapi tekanan yang tidak ringan.

Persaingan global yang semakin ketat, perubahan rantai pasok internasional, kenaikan biaya produksi, hingga perlambatan permintaan ekspor memaksa banyak perusahaan melakukan efisiensi.

Akibatnya, sebagian perusahaan memilih mengurangi kapasitas produksi, menunda ekspansi, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam statistik nasional tidak selalu mampu mengimbangi pelemahan yang terjadi di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan jutaan pekerja.

Fenomena ini menunjukkan, kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi sama pentingnya dengan besarnya pertumbuhan itu sendiri.

Pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal memang dapat meningkatkan output nasional, tetapi belum tentu memperluas kesempatan kerja atau memperkuat daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, membaca kondisi ekonomi hanya melalui angka pertumbuhan berisiko melahirkan kesimpulan yang terlalu optimistis.

Di balik angka yang tampak positif, bisa saja terdapat tekanan yang semakin besar terhadap pasar tenaga kerja, pendapatan rumah tangga, dan keberlangsungan kelas menengah.

Di sinilah paradoks pertumbuhan Indonesia mulai menemukan relevansinya: ekonomi terus bertambah besar, tetapi manfaatnya tidak selalu dirasakan secara merata oleh mereka yang menggantungkan hidup pada pekerjaan formal.

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Gelombang PHK yang terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali orientasi pembangunan nasional.

Ketika pertumbuhan ekonomi tidak lagi diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, maka tantangan kebijakan tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, kita perlu melihat PHK bukan hanya sebagai persoalan hubungan industrial atau kesulitan yang dialami perusahaan tertentu.

Fenomena tersebut merupakan sinyal bahwa struktur pasar kerja sedang berubah lebih cepat daripada kemampuan sistem pendidikan, pelatihan, dan kebijakan ketenagakerjaan untuk beradaptasi.

Oleh karena itu, respons yang hanya berfokus pada bantuan sosial atau insentif jangka pendek memang penting untuk meredam dampak langsung terhadap pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi tidak akan menyelesaikan akar persoalan.

Yang lebih mendesak adalah menyiapkan tenaga kerja agar mampu memasuki jenis-jenis pekerjaan yang tumbuh dalam struktur ekonomi baru.

Salah satu agenda yang perlu dipercepat adalah reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.

Dunia usaha saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi.

Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (skills mismatch) menjadi salah satu penyebab mengapa perusahaan kesulitan memperoleh tenaga kerja yang sesuai, sementara di sisi lain jumlah pengangguran tetap tinggi.

Pendidikan vokasi tidak lagi cukup berorientasi pada kebutuhan industri masa lalu, melainkan harus mampu mengantisipasi kebutuhan ekonomi masa depan melalui kemitraan yang lebih erat antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah.

Pada saat yang sama, kebijakan investasi juga perlu diarahkan secara lebih selektif.

Selama ini, keberhasilan sering diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk.

Ke depan, ukuran tersebut perlu dilengkapi dengan pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa besar investasi tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, serta membangun rantai nilai domestik.

Indonesia tentu tetap membutuhkan investasi di sektor-sektor berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi.

Namun, di saat yang bersamaan, sektor manufaktur padat karya yang selama puluhan tahun menjadi penyerap tenaga kerja terbesar tidak boleh kehilangan daya saing.

Tantangannya bukan memilih antara industri padat karya atau padat teknologi, melainkan membangun keduanya secara saling melengkapi agar transformasi ekonomi tidak meninggalkan jutaan pekerja.

Lebih jauh, peningkatan produktivitas tenaga kerja harus menjadi agenda utama pembangunan.

Dalam ekonomi modern, daya saing suatu negara tidak lagi ditentukan oleh murahnya upah, tetapi oleh kemampuan sumber daya manusianya menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Investasi pada pendidikan, riset, inovasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan keterampilan akan menjadi faktor penentu apakah Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi atau justru menghadapi meningkatnya pengangguran terdidik.

Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan otomatisasi, tujuan kebijakan bukanlah melawan teknologi, melainkan memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan untuk bekerja berdampingan dengan teknologi tersebut.

Pada akhirnya, paradoks pertumbuhan Indonesia mengajarkan kualitas pembangunan tidak dapat lagi diukur hanya dari seberapa cepat ekonomi bertumbuh, tetapi juga dari seberapa luas kesempatan yang diciptakan bagi masyarakat untuk ikut menikmati hasil pertumbuhan itu.

Pekerjaan rumah pemerintah bukan sekadar mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan bahwa transformasi ekonomi berjalan secara inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Sebab, pertumbuhan yang tidak mampu menghadirkan pekerjaan, memperkuat kelas menengah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya akan kehilangan makna sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Bisnis.com, MAKASSAR - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatatkan performa impresif hingga Mei 2026, dengan akumulasi penyaluran menembus Rp7,78 triliun yang dialokasikan kepada 110.400 debitur.

Pencapaian tersebut menempatkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah dengan realisasi penyaluran KUR tertinggi di luar Pulau Jawa.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulsel Angkaswantoro mengemukakan bahwa sektor pertanian masih menjadi motor utama penyerapan pembiayaan bersubsidi ini dengan porsi mencapai Rp3,62 triliun.

"Sektor perdagangan menyusul di posisi kedua dengan serapan Rp2,02 triliun, kemudian sektor real estate sebesar Rp671,79 miliar, serta sektor-sektor lainnya yang mengantongi Rp1,47 triliun," ujar Angkaswantoro di Makassar, Senin (29/6/2026).

