JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) membuka program Beasiswa Sarjana Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) keagamaan. Program beasiswa ini disiapkan bagi para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Al-Qur'an.

"Program beasiswa ini dirancang khusus agar ustaz dan ustazah bisa kuliah tanpa meninggalkan tugas mengajar. Sistemnya fleksibel, berbasis daring, sehingga tetap bisa mengabdi di masyarakat,” ujar Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an Aziz Syafiuddin dikutip Minggu (3/5/2026).

Pendaftaran Program Beasiswa PJJ Keagamaan dibuka mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Pilihan yang tersedia adalah program studi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Agama Islam di UIN Siber Syekh Nurjati.

Seluruh biaya pendidikan mulai dari pendidikan hingga sampai lulus nanti akan ditanggung penuh oleh pemerintah melalui Kemenag.

Aziz berharap para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Al-Qur'an dapat memanfaatkan program pendidikan ini. "Ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan oleh para guru LPQ,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ini dalam kondisi sehat. Sebelumnya beredar isu terkait kesehatan Purbaya.

“Iya, beliau sehat-sehat saja,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (3/5/2026).

Sebelumnya, beredar isu mengenai kesehatan Menkeu Purbaya yang menduga Bendahara Negara itu sedang menjalani perawatan di suatu rumah sakit di Jakarta.

Di tengah isu tersebut, Purbaya membagikan video dirinya melakukan aktivitas olahraga renang yang mengindikasikan bahwa dia dalam kondisi bugar. Dalam video yang diunggah di akun pribadi media sosialnya itu, dia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjalani gaya hidup sehat.

“Selamat pagi, guys. Gen Z jangan lupa olahraga, renang bisa, lari boleh, padel juga bisa. Kalau saya biasanya renang. Tidak terasa long weekend-nya,” tulis Purbaya, dikutip dari akun TikTok pribadinya @purbayayudhis, Ahad.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga telah menanggapi kabar soal kesehatan Menkeu Purbaya.

“Wah, tidak tahu saya. Insyaallah sehat. Doakan saja,” ujar Juda saat ditemui usai menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5).

Juda juga memastikan konferensi pers APBN KiTa tetap akan digelar pada Rabu (6/5) setelah sebelumnya dibatalkan. Agenda APBN KiTa semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4).

Iya, beliau sehat-sehat saja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ini dalam kondisi yang sehat.

“Iya, beliau sehat-sehat saja,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, beredar isu mengenai kesehatan Menkeu Purbaya yang menduga bahwa Bendahara Negara itu sedang menjalani perawatan di suatu rumah sakit di Jakarta.

Di tengah isu itu, Purbaya membagikan video dirinya melakukan aktivitas olahraga renang, mengindikasikan bahwa dia dalam kondisi bugar. Dalam video yang diunggah di akun pribadi media sosialnya itu, dia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjalani gaya hidup yang sehat.

“Selamat pagi Guys. Gen Z jangan lupa olahraga, renang bisa, lari boleh, padel juga bisa. Kalo saya biasanya renang sih. Gak berasa 'long weekendnya',” tulis Purbaya, dikutip dari akun TikTok pribadinya @purbayayudhis, Minggu.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga telah menanggapi kabar soal kesehatan Menkeu Purbaya.

“Wah enggak tahu saya. Insyaallah sehat. Doakan saja,” ujar Juda saat ditemui usai menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5).

Juda juga memastikan konferensi pers APBN KiTa tetap akan digelar pada Rabu (6/5) setelah sebelumnya dibatalkan. Agenda APBN KiTa semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4).

Menurut dia, penjadwalan ulang dilakukan untuk menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbit pada Selasa (5/5), sehingga data dapat disampaikan secara utuh.

Purbaya sebelumnya sempat mengungkapkan kondisi kesehatannya saat menghadiri taklimat media pada Jumat (24/4). Ia mengaku mengalami sakit pada bagian pinggang.

Purbaya mengatakan dirinya harus menjalani suntikan di delapan titik agar tetap dapat menjalankan aktivitas.

