IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap fenomena arus modal keluar (capital outflow) yang dipicu oleh aksi jual investor asing di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) selama kuartal I-2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, meskipun tekanan di pasar modal dan SBN cukup besar, dampaknya masih dapat dinetralisasi oleh aliran modal masuk ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Menanggapi situasi tersebut, Presiden menginstruksikan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) untuk mempererat kerja sama guna membendung derasnya aliran modal keluar ke depannya.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow, dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh satu, pasar modal; dua, SBN; dan tiga dinetralisasi oleh SRBI. Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerja sama antara BI dan Menteri Keuangan,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengakui secara tahun berjalan (year-to-date), pasar keuangan domestik memang masih mencatatkan outflow.

Namun, koordinasi intensif antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan BI mulai menunjukkan hasil positif dengan kembalinya aliran modal masuk (inflow) ke pasar saham dalam beberapa pekan terakhir.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan minat investor asing, pemerintah dan BI sepakat untuk mengoptimalkan SRBI sebagai instrumen penyeimbang. Strategi ini diharapkan mampu memastikan total portofolio asing di Indonesia tetap mencatatkan inflow bersih.

“Karena sementara ini SBN itu keluar, terus kemudian saham meskipun dalam minggu-minggu terakhir hasil koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan sudah mulai inflow. Tapi year to date (secara tahun berjalan) masih outflow, sementara saham terjadi outflow,” kata Perry.

Perry menambahkan, sinkronisasi kebijakan antara fiskal dan moneter menjadi kunci utama agar daya tarik pasar keuangan domestik tetap terjaga.

“Sehingga, inflow-nya SRBI bisa menutupi outflow-nya SBN dan saham. Itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan. Sehingga, betul-betuk menjaga inflow-nya dari portofolio asing itu masih year to date-nya masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah,” ujar Perry.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menekankan pentingnya sistem perlindungan biodiversitas (biosekuriti) termasuk tumbuhan dan satwa liar yang lebih koordinatif antara kementerian dan lembaga terkait.

"Kita mulai kerja koordinatif kolaboratif untuk bersama-sama mengamankan Indonesia, mengamankan biodiversitas kita, dan mengamankan kekayaan negara kita," kata Menhut Raja Antoni, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Menhut menekankan pentingnya implementasi kerja sama yang tidak berhenti pada tataran normatif, namun dapat langsung dirasakan dampaknya di lapangan.

"Kadang-kadang kita membuat aturan yang ideal tetapi tidak bisa dieksekusi. Kita bikin yang sederhana, yang lebih operasional, dengan keinginan bersama untuk merubuhkan ego sektoral dan memperkuat kerja kolaboratif," ujar dia.

Adapun salah satu bentuk kerja sama yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait hal ini adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) baru-baru ini.

Raja Antoni menyebutkan ini tak hanya sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem biosekuriti nasional, tapi juga sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah lalu lintas tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal.

Ia mengatakan penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam membangun kerja sama yang lebih terkoordinasi, kolaboratif, dan operasional antara kedua institusi, khususnya dalam mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan serta perdagangan ilegal satwa liar.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan spesies invasif yang dapat mengancam ekosistem, termasuk habitat satwa liar di Indonesia.

"Banyak tumbuhan invasif yang bisa mengancam habitat satwa liar kita, ini harus kita jaga bersama," kata Raja Antoni.

Sementara itu, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menegaskan kolaborasi ini sangat penting dalam memperkuat sistem perlindungan sumber daya hayati Indonesia dari ancaman lintas batas.

Ia mengungkapkan kerja sama antara Barantin dan Kemenhut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem karantina dan pengawasan terhadap lalu lintas pergerakan tumbuhan maupun satwa liar ilegal.

Sinergi ini, kata Karding, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan yang berpotensi merusak ekosistem serta mengancam keanekaragaman hayati Indonesia.

"Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat untuk memperkuat pertukaran data dan informasi, meningkatkan koordinasi pengawasan di titik-titik masuk seperti pelabuhan dan bandara, serta mengembangkan langkah-langkah operasional bersama, termasuk pilot project di wilayah dengan tingkat peredaran TSL ilegal yang tinggi," jelas dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan fuel surcharge dan Tarif Batas Atas (TBA) penerbangan domestik kelas ekonomi. Hal ini seiring lonjakan harga avtur dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang kian menekan industri penerbangan nasional.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menyatakan, kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) dan kurs dolar AS (USD) telah meningkatkan beban operasional maskapai secara signifikan.