Dari sisi lembaga penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) kembali mengukuhkan dominasinya. Meski tidak merinci angka absolut, Angkaswantoro mengonfirmasi bahwa BRI menguasai lebih setengah dari total pangsa pasar penyaluran KUR di Sulsel, konsisten dengan tren dalam beberapa tahun terakhir.

Secara spasial, Kabupaten Bone tercatat sebagai daerah dengan serapan KUR terbesar di Sulsel. Angkaswantoro berharap dominasi Bone mampu memicu efek rembesan guna mendorong pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di kabupaten/kota lainnya.

Di sisi lain, perbankan di Sulsel kini tengah memacu penetrasi pembiayaan ke sektor perikanan sembari memperketat manajemen risiko. Industri perbankan berkomitmen untuk menjaga rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) KUR tetap berada di bawah ambang batas aman 2%.

Terpisah, Regional CEO (RCEO) BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo menjelaskan bahwa portofolio KUR perseroan secara mayoritas mengalir ke sektor-sektor produktif.

Sektor pertanian masih menempati urutan pertama sebagai penerima fasilitas KUR BRI, disusul oleh sektor perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

"Penyaluran KUR BRI sejauh ini masih didominasi oleh segmen KUR Mikro, dengan porsi terbesar terserap di sektor pertanian," pungkas Argo.

KOMPAS.com – Informasi mengenai pinjol resmi OJK Juli 2026 banyak dicari masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman secara online dengan aman dan legal.

Di tengah maraknya penawaran pinjaman digital, masyarakat perlu lebih berhati-hati saat memilih aplikasi pinjaman online.

Pasalnya, masih banyak pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan berpotensi merugikan nasabah, mulai dari bunga yang tidak wajar hingga penyalahgunaan data pribadi.

Karena itu, sebelum mengajukan pinjaman, pastikan aplikasi yang digunakan telah mengantongi izin resmi dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data terbaru OJK per 24 April 2026, terdapat 94 penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending yang telah berizin dan diawasi secara resmi.

Dengan mengecek pinjol OJK Juli 2026, masyarakat dapat menghindari risiko menggunakan layanan pinjaman online ilegal sekaligus memperoleh perlindungan sebagai konsumen.

Lantas, apa saja daftar pinjol resmi Juli 2026 yang masih beroperasi secara legal?

Daftar pinjol resmi OJK Juli 2026

Dilansir dari informasi resmi OJK, berikut daftar pinjol resmi OJK Juli 2026 atau penyelenggara fintech lending yang telah memperoleh izin dan diawasi:

• Danamas – PT Pasar Dana Pinjaman
• Amartha – PT Amartha Miko Fintek
• Dompet Kilat – PT Indo FinTek
• Boost – PT Creative Mobile Adventure
• Tokomodal – PT Toko Modal Mitra Usaha
• Modalku – PT Mitrausaha Indonesia Grup
• KTA Kilat – PT Pendanaan Teknologi Nusa
• Kredit Pintar – PT Kredit Pintar Indonesia
• Finmas – PT Oriente Mas Sejahtera
• KlikA2C – PT Aman Cermat Cepat
• Akseleran – PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
• Ammana – PT Ammana Fintek Syariah
• PinjamanGO – PT Dana Pinjaman Inklusif
• KoinP2P – PT Lunaria Annua Teknologi
• Pohondana – PT Pohon Dana Indonesia

• Mekar – PT Mekar Investama Sampoerna
• AdaKami – PT Pembiayaan Digital Indonesia
• Esta Kapital – PT Esta Kapital Fintek
• KreditPro – PT Tri Digi Fin
• FINTAG – PT Fintagra Homido Indonesia
• RupiahCepat – PT Kredit Utama Fintech Indonesia
• Crowdo – PT Mediator Komunitas Indonesia
• Indodana – PT Artha Dana Teknologi
• JULO – PT Julo Teknologi Finansial
• Pinjamin – PT Progo Puncak Group
• DanaKredi – PT Pindar Berbagi Bersama
• OVO Finansial – PT Indonusa Bara Sejahtera
• PinjamModal – PT Finansial Integrasi Teknologi
• Alami – PT Alami Fintek Sharia
• AwanTunai – PT Simplefi Teknologi Indonesia

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar daftar pinjol resmi OJK Juli 2026, daftar pinjol OJK terbaru Juli 2026. Pinjol OJK Juli 2026. Pinjol OJK Juli 2026.

• Danakini – PT Dana Kini Indonesia
• Singa – PT Abadi Sejahtera Finansindo
• Danamerdeka – PT Intekno Raya
• Easycash – PT Indonesia Fintopia Technology
• Pinjamyuk – PT Kuaikuai Tech Indonesia
• Finplus – PT Rezeki Bersama Teknologi
• Uangme – PT Uangme Fintek Indonesia
• PinjamDuit – PT Stanford Teknologi Indonesia
• Dana Syariah – PT Dana Syariah Indonesia
• Batumbu – PT Berdayakan Usaha Indonesia
• Cashcepat – PT Artha Permata Makmur
• klikUMKM – PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
• Pinjam Gampang – PT Kredit Plus Teknologi
• Cicil – PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
• Lumbungdana – PT Lumbung Dana Indonesia