Usai acara tersebut, Purbaya juga tampak kesulitan berdiri dari kursinya hingga harus berpegangan kepada salah satu rekannya. Saat berjalan pun, ia terlihat dibantu ajudannya.

Ketika ditanya wartawan mengenai kondisinya saat itu, Purbaya mengakui rasa sakit yang dialaminya belum sepenuhnya hilang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Produsen pupuk dan petani di Jerman menghadapi tekanan berat akibat dampak perang Iran yang memicu lonjakan harga energi serta gangguan pasokan global.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah mengguncang rantai pasok pupuk dunia. Jalur tersebut selama ini dilalui sekitar sepertiga distribusi pupuk global, sehingga gangguan yang terjadi memicu kekhawatiran terhadap ketahanan pangan, terutama di Afrika dan Asia Selatan.

"Penutupan Selat Hormuz menunjukkan bahwa jalur laut masih bisa runtuh seperti dulu," kata juru bicara perusahaan pupuk SKW, Christopher Profitlich, melansir AFP, Minggu (3/5).

SKW, produsen urea terbesar di Jerman, kini mengoperasikan pabriknya secara penuh untuk menutup kekurangan pasokan global. Perusahaan yang berbasis di Wittenberg itu memperkirakan pendapatan dapat meningkat 10 hingga 20 persen tahun ini, meski tetap dibayangi ketidakpastian pasar.

Namun, lonjakan biaya energi menjadi tantangan utama. Sekitar 80 persen produksi SKW bergantung pada gas, yang harganya telah melonjak dua kali lipat sejak konflik pecah pada akhir Februari.

CEO SKW Carsten Franzke menegaskan perusahaannya bukan mengambil keuntungan dari situasi perang.

"Kami bukan pihak yang mengambil keuntungan dari perang. Kemungkinan kami hanya akan mencapai titik impas karena biaya energi yang sangat tinggi," ujarnya.

Ia menambahkan, kenaikan biaya produksi memang dapat diteruskan ke konsumen. Namun, beban tersebut sulit ditanggung oleh petani sebagai pengguna akhir.

"Masalahnya, pelanggan kami yaitu petani, belum tentu bisa meneruskan biaya itu," kata Franzke.

Di sisi lain, petani Jerman mulai merasakan dampak langsung dari krisis tersebut. Salah satunya Gerhard Geywitz, petani di Baden-Wuerttemberg, yang mengaku harga pupuk telah melonjak hingga 50 persen sejak perang dimulai.

Ia menyebut harga komoditas pertanian global yang relatif stagnan membuatnya harus menanggung kenaikan biaya sendiri.

"Jika perang berlanjut, saya khawatir akan terjadi kelangkaan pupuk tahun depan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia memilih menimbun stok pupuk sebelum harga melonjak lebih tinggi.

"Asosiasi Produsen Pupuk Jerman (BVDM) juga memperingatkan bahwa ketergantungan pada pasar global dapat menjadi risiko besar bagi ketahanan pangan Eropa," demikian pernyataan BVDM.

"Tanpa produsen lokal dan pertanian yang kompetitif, ketahanan pangan di Eropa akan terancam serius," lanjutnya.

Krisis ini turut menghidupkan kembali kekhawatiran terkait daya saing industri Eropa yang dinilai kalah dibandingkan negara lain, terutama dalam hal biaya energi dan standar lingkungan.

Sejumlah pelaku industri pun mendesak Uni Eropa untuk meninjau ulang kebijakan perdagangan karbon guna meringankan beban sektor industri. Komisi Eropa menyatakan tengah mengkaji isu tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi membatasi praktik alih daya (outsourcing) hanya pada enam jenis pekerjaan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026.

Kebijakan yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 30 April 2026 ini dinilai membawa dampak beragam, baik bagi pekerja, perusahaan, hingga industri penyedia jasa outsourcing.

Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad, menilai kebijakan ini memiliki sisi positif terutama bagi tenaga kerja, karena membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh status pegawai tetap.

