JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mencatatkan laba bersih konsolidasian sebesar Rp 4 triliun sepanjang tahun buku 2025.

Chief Financial Officer Danamon, Theresia Adriana mengatakan bahwa, kinerja ini tumbuh 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year/YoY), didorong oleh peningkatan pendapatan operasional dan pengelolaan biaya yang lebih efisien.

“Danamon mencatatkan laba bersih tahun berjalan konsolidasian setelah pajak dan kepentingan minoritas sebesar Rp4 triliun, tumbuh 14 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.,” ujar Theresia dalam paparan kinerja keuangan secara virtual, Kamis (19/2/2026).

Dari sisi laba operasional sebelum pencadangan atau PPOP konsolidasian tercatat sebesar Rp 9,6 triliun, tumbuh 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan pertumbuhan pendapatan operasional yang solid

Theresia menjelaskan, kinerja keuangan konsolidasian tersebut telah memperhitungkan dampak penggabungan usaha antara PT Mandala Multifinance Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk yang efektif sejak 1 Oktober 2025.

Penggabungan ini turut memengaruhi penyajian ulang laporan keuangan tahun 2024 sebagai periode pembanding.

Dari sisi intermediasi, Danamon mencatatkan total kredit dan trade finance konsolidasian sebesar Rp 212,7 triliun per 31 Desember 2025, meningkat 9 persen secara tahunan.

Pertumbuhan kredit terjadi di seluruh lini bisnis, termasuk enterprise banking, financial institutions, consumer banking, serta pembiayaan melalui Adira Finance.

Sementara itu Theresia menjelaskan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi, yakni 16 persen secara tahunan menjadi Rp 176,9 triliun. Pertumbuhan ini ditopang peningkatan simpanan giro dan tabungan (CASA) yang naik 18 persen menjadi Rp 75,2 triliun.

Selain pertumbuhan pendapatan, peningkatan laba bersih juga didukung oleh perbaikan kualitas kredit. Biaya kredit atau cost of credit tercatat membaik sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) berada di level 7,7 persen.

Kualitas aset Danamon juga menunjukkan perbaikan, tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang turun menjadi 1,7 persen, lebih baik 20 basis point dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio Loan at Risk (LAR) juga membaik menjadi 8,3 persen, turun 230 basis point secara tahunan.

Selain itu, permodalan dan likuiditas Danamon tetap kuat, dengan rasio kecukupan modal atau KPMM sebesar 25,4 persen, rasio cakupan likuiditas (LCR) sebesar 158,9 persen, serta rasio pendanaan stabil bersih (NSFR) sebesar 117,9 persen.

Apabila mengecualikan dampak penggabungan usaha Mandala Finance dan Adira Finance, Danamon tetap mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar Rp 3,9 triliun atau meningkat 21 persen secara tahunan.

Pendapatan operasional konsolidasian tercatat sebesar Rp 19,5 triliun, naik 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BANDUNG—Dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan validasi kinerja dirinya memimpin selama satu tahun dari seorang pemulung ranting kayu bernama Ainul Hidayat, warga Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang.

Berangkat dari Lembur Pakuan, Kabuapaten Subang pada Sabtu (14/2/2026) Dedi Mulyadi mengajak Wali Kota Depok Supian Suri, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian untuk menemani dirinya bermotor mengunjungi sejumlah daerah, melihat hasil pembangunan fisik selama satu tahun terakhir. “Ngecek jalan,” kata Dedi.

Rombongan kecil dari Subang mula-mula bergerak ke Indramayu lalu lanjut ke Majalengka, untuk akhirnya bermuara di Pangandaran pada Minggu (15/2/2026). Dari Indramayu rombongan mengambil ruas provinsi Jalan Cijelag-Ujung Jaya, Cikamurang yang merupakan perbatasan Indramayu-Sumedang.

KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, bersirobok dengan seorang laki-laki paruh baya berkaos merah dengan motor yang kondisinya sudah amburadul. Dengan setelan helm, hingga jaket serba putih, KDM pura-pura bertanya arah ke Majalengka pada Ainul.

