JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot semakin terdepresiasi pada perdagangan Kamis (14/5/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah 53,50 poin atau 0,31 persen ke level Rp 17.529 per dollar Amerika Serikat (AS).

Analis Mata Uang, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan kurs rupiah disebabkan oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal.

Untuk internal, adanya perdebatan terkait data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang tercatat 5,61 persen.

Angka itu berada di luar ekspektasi pemerintah, Bank Indonesia (BI), maupun mayoritas ekonom dan analis.

“Nah dari segi internal ya, kita tahu bahwa ada perdebatan tentang data pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama yang di luar ekspektasi pemerintah, Bank Indonesia maupun para ekonom atau analis yang semuanya itu adalah di bawah 5,61 persen,” ujar Ibrahim saat dikonfirmasi Kompas.com.

Akademisi bahkan mempertanyakan validitas data tersebut melalui berbagai hasil riset yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi domestik hanya berada di level 4,6 hingga 4,8 persen.

“Kemudian ada satu sanggahan pernyataan dari akademisi ya. Jadi melalui riset bahwa sebenarnya ya pertumbuhan ekonomi kalau dihitung-hitung itu hanya di 4,6-4,8 persen,” paparnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih ada hal yang perlu dibenahi dalam metodologi maupun mekanisme penyajian data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ibrahim juga menyoroti kontradiksi antara data pertumbuhan ekonomi dengan kondisi sektor manufaktur yang justru mengalami penurunan.

Di sisi lain, tekanan global meningkat akibat lonjakan harga minyak dan terganggunya distribusi energi karena konflik di Timur Tengah.

Namun di tengah tekanan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru cukup tinggi di posisi 5,61 persen.

Kondisi tersebut lalu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat karena situasi ekonomi di lapangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Karena itu, Ibrahim mengusulkan agar Indonesia mulai menerapkan mekanisme publikasi data pertumbuhan ekonomi secara bertahap seperti yang dilakukan Amerika Serikat.

Di AS data pertumbuhan ekonomi dirilis dalam beberapa tahap, dimulai dari angka awal, kemudian direvisi pada tahap pertama, hingga revisi kedua yang menjadi angka final.

“Seharusnya Indonesia sudah ada perubahan untuk merilis data pertumbuhan ekonomi per kuartalan mengikuti gaya Amerika. Yang pertama dirilis kemudian dilakukan revisi. Ada revisi pertama, lalu revisi kedua yang menjadi final,” pungkas dia.

Mekanisme revisi penting karena hasil perhitungan ekonomi dapat berubah seiring masuknya data baru maupun proses evaluasi lanjutan.

Angka pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya terlihat tinggi bisa saja mengalami penyesuaian setelah dilakukan revisi lebih lanjut.

“Bisa saja pada saat nanti direvisi pertama itu hanya 5 persen. Kemudian revisi kedua final ternyata bukan 5 persen, tetapi hanya 4,6 persen,” lanjut Ibrahim.

Di sisi eksternal, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh sentimen geopolitik di Timur Tengah.

Ketegangan di Selat Hormuz hingga potensi perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran dinilai menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga minyak dan penguatan indeks dollar.

“Saya melihat bahwa rupiah hari ini diperdagangkan melemah karena menguatnya dollar AS pada perdagangan hari ini, ya bahkan kemarin pun juga pada memasuki pasar Amerika, indeks dollar terus mengalami penguatan,” ucap Ibrahim.

Di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz, masih menjadi momok utama pasar keuangan global.

Ketegangan meningkat setelah muncul informasi mengenai penyerangan terhadap instalasi minyak Iran yang disebut melibatkan Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

“Harus diingat bahwa permasalahan gejolak geopolitik di Timur Tengah ini masih terus dijadikan sebagai momok, terutama adalah di Selat Hormuz. Kemudian muncul informasi bahwa yang awalnya Uni Emirat Arab melakukan penyerangan terhadap instalasi minyak Iran di Selat Hormuz, kemudian muncul Arab Saudi,” tukas dia.

Konflik tersebut dinilai membuat Iran melakukan serangan terhadap sejumlah wilayah di Timur Tengah yang dianggap menjadi basis kepentingan Amerika Serikat.

Situasi memanas karena Iran menilai ada keterlibatan AS di balik serangan terhadap fasilitas minyak mereka.

Karena itu, Iran disebut mulai meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan perang terbuka.