“Saya kira memang pembatasan sektor yang di-outsource ini ada plus minusnya,” kata Tauhid Ahmad kepada Kompas.com, Minggu (3/5/2026).

“Sisi positifnya bagi tenaga kerja tentu memberikan dampak positif karena mereka tidak mudah lagi di-outsourcing sehingga peluang menjadi pegawai tetap lebih besar,” lanjutnya.

Menurut Tauhid, kebijakan ini juga dapat memberikan kepastian kerja bagi karyawan kontrak maupun outsourcing, karena adanya batasan waktu yang lebih jelas hingga peluang pengangkatan sebagai pegawai tetap.

Namun di sisi lain, pembatasan ini juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran di sektor-sektor penunjang yang selama ini bergantung pada tenaga outsourcing. Ia menilai peluang kerja di sektor tersebut bisa menyempit.

“Kesempatan kerja di outsourcing bisa menyempit. Ini tentu menjadi tantangan bagi perusahaan penyedia jasa outsourcing karena pasar mereka kini terbatas hanya pada enam sektor,” jelasnya.

Tauhid menambahkan, perusahaan pengguna jasa outsourcing juga harus melakukan penyesuaian, terutama dari sisi biaya tenaga kerja.

Dengan meningkatnya peluang pekerja menjadi pegawai tetap, perusahaan perlu memikirkan ulang struktur upah, fasilitas, hingga jenjang karier.

“Perusahaan harus memikirkan ulang karena cost pekerja akan semakin besar. Mekanisme upah, sarana, dan fasilitas harus disiapkan dengan lebih matang,” katanya.

Sementara itu, bagi perusahaan penyedia outsourcing, kebijakan ini dinilai akan memperketat persaingan.

Dengan pasar yang lebih sempit, pelaku usaha dituntut meningkatkan kualitas layanan dan tenaga kerja yang disediakan.

“Dengan pasar yang terbatas, persaingan akan semakin ketat. Tapi ini juga bisa mendorong peningkatan profesionalisme, seperti standardisasi dan sertifikasi tenaga kerja,” ujar Tauhid.

Ia juga melihat peluang munculnya spesialisasi di kalangan perusahaan outsourcing, terutama di enam sektor yang masih diperbolehkan, seperti keamanan, kebersihan, hingga layanan penunjang operasional.

Secara keseluruhan, Tauhid menilai kebijakan ini merupakan langkah perlindungan bagi pekerja, meski tetap memerlukan penyesuaian dari sisi industri.

“Bagi pekerja, ini jelas menguntungkan sebagai bentuk perlindungan. Tapi bagi industri, terutama penyedia outsourcing, perlu adaptasi karena model bisnisnya akan semakin terbatas,” pungkasnya.

Adapun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya yang diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada Kamis (30/4/2026).

Dalam aturan itu, pemerintah resmi membatasi pekerjaan alih daya (outsourcing) hanya pada enam bidang pekerjaan.

“Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya,” ujar Yassierli.

Permenaker baru bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha.

Dalam aturan ini, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada enam bidang tertentu.

Adapun sejumlah pekerjaan yang secara umum diperbolehkan menggunakan tenaga alih daya atau outsourcing meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan layanan angkutan pekerja, hingga pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - OPEC+ dikabarkan sepakat untuk menaikkan target produksi minyak pada Juni, kata dua sumber yang dekat dengan kelompok tersebut. Namun, kenaikan ini kemungkinan hanya bersifat simbolis selama perang AS-Iran terus mengganggu pasokan minyak dari kawasan Teluk.

Melansir Investing, Minggu (3/5/2026), tujuh negara OPEC+ secara prinsip dikabarkan sepakat untuk menaikkan target produksi minyak sekitar 188.000 barel per hari pada Juni, yang menjadi kenaikan bulanan ketiga berturut-turut. Mereka tetap melanjutkan rencana tersebut meskipun ada perang dan keluarnya Uni Emirat Arab dari kelompok minggu ini.