Berdasarkan data yang dihimpun, harga avtur per 1 Mei 2026 di Bandara Soekarno-Hatta mencapai Rp27.358 per liter, naik sekitar 16 persen dibandingkan periode April 2026 yang berada di level Rp23.551 per liter.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap USD juga mengalami pelemahan. Per 4 Mei 2026, kurs tercatat di level Rp17.425 per USD, meningkat sekitar 2,5 persen dibandingkan posisi awal April 2025 sebesar Rp17.017 per USD.

"Masih belum meredanya konflik geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi industri penerbangan secara global dan nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).

Sehubungan dengan kondisi tersebut, INACA meminta pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di bawah Kementerian Perhubungan untuk melakukan penyesuaian fuel surcharge secara lebih fleksibel. INACA menilai skema penyesuaian yang saat ini mengacu pada periode 60 hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 83 Tahun 2026 sudah tidak relevan dengan dinamika harga avtur yang berubah cepat.

Selain itu, kata dia, INACA juga mendesak agar pembahasan revisi Tarif Batas Atas (TBA) yang sebelumnya ditunda dapat segera dilakukan kembali. Penyesuaian TBA dinilai penting agar maskapai memiliki ruang untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah lonjakan biaya operasional.

Dia menegaskan, tanpa adanya penyesuaian kebijakan, kondisi keuangan maskapai berpotensi semakin tertekan dan dapat berdampak pada terganggunya konektivitas transportasi udara nasional, serta sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada layanan penerbangan.

"Langkah cepat dan adaptif dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," kata Denon.

(Dhera Arizona)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menjalankan proses lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz untuk jaringan seluler 2026, dengan tahap awal pengambilan akun e-Auction pada 29–30 April. Tiga operator yang tercatat mengikuti tahap ini adalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Telekomunikasi Selular.

“Penyelenggara telekomunikasi yang telah melakukan pengambilan akun e-Auction diurut berdasarkan waktu pengambilan akun adalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Selular,” demikian penjelasan Kementerian Komdigi dalam pengumumam di sutus reminya, Selasa (5/5).

Selanjutnya penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan akun sistem e-Auction dapat melakukan pengunduhan dokumen seleksi. Penyelenggara telekomunikasi dapat mempelajari dokumen tersebut dan menyiapkan daftar pertanyaan jika terdapat substansi yang kurang dipahami.

Pengunduhan dokumen dapat dilakukan sejak Rabu (29/4) hingga Kamis (7/5) pukul 15.00 WIB. Operator seluler yang telah mengunduh dokumen tersebut selanjutnya akan disebut calon peserta seleksi.

Calon peserta seleksi dapat menyampaikan pertanyaan tertulis tentang isi dokumen seleksi melalui surat resmi. Nantinya surat ini harus dalam format file pdf yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama/CEO/Presiden Direktur atau direktur yang diberikan kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan.

“Pertanyaan tertulis disampaikan paling lambat pada Jumat 8 Mei 2026 pukul 15.00 WIB melalui sistem e-Auction,” tulis Kementerian Komdigi.

Lelang pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam mengoptimalisasi sumber daya spektrum frekuensi. Khususnya untuk mendorong perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas layanan mobile broadband di seluruh wilayah Indonesia.

Peserta yang ditetapkan sebagai pemenang seleksi wajib memenuhi sejumlah komitmen pembangunan dan operasional, antara lain:

1. Penyediaan Layanan 4G/LTE: Menyelenggarakan akses internet mobile broadband dengan standar teknologi minimal Long Term Evolution (4G) pada desa/kelurahan yang telah ditentukan.
2. Implementasi Teknologi 5G: Menyediakan layanan internet dengan standar teknologi International Mobile Telecommunications-2020 (5G) pada kota/kabupaten sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital.
3. Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP: Melakukan pelunasan biaya izin awal (up-front fee) dan biaya izin tahunan (BHP Spektrum Frekuensi Radio), serta menyerahkan jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan hingga masa berlaku izin berakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen sebagai sinyal kuatnya daya tahan ekonomi nasional. Angka ini bahkan melampaui sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat yang tumbuh sekitar 2,7 persen, Korea Selatan 3,6 persen, hingga China sekitar 5 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dibanding beberapa negara besar. “Pertumbuhan kita 5,61 persen ini di atas beberapa negara G20,” ujarnya dalam Taklimat Media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (5/5/2026) sore.

Menurut dia, capaian tersebut didorong kuat oleh konsumsi masyarakat, terutama saat momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang meningkatkan mobilitas dan belanja. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi penopang penting. Realisasi belanja negara meningkat signifikan pada awal tahun, antara lain melalui program stimulus dan penyaluran tunjangan hari raya.

Namun, pemerintah mengakui tantangan menjaga laju pertumbuhan pada kuartal II tidak ringan. Tanpa momentum musiman seperti Lebaran, aktivitas konsumsi berpotensi melandai.