Ibrahim juga menyoroti langkah pemerintah AS yang disebut tengah meminta persetujuan tambahan anggaran perang kepada Kongres.

Hal itu dipahami sebagai sinyal bahwa AS siap menghadapi konflik berkepanjangan dengan Iran.

Di sisi lain, Iran juga disebut telah menggelar latihan militer besar-besaran sebagai bentuk kesiapan menghadapi eskalasi konflik di kawasan.

Potensi perang terbuka di Timur Tengah dapat melibatkan AS bersama sejumlah negara sekutu seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan tujuan mengamankan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap distribusi minyak global karena sekitar 20 persen jalur transportasi minyak dunia melewati Selat Hormuz.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan besaran biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge angkutan udara domestik menyusul kenaikan harga bahan bakar avtur.

Kebijakan tersebut membuat harga tiket pesawat berpotensi mengalami kenaikan.

Penyesuaian itu diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dalam aturan baru tersebut, besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditentukan penyedia bahan bakar penerbangan.

Persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10-100 persen dari tarif batas atas, mengikuti fluktuasi harga avtur yang berlaku.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, berdasarkan evaluasi harga avtur per 1 Mei 2026, rata-rata harga avtur tercatat sebesar Rp 29.116 per liter.

Dengan kondisi tersebut, maskapai penerbangan niaga berjadwal dalam negeri diperbolehkan menerapkan fuel surcharge maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

"Penerapan fuel surcharge tersebut dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

Dia menjelaskan, perubahan ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional karena harga avtur telah mengalami kenaikan.

Selain itu juga tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara.

Kebijakan fuel surcharge merupakan mekanisme yang telah diatur pemerintah untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dan menjaga keberlangsungan layanan transportasi udara nasional.

"Pemerintah tetap memastikan agar implementasi kebijakan ini dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, serta keberlangsungan operasional maskapai penerbangan," jelasnya.

Kendati demikian, Lukman menegaskan, maskapai penerbangan tetap diwajibkan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun terdapat penyesuaian biaya tambahan akibat kenaikan harga avtur.

Dalam pelaksanaannya, maskapai wajib mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang dari tarif dasar atau basic fare sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ke depan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut guna memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat pengguna jasa transportasi udara.

Dengan berlakunya KM 1041 Tahun 2026, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2026 tentang fuel surcharge dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com - Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Wisnu Danandi Haryanto sudah mengetahui ANTM didepak dari indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Ke depan, ANTM fokus menjaga fundamental bisnis supaya prospek tetap cerah.

"ANTM memandang dinamika pasar sebagai bagian dari mekanisme pasar modal global yang wajar. Perusahaan tetap fokus menjaga fundamental bisnis, memperkuat operational excellence, serta memastikan keberlanjutan strategi pertumbuhan jangka panjang,” ujar Wisnu dikutip dari Kontan, Kamis (14/5/2026).

Fundamental bisnis perusahaan tetap solid terbantu adanya hilirisasi mineral serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional dari pemerintah.

ANTM terlibat dalam proyek strategis nasional pengembangan baterai kendaraan listrik berbasis nikel.

Hal ini membuat bisnis perusahaan tetap masif ke depan.

ANTM sekaligus memperkuat kualitas komunikasi dengan investor melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, penguatan engagement dengan investor institusi global, serta partisipasi aktif dalam berbagai forum investasi internasional.

Tata kelola perusahaan mengikuti standar internasional melalui penguatan Environmental, Social, and Governance (ESG) termasuk audit independen.

"ANTM akan terus fokus pada penciptaan value jangka panjang melalui penguatan fundamental bisnis, hilirisasi, serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan berstandar internasional," kata Wisnu.

Daftar saham Indonesia yang didepak MSCI

MSCI mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Indexes dan 13 saham dari MSCI Small Cap Indexes.

Perubahan komposisi indeks ini akan berlaku setelah penutupan perdagangan pada 29 Mei 2026 dan efektif mulai 1 Juni 2026.

Berikut daftar saham yang dikeluarkan dari MSCI.

Daftar 6 saham yang keluar dari MSCI Global Standard Indexes

Berikut daftar saham Indonesia yang dikeluarkan dari MSCI Global Standard Indexes:

• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN)

• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)

• PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)

• PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)

• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)

• PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Meski keluar dari MSCI Global Standard Indexes, saham AMRT dipindahkan ke MSCI Small Cap Indexes.