Tujuh anggota yang akan bertemu pada Minggu adalah Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, Rusia, dan Oman. Dengan keluarnya UEA, OPEC+ kini beranggotakan 21 negara, termasuk Iran. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hanya tujuh negara tersebut ditambah UEA yang terlibat dalam keputusan produksi bulanan.

Perang Iran yang dimulai pada 28 Februari, serta penutupan Selat Hormuz telah menekan ekspor dari anggota OPEC+ seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, serta UEA. Sebelum konflik, negara-negara ini adalah satu-satunya dalam kelompok yang mampu meningkatkan produksi.

Iran, yang juga anggota OPEC+ meskipun tidak termasuk dalam tujuh negara yang bertemu pada Minggu, juga mengalami penurunan ekspor akibat blokade AS yang diberlakukan pada April.

Gangguan ini mendorong harga minyak ke level tertinggi dalam empat tahun minggu ini, melampaui USD125 per barel, seiring analis mulai memperkirakan potensi kekurangan bahan bakar jet dalam satu hingga dua bulan serta lonjakan inflasi global.

Keputusan kenaikan pasokan, kata sumber tersebut, akan mirip dengan kenaikan bulan lalu sebesar 206.000 barel per hari, dikurangi porsi UEA yang keluar dari kelompok pada 1 Mei.

Keputusan ini menunjukkan bahwa OPEC+ tetap menjalankan pendekatan “business as usual” dan siap meningkatkan pasokan setelah perang berakhir.

Produksi minyak mentah dari seluruh anggota OPEC+ rata-rata mencapai 35,06 juta barel per hari pada Maret, turun 7,70 juta barel per hari dibanding Februari, menurut laporan OPEC bulan lalu.

Irak dan Arab Saudi mencatat penurunan terbesar akibat terbatasnya ekspor. Di luar kawasan Teluk, Rusia juga memangkas produksi setelah serangan drone Ukraina merusak infrastrukturnya.

Harga minyak turun pada Jumat setelah Iran mengirim proposal perdamaian terbaru kepada mediator di Pakistan, yang kembali memunculkan harapan bahwa kesepakatan dengan AS masih mungkin terjadi.

Kontrak berjangka minyak mentah AS turun 3 persen dan ditutup pada USD101,94 per barel. Sementara itu, patokan internasional Brent turun hampir 2 persen dan menetap di USD108,17.

(NIA DEVIYANA)

MAKKAH - Pria asal Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, Muhammad Surdi (45), kini mendedikasikan hidupnya sebagai pengemudi Bus Selawat bagi jemaah haji Indonesia di Makkah pada musim haji 2026. Mantan montir bengkel ini beroperasi tiada henti dari Al-Hidayah Tower, kawasan Aziziyah, untuk mengantarkan ribuan tamu Allah menuju Masjidil Haram setiap harinya.

Kehadiran sosok hangat berbahasa daerah ini memberikan rasa kekeluargaan tersendiri bagi jemaah Tanah Air yang merindukan suasana kampung halaman di tengah padatnya ibadah. Ia diketahui telah merantau dan menetap di Arab Saudi sejak 2015 setelah usahanya membuka bengkel motor di Banten kandas akibat pandemi Covid-19.

Kegagalan finansial tersebut rupanya menjadi titik balik yang mengantarkannya melamar ke perusahaan transportasi di Arab Saudi hingga dipercaya memegang kemudi Bus Selawat. Keputusan berat meninggalkan kampung halaman ini justru membawa berkah luar biasa karena ia bisa bekerja sekaligus melayani tamu Allah secara langsung.

"Senangnya ini kayak melayani jemaah Indonesia, senang masya Allah. Saya alhamdulillah bebas, mungkin udah sepuluh tahun, haji alhamdulillah bisa empat kalian," ungkap Kang Surdi dengan raut wajah bangga.

Bekerja di negeri gurun dengan durasi menyetir hingga 12 jam per sift mulai pukul 11 siang tentu bukan perkara mudah bagi pria bersahaja ini. Pada masa awal kedatangannya, ia sempat mengalami kendala bahasa jalan dan kerap jatuh sakit akibat perbedaan suhu ekstrem yang memicu batuk berkepanjangan.