Untuk itu, pemerintah akan mengandalkan belanja negara serta menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui penyaluran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai insentif. “Belanja pemerintah akan kita genjot, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Airlangga.

Di sisi lain, tekanan global juga masih membayangi, termasuk perlambatan ekspor dan dinamika sektor manufaktur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan melanjutkan kenaikan pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Rabu (6/5/2026). IHSG kemarin ditutup melonjak 85 poin atau 1,22 persen ke level 7.057,106.

Analis teknikal MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menilai IHSG masih menunjukkan ruang kenaikan lanjutan, meskipun pelaku pasar cenderung berhati-hati menjelang rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang dijadwalkan dirilis Selasa malam.

Di sisi lain, sentimen eksternal juga masih dibayangi oleh meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Eskalasi konflik yang kembali memanas berpotensi memicu volatilitas pasar, terutama melalui dampaknya terhadap harga energi global dan aliran modal asing.

Karena itu, Herditya memperkirakan level support IHSG bergerak di 6.975 dan resistance di area 7.110

“Terdapat peluang IHSG menguat dengan support 6.975 dan resist 7.110, di mana nanti malam akan ada data pekerjaan AS dan juga investor masih mencermati perkembangan konflik Timur Tengah yang kembali memanas,” ujar Herditya saat dihubungi Kompas.com, Selasa malam (5/5/2026).

Rekomendasi saham

Herditya merekomendasikan sejumlah saham yang dapat dicermati investor ritel pada perdagangan Rabu, di antaranya saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan target harga di Rp 3.480- Rp 3.750.

Saham PT RMK Energy Tbk (RMKE) dengan target harga Rp 3.480 hingga Rp 3.750.

Lalu, saham PT United Tractors Tbk (UNTR) diperkirakan bergerak pada rentang Rp 29.325 hingga Rp 30.550.

Sementara Analis Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), Muhammad Wafi, juga merekomendasikan saham INDF, di mana berpeluang koreksi teknikal untuk menguji support MA20 sekaligus support bullish channel-nya, sebelum kembali rebound dan membuat higher high level. RSI di 58, MACD Histo di -13. Rekomendasi untuk buy on weakness, Target support di Rp 6.850 dan resistance di Rp 7.200

Adapun Ivan Rosanova dari Binaartha Sekuritas merekomendasikan saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Target support Rp 750 dan resistance Rp 915. KLBF ditutup terkoreksi 1,73 persen secara harian ke Rp 850 pada Selasa.

KLBF tengah melanjutkan tren turun jangka panjang dan akan menguji support terdekat di level 840.

Koreksi dapat terekstensi menuju 790 apabila KLBF menembus di bawah level tersebut.

Indikator MACD menunjukkan kondisi netral. Speculative buy pada rentang harga Rp 750- Rp 800 dengan target harga terdekat di 915.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pendaftaran Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Konsorsium Badan Kerja Sama PTN Wilayah Indonesia Barat ( SMMPTN-Barat ) 2026 resmi dibuka mulai 4 Mei hingga 11 Juni 2026. Jalur ini menjadi alternatif bagi calon mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN) melalui seleksi ujian tulis berbasis komputer.

Dikutip dari laman resminya, Rabu (6/5/2026), SMMPTN Barat merupakan seleksi mandiri yang diselenggarakan secara bersama oleh 27 PTN di wilayah Indonesia Barat di bawah koordinasi panitia SMMPTN Barat. Seleksi dilakukan melalui ujian tulis berbasis komputer dengan sistem penilaian terstandar.

Peserta yang ingin mengikuti seleksi ini wajib melakukan pendaftaran secara online. Dalam prosesnya, peserta hanya dapat mendaftar satu kali dengan pilihan maksimal dua program studi, baik pada satu PTN maupun dua PTN berbeda. Urutan pilihan program studi menunjukkan prioritas seleksi.

Adapun lokasi ujian tidak harus berada di kampus pilihan. Peserta disarankan memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili untuk memudahkan akses saat pelaksanaan tes.

Biaya pendaftaran SMMPTN Barat 2026 sebesar Rp375.000 yang dibayarkan melalui bank yang telah ditentukan oleh panitia.

Pengisian borang (formulir) pendaftaran ujian tulis dan portofolio dilakukan melalui website https://pendaftaran.smmptnbarat.id/ dengan cara memasukkan seluruh data yang diperlukan secara benar.

Persyaratan Peserta SMMPTN Barat 2026

Peserta yang dapat mengikuti seleksi ini adalah lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang telah memiliki ijazah. Bagi lulusan tahun 2026, diperbolehkan menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang memuat identitas diri, pas foto, serta cap resmi dari sekolah.