Daftar 13 saham yang keluar dari MSCI Small Cap Indexes

Selain indeks utama, MSCI juga merombak komposisi MSCI Small Cap Indexes untuk saham Indonesia.

Berikut daftar saham yang dikeluarkan dari MSCI Small Cap Indexes:

• PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

• PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)

• PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)

• PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)

• PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG)

• PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)

• PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)

• PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA)

• PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)

• PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC)

• PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)

• PT Triputra Agro Persada Tbk (TPAG)

• PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Tersingkir dari Indeks MSCI, Aneka Tambang (ANTM) Tegaskan Fundamental Tetap Kuat" dan "Daftar Saham yang Didepak MSCI Mei 2026, dari AMMN hingga BREN"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (DJP Sumsel Babel) memblokir ratusan rekening wajib pajak yang menunggak pajak.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel Babel Retno Sri Sulistyani menjelaskan bahwa pemblokiran rekening dilakukan terhadap 147 wajib pajak dengan total tunggakan mencapai Rp747,45 miliar.

“DJP Sumsel Babel melaksanakan kegiatan blokir serentak dalam rangka penagihan utang pajak periode 7 sampai 13 Mei 2026,” terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (13/5/2026).

Kegiatan yang melibatkan 13 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Sumsel Babel ini ditunjukkan sebagai upaya mengoptimalkan pencairan piutang pajak.

Tidak hanya itu, langkah ini juga dipandang untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan di wilayah tersebut.

Retno mengatakan tindakan pemblokiran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Kemudian juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.

“Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemblokiran dilakukan sebelum pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan sektor perbankan, sektor perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi kepada seluruh jajaran yang telah berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari persiapan dokumen permohonan informasi rekening hingga terlaksananya kegiatan pemblokiran serentak.

Dengan kegiatan ini, pihaknya juga mengklaim akan terus berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum perpajakan secara profesional dan proporsional.

“Terpenting sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan guna mendukung penerimaan negara demi pembiayaan pembangunan nasional,” tutupnya.

BOGOR - PT Phytochemindo Reksa meresmikan Pabrik Klapanunggal, yang berlokasi di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Pabrik ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekstrak bahan baku alam nasional. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri ekstrak bahan baku alam Indonesia yang berdaya saing global dan berbasis riset.

Direktur Utama PT Phytochemindo Reksa, Patrick Kalona mengatakan, pembangunan pabrik ini merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan. Menurutnya, Pabrik Klapanunggal bukan hanya tentang pembangunan fasilitas produksi, tetapi merupakan wujud komitmen kami dalam membangun kemandirian ekstrak bahan baku alam nasional berbasis riset.

Ia menambahkan, perusahaan ingin mengubah paradigma bahwa herbal bukan sekadar tradisi, tetapi merupakan bagian dari sains modern yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. ”Kami percaya bahwa herbal Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi solusi kesehatan global, selama dikembangkan dengan pendekatan ilmiah yang kuat dan berkelanjutan,” katanya. Khasiat Jahe Merah, Herbal Asli Indonesia yang Diakui Ilmiah

Perwakilan BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perindustrian menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pangan olahan nasional. Pabrik Klapanunggal merupakan fasilitas produksi terbesar dalam sejarah perusahaan, berdiri di atas lahan seluas 23.235 meter persegi yang mencakup gedung produksi, laboratorium riset, dan gudang terintegrasi.

Fasilitas ini dirancang sebagai fondasi operasional untuk 20 tahun ke depan, dengan standar produksi terbaik guna memastikan kualitas, keamanan, dan konsistensi produk. Ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian ekstrak bahan baku alam nasional.

Seiring dengan berkembangnya industri kesehatan dan wellness dunia, kebutuhan akan ekstrak bahan baku alam yang aman, efektif, dan berbasis sains semakin meningkat. Pabrik Klapanunggal dibangun dari fondasi riset yang telah dimulai sejak 1978 dan kini telah mengantongi sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) tertinggi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang menjadi indikator penting dalam menjamin mutu produk ekstrak bahan baku alam berbasis sains.

Kehadiran pabrik ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pangan olahan. Sekaligus meningkatkan nilai tambah dari kekayaan biodiversitas nasional.