Lihat video: Bus Selawat, Dukung Aktivitas Ibadah Jemaah Haji



Namun, latar belakangnya sebagai pekerja keras membuatnya tangguh beradaptasi dengan ritme aspal di tengah terik terpanas Makkah. Kini, rutinitas mengemudikan bus raksasa membelah lautan manusia menjadi aktivitas yang ia jalani dengan penuh rasa syukur tanpa banyak mengeluh.

"Suka dukanya pertama belum paham bahasa jalan juga. Tapi sekarang sudah paham, sekarang sudah terbiasa alhamdulillah," tambahnya sembari tersenyum ramah.

Pria yang saat ini masih melajang tersebut bertekad untuk terus melayani jemaah haji asal Indonesia dengan stamina dan pelayanan terbaiknya. Ia berencana baru akan pulang ke tanah kelahirannya di Lebak setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai dan para jemaah kembali ke Tanah Air dengan selamat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed memastikan negaranya mampu memulihkan produksi dan ekspor minyak ke tingkat sebelumnya dalam waktu sepekan setelah Selat Hormuz dibuka kembali.

"Produksi dan ekspor minyak Irak dapat dipulihkan ke tingkat sebelum penutupan Selat Hormuz dalam tujuh hari setelah pelayaran kembali pulih secara bebas," kata Mohammed dalam wawancara bersama media Asharq Al-Awsat, Sabtu (2/5/2026).

Pejabat itu mengatakan produksi minyak di Irak saat ini ada di tingkat 1,5 juta barel per hari (bpd), dengan sekitar 200 ribu bpd diekspor melalui Kota Ceyhan di Turki. Sebelum konflik di Selat Hormuz pecah, produksi minyak di Irak mencapai 3,5 juta bpd, tambah Mohammed.

Lebih lanjut, dia memastikan pemeriksaan jalur pipa minyak Kirkuk-Fish-Kabur, yang merupakan cabang baru dari jalur utama Kirkuk-Ceyhan, sedang berlangsung dengan uji coba operasional dijadwalkan pada akhir bulan ini.

Eskalasi konflik terkait Iran mengakibatkan blokade terhadap Selat Hormuz, yang merupakan jalur suplai amat penting bagi komoditas minyak dan LNG dari Teluk Persia ke pasar global. Blokade tersebut berdampak pada performa produksi dan ekspor minyak dari negara-negara di Timur Tengah.

Tak sedikit negara kini mengalami kenaikan harga minyak dan komoditas industri.

SOLO - Mobil pick-up Mahindra Scorpio 4x4 (produksi India) yang diimpor untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Mogok di Lingkar Salatiga.

Netizen menyoroti Sebuah mobil program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) jenis Mahindra asal India mendadak jadi sorotan setelah terlihat mogok di Jalan Lingkar Salatiga.

Yang bikin publik bertanya-tanya, kendaraan ini disebut sebagai unit baru hasil pengadaan pemerintah. Namun belum lama digunakan, justru sudah bermasalah di jalan.

Kejadian ini langsung memicu kritik oleh netizen. Pengguna Sosmed menulis bagaimana mungkin mobil yang baru didistribusikan sebagai penopang program ekonomi desa justru tidak siap pakai?

Selain soal kualitas, muncul juga pertanyaan lain: apakah proses uji kelayakan sudah maksimal? Bagaimana dengan kesiapan suku cadang dan layanan servis di Indonesia?

Di tengah besarnya anggaran program, publik tentu berharap kendaraan yang dibeli benar-benar tangguh dan sesuai kebutuhan lapangan, bukan justru menambah masalah baru.

Jika dari awal saja sudah mogok, wajar jika muncul kecurigaan lebih jauh: ini sekadar insiden teknis, atau ada persoalan dalam pengadaan yang perlu diusut?