Ainul menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan mulai dari penghasilan sebagai pemulung ranting, punya anak istri, sampai kondisi motor yang sehari-hari dipakai masuk hutan Ujung Jaya. Wajahnya tegang, agak rikuh karena tidak mengetahui sosok yang tengah dihadapinya adalah KDM; Gubernur Jawa Barat.

KDM—jika bertemu orang yang tidak mengenal dirinya—akan memperkenalkan diri sebagai Haji Udin, kali ini pada Ainul ia mengaku sebagai pengamat politik dan pembenci Dedi Mulyadi yang melahirkan serangkaian dialog.

“Gubernur terjelek se-Indonesia itu Gubernur Jawa Barat,” kata KDM pada Ainul.

Ainul dengan keluguannya menimpali jika dalam politik sudah biasa saling menjelekan dan menjatuhkan. Namun menurutnya KDM sudah menunjukan keberhasilan dengan memperbaiki jalan, terutama di kawasan Ujung Jaya.

“Jalan ini tarasae (tidak pernah bagus), sekarang alhamdulilah jadi sae,” katanya pada KDM sang pengamat politik.

KDM membantah Ainul jika jalan yang dibangun tersebut bukan oleh gubernur melainkan pemborong dari hasil pajak kendaraan. KDM juga menuding jika gubernur memperhatikan rakyatnya, Ainul tidak akan sengsara dengan mengandalkan mencari ranting kering.

“Alhamdulilah masih bisa dahar [makan] pak,” kilahnya menjawab pertanyaan tersebut.

Tak cukup sampai disitu, KDM menilai jika gubernurnya bekerja dengan benar maka orang seperti Ainul harusnya mendapatkan bantuan dari gubernur. Lagi-lagi jawaban Ainul mencengangkan.

“Kan bukan abi wungkul rakyatna, Pak [bukan saya saja rakyatnya]. Ada yang lebih butuh dari saya Pak,” katanya.

KDM akhirnya menawarkan sejumlah uang agar Ainul bisa mengubah pendapatnya tentang Dedi Mulyadi.

“Bapak saya kasih Rp1 juta Dedi Mulyadi jelek,” ujarnya.

Ainul menolak, alasannya ia harus menghormati pemimpin, apalagi Dedi Mulyadi merupakan pilihan warga Jabar.

“Kalau saya menghina gubernur, berarti saya menghina rakyat Jawa Barat,” tegasnya.

Pendapatnya tidak berubah, bahkan ia mendukung sejumlah program KDM seperti penutupan tambang dan pelarangan study tour. KDM terus menaikan tawaran uang pada Ainul dan berupaya mengiring opini. Dari Rp2 juta,Rp5 juta, Rp10 juta hingga tawaran uang tersebut untuk membeli motor baru senilai Rp20 juta, Ainul menolak. Menurutnya pemimpin bagus atau jelek merupakan resiko pilihan rakyat, tapi tidak perlu dihina.

“Saya nggak berani menghina orang, meskipun saya butuh [uang], menghina orang saya nggak berani,” ujarnya.

***

Setahun memimpin Jawa Barat, dukungan dan kecintaan warga pada sosok KDM menjadi modal besar mantan bupati Purwakarta dua periode tersebut mengakselerasi kebijakan. Pembangunan infrastruktur di gas meski kondisi fiskal tidak leluasa, di sisi lain KDM menginjak rem sangat pakem pada kegiatan yang merusak lingkugan seperti tambang dan pembangunan perumahan di wilayah rawan bencana.

Lewat langkah dan sejumlah gebrakannya selama satu tahun terakhir melahirkan gelembung besar dukungan. Dari lewat survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Januari–8 Februari 2026 menunjukkan, tingkat kepuasan publik Jabar terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi mencapai 95,5% dimana sebanyak 35,8% responden menyatakan sangat puas dan 59,7% cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.

Dalam survei, kepuasan tinggi warga Jabar pada kinerja KDM datang mulai dari urusan pembangunan jalan, larangan study tour hingga penertiban lingkungan hidup. Survei Indikator menunjukan masyarakat cukup puas terhadap upaya Pemprov Jabar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup mencapai 65,7 %.