Selain itu, peserta tidak boleh diterima melalui jalur SNBP maupun SNBT, atau sudah diterima melalui SNBT tetapi belum melakukan daftar ulang.

Secara umum, peserta harus memiliki ijazah dalam tiga tahun terakhir, yakni 2024, 2025, dan 2026. Namun, terdapat pengecualian untuk beberapa PTN seperti Universitas Jambi, Universitas Teuku Umar, Universitas Samudra, Universitas Maritim Raja Ali Haji, ISI Padangpanjang, UPN Veteran Jakarta, dan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang masih menerima ijazah hingga lima tahun terakhir.

Khusus ISI Padangpanjang, lulusan Paket C dalam lima tahun terakhir dapat mendaftar dengan batas usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026. Sementara ISBI Aceh menerima ijazah hingga 10 tahun terakhir dengan batas usia maksimal 35 tahun untuk lulusan Paket C.

Metode Seleksi dan Jadwal Pengumuman

Penilaian hasil ujian SMMPTN Barat 2026 menggunakan metode CEEB (College Entrance Examination Board). Untuk program studi tertentu yang mensyaratkan keterampilan, hasil seleksi akan menggabungkan nilai ujian tulis dan portofolio.

Hasil seleksi SMMPTN Barat 2026 akan diumumkan pada 30 Juni 2026 mulai pukul 16.00 WIB.

Daftar 27 PTN Peserta SMMPTN Barat 2026

Berikut daftar perguruan tinggi yang tergabung dalam SMMPTN Barat 2026:

1. Universitas Syiah Kuala

2. Universitas Bengkulu

3. Universitas Jambi

4. ISI Padangpanjang

5. Universitas Palangka Raya

6. Universitas Malikussaleh

7. Universitas Maritim Raja Ali Haji

8. Universitas Bangka Belitung

9. Universitas Teuku Umar

10. Institut Teknologi Sumatera

11. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

12. Universitas Samudra

13. Universitas Riau

14. Universitas Siliwangi

15. Universitas Sumatera Utara

16. Universitas Andalas

17. UIN Sultan Syarif Kasim Riau

18. UIN Mahmud Yunus Batusangkar

19. UIN Syahada Padangsidimpuan

20. ISBI Bandung

21. UPN Veteran Jakarta

22. Universitas Singaperbangsa Karawang

23. UIN Imam Bonjol Padang

24. UIN Sumatera Utara Medan

25. Universitas Sriwijaya

26. Universitas Lampung

27. Universitas Tanjungpura

SMMPTN Barat 2026 diharapkan menjadi peluang tambahan bagi calon mahasiswa yang belum berhasil melalui jalur seleksi nasional untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri.

Pemerintah telah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ketentuan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

“Revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026,” kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (5/5), malam.

Dalam aturan tersebut, eksportir wajib menyimpan devisa hasil ekspornya di rekening khusus di bank-bank milik negara (Himbara) selama 1 tahun dan mengkonversinya ke rupiah maksimal 50%.

“Jadi perubahannya bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%,” ujarnya.

Namun, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan ketentuan yang berlaku saat ini untuk sektor SDA minyak dan gas bumi (migas). Eksportir di sektor migas masih akan menggunakan aturan PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban pelaku usaha menyimpan 30% devisa hasil ekspor selama tiga bulan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan DHE bertujuan agar dana hasil kegiatan ekonomi di dalam negeri tidak langsung mengalir ke luar negeri.

Menurutnya, selama ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya domestik untuk memperoleh keuntungan,n tetapi dana hasil akhirnya justru banyak digunakan atau disimpan di luar negeri.

"DHE itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menahan uang-uang domestik, yang pinjam pakai uang domestik, yang pakai sumber daya domestik tapi kita untung, uangnya dipakai di luar negeri,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/4).

Dari desa yang sebelumnya hanya bergantung pada hasil laut, kini tumbuh keyakinan bahwa masa depan dapat dibangun bersama melalui pengetahuan, kerja gotong royong, dan keberanian memanfaatkan potensi yang selama ini terabaikan.

Jakarta (ANTARA) - Wajarnya nelayan hidup dari laut. Sayangnya laut kerap kali tak menentu. Meski begitu, tetap saja di banyak perkampungan nelayan di Indonesia, laut bukan hanya ruang hidup, tetapi juga penentu nasib.

Ketika cuaca bersahabat, penghasilan datang bersama hasil tangkapan. Namun, ketika ombak tinggi dan angin berubah arah, banyak keluarga harus menghadapi kenyataan bahwa pemasukan ikut berhenti.

Situasi seperti ini telah berlangsung lama di berbagai desa pesisir dan membentuk pola ekonomi yang sangat bergantung pada satu sumber penghidupan.