• KrediOne – PT Inovasi Terdepan Nusantara
• Kredinesia – PT Kreditku Teknologi Indonesia
• Pintek – PT Pinduit Teknologi Indonesia
• ModalRakyat – PT Modal Rakyat Indonesia
• Solusiku – PT Anugerah Digital Indonesia
• Cairin – PT Idana Solusi Sejahtera
• Danaku – PT Trust Teknologi Finansial
• Klik Kami – PT Harapan Fintech Indonesia
• Duha Syariah – PT Duha Madani Syariah
• Invoila – PT Sol Mitra Fintec
• Sanders One Stop Solution – PT Satustop Finansial Solusi
• DanaBagus – PT Dana Bagus Indonesia
• UKU – PT Teknologi Merlin Sejahtera
• Kredito – PT Fintek Digital Indonesia
• AdaPundi – PT Info Tekno Siaga

• Lentera Dana Nusantara – PT Lentera Dana Nusantara
• Modal Nasional – PT Solusi Teknologi Finansial
• Komunal – PT Komunal Finansial Indonesia
• Restock.ID – PT Cerita Teknologi Indonesia
• Avantee – PT Grha Dana Bersama
• Gradana – PT Gradana Teknoruci Indonesia
• Danacita – PT Inclusive Finance Group
• Pijar – PT IKI Karunia Indonesia
• Ivoji – PT Finansia Aira Teknologi
• Indofund.id – PT Bursa Akselerasi Indonesia
• iGrow – PT iGrow Resources Indonesia
• Danai.id – PT Adiwisata Finansial Teknologi
• DUMI – PT Fidac Inovasi Teknologi
• Lahan SIKAM – PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
• qazwa.id – PT Qazwa Mitra Hasanah

• KrediFazz – PT KrediFazz Digital Indonesia
• KreditOK – PT Doeku Peduli Indonesia
• Aktivaku – PT Aktivaku Investama Teknologi
• Danain – PT Mulia Inovasi Digital
• Indosaku – PT Indosaku Teknologi Indonesia
• Edufund – PT Fintech Bina Bangsa
• GandengTangan – PT Kreasi Anak Indonesia
• Papitupi Syariah – PT Piranti Alphabet Perkasa
• BantuSaku – PT Smartec Teknologi Indonesia
• danabijak – PT Digital Micro Indonesia
• AdaModal – PT Solid Fintek Indonesia
• SamaKita – PT Sejahtera Sama Kita
• KawanCicil – PT Kawan Cicil Teknologi Utama
• KlikCair – PT Klikcair Magga Jaya
• Ethis – PT Ethis Fintek Indonesia
• Samir – PT Sahabat Mikro Fintek
• Uatas – PT Plus Ultra Abadi
• Asetku – PT Pintar Inovasi Digital
• Findaya – PT Mapan Global Reksa

KOMPAS.com/MELA ARNANI Cara cek pinjol resmi OJK via WhatsApp. Cara cek pinjol legal OJK via WhatsApp.

Cara cek pinjol resmi OJK Juli 2026

Masyarakat disarankan untuk selalu memeriksa legalitas aplikasi pinjaman online sebelum mengajukan pembiayaan. Langkah ini penting untuk memastikan perusahaan yang dipilih benar-benar telah memperoleh izin dari OJK.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengecek pinjol resmi OJK Juli 2026, yaitu:

• Mengunjungi situs resmi OJK, https://www.ojk.go.id
• Menghubungi layanan konsumen OJK melalui nomor 157
• Mengirim pesan ke WhatsApp resmi OJK di 081-157-157-157

Selain itu, pengecekan pinjol resmi OJK terbaru juga dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp dengan langkah berikut:

• Simpan nomor WhatsApp resmi OJK 081-157-157-157
• Buka ruang percakapan dan ketik "Menu"
• Pilih menu "Cek Legalitas"
• Masukkan nama perusahaan atau aplikasi pinjaman online yang ingin diperiksa
• Tunggu balasan otomatis dari sistem mengenai status legalitas perusahaan tersebut.

Dengan mengetahui daftar pinjol resmi Juli 2026, masyarakat dapat lebih mudah memilih layanan pinjaman online yang aman dan legal.

Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan aplikasi yang digunakan termasuk dalam daftar pinjol OJK terbaru. Langkah sederhana ini dapat membantu menghindari pinjaman online ilegal, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi maupun praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak update pencairan BLT Kesra Rp900.000 bulan Juli 2026 berikut ini, termasuk jadwal, syarat, dan cara cek penerimanya.

BLT Kesra Rp900.000 mencari salah satu bansos yang cukup ditunggu-tunggu masyarakat.

Hal tersebut lantaran BLT Kesra memberikan uang tunai hingga Rp900.000 kepada penerimanya.

Oleh sebab itu, ada banyak sekali pencarian tentang jadwal pencairan BLT Kesra Rp900.000 terbaru bulan Juli 2026.

Berikut adalah update infonya per bulan Juli 2026:

Sayangnya, informasi terbaru yang dihimpun Bisnis menyebut bahwa tidak ada tanda-tanda pemerintah akan kembali mencairkan BLT Kesra Rp900.000 tahun 2026 ini.

Sebab Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tahap terakhir dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2025.

Jika tidak dicairkan hingga tenggat waktu, dana bantuan berpotensi dikembalikan ke kas negara.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pencairan tepat waktu sangat penting agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

BLT Kesra menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga daya beli keluarga miskin dan rentan, khususnya menjelang pergantian tahun.

“BLT Kesra merupakan instrumen strategis perlindungan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjelang pergantian tahun,” ujar Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta.

Cara Cek Daftar Penerima Terbaru, lanjut halaman 2...

Cara Cek Daftar Penerima BLT Kesra Rp900.000 Terbaru

1. Melalui situs Cek Bansos

• Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP
• Masukkan nama lengkap sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik “Cari Data”

2. Melalui aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi di Play Store atau App Store
• Buat akun dan lengkapi data diri
• Unggah foto KTP dan swafoto
• Login dan buka menu Profil
• Syarat Penerima BLT Kesra Rp900.000
• Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Kemensos
• Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri

Kapan BLT Kesra Cair Lagi?