Pendiri dan Peneliti Indikator Prof. Burhanudin Muhtadi menuturkan, angka tersebut naik dibandingkan Mei 2024 sebesar 64,8%.

Sementara, masyarakat yang sangat puas terhadap upaya Pemprov Jabar menjaga kualitas lingkungan hidup mencapai 10,6%, naik 2,4% dibandingkan Mei 2024.

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Salah satu kegiatan intensif yang dilakukan selama KDM menjabat Gubernur Jawa Barat yaitu normalisasi sungai untuk mencegah potensi banjir.Kegiatan tersebut mendapat dukungan masyarakat.

"Hal itu terbukti dari hasil survei Indikator yang menunjukkan 63,9% masyarakat cukup puas dengan kegiatan normalisasi sungai, sedangkan presentase masyarakat yang sangat puas sebesar 34,3%," ujar Burhanudin, Senin (16/2/2026).

Gebrakan lain yang dilakukan KDM dalam bidang lingkungan hidup yakni penutupan tambang liar. Sebanyak 60,6% masyarakat cukup puas terhadap kegiatan tersebut. Sementara, 34,6% masyarakat sangat puas terhadap program penutupan tambang liar.

Dalam menjalankan pemerintahan, KDM berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Tanpa adanya keseimbangan antara dua hal itu, hasil pembangunan akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan alam.

Sementara itu, 4,1% responden menyatakan kurang puas dan 1,3% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Mei 2025, proporsi responden yang menyatakan sangat puas justru menurun dari 41,1% menjadi 35,8%. Sebaliknya, kategori cukup puas meningkat dari 53,6% menjadi 59,7%.

Di luar urusan survei politik, data makro Badan Pusat Statistik (BPS) pun memperlihatkan adanya laju positif pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, arus investasi yang masih jadi primadona, hingga angka kemiskinan dan pengangguran yang turun tipis. Sisi lainnya, kritik atas kebijakannnya masih rutin mengiringi.

KDM sendiri memaknai kepemimpinan sebagai bentuk perbuatan dan aksi nyata dalam memimpin Provinsi Jabar, demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

"Bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemamuran rakyatnya," katanya.

Ia juga menilai tingkat kepuasan publik yang tinggi hingga 95% itu lebih mencerminkan kesetiaan warga dalam mengawal kepemimpinannya, bukan indikator keberhasilan program pembangunan.

“95,5% itu mengangkat kecintaan warga Jabar pada saya, bukan angka keberhasilan. Saya merasa belum berhasil dalam satu tahun ini,” ujarnya.

***

Pada ujung perbincangan uang Rp20 juta itu akhirnya diterima Ainul.

“Nanti salam, kalau ketemu Pak Dedi, bilang salam dari saya musuh bebuyutannya, Haji Udin,” kata KDM sambil kembali memacu motornya.

Angka-angka makro dan survei bisa saja hanya statistik, tapi dari kejujuran Ainul, semua itu tercermin.

Bisnis.com, JAKARTA - Dari Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang Selatan hari ini sedang menjalankan ibadah puasa pertama.

Berikut jadwal buka puasa di Banten hari ini 19 Februari 2026

Tangerang Selatan

IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:55
DUHA 06:23
ZUHUR 12:10
ASAR 15:21
MAGRIB 18:19
ISYA' 19:29

Serang

IMSAK04:34
SUBUH04:44
TERBIT05:58
DUHA06:25
ZUHUR12:13
ASAR15:23
MAGRIB18:21
ISYA'19:31

Tangerang

IMSAK04:32
SUBUH04:42
TERBIT05:56
DUHA06:23
ZUHUR12:11
ASAR15:21
MAGRIB18:19
ISYA'19:29

Cilegon

IMSAK04:35
SUBUH04:45
TERBIT05:58
DUHA06:26
ZUHUR12:13
ASAR15:24
MAGRIB18:21
ISYA'19:31

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang berlokasi di Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 yang ditetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026.

Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan industri perbankan serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Bali.

Pencabutan izin dilakukan setelah OJK menemukan adanya permasalahan mendalam pada internal BPR Kamadana. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan adanya praktik fraud serta pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

“Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PT BPR Kamadana, OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian,” ungkap Kristrianti Puji Rahayu dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (19/2/2026).

Masalah pada BPR Kamadana sebenarnya telah terdeteksi sejak akhir 2024. Pada 18 Desember 2024, BPR ditetapkan sebagai BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio permodalan (KPMM) di bawah 12% dan predikat "Tidak Sehat".

Kemudian pada 16 Desember 2025, status ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) karena manajemen dan pemegang saham gagal melakukan perbaikan modal yang signifikan. 7 Bank Bangkrut Sepanjang 2025, Begini Kondisinya



Terakhir, 5 Februari 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kamadana dan meminta OJK mencabut izin usahanya. Kristrianti menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan pembenahan, namun hasilnya tidak memadai.

“Hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai. OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi,” jelasnya.

Pasca-pencabutan izin usaha ini, LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi sesuai undang-undang yang berlaku. OJK memastikan bahwa perlindungan terhadap nasabah tetap menjadi prioritas utama.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Kristrianti.

OJK Bali menegaskan akan terus memantau industri perbankan secara ketat berlandaskan nilai profesionalisme dan akuntabilitas demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil dan terpercaya.

Sebelumnya, tiga bank di Indonesia bangkrut dalam dua bulan di 2026. Terbaru, Perumda BPR Bank Cirebon menambah daftar panjang bank bangkrut dari Januari hingga Februari 2026 menjadi tiga bank.

Sebelumnya, pada Januari 2026 terdapat izin dua bank yang dicabut yakni BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank.

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai nilai tukar rupiah berada di bawah nilai wajarnya jika dibandingkan dengan fundamental ekonomi domestik.

Per 18 Februari 2026, rupiah berada di level Rp 16.880 per dollar AS. Posisi ini melemah 0,56 persen secara point to point dibanding akhir Januari 2026.

"Bank Indonesia memandang nilai tukar rupiah telah dinilai rendah (undervalued) dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI, Kamis (19/2/2026).

Tekanan terhadap rupiah dinilai lebih dipengaruhi sentimen eksternal. Ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatnya permintaan valuta asing dari korporasi domestik ikut memberi tekanan.

"Faktor-faktor teknikal, faktor-faktor premi risiko yang khususnya terjadi di global, memang kelihatan faktor-faktor ini yang memang menimbulkan tekanan-tekanan jangka pendek terhadap nilai tukar," ungkapnya.

Fundamental ekonomi Indonesia disebut tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Kuartal IV 2025 tercatat 5,39 persen. Inflasi berada dalam sasaran 1,5 hingga 2,5 persen.

"Indikator-indikator lain semuanya menunjukkan berbagai faktor-faktor fundamental itu menunjukkan rupiah mestinya akan lebih stabil dan cenderung menguat," ucapnya.

Bank Indonesia meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar. Langkah dilakukan melalui intervensi di pasar Non-Deliverable Forward luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward di dalam negeri.

Pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder juga dilakukan untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil. Penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia turut dioptimalkan.

"BI terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak negatif ketidakpastian pasar keuangan global," kata dia.

Bank sentral memproyeksikan rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Proyeksi tersebut didukung imbal hasil yang dinilai menarik, inflasi rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi.

"Alhamdulillah selama dua bulan ini investasi portofolio asing terus masuk, sudah ada net flow dan itu akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap tentu saja memastikan kecukupan legitimasi di dalam negeri sebagaimana tercermin pada pertumbuhan uang primer yang selalu double digit," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Danamon Tbk. (BDMN) akan memutuskan nilai dividen tahun buku 2025 dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang rencananya digelar pada 31 Maret 2026.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Direktur Utama Bank Danamon Honggo Widjojo Kangmasto dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja FY 2025 Bank Danamon, Kamis (19/2/2026).