Oleh karena itu, ketika sebuah desa nelayan mulai berani membangun alternatif ekonomi dari potensi yang selama ini terabaikan, kisah tersebut menjadi penting sebagai inspirasi.

Perubahan itu misalnya mulai terlihat di Desa Sawang Laut, Pulau Kundur, Kepulauan Riau. Lahan pesisir yang sebelumnya terbengkalai perlahan berubah menjadi ruang produktif yang menghadirkan harapan baru bagi masyarakat.

Melalui kelompok warga bernama Tuah Bersatu, masyarakat mulai membangun usaha bersama yang tidak hanya bertumpu pada laut, tetapi juga pada kemampuan mereka mengelola potensi desa secara lebih luas dan berkelanjutan.

Ketua Kelompok Tuah Bersatu, Amran, mengisahkan gagasan tersebut lahir dari kegelisahan sederhana yang dirasakan banyak nelayan. Selama bertahun-tahun, kehidupan mereka berjalan dalam pola yang sama.

Setelah melaut, aktivitas ekonomi berhenti. Tidak ada sumber penghasilan tambahan yang bisa menopang kebutuhan keluarga ketika hasil tangkapan menurun. Dari situ muncul kesadaran bahwa desa membutuhkan usaha alternatif yang tetap sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Kesadaran itulah yang kemudian mendorong kelompok ini memanfaatkan lahan kosong di kawasan pesisir untuk budidaya ikan kakap putih pada 2022.

Program tersebut mulai berjalan aktif sejak 2023 dan berkembang perlahan sesuai kesiapan kelompok. Menariknya, pengembangan usaha dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru.

Setelah budidaya kakap putih berjalan, kelompok mulai mengembangkan hidroponik, produksi terasi, peternakan ayam petelur, hingga persiapan bank sampah.

Langkah yang dilakukan Tuah Bersatu memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak selalu harus dimulai dari proyek besar. Perubahan justru sering lahir dari keberanian memanfaatkan ruang kecil yang sebelumnya dianggap tidak bernilai.

Lahan kosong yang dulu terbengkalai kini menjadi pusat aktivitas produktif yang melibatkan banyak warga dengan kemampuan yang terus berkembang.

Dari sisi ekonomi, dampaknya mulai dirasakan masyarakat. Unit peternakan ayam, misalnya, mampu memasarkan sekitar 100 ekor ayam per bulan dengan omzet sekitar Rp10 juta hingga Rp12 juta.

Nilainya mungkin belum seberapa jika dibandingkan dengan skala industri besar di perkotaan, tetapi bagi keluarga pesisir, tambahan penghasilan tersebut memiliki arti yang sangat penting. Penghasilan alternatif memberi ruang napas bagi keluarga untuk menghadapi ketidakpastian musim dan cuaca.

Ekonomi Inklusif

Sementara itu, unit hidroponik yang dikelola kaum ibu menjadi contoh lain bagaimana ekonomi desa bisa tumbuh lebih inklusif. Sayuran segar seperti pakcoy, selada, dan sawi manis mulai menjadi sumber penghasilan baru yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan.

Kehadiran kaum ibu dalam aktivitas produktif menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas, bukan hanya bagi nelayan laki-laki, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya.

Namun manfaat paling penting dari perubahan ini sesungguhnya bukan hanya soal omzet atau jumlah produksi. Amran menilai hal yang paling terasa justru peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Warga yang sebelumnya hanya mengandalkan keterampilan melaut kini mulai mengenal teknik budidaya, pengelolaan usaha, hingga cara membangun jaringan dengan berbagai pihak.

Perubahan seperti ini sering kali luput dari perhatian karena hasilnya tidak langsung terlihat secara fisik. Padahal, peningkatan pengetahuan dan rasa percaya diri masyarakat merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi desa.

Ketika masyarakat mulai merasa mampu mengelola usaha sendiri, mereka tidak lagi sekadar menjadi penerima bantuan, melainkan pelaku pembangunan yang aktif menentukan arah masa depannya.

Dalam proses pengembangan tersebut, kelompok Tuah Bersatu mendapat pendampingan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Timah Tbk, anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID.

Pendampingan dilakukan mulai dari pembukaan lahan, penguatan teknis, hingga pengembangan usaha secara bertahap. Yang menarik, pendekatan seperti ini tidak berhenti pada pemberian bantuan alat atau modal semata, tetapi juga membangun proses belajar yang memungkinkan masyarakat tumbuh secara mandiri.

Pendekatan berbasis pendampingan menjadi penting karena banyak program ekonomi masyarakat gagal berkembang akibat minimnya transfer pengetahuan. Ketika masyarakat hanya diberi bantuan tanpa penguatan kapasitas, usaha sering berhenti setelah program selesai.