Jadwal belum diketahui karena pemerintah belum memberi update.

Itulah update info terbaru soal pencairan BLT Kesra Rp900.000 bulan Juli 2026.

Bursa Wall Street di Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (30/6), didorong reli saham-saham sektor semikonduktor. Kenaikan tersebut sekaligus menutup paruh pertama 2026 dan kuartal kedua dengan kinerja yang solid.

Dow Jones Industrial Average naik 136,46 poin atau 0,26% ke level tertinggi sepanjang masa di 52.319,20. Sementara itu, Indeks S&P 500 menguat 0,79% menjadi 7.499,36 dan Nasdaq Composite melonjak 1,52% ke 26.213,72.

Saham-saham produsen cip kompak bergairah. Saham Nvidia naik 2,6%, Advanced Micro Devices (AMD) melesat 7,7%, sedangkan Intel menguat 6%. Di sisi lain, ETF VanEck Semiconductor (SMH) naik lebih dari 3% hingga sepanjang tahun ini mencapai sekitar 82%.

Sepanjang enam bulan pertama tahun ini, Dow Jones mencatat kenaikan 8,9%, menjadi performa paruh pertama terbaik sejak 2021 ketika indeks tersebut menguat 12,7%.

Adapun S&P 500 membukukan kenaikan 9,6% sepanjang semester I, sementara Nasdaq memimpin dengan lonjakan lebih dari 12%. Indeks Russell 2000 bahkan melesat hampir 22%, menjadi kinerja paruh pertama terbaik sejak semester pertama 1991.

Meski berhasil mencetak rekor tertinggi baru, perjalanan Wall Street pada awal tahun diwarnai volatilitas cukup tinggi. Fluktuasi tajam harga energi akibat konflik di Iran serta ketidakpastian mengenai keberlanjutan belanja untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI) sempat menjadi faktor yang membayangi pergerakan pasar.

“Bagi saya, pelajaran dari paruh pertama tahun 2026 adalah bahwa laba lebih penting daripada hampir segala hal, kecuali mungkin suku bunga,” kata Tim Holland, kepala investasi di Orion, dikutip CNBC International, Rabu (1/7).

Di samping itu kekhawatiran investor terhadap prospek perdagangan berbasis kecerdasan buatan (AI) mulai mereda. Seiring meredanya tensi geopolitik yang dinilai semakin mengarah pada penyelesaian.

Sepanjang kuartal II 2026, S&P 500 melonjak 14,9% dan Nasdaq melesat 21,4%, menjadi kenaikan kuartalan terbesar sejak kuartal II 2020. Sementara itu, Dow Jones menguat 12,9%, mencatatkan performa kuartalan terbaik sejak kuartal IV 2022.

Holland memperkirakan tren bullish masih berpotensi berlanjut hingga akhir tahun selama tidak terjadi eskalasi baru dalam konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Menurutnya, investor diperkirakan akan semakin banyak mengalihkan dana ke sektor-sektor yang valuasinya lebih menarik.

Holland juga menilai perhatian pasar memang masih tertuju pada belanja modal dan perdagangan yang berkaitan dengan AI. Namun, jika dicermati lebih dalam, saham-saham berorientasi nilai (value stocks) justru menjadi kelompok yang mencatatkan kinerja lebih baik sepanjang tahun ini.

Apalagi suku bunga diperkirakan masih berpotensi bergerak lebih tinggi, sehingga dapat menjadi tantangan bagi saham-saham pertumbuhan yang telah diperdagangkan pada valuasi tinggi. Sebaliknya, kondisi tersebut dinilai lebih menguntungkan bagi saham-saham dengan valuasi yang lebih murah.

“Tetapi cenderung menjadi pendorong bagi saham-saham yang sensitif terhadap kondisi ekonomi dan sejenisnya,” ucap Holland.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah kalender Jawa bulan Juli 2026 lengkap dengan weton dan neptunya.

Mengetahui kalender Jawa bulan Juli 2026 lengkap dengan wetonnya mungkin bisa menjadi hal bermanfaat buat Anda, terutama yang percaya dengan hari baik dan hari buruk.

Kalender Jawa berbeda dengan kalender Masehi.

Di kalender Jawa, menggunakan dua siklus hari yaitu siklus mingguan yang terdiri dari tujuh hari: Ahad, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.

Selain itu, kalender jawa juga menggunakan siklus pekan yang terdiri dari lima pasaran: Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Berikut Kalender Jawa Bulan Juli 2026, Lengkap dengan Weton dan Neptunya

Rabu, 1 Juli 2026 - Wage - Rabu Wage - Neptu 11 - 15 Suro 1960 Ba' - 16 Muharram 1448 H

Kamis, 2 Juli 2026 - Kliwon - Kamis Kliwon - Neptu 16 - 16 Suro 1960 Ba' - 17 Muharram 1448 H

Jumat, 3 Juli 2026 - Legi - Jumat Legi - Neptu 11 - 17 Suro 1960 Ba' - 18 Muharram 1448 H

Sabtu, 4 Juli 2026 - Pahing - Sabtu Pahing - Neptu 18 - 18 Suro 1960 Ba' - 19 Muharram 1448 H

Minggu, 5 Juli 2026 - Pon - Minggu Pon - Neptu 12 - 19 Suro 1960 Ba' - 20 Muharram 1448 H