Produk unggulan PT Phytochemindo Reksa, seperti ekstrak kunyit dan ekstrak temulawak yang telah di ekspor ke mancanegara sejak tahun 1992, menjadi bukti nyata bahwa produk herbal Indonesia mampu menembus pasar internasional. Hingga saat ini, produk perusahaan telah diekspor ke lebih dari 16 negara.

Peresmian fasilitas ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing industri farmasi nasional. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM Mohamad Kashuri mengatakan, pemerintah terus mendorong penguatan industri farmasi berbasis riset dan inovasi.

Peresmian Pabrik Klapanunggal ini mencerminkan kemajuan signifikan industri obat bahan alam di Indonesia. BPOM melihat komitmen kuat dari PT Phytochemindo Reksa dalam menerapkan standar CPOBAB secara konsisten, yang menjadi kunci dalam menjamin kualitas, keamanan, dan khasiat produk. ”BPOM akan terus mendukung penguatan industri berbasis riset agar mampu bersaing di tingkat global,” jelasnya.

Peluncuran Buku Biografi Pendiri

Momentum peresmian ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku biografi pendiri perusahaan, almarhum Wim Kalona berjudul “Meracik Resep Kehidupan Tegas”. Buku ini mengangkat perjalanan hidup sang pendiri serta dalam rangka memperingati 110 tahun kelahiran beliau (12 Mei 1916-28 September 2000).

Buku ini mengangkat perjalanan hidup, nilai-nilai, serta visi besar sang pendiri dalam membangun fondasi perusahaan yang berfokus pada integritas, ilmu pengetahuan, dan keteguhan prinsip. Buku ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang nilai tentang keteguhan dan keberanian untuk melangkah di jalur yang belum banyak ditempuh. Buku Polri Presisi Diluncurkan, Rekam Jejak Jenderal Sigit Dibedah

Peluncuran buku ini menjadi refleksi atas perjalanan panjang perusahaan sekaligus inspirasi bagi generasi penerus dalam mengembangkan industri ekstrak bahan alam berbasis inovasi.

Pertunjukan sand art turut dihadirkan sebagai bagian dari rangkaian acara untuk menggambarkan perjalanan Phytochemindo. Mulai dari fase riset dan pengembangan hingga tumbuh menjadi pemain global di industri ekstrak bahan alam. Visualisasi ini menyajikan kisah transformasi perusahaan dari eksplorasi potensi alam Indonesia hingga menghasilkan produk berbasis sains yang diakui di pasar internasional.

IDXChannel - PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (PMUI) menetapkan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp5 per saham.

Nilai dividen yang dibagikan mencapai Rp29 miliar sebagaimana disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 11 Mei 2026.

Besaran dividen tersebut setara 32,46 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp89,33 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp36,79 miliar dengan total ekuitas Rp453,17 miliar.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 25 Mei 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai PMUI:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 21 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 22 Mei 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 25 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 26 Mei 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 25 Mei 2026
• Pembayaran Dividen: 12 Juni 2026

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran atau kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis (14/5/2026).

Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan penghentian nobar film itu bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

Yusril menjelaskan film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” ujarnya.

Lihat video: Respons Puan Maharani Terkait Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan di Sejumlah Daerah



Namun demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilai sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.

“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.

Yusril menambahkan pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut. “Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” lanjut Yusril.

Terkait proyek di Papua Selatan, Yusril menegaskan pembukaan lahan telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua. Proyek itu dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.

”Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," tegasnya.

Menurut Yusril, proyek strategis nasional dibangun berdasarkan kajian matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.

Yusril juga menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

“Istilah ‘Pesta Babi’ memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu, akan lebih baik jika penulis skenario, sutradara, dan produser juga menjelaskan makna dari kata-kata tersebut,” katanya.

Yusril menegaskan keterbukaan tidak hanya dituntut dari pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni, termasuk film.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ujar Yusril.

Pada akhirnya, Yusril kembali menekankan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” tuturnya.

JAKARTA - PT Brantas Abipraya kembali membuka kesempatan berkarier bagi talenta digital melalui lowongan kerja posisi Odoo Developer. Informasi rekrutmen tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi perusahaan dan pendaftaran dibuka hingga 17 Mei 2026.

Dalam pengumumannya, Brantas Abipraya mencari kandidat yang memiliki minat besar di bidang pengembangan sistem ERP, khususnya platform Odoo. Posisi ini ditujukan bagi pelamar yang terbiasa melakukan pengembangan dan kustomisasi sistem sesuai kebutuhan pengguna.