“Ini tentunya tidak bisa dijawab secara eksak karena tentunya kita menunggu hasil RUPS,” kata Honggo, Kamis (19/2/2026).

Kendati begitu, Honggo mengatakan bahwa Bank Danamon dalam beberapa tahun terakhir konsisten dengan dividen policy sekitar 35% dari laba bersih perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Sepanjang 2025, Bank Danamon membukukan laba bersih tahun berjalan konsolidasian sebesar Rp4 triliun. Raihan laba tersebut meningkat 14% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Chief Financial Officer Danamon Theresia Adriana menyampaikan realisasi tersebut merupakan laporan kinerja pasca penggabungan usaha antara Mandala Multifinance dan Adira sejak Oktober 2025.

“Pada aspek profitabilitas, Danamon mencatatkan laba bersih tahun berjalan konsolidasian setelah pajak dan kepentingan minoritas sebesar Rp4 triliun tumbuh 14% YoY dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Theresia dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja FY 2025 Bank Danamon secara daring, Kamis (19/2/2026).

Adapun laba operasional sebelum pencadangan atau PPOP konsolidasian tercatat sebesar Rp9,6 triliun tumbuh 4% YoY dibandingkan tahun sebelumnya. Theresia menyebut, raihan laba tersebut mencerminkan pertumbuhan pendapatan operasional yang solid.

Dia mengungkapkan, pertumbuhan laba bersih Bank Danamon ditopang oleh peningkatan pendapatan, pengelolaan biaya yang baik, serta didukung perbaikan pada biaya kredit atau cost of credit sebesar 10% YoY.

Dalam catatan Bisnis, perseroan membagikan dividen tunai senilai Rp113,85 per saham untuk tahun buku 2024. Melalui RUPST Bank Danamon pada Maret 2025, para pemegang saham menyepakati pembayaran dividen sebesar Rp113,85 per lembar saham, dengan jumlah total sebesar sekitar Rp1,1 triliun.

Realisasi itu setara dengan 35% dari laba bersih Bank Danamon yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,2 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri telah menggeledah rumah di Surabaya dan Nganjuk diduga terkait dengan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) jual beli emas ilegal. Mengacu fakta hasil penyidikan sementara, akumulasi transaksi dari TPPU itu mencapai Rp25,8 triliun.

Pada hari ini, (19/2/2026), penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan kegiatan penggeledahan di tiga lokasi secara serentak, yang berada di wilayah Surabaya dan Nganjuk.

"Hasil penggeledahan menemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana berupa beberapa surat/dokumen, serta barang bukti lain yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana asal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, penjualan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin," ujar Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/2/2026).

Pengungkapan perkara tersebut didasarkan atas laporan hasil analisis yang disampaikan PPATK perihal transaksi mencurigakan terkait dengan tata niaga emas di dalam negeri. Transaksi dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari penambangan tanpa ijin/illegal (PETI).

Praktik penambangan emas ilegal itu terjadi di wilayah Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019-2022. Kemudian, telah dilakukan penyidikan sebelumnya dan telah mendapatkan putusan yang bersifat tetap (incracht) dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Mengacu fakta yang ada, diketahui adanya alur pengiriman emas ilegal dan aliran dana hasil tindak pidana PETI yang mengalir ke beberapa pihak yang saat ini menjadi obyek penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh Dittipideksus Bareskrim Polri.

Sementara, berdasarkan fakta hasil penyidikan sementara, diketahui akumulasi transaksi terkait jual beli emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal selama periode 2019-2025 mencapai Rp25,8 triliun, terdiri atas transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal maupun penjualan sebagian atau seluruhnya kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengumumkan hasil kesepakatan pemerintah terkait dengan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025—2026, Puan memaparkan bahwa pemerintah harus memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tepat sasaran dengan data yang akurat.

“DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan terkait permasalahan penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI dan menghasilkan kesepakatan antara lain, satu, pemerintah agar memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat,” ujar Puan pada Kamis (19/2/2026).