Sebaliknya, ketika masyarakat dilibatkan dalam proses belajar, kemampuan mereka untuk bertahan dan berkembang menjadi jauh lebih besar.

Amran sendiri berharap pendampingan tersebut dapat terus berlanjut, terutama dalam pengembangan pakan mandiri untuk budidaya ikan agar biaya operasional dapat ditekan.

Keberlanjutan Ekonomi

Harapan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai berpikir lebih jauh tentang efisiensi usaha dan keberlanjutan ekonomi. Mereka tidak lagi hanya berfokus pada bagaimana memulai usaha, tetapi juga bagaimana menjaga usaha tetap hidup dalam jangka panjang.

Apa yang terjadi di Sawang Laut sesungguhnya memberikan gambaran lebih luas tentang arah pembangunan desa yang mulai bergerak menuju penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Program TJSL yang dijalankan diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi desa agar manfaatnya tidak berhenti pada satu komoditas saja, melainkan berkembang menjadi berbagai sumber penghasilan yang lebih tahan terhadap perubahan situasi ekonomi maupun lingkungan.

Model seperti ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, dan tekanan terhadap sumber daya alam.

Desa-desa pesisir membutuhkan kemampuan beradaptasi agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sektor yang rentan terhadap perubahan musim. Diversifikasi usaha menjadi salah satu cara penting untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga dan desa.

Inisiatif yang menyentuh aspek sosial dan lingkungan tersebut juga sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dijalankan grup perusahaan.

Atas konsistensi pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang dibangun di sekitar wilayah operasinya, PT Timah Tbk meraih penghargaan PROPER Emas dan PROPER Hijau 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Namun di luar penghargaan itu, pelajaran terbesar dari Sawang Laut sesungguhnya terletak pada keberanian masyarakat untuk berubah.

Dari desa yang sebelumnya hanya bergantung pada hasil laut, kini tumbuh keyakinan bahwa masa depan dapat dibangun bersama melalui pengetahuan, kerja gotong royong, dan keberanian memanfaatkan potensi yang selama ini terabaikan.

Di tangan masyarakat yang mau belajar dan bergerak, lahan terbengkalai ternyata bisa berubah menjadi harapan baru.

Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua dan para pemangku kepentingan pers menghasilkan "Deklarasi Jayapura" pada akhir perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, Papua, Selasa (5/6/2026). Deklarasi tersebut merupakan hasil dari stakeholder meeting pada Senin (4/5/2026) malam, yang merupakan rangkaian kegiatan WPFD di Jayapura.

Stakeholder meeting dihadiri Anggota Komite, Anggota Dewan Pers Abdul Manan, perwakilan organisasi pers pusat dan Papua, jurnalis, perusahaan media, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, dan Bappenas. Substansi masukan dari peserta stakeholder meeting tersebut kemudian dimasukkan ke dalam draf deklarasi yang telah disiapkan Panitia WPFD 2026 dan komunitas pers di Papua.

"Deklarasi Jayapura Tentang Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil, setidaknya berupa dua substansi yaitu komitmen dari semua pihak untuk keberlanjutan dan kebebasan pers di tingkat lokal dan nasional," kata Anggota Komite Publisher Rights Sasmito yang membacakan deklarasi di Kantor Gubernur Papua, Selasa (5/5/2026).



Sasmito mendorong "Deklarasi Jayapura" dapat ditindaklanjuti oleh kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, dan komunitas pers agar keberlanjutan dan kebebasan pers dapat terwujud sehingga masa depan Indonesia menjadi damai dan adil.

Ketua Komite Publisher Rights Suprapto kepada wartawan mengajak para pihak mengawal terus agar deklarasi tidak berhenti setelah dibacakan. "Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya," kata Suprapto.

Ketua Panitia Pelaksana WPFD 2026, Jean Bisay, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap peringatan WPFD 2026 di Jayapura, khususnya Pemerintah Provinsi Papua. Ia berharap rangkaian kegiatan yang digelar dalam WPFD 2026 dapat memberikan manfaat bagi komunitas pers di Indonesia, khususnya jurnalis dan perusahaaan media di Papua.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi dua seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers; workshop "Perempuan Adat, Lingkungan, dan Jurnalis"; Berbagi Pengalaman Kerja Sama Perusahaan Media dan Platform; Stakeholder Meeting; workshop "Jurnalisme Berperspektif GEDSI: Tantangan dan Praktik di Lapangan, workshop "Vlog dan Presenter"; workshop "Navigasi Informasi di Era AI; workshop "Multimedia untuk Pemuda di Era Digital; talkshow "Pers Bebas Tanpa Intimidasi; workshop "Liputan Investigasi"; Training Keamanan Digital dan AI Untuk Jurnalis; Bazaar Media, dan Deklarasi Jayapura.