“Ngoding bukan sekadar kerjaan, tapi passion kamu? Suka utak-atik sistem ERP sampai benar-benar jalan sesuai maunya user? Sepertinya kita lagi cari kamu,” tulis Brantas Abipraya dalam unggahan di Instagram resminya @brantasabipraya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Perusahaan juga menegaskan bahwa posisi ini bukan sekadar pekerjaan biasa, melainkan kesempatan untuk berkembang dalam proyek nyata dengan dampak besar bagi perusahaan.

Job Description

- Mengembangkan dan kustomisasi modul Odoo sesuai kebutuhan perusahaan

- Menggali, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan user

- Menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi solusi teknis dalam sistem Odoo

- Berinteraksi langsung dengan user untuk klarifikasi kebutuhan dan validasi solusi

- Merekomendasikan perbaikan proses bisnis berdasarkan best practice ERP

- Melakukan testing, debugging, dan maintenance sistem secara berkala

- Integrasi Odoo dengan sistem lain (API/third party)

- Mengelola perubahan menggunakan Git

- Menyusun dokumentasi teknis dan fungsional

Kriteria Pelamar

- Pendidikan minimal S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi, atau jurusan terkait

- Pengalaman minimal 2 tahun sebagai Odoo Developer

- Menguasai Python dan memahami framework Odoo

- Menguasai PostgreSQL dan SQL

- Memahami REST API dan integrasi sistem

- Terbiasa menggunakan Git (Sourcetree menjadi nilai tambah)

- Memiliki kemampuan analisa dan problem solving yang baik

- Mampu berkomunikasi dengan user nonteknis

- Berpengalaman melakukan requirement gathering dan solution design langsung dengan user

- Memiliki pengalaman migrasi Odoo antar versi

- Familiar dengan JavaScript dan XML pada Odoo

- Pernah terlibat dalam implementasi ERP end-to-end

- Memahami modul bisnis seperti Accounting, Inventory, HR, atau Procurement

Bagi pelamar yang berminat, CV dapat dikirim melalui tautan resmi berikut:https://bit.ly/joinAbipraya

Pendaftaran lowongan kerja Odoo Developer di PT Brantas Abipraya ditutup pada 17 Mei 2026.

JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal Pol Purn. Chairuddin Ismail bersama pengamat kepolisian Edi Saputra Hasibuan, dan pemerhati hukum sekaligus dosen Kurniawan Tri Wibowo dalam waktu dekat bakal meluncurkan buku berjudul Politik Hukum Kepolisian. Buku setebal 200 halaman itu mengulas tentang dinamika politik hukum dalam sistem kepolisian Indonesia.

Chairuddin Ismail mengatakan, buku yang diterbitkan oleh penerbit Papas Sinar Sinanti berisi pandangannya tentang dinamika politik hukum dalam sistem kepolisian Indonesia, termasuk sorotan yang tajam akhir akhir ini terhadap kinerja kepolisian dan kedudukan Polri yang menurutnya lebih baik tetap berada di bawah Presiden.Buku ini sudah beredar luas di toko buku terkemuka dan belanja daring,

"Demi menjaga profesionalisme dan kemandirian Polri, kedudukan Polri tetap lebih baik berada di bawah Presiden dan Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR," kata Ketua Pembina Brata Bhakti ini, Kamis (14/5/2026).

Menurut Chairuddin Ismail, buku Politik Hukum Kepolisian yang ditulisnya juga memberikan gambaran bahwa kinerja polisi kerap mengalami dilema. Saat polisi menertibkan, polisi kerap disebut sebagai pengusik, dan ketika polisi menindak pelanggar demo anarkis, maka polisi kerap dituding sebagai penindas.

Maka tidak heran, kata Chairuddin Ismail, sebuah pameo populer "Jasa tak terhimpun dan dosa tak terampun " kerap dialamatkan kepada polisi. Dia menyadari sebesar apa pun jasa polisi jarang diapresiasi. Tapi ketika polisi salah, kecaman dan kritikan terus bertubi-tubi dialamatkan kepada polisi.

Menurut Chairudin Ismail yang dikenal sebagai polisi reserse tulen itu berharap buku Politik Hukum Kepolisian ini akan menjadi referensi penting bagi kalangan mahasiswa Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum di lingkungan kepolisian, termasuk Universitas Bhayangkara Jakarta.