Selanjutnya, Puan mengatakan pemerintah juga harus melakukan pengecekan dan pemutakhiran data desil dengan data pembanding terbaru. Selain itu, dalam tiga bulan ke depan, pemerintah harus tetap memberikan seluruh layanan kesehatan.

“Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh pemerintah,” terang Puan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menonaktifkan 11 juta orang peserta PBI. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa terdapat 11.085.286 peserta PBI yang dinonaktifkan berdasarkan SK 3/HUK/2026 Januari 2026 TMT 1 Februari 2026.

Kemensos mengeluarkan 11 juta orang itu dari daftar masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dalam DTSEN membuat banyak tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI, tetapi ada pula orang miskin yang semula tidak terdaftar dan kini menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.

Terdapat 19 latar belakang dari penonaktifan PBI JK tersebut, seperti pindah segmen, meninggal dunia, individu tidak ditemukan, dan bantuan sosial atau bansos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, penonaktifan kepesertaan itu paling banyak dilakukan sebagai hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga, yaitu sebanyak 10.703.364 orang.

Penonaktifan PBI JK ini sempat menuai kontroversi karena para peserta yang dinonaktifkan tidak diberitahu terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga peserta-peserta yang tidak tahu cara melakukan reaktivasi kepesertaan program ini.

Salah satu kasus yang mencuat di publik adalah ketika pasien-pasien cuci darah tidak lagi bisa menjalankan cuci darah karena ternyata kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. Padahal, ketidakhadiran pasien dalam pengobatan cuci darah selama beberapa waktu bisa berakibat fatal bagi para pasien tersebut. (Putri Astrian Surahman)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan kronologi jatuhnya pesawat charter pengangkut BBM Pelita Air di kawasan perbukitan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis (19/2).

"Pesawat jenis Air Tractor AT-802 registrasi PK-PAA tahun pembuatan 2013, nomor seri 802-0494, yang dioperasikan oleh Pelita Air Service khusus untuk pengangkutan BBM ke daerah terpencil, dilaporkan mengalami kecelakaan dalam penerbangan rute Long Bawan - Tarakan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa dalam keterangan resmi.

Lukman mengungkapkan pesawat nahas itu berangkat dari Bandar Udara Long Bawan pada pukul 04.10 UTC (12.10 WITA) menuju Bandar Udara Tarakan dengan membawa muatan BBM Pertamina dengan estimasi waktu kedatangan di Tarakan pada pukul 05.15 UTC (13.15 WITA).

"Pilot menyampaikan kepada petugas ATC Tarakan waktu perkiraan pesawat Abeam Malinau pada pukul 04.24 UTC (12.24 WITA), namun pada pukul 04.20 UTC (12.20 WITA), diterima sinyal Emergency Locator Transmitter (ELT) dari pesawat tersebut," ujarnya.

Berdasarkan data awal, penyebab kejadian kecelakaan pesawat yang mengangkut 1 (satu) orang crew yaitu pilot saat ini masih dalam penyelidikan.

"Informasi terakhir yang kami peroleh pada pukul 15.16 WITA pilot atas nama Capt. Hendrick Lodewyck Adam dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.

Dari sisi kelaikudaraan, sambung Lukman, pesawat telah menjalani pemeriksaan rutin 100 jam dan 200 jam pada 11 Februari 2026. Adapun total pemeriksaan jam terbang pesawat mencapai 3.303 jam.

Lukman memastikan Ditjen Hubud Kemenhub telah berkoordinasi dengan operator, otoritas bandara, serta instansi terkait untuk memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan dengan baik.

Proses investigasi akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku oleh instansi berwenang.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan mengimbau semua pihak untuk menunggu informasi resmi yang terverifikasi," ujar Lukman.

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat ke 3,2% di 2026, dipicu oleh tarif resiprokal Amerika Serikat dan tensi geopolitik.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan prospek perekonomian global masih berada dalam tren melambat disertai ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Selain tertekan oleh tarif resiprokal AS dan tensi geopolitik global, perlambatan juga dibarengi oleh perbedaan kinerja pertumbuhan antarnegara.