Mahindra Scorpio single cabin dan double cabinini diklaim menggabungkan sasis yang kokoh dengan mesin yang kuat guna mempermudah mobilitas penggunanya, dengan bekal Mesin mHawk yang diklaim mampu menyemburkan tenaga hingga 140 HP dan torsi 320 Nm.

Mesin dikawinkan dengan transmisi Manual 6-percepatan. Dengan mesin mHawk Scorpio Pikup menawarkan penghematan bahan bakar hingga 11,2 km/liter.

Semua Scorpio Pikup hadir dengan standar sistem Micro Hybrid – Sistem Stop Start yang membantu menghemat hampir 5 persen bahan bakar oleh mesin yang canggih.

Selain itu mobil juga dilengkapi transfer mode kendara 2WD dan 4WD secara elektronik yang memudahkan pengendara dalam melibas medan jalan yang berat yang dibantu oleh diferensial penguncian mekanis Eaton.

Ada juga Mechanical locking differential (diferensial penguncian mekanis) yang mampu menyalurkan torsi lebih besar ke roda lainnya untuk mencegah slip, dan dapat memberikan traksi maksimum. Lalu ada juga model 4Low untuk mengontrol mobil pada kemiringan yang lebih curam.

JAKARTA, iNews.id– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas jangkauan layanan keuangan melalui jaringan BRILink Agen yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran BRILink Agen membuat layanan keuangan semakin dekat dengan aktivitas masyarakat, serta memperkuat inklusi keuangan hingga ke tingkat desa dan komunitas.

Pangkalan gas LPG menjadi salah satu jenis usaha yang potensial untuk berkembang sebagai BRILink Agen karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan melayani kebutuhan sehari-hari. Dengan menjadi BRILink Agen, pangkalan gas tidak hanya melayani kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi titik layanan transaksi keuangan harian.

Masyarakat dapat membeli gas sekaligus melakukan berbagai transaksi dalam satu tempat, sehingga lebih praktis dan efisien. BRILink Agen menyediakan berbagai layanan seperti transfer, pembayaran tagihan dan cicilan, pembelian pulsa dan paket data, top-up uang elektronik dan e-wallet, hingga setor dan tarik tunai.

Bagi pemilik usaha, kehadiran BRILink Agen membuka peluang tambahan penghasilan dari fee transaksi yang dilakukan pelanggan. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh kemudahan karena berbagai kebutuhan transaksi dapat dilakukan lebih cepat

Baca Juga

BRI Imbau Masyarakat Jaga Data Pribadi, Waspada Modus Penipuan KUR

Direktur Mikro BRI, Akhmad Purwakajaya, mengatakan bahwa BRILink Agen tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan BRI, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan bagi UMKM, termasuk pemilik pangkalan gas LPG yang melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“BRILink Agen menjadi salah satu strategi BRI dalam memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendekatkan layanan transaksi kepada masyarakat. Melalui jaringan ini, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan transaksi dengan lebih cepat, mudah, dan dekat dari tempat tinggal. Di sisi lain, BRILink Agen juga membuka peluang usaha tambahan bagi UMKM, termasuk pemilik pangkalan gas, serta menjadi katalis bagi perputaran ekonomi di lingkungan sekitar,” ucapnya.

Hingga akhir Maret 2026, jumlah BRILink Agen telah mencapai lebih dari 1,18 juta agen yang tersebar di 66.450 desa atau lebih dari 80 persen total desa di Indonesia, memperkuat peran BRILink Agen sebagai jaringan layanan keuangan berbasis kemitraan di tingkat desa.

Pada periode yang sama, BRILink Agen melayani lebih dari 252 juta transaksi dengan total sales volume mencapai Rp420 triliun. Angka tersebut mencerminkan peran BRILink Agen dalam menghadirkan layanan transaksi keuangan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui tautan http://bbri.id/gastobrilink.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) mencatat peningkatan pendapatan pada kuartal I 2026 seiring penguatan kinerja operasional dan kenaikan volume penjualan.

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 1,38 triliun, ditopang oleh kondisi harga crude palm oil (CPO) yang kondusif serta strategi efisiensi yang konsisten.

Direktur Utama Henderi Djunaidi menyatakan capaian tersebut mencerminkan keberhasilan strategi perusahaan dalam menjaga produktivitas dan mendorong nilai tambah di tengah dinamika industri sawit.

“Fokus kami adalah memperkuat produktivitas dan efisiensi, serta memastikan inovasi yang dikembangkan mampu memberikan nilai tambah yang nyata. ESG telah menjadi bagian integral dari strategi pertumbuhan kami," sebut dia dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).

"Selain itu, Perseroan juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui kerjasama dengan kurang lebih 7.000 petani plasma dalam program plasma mandiri,” tambah dia.

Dari sisi operasional, peningkatan pendapatan turut didorong oleh kenaikan volume penjualan dari 77.700 ton menjadi 85.000 ton atau tumbuh 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan optimalisasi kinerja di seluruh lini usaha mampu menjaga momentum pertumbuhan.

Kinerja keuangan BWPT juga tercermin dari EBITDA sebesar R p446 miliar, sementara laba bersih mencatatkan pertumbuhan dua digit. Pencapaian ini menegaskan kemampuan perseroan menjaga profitabilitas di tengah tekanan biaya, melalui disiplin operasional dan efisiensi berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, BWPT terus mendorong peningkatan nilai tambah melalui implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Salah satunya tercermin dari perolehan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) oleh entitas PT Adhyaksa Dharma Satya pada 20 April 2026, yang menjadikan sekitar 70 persen pabrik perseroan telah tersertifikasi.

Selain itu, perseroan memperkuat strategi hilirisasi melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan inovasi berbasis biomasa. Teknologi seperti bio-pyrolysis dimanfaatkan untuk mengolah limbah kelapa sawit dan sampah plastik menjadi bio-oil, serta pengembangan Green Carbon Black sebagai bahan baku ramah lingkungan.

Langkah ini dinilai membuka peluang tambahan pendapatan dari produk turunan bernilai tinggi, sekaligus memperkuat posisi BWPT dalam industri sawit berkelanjutan dan rendah karbon.

Dengan strategi yang terarah dan eksekusi yang disiplin, BWPT optimistis mampu mempertahankan tren pertumbuhan pendapatan sepanjang 2026, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap industri kelapa sawit nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Dunia dikejutkan oleh keputusan Uni Emirat Arab (UEA) yang resmi menyatakan keluar dari keanggotaan OPEC pada 28 April 2026. Langkah ini mengakhiri aliansi selama hampir 60 tahun dan mengguncang pasar minyak global.

Ekonom ternama dari Johns Hopkins University, Steve Hanke menyebut fenomena ini dengan istilah yang sangat provokatif: "Take the money and run" (Ambil uangnya dan lari). Menurutnya, UEA tidak lagi bisa berkompromi dengan kuota produksi OPEC di tengah ancaman kehancuran infrastruktur akibat perang.

“Awalnya, sebagian OPEC menghalangi. Sekarang perang di Iran menimbulkan bahaya jauh lebih besar untuk waktu yang lama ke depan," bebernya.

UEA Keluar dari OPEC, Guncang Pasar Energi Global



Dalam pengumuman resminya kepada publik, UEA memang tidak menyebutkan soal konflik Teluk. Namun dalam siaran persnya menyatakan: “Keputusan ini mencerminkan visi strategis dan ekonomi jangka panjang UAE serta profil energi yang berkembang, termasuk percepatan investasi dalam produksi energi domestik.”

Tercantum juga konfirmasi bahwa UAE berupaya meningkatkan produksi melampaui pembatasan yang dilakukan OPEC. Hal ini disampaikan dengan nada merendah, demi menghindari kepanikan di pasar minyak.

UAE berjanji untuk menghadirkan “produksi (minyak) tambahan ke pasar secara bertahap dan terukur, sesuai dengan permintaan dan kondisi pasar.”