"Kita berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait," ujar Jen Bisay.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan tema yang diusung “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil,” sangat relevan dengan arah pembangunan Papua. Menurutnya, pers memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.

"Momentum WPFD 2026 ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu: Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis," jelas Gubernur Papua Matius D. Fakhiri.

Gubernur Papua menjelaskan visi tersebut menjadi arah perubahan nyata yang didorong bersama, melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kehidupan sosial yang damai dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kata dia, pers memiliki posisi strategis sebagai mitra pembangunan, penyampai informasi yang mencerahkan, serta penjaga optimisme publik. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif, media diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Papua Cerah

"Pelaksanaan WPFD di Papua menegaskan bahwa kebebasan pers harus dirasakan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Papua. Hal ini merupakan wujud komitmen kita terhadap demokrasi, keterbukaan, dan keadilan informasi bagi seluruh masyarakat," tambahnya.

Oleh karena itu, Gubernur Papua mengajak semua pihak untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalistik, menjamin perlindungan terhadap jurnalis, serta membangun kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan P Roeslani membenarkan lembaganya telah mulai masuk sebagai investor di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Rosan secara terbuka menyebut Danantara memilih GoTo sebagai entitas yang dibeli sahamnya. Ia kemudian menegaskan proses investasi tersebut bukan lagi sebatas rencana.

"Ya, kita sudah masuk kok sebetulnya. Sudah mulai masuk (posisi sebagai pemegang saham)," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Meski belum mengungkap secara rinci porsi kepemilikan Danantara di GoTo, Rosan mengisyaratkan perubahan kebijakan di perusahaan mulai terlihat sejak awal tahun ini seiring masuknya peran Danantara.

"Ya perubahan-perubahan itu mulai terjadi kan di Januari. Ya kan? Itu aja kodenya," katanya.

Rosan menuturkan tujuan utama Danantara masuk ke GoTo bukan semata urusan investasi finansial, melainkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis aplikator.

[Gambas:Youtube]

"Yang penting kan buat kita ini adalah kesejahteraan ojol. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ojol termasuk adanya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah kebijakan yang belakangan muncul untuk pengemudi, mulai dari pemberian perlindungan jaminan sosial hingga bonus hari raya (BHR) yang nilainya dilipatgandakan, tak lepas dari pembicaraan Danantara dengan manajemen perusahaan.

"Itu kan tadinya sebelumnya enggak ada. Kemudian pada saat BHR kemarin, itu kan juga sebetulnya dari kami yang bicara agar THR-nya itu dilipatgandakan, di-double-kan. Itu juga dari kami sebetulnya," tutur Rosan.

Ia menjelaskan Danantara juga mendorong perubahan strategi bisnis di industri ride hailing. Selama ini, kata Rosan, perusahaan aplikator banyak menghabiskan dana untuk perang promosi dan pemasaran atau burning cash. Dana itu, menurut dia, lebih baik dialihkan untuk kepentingan mitra pengemudi.

"Tadinya kan perusahaan ojol ini mereka saling marketing, saling burning cash sampai ratusan juta dolar hanya untuk marketing. Ya udah, kita ajak ngomong aja yang lain, enggak usah kita burning cash seperti ini, mendingan dana ini kita pakai sepakat untuk kepentingan ojol," katanya.

Rosan juga menegaskan peran Danantara dalam GoTo belum berhenti. Ia menyebut masih ada sejumlah agenda lanjutan yang sedang disiapkan, termasuk pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan potongan aplikasi maksimal 8 persen.

"Nanti masih ada lagi kesejahteraan kita yang akan kita jalankan dan sudah ada arahan Bapak Presiden (Prabowo) 8 persen maksimal dan itu segera dilaksanakan sehingga kesejahteraan ojol bisa meningkat ke depannya," ucapnya.

Meski demikian, Rosan belum bersedia memerinci total saham yang telah dibeli Danantara maupun apakah akumulasi pembelian akan terus bertambah. Ia hanya menyebut proses tersebut masih berlanjut.

Di sisi lain, manajemen GoTo juga mengonfirmasi adanya pembelian saham oleh Danantara. Corporate Secretary GoTo R A Koesoemohadiani menyatakan pihaknya memahami Danantara telah membeli saham perseroan melalui bursa dalam jumlah terbatas.

"Sesuai dengan pemberitaan di media, kami memahami bahwa BPI Danantara telah membeli sejumlah saham perseroan melalui bursa dalam jumlah kurang dari 1 persen dari saham yang diterbitkan oleh perseroan," kata Koesoemohadiani dalam laporan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (⅘).

Ia mengatakan perseroan menyambut masuknya Danantara sebagai sinyal kepercayaan investor terhadap prospek bisnis GoTo.