Perrry mengatakan perekonomian AS diperkirakan meningkat, ditopang oleh stimulus fiskal dan investasi melimpah di bidang artificial intelligence (AI). Sementara itu, ekonomi Eropa dan Jepang diproyeksikan melambat akibat penurunan kinerja ekspor, sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat.

Ekonomi Tiongkok juga masih dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum pulih kuat. Di sisi lain, ekonomi India dinilai belum menunjukkan penguatan berarti, dengan permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal yang cenderung menurun.

Dari sisi pasar keuangan global, Perry menilai ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) masih terbuka seiring kondisi pasar tenaga kerja AS yang melemah. Namun demikian, imbal hasil US Treasury (UST), khususnya tenor panjang, tetap tinggi akibat meningkatnya risiko fiskal AS.

“Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama ke saham dan obligasi jangka pendek,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) terpantau melemah, sementara permintaan terhadap aset safe haven meningkat dan mendorong kenaikan harga emas.

Ke depan, Perry menegaskan ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih tinggi. Karena itu, diperlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik dari dampak rambatan global.

“Diperlukan penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat telah menggelontorkan Rp427,5 triliun insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) sampai pekan pertama Februari 2026.

Adapun, implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, penguatan KLM dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Lending Channel dan Interest Channel.

Melalui skema ini, Bank Indonesia mendorong perbankan agar lebih responsif dalam menyalurkan kredit ke sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia Lending Center, sekaligus menyesuaikan suku bunga kredit baru agar sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

“Dengan KLM, insentif yang lebih tinggi diberikan bagi bank yang lebih responsif dalam menyesuaikan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (19/2/2026).

Perry menjelaskan bahwa dari total insentif KLM yang telah disalurkan, alokasi melalui Lending Channel tercatat sebesar Rp357,9 triliun dan melalui Interest Channel sebesar Rp69,6 triliun.

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp207,1 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp184,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28,5 triliun, serta kantor cabang pembantu asing (KCPA) Rp7,1 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut mengalir ke berbagai sektor prioritas, antara lain pertanian, industri, dan real estate. Selain itu, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan juga menjadi sasaran utama.

Menurut Perry, langkah ini menjadi bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.

Bank Indonesia berharap transmisi kebijakan moneter ke sektor riil dapat berlangsung lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan kredit perbankan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

IDXChannel - PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) baru saja rampung menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dengan menghasilkan sejumlah keputusan penting.

Salah satu di antaranya yaitu pemberian restu oleh pemegang saham kepada Perseroan untuk memperkuat posisi di industri energi terbarukan dan transportasi hijau.

Langkah penguatan dilakukan melalui penambahan kegiatan usaha di bidang Penyimpanan Tenaga Listrik berupa Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Pengoperasian Fasilitas Pengisian Daya untuk Kendaraan Listrik berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Rencana ekspansi ini telah melalui proses penilaian independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perubahan kegiatan usaha," ujar Direktur Utama TRON, David Santoso, dalam keterangan resminya, Rabu (19/2/2026).

Menurut David, langkah ekspansi ini juga sekaligus merupakan bagian dari visi strategis TRON dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia.

Selain ekspansi bisnis, RUPSLB juga menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan serta melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris.

Rapat secara resmi menerima pengunduran diri Noerman Taufik selaku Komisaris Independen, dan menyetujui pengangkatan Bapak Thomson E. Batubara sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru.

Dengan demikian, susunan terbaru dari Dewan Direksi TRON adalah sebagai berikut

Direktur Utama: David Santoso
Direktur: Rudy Budiman
Direktur: Wendy Jolanda Waas
Direktur: Sultan Satria

Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:
Komisaris Utama: Mirza Whibowo Soenarto
Komisaris Independen: Thomson E. Batubara

"Hasil RUPSLB hari ini menegaskan kesiapan TRON untuk melangkah lebih jauh dalam mendukung transformasi infrastruktur kendaraan listrik nasional. Dengan dukungan unit usaha baru di bidang SPBKLU dan SPKLU serta penguatan struktur kepemimpinan, kami optimis dapat terus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemegang saham," ujar David.

(taufan sukma)