Senin, 6 Juli 2026 - Wage - Senin Wage - Neptu 8 - 20 Suro 1960 Ba' - 21 Muharram 1448 H

Selasa, 7 Juli 2026 - Kliwon - Selasa Kliwon - Neptu 11 - 21 Suro 1960 Ba' - 22 Muharram 1448 H

Rabu, 8 Juli 2026 - Legi - Rabu Legi - Neptu 12 - 22 Suro 1960 Ba' - 23 Muharram 1448 H

Kamis, 9 Juli 2026 - Pahing - Kamis Pahing - Neptu 17 - 23 Suro 1960 Ba' - 24 Muharram 1448 H

Jumat, 10 Juli 2026 - Pon - Jumat Pon - Neptu 13 - 24 Suro 1960 Ba' - 25 Muharram 1448 H

Sabtu, 11 Juli 2026 - Wage - Sabtu Wage - Neptu 13 - 25 Suro 1960 Ba' - 26 Muharram 1448 H

Minggu, 12 Juli 2026 - Kliwon - Minggu Kliwon - Neptu 13 - 26 Suro 1960 Ba' - 27 Muharram 1448 H

Senin, 13 Juli 2026 - Legi - Senin Legi - Neptu 9 - 27 Suro 1960 Ba' - 28 Muharram 1448 H

Selasa, 14 Juli 2026 - Pahing - Selasa Pahing - Neptu 12 - 28 Suro 1960 Ba' - 29 Muharram 1448 H

Rabu, 15 Juli 2026 - Pon - Rabu Pon - Neptu 14 - 29 Suro 1960 Ba' - 30 Muharram 1448 H

Kamis, 16 Juli 2026 - Wage - Kamis Wage - Neptu 12 - 30 Suro 1960 Ba' - 1 Safar 1448 H

Jumat, 17 Juli 2026 - Kliwon - Jumat Kliwon - Neptu 14 - 1 Sapar 1960 Ba' - 2 Safar 1448 H

Sabtu, 18 Juli 2026 - Legi - Sabtu Legi - Neptu 14 - 2 Sapar 1960 Ba' - 3 Safar 1448 H

Minggu, 19 Juli 2026 - Pahing - Minggu Pahing - Neptu 14 - 3 Sapar 1960 Ba' - 4 Safar 1448 H

Senin, 20 Juli 2026 - Pon - Senin Pon - Neptu 11 - 4 Sapar 1960 Ba' - 5 Safar 1448 H

Selasa, 21 Juli 2026 - Wage - Selasa Wage - Neptu 7 - 5 Sapar 1960 Ba' - 6 Safar 1448 H

Rabu, 22 Juli 2026 - Kliwon - Rabu Kliwon - Neptu 15 - 6 Sapar 1960 Ba' - 7 Safar 1448 H

Kamis, 23 Juli 2026 - Legi - Kamis Legi - Neptu 13 - 7 Sapar 1960 Ba' - 8 Safar 1448 H

Jumat, 24 Juli 2026 - Pahing - Jumat Pahing - Neptu 15 - 8 Sapar 1960 Ba' - 9 Safar 1448 H

Sabtu, 25 Juli 2026 - Pon - Sabtu Pon - Neptu 16 - 9 Sapar 1960 Ba' - 10 Safar 1448 H

Minggu, 26 Juli 2026 - Wage - Minggu Wage - Neptu 9 - 10 Sapar 1960 Ba' - 11 Safar 1448 H

Senin, 27 Juli 2026 - Kliwon - Senin Kliwon - Neptu 12 - 11 Sapar 1960 Ba' - 12 Safar 1448 H

Selasa, 28 Juli 2026 - Legi - Selasa Legi - Neptu 8 - 12 Sapar 1960 Ba' - 13 Safar 1448 H

Rabu, 29 Juli 2026 - Pahing - Rabu Pahing - Neptu 16 - 13 Sapar 1960 Ba' - 14 Safar 1448 H

Kamis, 30 Juli 2026 - Pon - Kamis Pon - Neptu 15 - 14 Sapar 1960 Ba' - 15 Safar 1448 H

Jumat, 31 Juli 2026 - Wage - Jumat Wage - Neptu 10 - 15 Sapar 1960 Ba' - 16 Safar 1448 H

Itulah kalender Jawa bulan Juli 2026 yang lengkap dengan weton dan neptunya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS), investor tidak hanya mencermati valuasi saham, tetapi juga sumber utama pendapatan perusahaan.

Lalu, risiko ketergantungan pada sosok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selaku pemegang saham sekaligus publik figur alias selebritas, hingga rencana penggunaan dana hasil IPO untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.

Investment Specialist KISI Sekuritas, Ahmad Faris Mu’tashim, menilai kekuatan utama bisnis RANS masih bertumpu pada intellectual property (IP) atau nilai komersial yang melekat pada sosok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Menurutnya, kedua figur tersebut menjadi kontributor utama yang mendorong berbagai lini usaha RANS, meskipun perseroan juga telah memiliki sejumlah merek bisnis yang cukup terdiversifikasi di berbagai sektor.

“Mayoritas bisnis RANS ditopang oleh produk IP dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai kontributor utama, selain berbagai brand bisnis yang cukup terdiversifikasi di lintas sektor,” ujar Faris saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/6/2026).

Ketergantungan terhadap figur utama merupakan salah satu risiko yang perlu dicermati investor.

Pasalnya, apabila muncul isu negatif yang melibatkan talent yang menjadi penopang bisnis, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi citra perusahaan dan menimbulkan risiko reputasi bagi emiten.

Karena itu, Faris menilai RANS perlu mulai memperkuat strategi bisnis dengan mengembangkan atau mengorbitkan talent-talent baru.

Langkah itu dinilai penting agar keberlangsungan bisnis perusahaan tidak terlalu bergantung pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai motor utama pertumbuhan. “Jika ada isu jelek mengenai talent yang menjadi penopang tentu akan membawa risiko reputasi bagi emiten bersangkutan, sehingga perlu ada arah bisnis untuk mengorbitkan talent lain agar tidak terlalu bergantung pada talent utama,” paparnya.

Dana IPO RANS mayoritas untuk konser

Penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham menjadi salah satu faktor yang menentukan potensi pertumbuhan RANS ke depan.

Faris mencatat, alokasi dana menunjukkan fokus perseroan memperkuat kegiatan operasional, melakukan ekspansi bisnis, serta memperluas kepemilikan pada entitas afiliasi.

Terdapat tiga pos terbesar penggunaan dana IPO RANS yang akan dialokasikan untuk belanja operasional (operational expenditure/OPEX), belanja modal (capital expenditure/CAPEX), dan akuisisi.

Sebanyak 37,61 persen dana IPO digunakan sebagai OPEX untuk menyelenggarakan konser di berbagai kota di Indonesia.

Selanjutnya, 18,64 persen dialokasikan sebagai CAPEX untuk ekspansi wahana edukatif Cipungland.

Lalu, 19,80 persen untuk akuisisi kepemilikan saham PT Rans Kosmetika Indonesia yang tergolong sebagai transaksi afiliasi.

Mengingat bisnis meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE) yang memiliki margin yang tergolong moderat atau sekitar 10-15 persen, manajemen RANS perlu meningkatkan nilai (value) bisnis melalui peningkatan volume usaha agar pertumbuhan kinerja dapat terus terjaga.

Langkah tersebut diperlukan agar RANS mampu membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba yang sejalan dengan ekspektasi investor, terutama perseroan masuk ke pasar modal dengan valuasi yang tergolong premium.

“Mengingat bisnis MICE merupakan bisnis dengan margin moderat di 10-15 persen. Diharapkan manajemen dapat meningkatkan value dari bisnis dari segi peningkatan volume, dengan risiko downside dari valuasi premium di tengah kondisi pasar yang kurang menentu,” sebut dia.

Sinar Mas Land Group CEO Sinar Mas Land, Michael Widjaja, Founder Rans Entertainment Raffi Ahmad dan Founder GK Hebat, Kaesang Pangarep saat melakukan groundbreaking proyek pembangunan pusat kuliner terbesar di BSD City, Rabu (31/5/2023).

RANS sendiri bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui IPO.

Berdasarkan prospektus awal, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2,525 miliar saham baru atau setara 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO, dengan kisaran harga penawaran Rp 135-Rp 170 per saham.

Melalui aksi korporasi tersebut, RANS berpotensi menghimpun dana maksimal Rp 429,25 miliar, apabila seluruh saham terserap pada harga tertinggi.

Masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan berlangsung pada 23-25 Juni 2026, sementara tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan pada 30 Juni 2026.

Adapun masa penawaran umum berlangsung pada 2-8 Juli 2026, distribusi saham secara elektronik pada 9 Juli 2026, dan pencatatan saham di BEI dijadwalkan pada 10 Juli 2026.

Valuasinya di atas rata-rata industri

Saham perusahaan milik artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu diperdagangkan dengan price to earnings (PE) ratio sekitar 27-35 kali, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata PE perusahaan sejenis yang berada di kisaran 12-13 kali.

Faris mencatat valuasi saham RANS pada saat IPO tergolong premium.

Kondisi ini merupakan karakteristik yang umum dijumpai pada saham-saham yang baru melantai di bursa karena biasanya diperdagangkan dengan valuasi lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang telah lebih dulu tercatat.

Dari perhitungannya, RANS diperdagangkan dengan PE ratio sekitar 27-35 kali.

Sementara rata-rata PE perusahaan sejenis di industrinya hanya berada pada kisaran 12-13 kali. Dengan demikian, valuasi RANS berada jauh di atas rata-rata industrinya.

“Secara valuasi by nature saham IPO akan selalu premium, melihat RANS yang diperdagangkan dengan PE 27-35 kali dibandingkan rata-rata PE industri di 12-13 kali,” ucapnya.

PE ratio dipahami sebagai rasio valuasi yang digunakan untuk mengukur seberapa mahal atau murah harga suatu saham dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan.

Rasio ini menunjukkan berapa kali investor bersedia membayar untuk setiap Rp 1 laba bersih perusahaan.

KOMPAS.com/Farahdilla Puspa Suasana laga dalam acara Lagi-lagi Tennis yang diselenggarakan RANS Entertainment di Tennis Indoor Senayan, Jumat (23/6/2023).

Sebagai contoh, jika harga saham suatu perusahaan sebesar Rp 170 dan laba per saham (EPS) mencapai Rp 10, maka PE ratio perusahaan tersebut adalah 17 kali.

Artinya, investor bersedia membayar Rp 17 untuk setiap Rp 1 laba yang dihasilkan perusahaan.

Untuk diketahui, valuasi premium dapat dibenarkan jika perusahaan mampu membuktikan pertumbuhan pendapatan dan laba sesuai harapan pasar.

Sebaliknya, bila kinerja perusahaan tidak memenuhi ekspektasi, harga saham berpotensi mengalami koreksi karena investor menilai valuasi tidak lagi sebanding dengan fundamental perusahaan.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak. Sementara pencairan di atas nilai tersebut tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

Penegasan itu muncul di tengah usulan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga pemajakan saat pencairan berpotensi menjadi pajak berganda.

Lantas, apakah pencairan JHT memang perlu dikenai pajak?

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema pajak JHT saat ini memang memberikan perlindungan awal melalui tarif nol persen hingga Rp50 juta. Namun, menurutnya batas tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.

Ia mengatakan Rp50 juta sudah terlalu rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup, masa kerja pekerja, hingga kebutuhan saat memasuki masa pensiun.

"JHT bukan bonus spekulatif, melainkan akumulasi tabungan wajib pekerja selama bertahun-tahun. Jika pekerja mencairkan JHT karena pensiun, PHK, atau kehilangan penghasilan, negara seharusnya memakai prinsip keadilan vertikal dan perlindungan sosial, bukan sekadar melihat nominal bruto pencairan," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tarif final 5 persen memang terlihat kecil, tetapi tetap menjadi beban bagi pekerja yang mengandalkan dana JHT sebagai bantalan keuangan terakhir setelah berhenti bekerja.

Karena itu, Syafruddin menilai threshold pembebasan pajak sudah semestinya dinaikkan menjadi minimal Rp250 juta hingga Rp500 juta agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia bahkan mengusulkan skema bertingkat, yakni tarif 0 persen untuk pencairan hingga Rp250 juta, tarif 2 persen untuk bagian Rp250 juta-Rp500 juta, dan tarif 5 persen hanya untuk pencairan di atas Rp500 juta.

Syafruddin menilai anggapan bahwa pajak JHT merupakan pajak berganda tidak sepenuhnya keliru.

Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena pekerja merasa pokok iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai PPh kembali dipotong pajak saat dicairkan.

"Jika yang dipajaki kembali adalah bagian pokok iuran yang berasal dari penghasilan pekerja setelah dikenai PPh, maka rasa pajak berganda muncul secara kuat," katanya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah membedakan perlakuan pajak antara pokok iuran pekerja dengan hasil pengembangan dana.

Selanjutnya, pokok iuran sebaiknya dibebaskan dari pajak saat dicairkan, sementara hasil pengembangan investasi tetap dapat dikenai pajak dengan tarif yang ringan.

Syafruddin juga menilai penghapusan pajak JHT berpotensi memperkuat fungsi JHT sebagai perlindungan sosial karena pekerja akan menerima dana lebih utuh ketika pensiun maupun terkena PHK.

Di sisi lain, ia mengakui penerimaan negara dari PPh JHT akan berkurang. Namun, kehilangan penerimaan tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan manfaat sosial yang diperoleh pekerja.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perdebatan mengenai pajak JHT sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah JHT perlu dipajaki atau tidak.

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membebaskan mayoritas pekerja dari kewajiban membayar pajak karena saldo hingga Rp50 juta dikenai tarif final 0 persen.

"Pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah JHT perlu dipajaki, melainkan siapa yang benar-benar dikenai pajak. Pada praktiknya, yang terkena pajak adalah mereka yang mencairkan saldo dalam jumlah besar," ujarnya Yusuf.

Yusuf mengakui persepsi pajak berganda memang wajar muncul di masyarakat. Namun secara teknis perpajakan, objek pajak pada saat menerima gaji berbeda dengan objek pajak saat JHT dicairkan.

Menurutnya, manfaat JHT yang diterima pekerja bukan hanya berasal dari pokok iuran, melainkan juga mencakup hasil pengembangan investasi yang selama ini belum dikenai pajak.

"Karena itu, secara teknis pemajakannya lebih tepat dipahami sebagai pajak atas manfaat yang diterima, bukan pajak dua kali atas penghasilan yang sama," katanya.

Ia menambahkan penggunaan tarif final juga bertujuan menghindari akumulasi dana JHT yang dicairkan sekaligus masuk ke lapisan tarif progresif yang lebih tinggi.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan penghapusan pajak JHT secara menyeluruh juga memiliki konsekuensi.

Menurutnya, pekerja yang baru mengalami PHK memang akan menerima dana lebih utuh sehingga fungsi JHT sebagai bantalan ekonomi menjadi lebih kuat.

Namun karena pencairan hingga Rp50 juta saat ini sudah dibebaskan dari pajak, penghapusan pajak secara total justru lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar.

"Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi karena kelompok berpendapatan tinggi akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan mayoritas pekerja," pungkas Yusuf.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG masih rawan terkoreksi pada perdagangan saham hari ini setelah anjlok 3% ke level 5.643.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan pergerakan IHSG masih berada dalam tekanan jual. Menurutnya, koreksi indeks telah melampaui target yang sebelumnya diperkirakan.

Dalam skenario terbaik (best case), posisi IHSG saat ini masih berada pada fase wave (b) dari wave [iv] dalam skenario hitam. Ia menilai IHSG masih berpotensi melanjutkan koreksi untuk menguji area 5.472–5.540.

Sementara itu, MNC Sekuritas memperkirakan level support IHSG berada di kisaran 5.486–5.317, sedangkan area resistance diproyeksikan berada pada rentang 6.007–6.286.

“Cermati skenario merah dimana IHSG saat ini sedang membentuk bagian awal dari wave [v] dari wave 3,” tulis Herditya dalam risetnya, Rabu (1/7).

Support merupakan area harga saham tertentu yang diyakini sebagai titik terendah pada satu waktu. Saat menyentuh support, harga umumnya akan kembali naik karena daya beli saham naik.

Sedangkan resistance merupakan tingkat harga saham tertentu yang dinilai sebagai titik tertinggi. Setelah saham menyentuh level ini, biasanya akan ada aksi jual cukup besar hingga laju kenaikan harga tertahan.

MNC Sekuritas merekomendasikan buy on weakness sejumlah saham. Misalnya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) akumulasi beli di rentang Rp 600–Rp 720 dengan target harga di Rp 910–Rp 1.140, sementara level stoploss di bawah Rp 560.

Kemudian PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) direkomendasikan buy on weakness pada area Rp 3.250–Rp 3.460 dengan target harga di Rp 4.340–Rp 4.750, serta stoploss di bawah Rp 2.950.

Di samping itu Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal histogram positif MACD terus mengecil dan berpotensi membentuk death cross. Sementara itu, Stochastic RSI berada di area pivot dan masih bergerak ke bawah. Dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan berpotensi menguji level 5.500.

Di sisi lain, berdasarkan konsensus, inflasi Indonesia pada Juni 2026 diperkirakan meningkat menjadi 0,29% secara bulanan (MoM) dan 3,2% secara tahunan (YoY) dari 0,28% MoM dan 3,08% YoY pada Mei 2026.

Kenaikan inflasi diperkirakan sejalan dengan naiknya harga BBM Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Sementara itu, inflasi inti diperkirakan naik menjadi 2,6% YoY dari 2,59% YoY pada Mei 2026. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 diperkirakan mencapai US$1,1 miliar.

“Meningkat dari US$0.09 miliar di April 2026, dengan pertumbuhan ekspor diperkirakan sebesar 4% YoY dan impor sebesar 18% YoY,” tulis Phintraco.

Adapun pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun yang akan diluncurkan pada semester II 2026. Stimulus tersebut mencakup potongan tarif kereta api dan kapal laut Pelni sebesar 30% selama periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan untuk transportasi penyeberangan.

Selain itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama periode Juli hingga September 2026. Pemerintah juga berencana meluncurkan program magang nasional.

“Stimulus juga diberikan melalui fasilitas bea masuk 0% atas impor LPG bagi industri petrokimia dan impor bahan baku plastik, serta tarif khusus PPh final sebesar 1.5% bagi para penulis,” tulis Phintraco.

Phintraco Sekuritas merekomendasikan saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), dan PT Remala Abadi Tbk (DATA).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat angkat bicara soal tindakan majelis hakim yang langsung meninggalkan ruang sidang usai membacakan vonis terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Selasa (30/6/2026).

Dalam pantauan Bisnis di lokasi, setelah pembacaan vonis, para hakim langsung berbalik badan dan meninggalkan ruang sidang.

Padahal, dalam praktik persidangan, hakim umumnya terlebih dahulu menanyakan sikap penuntut umum maupun tim kuasa hukum terdakwa terkait putusan yang telah dibacakan.

"Kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia? Takut ya? Wah gawat ini, ini kan hak kita untuk menyatakan," ujar salah satu kuasa hukum Nadiem di ruang sidang.

Perilaku majelis hakim itu kemudian menjadi sorotan masyarakat, khususnya di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar menyatakan bahwa pertanyaan mengenai sikap penuntut umum dan kubu terdakwa setelah pembacaan vonis bukan merupakan kewajiban.

"Sebenarnya dalam praktik peradilan tidak masalah jika itu tidak ditanyakan," ujar Firman saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak perlu dipersoalkan karena hak terdakwa untuk menyatakan menerima putusan, pikir-pikir, atau mengajukan banding tetap dapat digunakan dalam tenggat waktu yang diatur undang-undang.

"Karena hak-hak terdakwa selama dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tetap bisa dinyatakan apakah menerima, pikir-pikir, atau menyatakan banding," pungkasnya.

Sekadar informasi, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim serta denda Rp1 miliar.

Selain itu, salah satu pendiri Gojek tersebut juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar dengan pidana subsider lima tahun penjara.

KOMPAS.com – Penumpang commuter line arah Yogyakarta ke Solo pada 1-5 Juli 2026, penting memahami jadwal KRL Jogja Solo terbaru.

Ada tambahan jadwal KRL Jogja Solo hari ini, Rabu (1/7/2026) dan jadwal KRL Jogja Solo besok, Kamis (2/7/2026), hingga Minggu (5/7/2026), yang memperbanyak pilihan jam keberangkatan bagi penumpang.

Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang biasanya terjadi saat momen tertentu seperti libur sekolah.

Simak selengkapnya jadwal KRL Jogja-Solo pada 1-5 Juli 2026.

Jadwal KRL Jogja-Solo pada 1-5 Juli 2026

Menurut informasi resmi PT KAI, jadwal KRL Jogja Solo hari ini, Rabu (1/7/2026) hingga Minggu (5/7/2026) dari Tugu Yogyakarta ke Palur sebagai berikut:

• Stasiun Tugu Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 09.38, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB
• Stasiun Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 09.43, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 WIB
• Stasiun Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 09.50, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 WIB

• Stasiun Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 09.50, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56 WIB
• Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 09.58, 10.04, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 WIB
• Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 10.11, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 WIB
• Stasiun Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 10.20, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 WIB

• Stasiun Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 10.27, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26 WIB
• Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 10.33, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33 WIB
• Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 10.40, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 WIB
• Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 10.45, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 WIB

• Stasiun Solo Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 10.50, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54 WIB
• Tiba di Stasiun Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 10.55, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 WIB

Itulah jadwal KRL Jogja Solo pada 1-5 Juli 2026 dari Tugu Yogyakarta menuju Palur. Pastikan cek jadwal keberangkatan secara cermat agar tidak ketinggalan kereta.