"Sejak dahulu, pembahasan polisi selalu menarik untuk dikaji dan diteliti. Karena tugas polisi itu bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.

Menurut Chairudin Ismail, polisi tentu berbeda dengan tentara. TNI bertugas sebagai pertahanan keamanan negara tapi polisi bertugas sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom untuk masyarakat.

Pada bagian lainnya, buku Politik Hukum Kepolisian, kata mantan Kepala Korps Reserse Polri ini menyuguhkan masukan terhadap penguatan tugas Polri dalam RUU Polri yang sudah direkomendasikan Tim Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Penguatan kepolisian itu dinilai penting dalam bidang siber, intelijen, dan restorative justice hingga penanganan kejahatan transnasional yang kini banyak ditangani Bareskrim Polri. Kejahatan tinggi seperti kejahatan siber dan kejahatan transnasional sudah tepat ditangani Mabes Polri," ucap mantan Kapolda Jabar ini.

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Irjen Pol (Purn) Bambang Karsono mengapresiasi terbitnya buku Politik Hukum Kepolisian karena dinilai dapat menjadi bahan kajian akademik sekaligus referensi praktis dalam pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia.

Buku Politik Hukum Kepolisian diharapkan mampu memperkaya literatur hukum nasional sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru untuk memperkuat institusi kepolisian yang profesional, modern, dan humanis.

"Kami akan menjadikan buku Politik Hukum Kepolisian sebagai referensi utama untuk bahan kajian dan riset untuk mshasiswa Pascasarjana," kata Bambang Karsono.

JAKARTA - SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat yang sebelumnya diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Pernyataan sikap itu disampaikan pihak sekolah melalui unggahan akun Instagram resmi @smansaptk.informasi, Kamis (14/5/2026).

Dalam pernyataannya, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak Indang Maryati menyebut persoalan tersebut telah direspons MPR RI melalui permohonan maaf dan komitmen perbaikan menyeluruh.

Pihak sekolah menegaskan langkah yang diambil sebelumnya merupakan bagian dari ikhtiar memperoleh konfirmasi dan klarifikasi demi terciptanya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel.

SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas perhatian, dukungan, dan kepedulian dalam menyikapi persoalan tersebut.

Selain itu, sekolah menegaskan langkah yang dilakukan bukan untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu.

"Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Sekolah juga menyatakan menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung penuh SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar tingkat nasional.

"SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh MPR RI," tulis pihak sekolah.

SMAN 1 Pontianak turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengajak semua pihak menyelesaikan persoalan dengan semangat kebersamaan, saling menghargai, serta menjunjung nilai persatuan.

Pihak sekolah juga memohon dukungan seluruh pihak untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua. "Sampai Jumpa di LCC 4 Pilar 2027," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Final LCC 4 Pilar Tingkat Kalimantan Barat akan digelar ulang seusai muncul polemik terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba.

"Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final, akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

JAKARTA - Akademisi dan pengamat sosial politik Prof Sam'un Jaja Raharja turut mengomentari polemik film Pesta Babi . Menurut dia, polemik tersebut perlu dilihat secara jernih, proporsional, dan tidak emosional.

Dia berpendapat bahwa sebagai sebuah karya dokumenter, film tersebut tetap memiliki nilai sebagai ruang refleksi publik, tetapi harus dibaca secara kritis dan tidak dilepaskan dari data serta realitas lapangan. "Sebagai sebuah karya dokumenter, film ini sangat baik. Semoga menjadi pembelajaran bagi semua pihak," ujar Prof Sam'un Jaja Raharja, Kamis (14/5/2026).

Dia menambahkan, demokrasi tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Demokrasi merupakan realitas hidup dalam sebuah negara yang memberi ruang bagi kebebasan, kritik, dan perbedaan pandangan, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dari setiap aktor publik.

"Kebebasan memang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan juga harus disertai tanggung jawab moral, terutama apabila sebuah narasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ketidaksinkronan antara data dan fakta," katanya.

Sam'un menambahkan, karya seni, kritik, dan ruang diskusi tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman. Jika sebuah karya menimbulkan perdebatan, maka respons terbaik bukanlah pembatasan, melainkan dialog terbuka yang berbasis argumentasi.