Daftar Negara yang Keluar dari OPEC dalam Tujuh Tahun Terakhir



Steve Hanke, yang pernah menjabat sebagai Dewan Penasihat Keuangan UEA (2008-2014), mengungkapkan bahwa Abu Dhabi telah lama memiliki model ekonomi untuk memompa minyak secepat mungkin.

Beberapa tahun sebelumnya, dikembangkan sebuah model ekonomi yang membahas seberapa cepat sebuah negara kaya minyak seharusnya memproduksi dengan mengasumsikan berbagai tingkat penurunan harga minyak mentah, atau yang disesuaikan dengan inflasi.

Proyeksi itu menentukan tingkatan di mana cadangan kehilangan nilai, ketika semakin lama mereka tetap di dalam tanah. Semakin cepat penurunan harga per barel dalam dolar yang diproyeksikan di pasar dunia, semakin cepat sebuah negara seharusnya memompa untuk memaksimalkan keuntungan.

Hanke mengungkapkan alasan UEA sederhana, namun mematikan bagi kartel minyak. Ancaman energi hijau, dimana UEA khawatir nilai minyak akan terus merosot di masa depan akibat masifnya teknologi berkelanjutan (solar, hidrogen, dan bahan bakar pesawat ramah lingkungan).

Berdasarkan model Hanke, jika harga minyak di masa depan diprediksi turun, maka sebuah negara harus memompa sebanyak-banyaknya hari ini untuk memaksimalkan profit. Sementara itu UEA telah berinvestasi besar-besaran untuk mencapai kapasitas 5 juta barel per hari, namun kuota OPEC selama ini justru mencekik ambisi tersebut.

Tekanan UEA kepada OPEC terkait pembatasan produksi, sedikit banyak memperburuk hubungannya dengan Arab Saudi , ditambah kedua negara juga bentrok dalam dukungannya terhadap pihak-pihak yang bertikai, baik di Yaman maupun Sudan

Faktor Perang Iran: Titik Didih Hubungan dengan Saudi

Meskipun UEA menyebut alasan visi strategis jangka panjang dalam siaran pers resminya, Hanke menegaskan bahwa perang dengan Iran adalah pemicu utama yang mendorong UEA keluar. Serangan drone Iran ke fasilitas kilang Ruwais dan terminal minyak Fujairah telah mengubah perhitungan risiko UEA.

"Masalahnya bergeser dari sekadar penurunan harga jangka panjang, menjadi kemungkinan bahwa di masa depan mereka mungkin tidak bisa menjual minyak sama sekali karena Iran mengendalikan Selat Hormuz atau secara berkala menghancurkan sebagian infrastrukturnya," jelas Hanke.

Kondisi ini diperparah dengan retaknya hubungan UEA dan Arab Saudi akibat perbedaan sikap dalam konflik di Yaman, Sudan, hingga pengakuan diplomatik terhadap Somaliland dan Israel.

Konsekuensi Tak Terduga bagi Pasar Global

Keluarnya UEA dari OPEC membuka pintu bagi negara tersebut untuk membanjiri pasar dengan minyak mentah, tanpa terikat kuota. Hal ini diprediksi akan melemahkan kekuatan Saudi, ketika Arab Saudi kehilangan sekutu paling potensialnya di kawasan Teluk dalam mengatur harga minyak dunia.

Adanya potensi perang harga baru jika UEA memutuskan untuk meningkatkan produksi MINYAK secara agresif guna mengamankan dana cadangan nasional mereka sebelum konflik meluas. Dengan infrastruktur yang kini terancam serangan udara, stabilitas pengiriman minyak dari Teluk ke Asia berada dalam risiko tertinggi.

“UAE sekarang memiliki insentif besar untuk memiringkan produksi minyak ke masa kini dan menjauhi masa depan,” kata Hanke.

Perang AS bersama Israel melawan Iran penuh dengan konsekuensi yang tidak terduga. Tidak ada yang lebih besar daripada kejutan pada 28 April bahwa anggota setia OPEC selama hampir 60 tahun akan pergi.