"Perseroan menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perseroan," ujarnya.

Menurut GoTo, hingga saat ini perseroan tetap menjalankan kewajiban pelaporan kepemilikan saham sesuai aturan BEI. Namun, detail pemegang saham dengan kepemilikan 1 persen sampai 5 persen bersifat terbatas dan hanya dilaporkan kepada bursa.

Sebelumnya, kabar pemerintah melalui Danantara mengakuisisi sebagian saham aplikator ojek online lebih dulu diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi kelompok buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei lalu.

Namun saat itu belum dijelaskan secara terbuka platform mana yang menjadi target investasi pemerintah.

Emiten pusat data milik Otto Toto Sugiri, PT DCI Indonesia Tbk (DCII) memperoleh fasilitas kredit investasi senilai Rp 17 triliun dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Dana tersebut, terutama akan digunakan untuk pembangunan dan penyelesaian fasilitas pusat data baru.

Corporate Secretary DCI Indonesia Indri Koesindrijastoeti H mengatakan, fasilitas kredit ini akan menunjang kebutuhan pembiayaan belanja modal perseroan seiring meningkatnya permintaan kapasitas pusat data dari pelanggan.

Ia menjelaskan, perseroan akan menyerahkan sejumlah aset sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut. Aset tersebut mencakup bidang tanah beserta bangunan yang dimiliki maupun yang akan dibangun, serta seluruh mesin dan peralatan pusat data milik perseroan, baik yang telah dimiliki maupun yang akan diperoleh di masa mendatang.

Selain itu, rekening giro perseroan di BCA juga akan dijadikan agunan sementara hingga seluruh jaminan lainnya diikat secara sempurna. Jaminan juga mencakup tagihan atas klaim asuransi terkait aset yang diagunkan.

Perseroan menyebut skema penjaminan tersebut telah mendapat persetujuan pemegang saham melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham DCII Nomor 99 tertanggal 15 April 2026.

Dalam keputusan tersebut, pemegang saham menyetujui pengalihan dan atau penjaminan lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan untuk memperoleh pendanaan baru dari pihak ketiga, termasuk perbankan.

Manajemen menilai penambahan fasilitas kredit ini tidak akan berdampak negatif terhadap operasional maupun kondisi keuangan perseroan. Sebaliknya, fasilitas pembiayaan jumbo tersebut dinilai akan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang sekaligus mendukung strategi ekspansi kapasitas pusat data.

Perseroan juga menyebut fasilitas ini akan memastikan penyelesaian layanan yang telah terkontrak dengan pelanggan.

“Secara substansial, transaksi ini bersifat aditif terhadap kapasitas keuangan perseroan dan tidak merubah kegiatan usaha utama perseroan,” ujar Indri dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Rabu (6/5).

Merujuk bahan paparan publik DCII, perkembangan portofolio bisnis perseroan melingkupi ekspansi layanan komputasi awan, kecerdasan buatan (AI) dan kebutuhan digital perusahaan.

Hingga akhir 2025, DCII telah memiliki data center dengan total kapasitas terpasang sebesar 128 megawatt (MW). Perseroan juga mencatat potensi pengembangan kapasitas yang dapat melampaui 2.000 MW dalam jangka panjang.

Saat ini, portofolio pusat data DCI tersebar di sejumlah lokasi strategis di Indonesia, baik untuk kategori hyperscale data center maupun edge data center.

Untuk kategori hyperscale, DCI mengoperasikan H1 Campus Cibitung dengan kapasitas IT sebesar 73 MW yang masih dapat ditingkatkan hingga 220 MW.

Selain itu, perseroan memiliki H2 Campus Karawang dengan kapasitas 27 MW yang dapat dikembangkan hingga lebih dari 600 MW.

Sementara itu, H3 DC Park Sky Bintan menjadi proyek ekspansi terbesar dengan kapasitas awal yang dirancang dapat diskalakan hingga lebih dari 1.000 MW.

Di segmen edge data center, DCI mengoperasikan E1 DC Jakarta dengan kapasitas 19 MW serta E2 DC Surabaya dengan kapasitas 9 MW.

Pada kuartal pertama 2026, DCII membukukan laba bersih sebesar Rp 377,75 miliar. Jumlah tersebut turun 9,8% dibandingkan dengan laba bersih perseroan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 418,84 miliar.

Pendapatan perseroan tercatat naik menjadi Rp 858,10 miliar dari Rp 773,55 miliar secara tahunan atau year on year (yoy). Pendapatan perseroan berasal dari jasa penyewaan ruang atau colocation senilai Rp 808,40 miliar dan pendapatan lain-lain senilai Rp 49,69 miliar.