"Kampus bukan ruang steril yang hanya boleh diisi pandangan seragam. Universitas hidup dari perdebatan, kritik, dan pertarungan gagasan. Kalau ruang diskusi dibatasi, maka kampus kehilangan fungsi intelektualnya."

Namun, dia mengingatkan bahwa film dokumenter tersebut juga perlu dibaca dengan sikap kritis. Ia menilai terdapat dugaan bahwa konstruksi sinematografi dan narasi dalam film Pesta Babi disusun dari sudut pandang tertentu, sehingga berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan realitas lapangan secara utuh.

Menurutnya, hal ini penting terutama jika dikaitkan dengan data alokasi bantuan dan dukungan fiskal pemerintah untuk Papua. Sebagaimana disampaikan dalam capaian pembangunan, pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan Papua, meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembukaan akses wilayah terpencil.

"Di sinilah masyarakat perlu menilai secara jernih. Dokumenter boleh menjadi ruang kritik, tetapi publik juga harus melihat data, konteks, dan realitas lapangan secara utuh agar tidak terjebak pada kesimpulan yang sepihak," katanya.

Dia menilai polemik ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membaca Papua secara lebih komprehensif, bukan parsial. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan isi karya, keberatan tersebut sebaiknya dijawab melalui data, perspektif, dan argumentasi yang setara.

"Kalau sebuah karya dianggap keliru, jawab dengan argumentasi. Kalau ada data yang kurang lengkap, lengkapi dengan data. Demokrasi tidak dibangun dengan membungkam perbedaan, tetapi dengan keberanian menghadapinya secara terbuka," jelasnya.

Sam'un menambahkan, kebebasan berekspresi tetap harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial. Namun, sensitivitas publik tidak boleh dijadikan alasan untuk mematikan ruang intelektual, sebagaimana kebebasan juga tidak boleh digunakan untuk membangun persepsi publik yang tidak utuh.

"Negara selalu hadir di Papua. Banyak korban yang berjatuhan dalam pembangunan Jalan Trans Papua. Selain itu, berdasarkan data bantuan otonomi khusus dari tahun 2016 hingga 2026 yang telah mencapai Rp192,55 triliun, hal tersebut menunjukkan bahwa negara terus hadir dan berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," pungkasnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran atau kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

"Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun," ujar Yusril, Kamis (14/5/2026).

Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan penghentian nobar film itu bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konglomerat Prajogo Pangestu melepas 1 miliar lembar saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dua hari sebelum emiten mineral dan energi itu dikeluarkan dari MSCI Global Standard Indexes.

Berdasarkan keterbukuan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipublikasikan pada Rabu (13/5/2026), transaksi penjualan dilakukan pada Senin, 11 Mei 2026, dengan harga Rp 1.035 per saham.

Dengan demikian, total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 1,035 triliun.

Adapun tujuan transaksi dilakukan untuk menambah porsi free float atau jumlah saham publik yang beredar di pasar.

Setelah transaksi, kepemilikan Prajogo Pangestu di CUAN turun dari 91,35 miliar saham atau setara 81,2614 persen menjadi 90,35 miliar saham atau sekitar 80,3718 persen.

Meski melepas sebagian sahamnya, Prajogo tetap tercatat sebagai pemegang saham pengendali CUAN.

Untuk diketahui, pada penutupan perdagangan Senin atau awal pekan ini, saham CUAN ditutup anjlok 90 poin atau turun 8,04 persen ke level Rp 1.030 per saham.

Tekanan terhadap saham CUAN berlanjut pada perdagangan Rabu, tak berselang lama Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan hasil rebalancing indeks global, di mana CUAN didepak dari MSCI Global Standard Indexes.

Berdasarkan data perdagangan, saham CUAN ditutup melemah 95 poin atau turun 10,05 persen ke level Rp 850.

Sepanjang perdagangan, saham emiten ini bergerak di rentang Rp 825 hingga Rp 945 per saham.

Dalam penyesuaian indeks periode Mei 2026, MSCI mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Indexes, yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Meski dikeluarkan dari MSCI Global Standard Indexes, saham AMRT dipindahkan ke MSCI Small Cap Indexes.

Selain itu, MSCI juga menghapus 13 saham Indonesia dari MSCI Small Cap Indexes, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO).

Kemudian PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI), PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG), serta PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

MSCI menyebut seluruh perubahan tersebut akan berlaku setelah penutupan perdagangan pada 29 Mei 2026 dan efektif mulai 1 Juni 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang